CekPejabat
Pelayan
Direktori pejabat publik
Lembaga
Profil per lembaga
Fraksi
Profil per fraksi politik
Provinsi
Pejabat per provinsi
Entitas
Perusahaan, organisasi, tokoh
Tren
Topik & isu hangat
Relasi
Peta jaringan pejabat
RisetBandingkan
← Direktori
SHERLY TJOANDA

SHERLY TJOANDA

NegatifBandingkan
Pemerintah Provinsi

Ambon, 12 Agustus 1982

Jabatan

Gubernur Maluku Utara

Fraksi

Provinsi / Dapil

Maluku Utara

Periode

2025-2030

Artikel Terindeks

371

Analisis Sentimen Media

Negatif

Berdasarkan 371 artikel

57% positif23% netral20% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada negatif. AI mengidentifikasi 66 isu atau kontroversi yang menjadi dasar penilaian ini.

Kategori Pemberitaan

Pembangunan DaerahTata Kelola PemerintahanInfrastrukturKesehatanPendidikanSosialPenanganan BencanaKeuangan DaerahKebijakan PublikReformasi Birokrasi

Skor Meritokrasi

30

Tidak Meritokratis

Penilaian terhadap meritokrasi penempatan Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku Utara sangat sulit dilakukan karena kurangnya data riwayat pendidikan, pekerjaan, dan organisasi. Dengan data yang minim, sulit untuk menilai relevansi latar belakang yang bersangkutan dengan jabatan yang diemban. Skor rendah mencerminkan ketidakpastian dan potensi ketidaksesuaian.

Kesesuaian Pendidikan

Tidak dapat dinilai karena data riwayat pendidikan tidak tersedia. Hal ini menjadi kendala utama dalam mengevaluasi kesesuaian kompetensi berdasarkan pendidikan formal.

Pengalaman Relevan

Tidak dapat dinilai karena data riwayat pekerjaan dan organisasi tidak tersedia. Tanpa informasi ini, sulit untuk menentukan apakah yang bersangkutan memiliki pengalaman yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai gubernur.

Faktor Pengurang

  • −Data riwayat pendidikan tidak tersedia
  • −Data riwayat pekerjaan tidak tersedia
  • −Data riwayat organisasi tidak tersedia
  • −Kurangnya informasi menyebabkan penilaian menjadi sangat subjektif dan tidak akurat

Dianalisis 11 Mei 2026

Kontroversi (66)

Sanksi Perusahaan TambangTinggi

Perusahaan tambang milik Sherly Tjoanda dijatuhi sanksi sebesar Rp500 miliar oleh Satgas PKH.

Sumber
Penggunaan APBD untuk Siaran TVSedang

Muncul isu penggunaan dana APBD Maluku Utara sebesar Rp1 miliar untuk kegiatan live di televisi.

Sumber
Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH)Tinggi

DPRD Morotai mengancam akan mengadukan Gubernur ke pemerintah pusat terkait tunggakan DBH senilai Rp12,6 miliar.

Sumber
Klaim Wilayah oleh Papua Barat DayaSedang

Adanya klaim dari Pemprov Papua Barat Daya terhadap tiga pulau yang berada di wilayah Maluku Utara.

Sumber
Kesejahteraan Honorer dan THRSedang

Jawaban Gubernur mengenai kepastian gaji honorer dan pencairan THR menjadi sorotan publik.

Sumber
Decoupling LeadershipSedang

Adanya ketimpangan kecepatan kerja antara Gubernur yang bergerak cepat dengan birokrasi yang dinilai masih tertatih-tatih.

Sumber
Isu Tambang dan Tekanan PemerintahanSedang

Pemerintahan Sherly Tjoanda berada di bawah sorotan terkait tekanan isu pertambangan di wilayah Maluku Utara.

