Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Provinsi
- Sumatera Utara
- Usia
- 73 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
70Meritokratis
Penempatan Prof. Dr. Yasonna H. Laoly sebagai anggota Badan Musyawarah DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan hukum dan pengalaman yang luas di bidang hukum dan politik memberikan dasar yang relevan untuk peran tersebut. Meskipun demikian, ada beberapa aspek yang dapat ditingkatkan untuk mencapai tingkat meritokrasi yang lebih tinggi.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Netral163 artikel
+30·104−29
—
Liputan & Sumber
139media unik
- detikNews8%
- gesuri.id7%
- Kompas.com5%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
Pemilu 2024KUHPRUU Perampasan AsetPelanggaran HAM BeratUU Cipta KerjaVisa EksilHak Angket DPRHarun MasikuKinerja KemenkumhamAnggaran KemenkumhamPendidikan Vokasi Hukum dan HAMHak CiptaPatenDemokrasiReformasi PenjaraKomisi III DPRPemindahan Ibu Kota Negara (IKN)Caleg DPR RIGelar Pahlawan SoehartoRevisi UU KPKRUU KUHPSistem Demokrasi IndonesiaOvercrowding LapasAset Hasil KorupsiKUHP BaruPemilu Anggota DPR RIPerjanjian Ekstradisi Indonesia dan SingapuraRUU Hukum Acara PerdataPerppu KPKUU ITEPerundangan tentang DiasporaRUU Perjanjian MLA Indonesia-RusiaKasus E-KTPRUU Ekstradisi Indonesia-SingapuraKasus Harun MasikuPemiluAspirasi MasyarakatKekerasan SeksualNaturalisasiHukum Acara PerdataSistem seleksi pekerja migranCalon legislatifMenteri Hukum dan HAMRUU ASNHukumInvestigasiKorupsiprotespelantikan pejabatpenggantian pejabatkeanggotaan DPRKomisi DPRPengunduran diriRKUHPRevisi RUU KPKreshuffle kabinetpenggantian menteripengesahan KUHP barupertanianpetani Deli Serdangpekerja informalkebijakan sosialkehadiran negaraPNBPkas negararekomendasi BPKtindak lanjutkerja sama Indonesia dan SingapuraRUU ektradisi buronanpenyidikan Yasonna terkait Jenderal Polisipemilihan umumlegislasirepresentasi rakyatpelecehan seksualpelaporan kekerasan seksualpernikahan anakprotes KUHPpemilihan legislatifRUU Cipta Kerjakepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusipenyelidikan KPKpengunduran diri dari jabatanpenyerapan aspirasi wargakontroversi UU MD3keterlibatan partai politik (PDI Perjuangan)mundur dari menteripilihan anggota DPRkritik terhadap pejabatpembahasan RUU TPKSposisi pemerintahIstilah Begal PolitikPemanggilan pemeriksaan oleh KPKPeresmian institusi pendidikan POLTEKPINperolehan suarareal count KPUpembebasan napi koruptorpembubaran HTIRUU KPKbuku biografiPenghormatan untuk sahabat yang berdedikasiTeguran terkait etika komunikasi dan ucapanPenerapan Undang-Undang KPKPeluncuran BiografiRekam Jejak KarierPemanggilan Pemeriksaan KPKBimbingan Teknis PDI PerjuanganKehadiran Megawati Soekarnoputri di acara partaiPerolehan suara pada Pemilu Anggota DPR RIPemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)mundur dari jabatan Menkumhampemeriksaan KPKpenembakananggaran E-KTPUU MD3pemangkatan kembali sebagai mentericuti 22 hariPeringatan Hari Lahir PancasilaKeberagaman dan PersatuanHarta Kekayaan PejabatKementerian Hukum dan HAMPinjol ilegal dan regulasi keuangan digitalJudi online dan pemberantasannyaOmnibus LawKekerasan seksual dan pelaporanPolitik dan kursi DPRImigrasi dan Dirjen ImigrasiPerolehan suara Pileg DPR RI 2024Pencepengan perjalanan ke luar negeriPencalonan anggota legislatifteror pinjolaksi koboi debt collectorundangan DPRpengangkatan anggota DPRKomisi IIIadvokasi warga Medanpemilihan kandidat PDIPpengganti anggota DPRUsulan pembentukan panja DPR untuk mengusut bisnis pinjolPancasila sebagai pemersatu bangsa di tengah tantangan zamankehadiran dalam pemeriksaan kasuspermintaan penjadwalan ulang ke KPKpenyidikan KPKsanksi OJK terhadap Kredivo dan mitra penagihannyaperlindungan konsumenregulasi layanan pinjaman onlinedugaan korupsihukum dan hak asasi manusiapenguatan pengaturan arbitrase dalam RUU HPIharapan netizen pada DPR BaruUU KPKkemudahan berusahaprolegnasundang-undang kemudahan berusahaProgram Prioritas DJKI Tahun 2023Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RIpengunduran diri sebagai Menteri Hukum dan HAMprofil pejabattindakan mengangkat dua jari di DPRRancangan KUHP menjadi UUKritikan terhadap lapasPengunduran diri dari jabatan menteritrack recordroyaltiera Jokowimundur dari Menkumhamincar masuk Komisi III DPRkematian Winda Lorenza Gowasapenyelidikan polisipermintaan Yasonna LaolyProlegnas 2020RUU PKSproses legislatif DPRpemberantasan bandar narkobakebijakan anti narkobapenegakan hukumleluconAHYDPRkritikkewarganegaraan ganda terbataskursi DPR RIdapil Sumut Ioptimalisasi aset GBKoptimalisasi aset Kemayoranaudit investigatif pengelolaan aset GBK dan Kemayoranpembatasan perjalanan luar negerisaksi kunciaudit investigatif aset GBK dan Kemayoranniat mundur dari kabinetwewenang presiden menentukan dewan pengawas KPKpengangkatan sebagai Menkumhampenggantian Yasonna Laolypolitikus Gerindra
—
Kategori Pemberitaan
kebijakanpolitikhukumketenagakerjaankorupsipertaniantenaga kerjakeuanganpengawasanhak asasi manusiabudayapemilulegislasipendidikanpemerintahansosialfintechkeamanan digitalekonomikeadilankeamananinfrastruktur
—
Kontroversi & Entitas
59
Kontroversi
105
Entitas
High 18Med 31Low 9
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 9
- Organisasi
- 5
- Pendidikan
- 7
- Rentang Karir
- 60 tahun
- Aktif Sejak
- 1959
—