CekPejabat
Pelayan
Direktori pejabat publik
Lembaga
Profil per lembaga
Fraksi
Profil per fraksi politik
Provinsi
Pejabat per provinsi
Entitas
Perusahaan, organisasi, tokoh
Tren
Topik & isu hangat
Relasi
Peta jaringan pejabat
RisetBandingkan
← Direktori
Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Pol. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D.

Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Pol. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D.

PositifBandingkan
Kementerian

Palembang, 26 Oktober 1964

Jabatan

Menteri Dalam Negeri

Fraksi

Provinsi / Dapil

—

Periode

2024-2029

Artikel Terindeks

1468

Instagram

Analisis Sentimen Media

Positif

Berdasarkan 1.468 artikel

45% positif49% netral6% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.

Kategori Pemberitaan

pemerintahankebijakanekonomisosialpolitikinfrastrukturkesehatankebijakan fiskalkebijakan sosial

Skor Meritokrasi

75

Meritokratis

Penempatan Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Pol. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri cukup meritokratis. Pengalaman luas di bidang keamanan dan pemerintahan, serta pendidikan yang relevan, mendukung kapasitasnya dalam jabatan tersebut. Namun, latar belakang kepolisian mungkin kurang ideal untuk semua aspek tata kelola pemerintahan sipil.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan tinggi yang ditempuh, termasuk gelar master dan doktor di bidang studi kepolisian dan strategic studies, sangat relevan dengan tugas-tugas yang diemban sebagai pejabat publik. Pendidikan ini membekali dengan kemampuan analisis strategis, pemahaman tentang keamanan, dan tata kelola pemerintahan.

Pengalaman Relevan

Pengalaman sebagai Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan Kepala Densus 88 memberikan pengalaman kepemimpinan dan pemahaman mendalam tentang keamanan dan ketertiban. Pengalaman di BNPT juga relevan dengan aspek penanggulangan terorisme. Keanggotaan di organisasi seperti ICMI juga memberikan wawasan sosial dan keagamaan yang berguna.

Faktor Pendukung

  • +Pengalaman luas di bidang kepolisian dan keamanan
  • +Pendidikan tinggi yang relevan dengan tata kelola pemerintahan
  • +Pengalaman kepemimpinan di berbagai tingkatan
  • +Penghargaan atas jasa-jasa dalam pemerintahan

Faktor Pengurang

  • −Latar belakang kepolisian yang mungkin kurang ideal untuk semua aspek tata kelola pemerintahan sipil

Riwayat & Karir (15)

1987
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi

Daftar Lengkap

  • Pekerjaan2024Plt. Menteri Koordinator Bidang Polhukam — Kemenko Polhukam
  • Organisasi2021–2026Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) — Dewan Penasihat
  • Pekerjaan2019–sekarangMenteri Dalam Negeri — Kabinet Indonesia Maju & Merah Putih
  • Organisasi2019–sekarangInstitut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia — Anggota Dewan Pembina
  • Pekerjaan2016Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme — BNPT
  • Pekerjaan2016–2019Kapolri — Polri
  • Pekerjaan2015–2016Kapolda Metro Jaya — Polri
  • Pendidikan2013Nanyang Technological University, Singapura — Ph.D. in Strategic Studies (Magna Cum Laude)
  • Pekerjaan2012–2014Kapolda Papua — Polri
  • Pekerjaan2011–2012Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan — BNPT
  • Pekerjaan2009–2010Kepala Densus 88 Antiteror — Polri
  • Pendidikan1998Universitas Massey, Selandia Baru — Strategic Studies
  • Pendidikan1996Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) — Ilmu Kepolisian
  • Pendidikan1993Universitas Exeter, Inggris — Master of Arts (M.A.) in Police Studies
  • Pendidikan1987Akademi Kepolisian (AKPOL) — Lulusan Terbaik (Adhi Makayasa)

Penghargaan

1987Adhi Makayasa - Akademi Kepolisian
2020Bintang Mahaputera Adipradana - Pemerintah RI
2016Bintang Bhayangkara Utama - Polri
2023Order of Australia (Honorary Officer) - Pemerintah Australia

Kontroversi (87)

Kontroversi Kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas'udSedang

Mendagri Tito Karnavian memberikan sorotan terhadap kontroversi kebijakan yang diambil oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.