Sumber
Penonaktifan Pejabat PemprovTinggi

Gubernur mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan empat pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Sumber
Konflik Warga Halmahera TengahTinggi

Penanganan dan respons Gubernur terhadap konflik yang terjadi di antara warga Halmahera Tengah.

Sumber
Kinerja Buruk Dinas Perumahan dan PermukimanSedang

Camat Oba Utara mengkritik tindakan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Maluku Utara yang dianggap mencoreng citra pemerintahan Gubernur Sherly Tjoanda.

Sumber

Jaringan & Asosiasi (130)

Sherly Tjoanda· Gubernur Maluku Utara, Duta Posbankum KemenkumPemerintah Daerah· Institusi PemerintahanPemerintah Pusat· Institusi PemerintahanDPR· Lembaga LegislatifPemprov Maluku Utara· Institusi Pemerintahan DaerahPemprov Jateng· Institusi Pemerintahan Daerah Mitra Kerja SamaKemenkum· Kementerian Hukum dan HAMUnibrah· Institusi AkademikASN· Pegawai Negeri SipilKepala OPD· Pejabat Organisasi Perangkat DaerahWarga Maluku Utara· MasyarakatSuku Togutil· Komunitas AdatMaluku Utara· ProvinsiKota Tidore· KotaGunung Dukono· Gunung BerapiGus Ipul· Pejabat Mitra Kerja SamaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)· Lembaga konsultasi pencegahan korupsiWayan Koster· Tokoh politik BaliKhofifah Indar Parawansa· Gubernur Jawa Timur (rekan diskusi SPBE)Ahmad Luthfi· Gubernur (rekan diskusi potensi desa)Pemerintah Provinsi Maluku Utara· Institusi pemerintah daerahKementerian Perhubungan· Pemberi bantuan armada busIPB University· Mitra pembenahan data desaKementerian Hukum dan HAM· Instansi pemberi apresiasi pembinaan hukumHalmahera Tengah· Lokasi konflik wargaTidore· Lokasi target perbaikan jalan provinsiKPK· Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan kunjunganASN· Pegawai Negeri SipilDinas Perumahan dan Permukiman Maluku Utara (Disperkim Malut)· Dinas Pemerintah DaerahCamat Oba Utara· Pejabat Lokal

Tahukah Kamu?

Di Atas Rata-rata

Bersih Kontroversi

Tidak ada kontroversi tercatat, sementara rata-rata Pemerintah Provinsi adalah 2.3.

Catatan

Anggota Pemerintah Provinsi

Salah satu dari 70 anggota Pemerintah Provinsi yang terindeks.

Catatan

Mewakili Maluku Utara

79 pejabat publik dari Provinsi Maluku Utara terindeks di platform.

Catatan

Media Paling Sering Meliput

Warta Sofifi memuat 16 artikel — paling banyak dari 44 media yang pernah meliput.

Catatan

Lahir di Ambon

24 pejabat publik lain juga lahir di Ambon.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

447

artikel total · 19 bulan tercatat

211 positif 85 netral 75 negatif

Keberagaman Sumber Berita

131

media unik · dari 447 artikel

Liputan beragam · top 19%

Top 5 Media

  • tvOneNews85 · 19%
  • Haliyora.id34 · 8%
  • RRI.co.id28 · 6%
  • Warta Ekonomi28 · 6%
  • Monitor Indonesia25 · 6%

Berita Terkait (371)

Gubernur Malut Sherly Tjoanda Potong TPP ASN 10-20 Persen

iNews.ID · 29 Juli 2026

Negatif

Kebijakan "Potong TPP ASN 10-20 Persen" bernada merugikan dan berpotensi memicu penilaian negatif.

Gubernur Sherly Dorong Reformasi Pelatihan ASN Berbasis Keterampilan

RRI.co.id · 29 Juli 2026

Positif

Teks menyoroti langkah positif Sherly dengan frasa "Dorong Reformasi Pelatihan ASN Berbasis Keterampilan".

