Jabatan
Calon Bupati Pemalang (Pilkada 2024)
Fraksi
Partai Kebangkitan Bangsa
Provinsi / Dapil
Jawa Tengah
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
63
Analisis Sentimen Media
Skor Meritokrasi
30
Tidak Meritokratis
Penilaian menunjukkan bahwa penempatan Vicky Prasetyo sebagai Calon Bupati Pemalang kurang meritokratis. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang tersedia tidak relevan dengan tugas dan tanggung jawab seorang kepala daerah. Keterbatasan data riwayat organisasi dan penghargaan juga menyulitkan penilaian yang komprehensif.
Kesesuaian Pendidikan
Latar belakang pendidikan SMA tidak secara langsung relevan dengan kompleksitas tugas seorang bupati yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang tata pemerintahan, kebijakan publik, dan pembangunan daerah.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai seniman tidak memberikan keterampilan atau pengetahuan yang signifikan untuk mengelola pemerintahan daerah. Tidak adanya riwayat organisasi semakin memperburuk penilaian relevansi pengalaman.
Faktor Pengurang
- −Pendidikan tidak relevan
- −Pengalaman kerja tidak relevan
- −Tidak ada riwayat organisasi
- −Tidak ada informasi penghargaan
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (2)
1999
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Daftar Lengkap
- Pendidikan1999–2002Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Cikarang Utara Kabupaten Bekasi — SMA
Tanpa Periode
Seniman
Kontroversi (16)
Dugaan belum mengembalikan uang modal PilkadaSedang
Vicky Prasetyo diduga belum mengembalikan uang sebesar Rp 700 juta yang digunakan sebagai modal untuk Pilkada 2024.
SumberKeterlambatan pengajuan sengketa PilkadaRendah
Vicky Prasetyo terlambat mengajukan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Pemalang ke Mahkamah Konstitusi (MK), menyebabkan gugatannya kandas.
SumberDugaan praktik politik uangTinggi
Vicky Prasetyo menuding adanya praktik politik uang yang menyebabkan kekalahannya di Pilkada Pemalang, mengklaim program dan ketulusan dikalahkan uang. Beberapa artikel menyebutkan dugaan pemberian uang Rp50 ribu kepada pemilih.
SumberAdab saat blusukanRendah
Adab Vicky Prasetyo saat blusukan ke pasar sebagai calon bupati Pemalang menjadi perbincangan publik.
Sumber Tuduhan settingan dalam pilkadaSedang
Vicky Prasetyo dikabarkan harus menghindari tawaran pekerjaan yang berpotensi menjadi settingan politik setelah kekalahannya di Pilkada Pemalang.
SumberPolitik uangTinggi
Vicky Prasetyo diduga menerima tilap uang modal politik senilai Rp700 juta, yang berujung laporan polisi.
SumberKegagalan PilkadaSedang
Kalah dalam Pilkada Pemalang 2024 dan Pilkada Pohuwato, Vicky menyebut adanya 'serangan fajar' dan kecurangan.
SumberSettingan mediaRendah
Vicky mengaku harus memfilter tawaran pekerjaan dan menghindari settingan setelah kekalahan Pilkada.
SumberPolitik uang di balik kekalahanTinggi
Klaim bahwa kemenangan calon lain di Pilkada Pemalang 2024 didukung oleh uang, menuduh Vicky Prasetyo terlibat dalam praktik politik uang.
SumberGugatan ke MK terkait perolehan suaraTinggi
Vicky Prasetyo mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas hasil Pilkada Pemalang 2024, menuduh adanya manipulasi suara.
SumberJaringan & Asosiasi (30)
Vicky Prasetyo· Calon Bupati Pemalang, ArtisJokowi· Presiden IndonesiaSuwendi· Pasangan calon Pilkada PemalangVicky Shu· Artis, Calon Pilkada Jawa TengahKD· Artis, Calon Pilkada 2024Mahkamah Konstitusi· Lembaga peradilan sengketa pemiluPKB· Partai politik pengusung calonKabupaten Pemalang· Wilayah kontestasi PilkadaJawa Tengah· Provinsi tempat PilkadaSolo· Lokasi pertemuan dengan Presiden JokowiSenayan· Lokasi Gedung DPR RIKrisdayanti· artis yang ikut pilkadaKPU· panitia pemilihan umumPilkada Pemalang· pemilihan kepala daerah di PemalangLombok Insider· media pemberitaSalahudin Pakaya· rekan politik, calon bupati di PohuwatoJoko Widodo· Presiden Republik Indonesia, memberi wejangan politikAnom Widiyantoro· pesaing politik, Bupati terpilih Pemalang 2024Gladiator Arena· usaha hiburan milik Vicky PrasetyoPartai Politik· parpol yang mengusung Vicky dalam berbagai kontestasiPemalang· daerah pemilihanOkezone· mediaKompas· mediaSukabumi Update· mediaNdoro Nur· calon kepala daerahKUA· Lembaga pencatatan pernikahan resmiMochamad Suwendi· calon wakil bupati PemalangRM. Nurhidayat Hanyokusumo· calon bupati Pemalang (pasangan dengan Vicky Prasetyo dalam satu artikel)KPU Kabupaten Pemalang· lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerahPaslon 03· pasangan calon yang diduga memberikan uang politik kepada warga
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 224% lebih banyak dari rata-rata anggota Kepala Daerah.
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
4 kontroversi tercatat — rata-rata di Kepala Daerah adalah 0.5.
Di Bawah Rata-rata
Pemberitaan Bernada Negatif
45% dari 40 artikel teranalisis bernada negatif.
Catatan
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Salah satu dari 22 anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota Kepala Daerah
Salah satu dari 2607 anggota Kepala Daerah yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Tengah
234 pejabat publik dari Provinsi Jawa Tengah terindeks di platform.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
120
artikel total · 110 bulan tercatat
16 positif 23 netral 24 negatif
Keberagaman Sumber Berita
64
media unik · dari 120 artikel
Liputan beragam · top 9%
Top 5 Media
- Suara.com11 · 9%
- detikcom9 · 8%
- Kompas.com7 · 6%
- Liputan6.com5 · 4%
- Tribunnews.com5 · 4%
Berita Terkait (63)
Tak Ingin Ada Politik Uang, Vicky Prasetyo Buat Gugatan ke KPU Kabupaten Pemalang
Cumicumi · 15 Juni 2026
NetralTeks membahas gugatan Vicky Prasetyo ke KPU Pemalang, belum menunjukkan penilaian positif atau negatif.
Vicky Prasetyo Diduga Belum Kembalikan Uang RP. 700 Juta: Modal Pilkada 2024 - Sukabumi Update
Sukabumi Update · 18 Februari 2026
NegatifTeks menyebutkan Vicky Prasetyo diduga belum mengembalikan uang Rp. 700 juta yang terkait Pilkada.
Vicky Prasetyo Diduga Tilap Uang Modal Politik Senilai Rp700 Juta, Berujung Laporan Polisi
VIVA.co.id · 17 Februari 2026
NegatifTeks melaporkan bahwa Vicky Prasetyo "diduga tilap uang modal politik" dan "berujung laporan polisi", mengindikasikan pelanggaran hukum dan integritas.