Sumber
Hak Angket DPRD KaltimSedang

Mendagri memantau perkembangan hak angket DPRD Kaltim dan berharap hubungan antara Pemprov dan DPRD tetap baik.

Sumber
Pungutan Pajak Mobil ListrikRendah

Tito Karnavian membatalkan pungutan pajak mobil listrik.

Sumber
PerpukadesiSedang

Kontroversi mengenai netralitas Perpukadesi dan peran Mendagri dalam organisasi tersebut.

Sumber
Pernyataan KontroversialRendah

Pernyataan kontroversial yang memicu kritik dan memaksa Tito meminta maaf.

Sumber
Teguran kepada Bupati DompuSedang

Mendagri memberikan teguran keras kepada Bupati Dompu terkait penolakan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN.

Sumber
Penembakan terhadap Tito Karnavian sewaktu menjabat Kapolda PapuaTinggi

Seorang pelaku menembak Tito Karnavian ketika ia menjabat sebagai Kapolda Papua; pelaku berhasil dilumpuhkan oleh aparat keamanan.

Sumber
Ketidakhadiran rapat DPRSedang

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan alasannya tidak hadir dalam lima kali rapat Komisi II DPR.

Sumber
Serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)Tinggi

Satgas Damai Cartenz 2026 melumpuhkan DPO KKB yang terlibat dalam penembakan rombongan Jenderal Tito Karnavian di masa lalu.

Sumber
Penembakan terhadap Tito KarnavianTinggi

Terjadi penembakan terhadap Tito Karnavian saat menjabat sebagai Kapolda Papua, pelaku berhasil dilumpuhkan oleh Satgas Ops Damai Cartenz.

Sumber

Jaringan & Asosiasi (288)

Tito Karnavian· Menteri Dalam NegeriKemendagri· Kementerian Dalam NegeriPemda· Pemerintah DaerahPemko Pekanbaru· Pemerintah Kota PekanbaruGubernur Sulsel· Gubernur Sulawesi SelatanRudy Mas'ud· Gubernur KaltimDPRD Kaltim· Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan TimurTri Tito Karnavian· Ketua Umum TP PKKMeutya Hafid· Menteri Komunikasi dan DigitalMenteri PKP· Menteri PKPPSEL· Program Pembangunan Sektor Energi dan LogistikBSPS· Program Bantuan Sosial Program Satu RumahDKI Jakarta· KotaBalikpapan· KotaPekanbaru· KotaPapua· ProvinsiRiau· ProvinsiKalimantan· ProvinsiKementerian Dalam Negeri· Kementerian PemerintahanDanantara· Perusahaan PembangunanPemerintah Provinsi DKI Jakarta· Pemerintah ProvinsiBupati Lucky Hakim· BupatiPerpukadesi· Perhimpunan Pusat Dewan Perwakilan DaerahKalimantan Timur· ProvinsiAceh· ProvinsiJakarta· KotaSulawesi Selatan· ProvinsiBelu· KabupatenIndonesia· NegaraBPHTB· Program Pajak

Tahukah Kamu?

Di Atas Rata-rata

Sorotan Media Tinggi

Diliput 82% lebih banyak dari rata-rata anggota Kementerian.

Catatan

Skor Merit Sedang

Peringkat #5 dari 16 anggota Kementerian (skor 75).

Di Atas Rata-rata

Pemberitaan Bernada Positif

59% dari 179 artikel teranalisis bernada positif.

Catatan

Anggota Kementerian

Salah satu dari 62 anggota Kementerian yang terindeks.

Catatan

Media Paling Sering Meliput

Kompas.com memuat 20 artikel — paling banyak dari 94 media yang pernah meliput.