Gubernur Sherly Tjoanda Beberkan Alasan TPP ASN Malut Dipangkas, Bikin Kaget

NNC Netralnews · 28 Juli 2026

Negatif

Frasa "TPP ASN Malut Dipangkas, Bikin Kaget" menunjukkan dampak kebijakan yang mengejutkan dan cenderung negatif.

Gubernur Sherly Tjoanda Lakukan Penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN

CekPejabat

Platform pemantauan rekam jejak pelayan publik Indonesia berbasis agregasi media real-time.

Politik
Hukum
Kerja Sama Antar Daerah
kebijakan
kesejahteraan rakyat
Ekonomi
Pemerintahan Daerah
Pelayanan Publik
bencana
kesejahteraan
administrasi
kebencanaan
tenaga kerja
korupsi
transportasi
keamanan
keuangan
lingkungan
hubungan masyarakat
kesejahteraan sosial
pemerintahan
sengketa wilayah
kebijakan sosial
kerjasama internasional
olahraga
gaya hidup
bencana alam
bantuan sosial
penyelenggaraan-pemerintahan
budaya
pertanian
perikanan
layanan publik
anggaran
UMKM
ASN
pembangunan
konflik
prestasi
kolaborasi
kelautan
SDM
anti-korupsi

Topik Utama

Pencegahan korupsiPembangunan infrastrukturLobi anggaran pusatPemberdayaan perempuanKesejahteraan ASNPemerataan akses internetSengketa batas wilayahManajemen pemerintahan daerahTransformasi pendidikan dan SDMReformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahanPembangunan infrastruktur jalanKerja sama antar daerahKesehatan dan penurunan stuntingTransparansi dan akuntabilitas fiskalPariwisata bawah lautPelayanan publik dan perlindungan kelompok rentanNikah massal gratisPerbaikan infrastruktur jalanPenanganan putus sekolahProgram sekolah kedinasanBantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)Bantuan modal usahaDisiplin KerjaPenguatan Fiskal DaerahPelayanan DasarTransparansi AnggaranPendidikanStabilitas HargaTata Kelola Pemerintahanerupsi gunung Dukonorestrukturisasi OPDtunjangan profesi pegawai ASN (TPP)akses dan kuota jemaah hajicapaian kinerja pemerintah provinsinonaktifkan pimpinan OPDreshuffle kabinet provinsisportivitas lomba renangEkonomiInfrastrukturMasyarakat AdatKonektivitasIdul AdhaJemaah Hajipembangunan rumah rakyatkebijakan perumahankoordinasi dengan pemerintah pusatpertumbuhan ekonomialokasi danapemerataan pembangunankeselamatan pendakipenyampaian belasungkawabantuan daruratpenurunan angka putus sekolahpencairan BPJS Ketenagakerjaan untuk petani dan nelayanpemberian bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) 2026mentor politik dan pembelajaran ke Jawa Timurpengawasan proyek daerahpembayaran komite sekolahwisudauniversitasmudik gratistransportasiinfrastruktur telekomunikasiindustri kelapaprogram MBGTHRkedamaian dan konflikpenghargaanrevitalisasi sekolahefisiensi anggaran proyek jalansomasi kontraktorpercepatan infrastrukturpenggunaan dana publik untuk iklan televisirestrukturisasi kabinet provinsipengendalian