
Jabatan
Calon Bupati Pemalang (Pilkada 2024)
Fraksi
Partai Kebangkitan Bangsa
Provinsi / Dapil
Jawa Tengah
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
63
Tidak Meritokratis
Penilaian menunjukkan bahwa penempatan Vicky Prasetyo sebagai Calon Bupati Pemalang kurang meritokratis. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang tersedia tidak relevan dengan tugas dan tanggung jawab seorang kepala daerah. Keterbatasan data riwayat organisasi dan penghargaan juga menyulitkan penilaian yang komprehensif.
Kesesuaian Pendidikan
Latar belakang pendidikan SMA tidak secara langsung relevan dengan kompleksitas tugas seorang bupati yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang tata pemerintahan, kebijakan publik, dan pembangunan daerah.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai seniman tidak memberikan keterampilan atau pengetahuan yang signifikan untuk mengelola pemerintahan daerah. Tidak adanya riwayat organisasi semakin memperburuk penilaian relevansi pengalaman.
Faktor Pengurang
Dianalisis 11 Mei 2026
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Vicky Prasetyo diduga belum mengembalikan uang sebesar Rp 700 juta yang digunakan sebagai modal untuk Pilkada 2024.
SumberVicky Prasetyo terlambat mengajukan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Pemalang ke Mahkamah Konstitusi (MK), menyebabkan gugatannya kandas.
SumberVicky Prasetyo menuding adanya praktik politik uang yang menyebabkan kekalahannya di Pilkada Pemalang, mengklaim program dan ketulusan dikalahkan uang. Beberapa artikel menyebutkan dugaan pemberian uang Rp50 ribu kepada pemilih.
SumberAdab Vicky Prasetyo saat blusukan ke pasar sebagai calon bupati Pemalang menjadi perbincangan publik.
SumberVicky Prasetyo dikabarkan harus menghindari tawaran pekerjaan yang berpotensi menjadi settingan politik setelah kekalahannya di Pilkada Pemalang.
SumberVicky Prasetyo diduga menerima tilap uang modal politik senilai Rp700 juta, yang berujung laporan polisi.
SumberKalah dalam Pilkada Pemalang 2024 dan Pilkada Pohuwato, Vicky menyebut adanya 'serangan fajar' dan kecurangan.
SumberVicky mengaku harus memfilter tawaran pekerjaan dan menghindari settingan setelah kekalahan Pilkada.
SumberKlaim bahwa kemenangan calon lain di Pilkada Pemalang 2024 didukung oleh uang, menuduh Vicky Prasetyo terlibat dalam praktik politik uang.
SumberVicky Prasetyo mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas hasil Pilkada Pemalang 2024, menuduh adanya manipulasi suara.
SumberDi Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 224% lebih banyak dari rata-rata anggota Kepala Daerah.
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
4 kontroversi tercatat — rata-rata di Kepala Daerah adalah 0.5.
Di Bawah Rata-rata
Pemberitaan Bernada Negatif
45% dari 40 artikel teranalisis bernada negatif.
Catatan
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Salah satu dari 22 anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota Kepala Daerah
Salah satu dari 2607 anggota Kepala Daerah yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Tengah
234 pejabat publik dari Provinsi Jawa Tengah terindeks di platform.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
120
artikel total · 110 bulan tercatat
64
media unik · dari 120 artikel
Liputan beragam · top 9%
Top 5 Media
Vicky Prasetyo Minta Maaf Kalah di Pilkada Pemalang: Program Dikalahkan Uang
detikcom · 28 November 2024
NegatifTeks menyatakan Vicky Prasetyo "kalah di Pilkada Pemalang", yang merupakan hasil negatif bagi seorang calon kepala daerah.
Vicky Prasetyo Gagal di Pilkada Pemalang, Sindir Realitas Politik Uang
Tempo.co · 28 November 2024
NegatifVicky Prasetyo "Gagal di Pilkada Pemalang" dan menyindir praktik politik uang.
Vicky Prasetyo Gagal Jadi Bupati Pemalang, Singgung Politik Uang
SINDOnews Lifestyle · 28 November 2024
NegatifTeks melaporkan Vicky Prasetyo "Gagal Jadi Bupati Pemalang".
Hasil Quick Count Sementara Pilkada Pemalang 2024, Artis Vicky Prasetyo Suara Terendah
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Liputan6.com · 28 November 2024
NegatifTeks ini melaporkan bahwa Vicky Prasetyo mendapatkan "suara terendah" dalam quick count Pilkada Pemalang, yang merupakan hasil negatif untuk calon kepala daerah.