Di Atas Rata-rata

Jaringan Luas

Terhubung dengan 10 pejabat lain dalam jaringan kolega.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

2.395

artikel total · 34 bulan tercatat

659 positif 711 netral 88 negatif

Keberagaman Sumber Berita

488

media unik · dari 2.395 artikel

Liputan beragam · top 10%

Top 5 Media

  • Kompas.com238 · 10%
  • detikNews141 · 6%
  • CNN Indonesia104 · 4%
  • Kumparan.com72 · 3%
  • Liputan6.com65 · 3%

Berita Terkait (1468)

Mendagri Ingatkan Kepala Desa Jaga Integritas dan Kuasai Manajemen Pemerintahan

Kompas.com · 14 Juli 2026

Positif

Seruan agar kepala desa "jaga integritas" dan "kuasai manajemen pemerintahan" bernada positif.

Buka Program Kades Masuk Kampus, Mendagri: Supaya Dorong Pertumbuhan Desa

detikNews · 14 Juli 2026

Positif

Program "Kades Masuk Kampus" untuk "dorong pertumbuhan desa" menunjukkan inisiatif yang baik.

Tito: Kades Harus Naik Kelas Agar Desa Mandiri dan Bendung Urbanisasi

CNN Indonesia · 14 Juli 2026

Positif

Kata "harus naik kelas" agar desa mandiri bernada positif dan mendorong kemajuan.

Mendagri Minta Pemda Perkuat Pasokan dan Distribusi demi Jaga Inflasi - kumparan.com

CekPejabat

Platform pemantauan rekam jejak pelayan publik Indonesia berbasis agregasi media real-time.

kebijakan publik
pajak
fiskal
inovasi daerah
pengawasan
program bantuan
keamanan
Pelayanan Publik
bantuan
kebencanaan
pertahanan
korupsi
bencana
hukum
Pemerintahan Daerah
Antikorupsi
Pendidikan
Inovasi
Kinerja Pemerintahan
Perumahan
Bantuan Sosial
Penanggulangan Bencana
Keuangan Daerah
Biografi
Reformasi Birokrasi
teknologi
lingkungan
insentif fiskal
stabilitas sosial
penghargaan
bencana alam
kepegawaian
humaniter
masyarakat
pemilu
integritas
administrasi_publik
administrasi publik
pencegahan korupsi
pendidikan dan pelatihan
manajemen bencana
pembiayaan
keuangan
layanan publik
aparatur sipil negara
perlindungan sosial
pembangunan
kemasyarakatan