inspektorat oleh eks pejabat BPKPpenunjukan Rahwan ke Adbangpembangunan desastuntingpengadaan nikah massal gratispeningkatan taraf hidup masyarakatkunjungan ke suku adatkerusakan ekologi dan lingkungancitra publik dan hubungan masyarakatkinerja 100 hari kerjakritik dari organisasi lingkunganpresentasi datalayanan untuk kelompok rentansekolah rakyatBantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2026Kondisi sanitasi dan fasilitas mandi wargaPenundaan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASNTekanan fiskal pemerintah daerahPengembangan SDM Maluku UtaraKerjasama dengan ITBMasalah teknis presentasiSengketa wilayah dengan Raja AmpatKunjungan dan interaksi dengan Suku Togutil di pedalamanJanji pemberian lahan perumahan seluas 5 hektare untuk Suku TogutilKritik viral dari politisi muda Nazlatan UkhraPutusan Mahkamah Agung yang mewajibkan pembayaran utang Pemprov sebesar Rp 2,8 miliarKebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga panganutang dan pinjaman onlinepembagian 100 ekor sapiharga pangan murahpotensi desapendapatan asli daerah (PAD)perombakan pimpinan OPDvideo viral ASN tidak bersalamanpembagian sapi kurban gratispenolakan pinjaman onlineprogram pangan murahkredit usaha rakyat (KUR)program nikah massalkerjasama internasional dengan Korea Selatanproyek infrastruktur Rp8 triliunpendampingan hukum dari Jaksa Agungrapat pemerintah di hotel milik gubernurUtang piutang nelayanPembagian hewan kurban Idul AdhaLisensi pelatih sepak bolaPemberian bantuan sosial dan pentingnya menjaga nama baikPembagian 100 ekor sapi kurban dan pelaksanaan program pangan murahKunjungan dan interaksi pertama kali dengan suku pedalamanMakna jabatan publik dan pengabdian selama masa jabatan 5 tahunEvaluasi rapor kinerja Pemerintah Provinsi Maluku UtaraRahasia perawatan kecantikan dan kesehatanEvaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Maluku UtaraPemberian 6 catatan penting untuk perbaikan pemerintah daerahPenyampaian duka cita atas bencana erupsiDukungan pemerintah provinsi dalam pencarian korban erupsi Gunung Dukonopenambahan dana APBDpenurunan angka pengangguranpenanganan stuntingketegasan terhadap pinjaman online (pinjol)beasiswa jalur pembibitan ASNpersiapan hewan kurban Idul AdhaPelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Maluku UtaraSolusi menjaga stabilitas ekonomi menyambut Hari Raya Idul Adha 2026Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Maluku UtaraKerja sama pemerintah daerah dengan Institut Teknologi Bandung (ITB)akses kesehatanpenghargaan UHClegalisasi hutan adatprogram prioritas 2026bantuan sosialstabilitas harga panganKesehatan gratis dan bantuan sosialRenovasi rumah wargaLegalitas hutan adatPengajuan dana pembangunanDukungan untuk jemaah hajiKerja sama pendidikan dan perdaganganReformasi birokrasi pemerintahanpenguatan layanan kesehatan untuk masyarakat rentandistribusi bantuan sapikebijakan kesehatan gratis dengan KTPMutasi pejabat OPDPemberhentian plt kepala dinasBantuan dana renovasi Rp45 jutapenggantian pejabatrestrukturasi pejabat plt kepala dinaskurban dan bantuan presidenprestasi taekwondo maluku utarajanji bangunan layak huni untuk suku togutilprogram presiden di maluku utarapendidikan taekwondo untuk anak SDpembelian kain batik lokaldistribusi kupon sembako murahDugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku UtaraRekomendasi KPK terkait MCPRestrukturisasi organisasi di Pemerintah Provinsi Maluku UtaraPenolakan permintaan warga TernateGaji PPPKDana Bagi Hasil (DBH)Ekonomi Maluku UtaraPertanian dan PerikananKesehatan GratisLingkungan HidupHutan AdatKorupsiKebijakan Pemerintah PusatPerjalanan DinasStabilitas EkonomiPariwara dan Seremoniinfrastruktur jalanpermintaan bantuankeluhan wargaDesa di Maluku Utara belum berlistrikKasus suap pajak PT WPPembongkaran pejabat di Pemerintah Provinsi Maluku Utaraprogram RTLHnelayankeuangan daerahanggaranrumah tidak layak hunisensitivitas layanan publikperikananmesin TempelFatayat NULegalisasi hutan adat di Maluku UtaraKemampuan pembayaran gaji PPPK di Maluku UtarapembangunanpinjamanMaluku UtaraDPRDSherly Tjoandapermintaan anggaranpertemuan dengan AHYcandaan seksiskritik warganetmedia sosialpemberdayaan UMKMkolaborasi dengan Kadinpotongan TPP ASN sebesar 10%kas daerahkebijakan keuangan daerahpotongan TPP ASNtransformasi pendidikanpelatihan ASNpembangunan pusat pelatihanpembangunan sumber daya manusiapenyesuaian TPPtransparansi fiskalsolusi dan dampak bagi masyarakatreformasi pelatihan ASN berbasis keterampilanprogram kesehatanprogram pendidikanprogram rehabilitasi lahan dan hutankepemimpinankonflik tambangglass ceilingdata lahankuota sawahkerja nyatapenghargaan dari Kemendagripenguatan ekonomi desadugaan korupsi proyekpembayaran gaji PPPKseminar koperasilaporan ke KPKpenghargaan program inovasi pembangunanapresiasi nasional kesehatandugaan KKN proyek Rp8,8 miliarpernataan masa jabatanpinjaman 1 triliundistribusi pinjamantransparansi keuanganinspeksi sekolahkesejahteraankolaborasi dengan Harita Nickelpembangunan berkelanjutanCSR Harita Nickelpembangunan jalan di Pulau Obipembangunan jalan lingkar Obipembangunan Maluku Utararumpon ilegalnelayan Maluku Utaraaktivitas nelayanRombak kabinet pemerintah daerahBudaya kerja inovatifIGA 2026Penempatan pejabat OPD strategisPembangunan DaerahOlahragaSportivitasHari Ulang Tahun PIpenyaluran rumah baruprogram unggulankepuasan publikAPBD dan gaji PPPKSPMB dan anti titipan/jual beli kursikunjungan sekolahpencapaian WTPtemuan BPKultimatum kepada OPDketerbatasan APBDpotongan TPP ASN dan PPPK

Isu Teridentifikasi

TinggiSanksi Perusahaan Tambang
SedangPenggunaan APBD untuk Siaran TV
TinggiTunggakan Dana Bagi Hasil (DBH)
SedangKlaim Wilayah oleh Papua Barat Daya
SedangKesejahteraan Honorer dan THR
SedangDecoupling Leadership
SedangIsu Tambang dan Tekanan Pemerintahan
TinggiPenonaktifan Pejabat Pemprov
TinggiKonflik Warga Halmahera Tengah
SedangKinerja Buruk Dinas Perumahan dan Permukiman
SedangKondisi kamar mandi penerima bantuan RTLH tidak layak
TinggiRombakan pejabat di lima OPD strategis
TinggiPenurunan dan keterlambatan TPP ASN 2026
TinggiNonaktifkan 4 pimpinan OPD
SedangSinyal reshuffle kabinet pekan ini
Sedangpertumbuhan ekonomi belum merata
SedangKunjungan KPK
SedangPermintaan Pengawasan Proyek Daerah
SedangKunjungan KPK ke kantor Gubernur
RendahSindiran anggota DPRD
SedangSomasi kontraktor
RendahPengadaan nikah massal gratis
TinggiPengeluaran Rp1 miliar untuk poles citra di televisi Jakarta
SedangPenunjukan eks pejabat BPKP mengendalikan inspektorat dan Rahwan masuk Adbang
SedangKunjungan tiba-tiba ke Suku Togutil
TinggiDinilai mengabaikan kerusakan ekologi dalam 100 hari kerja
Rendahlayar error saat presentasi data
SedangPengajuan dana Rp2.9 triliun
SedangPenundaan Kenaikan TPP ASN
TinggiKlaim Raja Ampat atas 3 pulau di Maluku Utara
RendahMasalah layar error saat presentasi
TinggiKewajiban Pembayaran Utang Pemprov
SedangKritik Pedas Politisi Muda
RendahRespons Datar Janji Lahan
SedangVideo viral ASN tidak bersalaman dengan gubernur
RendahRapat pemerintah di hotel milik gubernur
rendahKemarahan terhadap tingkah laku warga
sedangRapor kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara rendah
rendahPenolakan bantuan untuk warga yang terlilit pinjaman online
SedangMutasi pejabat OPD
RendahPemberhentian plt kepala dinas
SedangJanji bangunan layak huni untuk suku Togutil diragukan
TinggiDugaan sarang suap di Pemerintah Provinsi Maluku Utara
SedangRekomendasi KPK terkait MCP
RendahPenolakan permintaan warga Ternate
TinggiKrisis Gaji PPPK Maluku Utara
SedangManajemen Anggaran Seremoni Diduga Bermasalah
SedangKomitmen Birokrasi Bersih Dipertanyakan
TinggiPerjalanan Dinas Rp120 Miliar
TinggiKerusakan Lingkungan Maluku Utara
SedangPeringatan KPK Soal Sektor Rawan Korupsi
SedangPotongan TPP ASN 10-20%
TinggiPemeriksaan oleh KPK terkait kasus suap pajak
SedangKetidakmampuan membayar gaji PPPK
SedangPotongan TPP ASN 10%
SedangKetidakmampuan pembayaran gaji PPPK
SedangPermintaan anggaran Rp2,9 triliun
SedangDebat legalisasi hutan adat di Maluku Utara
Sedangkomentar seksis Ahmad Sahroni terhadap Sherly Tjoanda
SedangData lahan dan kuota sawah yang tidak akurat
TinggiDugaan KKN proyek Rp8,8 miliar
SedangKetidakmampuan membayar gaji PPPK hingga akhir tahun
Sedangrumpon ilegal memaksa nelayan melaut lebih jauh
tinggikehabisan anggaran untuk gaji PPPK dan nakes
SedangUltimatum kepada OPD untuk menyelesaikan temuan BPK
TinggiPotongan TPP ASN dan PPPK karena keterbatasan APBD

↓ Lihat detail kontroversi di bawah

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

ntvnews.id · 27 Juli 2026

Netral

Teks hanya menyebut "penyesuaian tambahan penghasilan pegawai ASN" tanpa penilaian jelas.

APBD Malut Terjepit, Sherly Tjoanda Terpaksa Pangkas TPP ASN dan PPPK

Monitor Indonesia · 27 Juli 2026

Negatif

Frasa "terpaksa pangkas TPP ASN dan PPPK" memberi kesan kebijakan yang buruk dan tertekan.

Gubernur Sherly Tjoanda Ajak Kadin Maluku Utara Perkuat UMKM di Tengah Pertumbuhan Ekonomi 19,6 Persen

Suara Pemerintah · 27 Juli 2026

Positif

Kutipan "ajak Kadin ... perkuat UMKM" menunjukkan langkah proaktif dan berdampak baik.

TPP ASN Dipotong 10%, Sherly Tjoanda Jujur Soal Kas Daerah: Ini Opsi Terbaik

Warta Ekonomi · 27 Juli 2026

Positif

Nada mendukung dari frasa "Jujur Soal Kas Daerah" dan "Ini Opsi Terbaik" menunjukkan kebijakan Sherly dipandang tepat.

TPP ASN Dipotong 10%, Sherly Tjoanda Jujur Soal Kas Daerah: Ini Opsi Terbaik

Warta Ekonomi · 27 Juli 2026

Positif

Ada nada mendukung pada frasa "Ini Opsi Terbaik" dan sikap "Jujur Soal Kas Daerah".

APBD Malut Terjepit, Sherly Tjoanda Terpaksa Pangkas TPP ASN dan PPPK

monitorindonesia.com · 27 Juli 2026

Negatif

Pemangkasan TPP ASN dan PPPK menunjukkan kebijakan penghematan akibat kondisi APBD Malut yang sulit di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda

Kebijakan Penyesuaian TPP dan Transparansi Fiskal: Gubernur Sherly Minta ASN Pemprov Fokus pada Solusi dan Dampak bagi Masyarakat

Pemprov Maluku Utara · 27 Juli 2026

Positif

Nada judulnya mendukung karena menampilkan Sherly yang "minta ASN Pemprov fokus pada solusi dan dampak bagi masyarakat".

Candaan Ahmad Sahroni ke Sherly Tjoanda Viral, Dinilai Bernada Seksis, Picu Kritik Warganet

TribunWow.com · 24 Juli 2026

Negatif

Frasa "dinilai bernada seksis" dan "picu kritik warganet" menunjukkan sentimen negatif terhadap Sherly Tjoanda.

Gubernur Sherly Ajak Fatayat NU Jadi Motor Penggerak Ekonomi Baru di Maluku Utara

Pemprov Maluku Utara · 18 Juli 2026

Positif

Nada positif karena Sherly tampil sebagai penggerak lewat frasa "Ajak Fatayat NU Jadi Motor Penggerak Ekonomi Baru".

Sherly Tjoanda Desak Dikbud Malut Lebih Peka

Warta Sofifi · 17 Juli 2026

Negatif

Kata "desak" dan "lebih peka" bernada kritik terhadap sikap dan kinerja Dikbud Malut.

Sherly Tjoanda Perkuat Nelayan dari Hulu ke Hilir, 1000 Mesin Tempel Disiapkan

Monitor Indonesia · 17 Juli 2026

Positif

Frasa "perkuat nelayan" dan "1000 mesin tempel disiapkan" menunjukkan kebijakan yang pro-rakyat.

Gubernur Sherly Rombak Kabinet Pemprov Malut, Dorong Budaya Kerja Inovatif Menuju IGA 2026

Pemprov Maluku Utara · 16 Juli 2026

Positif

Frase 'Dorong Budaya Kerja Inovatif Menuju IGA 2026' menunjukkan kebijakan proaktif dan orientasi perbaikan.

Sherly Tjoanda Kembali Rombak Pejabat Pemprov Malut

Monitor Indonesia · 16 Juli 2026

Netral

Teks membahas perombakan pejabat Pemprov Malut, berupa tindakan administratif tanpa penilaian jelas.

Sherly Tjoanda dan DPRD Kompak Dorong Pembangunan Maluku Utara Lewat Pinjaman Rp1 Triliun

Monitor Indonesia · 16 Juli 2026

Positif

Frasa "kompak dorong pembangunan Maluku Utara" dan "pinjaman Rp1 triliun" menunjukkan dukungan terhadap kinerja Sherly Tjoanda.

Ke Jakarta, Sherly Tjoanda Cerita Masih Ada Desa di Maluku Utara Belum Berlistrik

Warta Ekonomi · 16 Juli 2026

Netral

Teks membahas Sherly Tjoanda dan desa di Maluku Utara yang belum berlistrik, bersifat laporan fakta.

Konsisten Kawal Sekolah Rakyat, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Apresiasi Percepatan Pembangunan oleh Hutama Karya

TopBusiness.id · 3 Juli 2026

Positif

Gubernur Sherly Tjoanda memberikan apresiasi terhadap percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, menunjukkan sikap proaktif dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah.

Sherly Tjoanda Ungkap Program Pemerintah Berhasil Jika Desa Berhasil

VIVA.co.id · 27 Juni 2026

Positif

Pernyataan "program pemerintah berhasil" memberi kesan apresiasi terhadap kinerjanya.

←←Sebelumnya2 / 19Berikutnya→→

Navigasi

BerandaDirektori PejabatTentang Kami

Legal

Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanKontak

© 2026 CekPejabat. Seluruh hak cipta dilindungi.

Didukung olehOmnidata