Topik Utama

insentif fiskalkebijakan pengendalian inflasiinovasi daerahpemulihan bencanapengawasan dan penegakan hukumPerumahan rakyatKoperasi desaPembangunan PSELPenguatan organisasiImunisasiPengawasan PemdaPembinaan PemdaInflasiKemiskinanPengangguranPemulihan pascabencanaProgram BSPSOtonomi daerahDana OtsusProgram PKKPilkada asimetrisNetralitas PerpukadesiPAD (Pendapatan Asli Daerah)Program Perumahan RakyatBPHTB dan kebebasan pajakPerpukadesi dan netralitasInsentif fiskal dan carrotInovasi Wako dan PADHak angket DPRD KaltimPeningkatan imunisasi anakPengelolaan inflasi dan pengangguraninsentif fiskal bagi pemda berprestasipajak kendaraan listrikprogram 3 juta rumahtangani inflasi dan penganggurankompetisi kinerja enam regionalPembinaan Pemerintah DaerahKesejahteraan ASN dan PPPKKebebasan PersKebijakan Pajak Kendaraan ListrikAnggaran Belanja Pegawai APBDBantuan KesehatanNasib PPPKInovasi Pemko PekanbaruBantuan Tepat SasaranBantuan Stimulan Perumahan SwadayaKeberlanjutan Program DaerahKerja Sama DanantaraInovasi Wali KotaKursus Pemantapan Kepemimpinan DPRDkompetisi kinerja daerahperpukadesi (perkumpulan purnabakti kepala daerah)program BSPS (Bantuan Sosial Pemerintah)inovasi untuk mengendalikan inflasipembebasan pajak kendaraan listrikpembangunan Papuakeamanan dan penanggulangan terorismeProgram perumahanPercepatan perizinanMal Pelayanan PublikKunjungan kerjaKehadiran rapat DPRPenegakan hukumPembebasan pajakstabilitas Kaltimsinergi Forkopimdabantuan bencana di Pidie Jayakeamanan dan penembakanprogram rumah layak huni di Papuakepedulian terhadap rakyat kecilrumusan program 2027–2029halalbihalalprogram tiga juta rumahpenembakan terhadap Tito Karnaviannormalisasi sungai di Hutanabolonpengamanan acara ground breaking hunian tetappermintaan maaf ke DPRkebijakan kerja dari rumah (WFH) setiap JumatKURMA Kepri Ramadhan Fair 2026Huntara di Agampercepatan bantuanvalidasi data korban bencanaperan TNIkeamananpenembakan rombongan 2012perbaikan rumah layak huni di perbatasanpenembakan terhadap pejabatbuka puasa bersama APPSIoperasi tangkap OTT KPKpemulihan pascabencana Tapanuli Tengahpembersihan lumpur di Aceh TamiangPemiluPutusan MKDana Otsus AcehPembangunan wilayah perbatasanPenyambutan di AcehPembentukan Koperasi DesaPendidikan AntikorupsiInovasi Pemerintah DaerahPeningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)Penghargaan Kinerja Kepala DaerahPenanganan Bantuan PascabencanaPendorong Pertumbuhan Ekonomi DaerahPengendalian Inflasi dan Harga PanganPemanfaatan Transfer Keuangan Daerah (TKD)Pemilihan Anggota KabinetOptimalisasi Hibah AntardaerahHubungan dengan Lembaga LegislatifPerencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang)Profil dan Riwayat JabatanPenanganan Keamanan (KKB)Penunjukan Ketua Satuan TugasTransformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN)apresiasi daerah berprestasipengawasan dan insentifaudiensi dengan pemerintah daerahpenyerahan bantuan pemulihan pasca-bencanamotivasi mahasiswa vokasikebijakan kerja dari rumah (WFH) ASNrehabilitasi dan rekonstruksi pascabencanapenangkapan KKB penembaksaluran bantuan terpadupembangunan infrastrukturpengelolaan bantuan sosialkebijakan pemerintahanperan perempuan dalam ketahanan panganpenguatan peran PKK dan posyandukebijakan WFH untuk ASN dan swastapenanggulangan inflasistabilitas nasionalpengurangan pengungsipembangunan sumber daya manusiaprogram prioritas nasionalsinergitas mediaprogram bedah rumah Papuakeamanan dan ketertibanskandal kerabatduka citapenguatan layanan darurat terintegrasi NTPD 112pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisialprogram strategis daerah Sumatera Bagian Selatanpenanganan lubang raksasa di Aceh Tengahpenangkapan DPO penembakan rombonganpenguatan Forkopimdainovasitransparansisindiranpembangunan hunian sementarakemandirian daerahkualitas sumber daya manusiapendidikan keluargadampak geopolitikpelemahan rupiahsoft approachpencegahan terorismepengembangan produk kerajinankoperasi merah putihlayanan darurat 112stabilitas politik dan keamananpenguatan forum daerahprogram bedah rumahharga pangankonflik sosialpencegahan radikalismebantuan rumahpengawasan harga dan jasa daerahiklim kompetitif antarpemdapenghargaan daerah berprestasiBPHTB nol persenantisipasi konflik sosialstabilitas daerahprogram bedah rumah BSPSdinamika sosial wargaRealisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk penanganan pascabencana SumateraPercepatan rehabilitasi dan pemulihan wilayah terdampak bencana di SumateraProgram Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan target bedah 400 ribu rumah pada tahun 2026Dukungan kebijakan BPHTB dan PBG nol persen untuk percepatan pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)Pemberian insentif fiskal bagi Pemerintah Daerah berprestasi di wilayah Maluku-NusraPenguatan stabilitas politik dan keamanan di daerahPencegahan ekstremisme dan terorisme melalui pendekatan lunak (soft approach)Pemberdayaan UMKM Wastra dan Tenun AlorEdukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pencegahan stunting oleh TP PKKPenganugerahan gelar kehormatan adat Petua Panglima Hukom Nanggroe dari Wali Nanggroe AcehRapat percepatan rehabilitasi bencana di Sumatera dan dorongan realisasi TKDKunjungan kerja ke Provinsi AcehApresiasi terhadap sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di Makassar sebagai percontohanArahan kepada kepala daerah untuk menggunakan kewenangan demi kepentingan rakyatPenyerahan bantuan kapal layanan kesehatan untuk warga perbatasan di Talaud dan SangihePenguatan sinergi antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) RIPenyerahan bantuan rumah gratis untuk keluarga korban demonstrasi bersama Munafri dan Marwara SiraitPenyampaian tiga langkah penting penguatan kapasitas fiskal daerah di hadapan Presiden PrabowoPemulihan dan rehabilitasi pascabencana di Sumatera dan AcehPersetujuan anggaran pemulihan permanen sebesar Rp 100 TriliunPengembalian Transfer ke Daerah (TKD) terbesar untuk Sumatera Utara mencapai Rp 6 TriliunNormalisasi infrastruktur, listrik, fasilitas kesehatan, dan pendidikan pascabencanaPeringatan kepada pemerintah daerah untuk mewaspadai inflasi nasionalPemberian penghargaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)Penangkapan pelaku penembakan terhadap Tito Karnavian saat menjabat Kapolda PapuaPenyaluran bantuan terpadu untuk percepatan pemulihan di Aceh TamiangPenyerahan hewan kurban oleh Kemendagri dan BNPPPenjelasan mengenai pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) terbesar untuk Sumatera UtaraPeninjauan dan penanganan darurat pengungsi di Aceh Utarapengembalian dana daerah (TKD)kewenangan anggaranfiskal daerahpenanganan pascabencanarehabilitasi bencanapembangunan hunian tetapoperasionalisasi lembagapemulihan daerahpenunjukan jabatanprofesionalisme ASNketahanan negarakepala daerah kreatifpenilaian pemda berprestasiinsentif pemda berprestasikoperasi desa merah putihBSPSpengendalian inflasi daerahpeninjauan huntarabantuan bencanapertumbuhan ekonomipenangkapan KKBreboisasiketahanan panganpenghargaansinergi Pemda se-Sulawesipencegahan konflik sosialstabilitas ekonomipenghargaan kemendagri regionalpokir dan dana hibah dinas vertikalapresiasi pemda dibuat regionaltekan pengangguranIPDN pilar penguatan profesionalisme ASN dan ketahanan negarapacu kompetisi kemendagri beri penghargaan pemda berprestasibelasungkawa atas kematian Ryamizard Ryacuduajakan PIKI untuk peran strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045/2026distribusi sapi kurban untuk masyarakat Aceh Utara dan Aceh Tamiangapresiasi program rumah di Kendaribantuan DTH dan logistik untuk korban bencana Tapanuli Selatandorongan stabilitas dan pemerataan ekonomi di Sulawesipeningkatan sinergitas antara pemerintah daerahkunjungan takziah kepada almarhum Ryamizardajakan memperkuat peran strategis PIKI dalam wujudkan Indonesia Emas 2045kenangan Ryamizard sebagai senior dan sesama putra Sumaterapenembakan terhadap Jenderal Tito Karnavian saat menjabat Kapolda Papuapenangkapan dan hukuman pelaku penembakan rombongan Tito Karnavianintegritas kepala desamanajemen pemerintahannaik kelas kepala desadesa mandiripengurangan urbanisasipenanganan jembatan Enang-Enanglayanan kesehatan ambulanskebijakan tepat sasaranDTSEN versi 3kontrol inflasipasokan dan distribusiinsentif bagi daerahpenanggulangan kustaefisiensi anggaran PPPKkerajinan lokalRUU Satu Data Indonesiaclarifikasi desa Kalimantan Utara masuk Malaysiapakaian sutra GowaSKB (Surat Keputusan Bersama)Dukungan Pemerintah DaerahKoordinasi Kebijakan Antar Kementerianoptimalisasi program BSPSpengelolaan dana desainfrastruktur jembatansanksi untuk bupatiPencegahan korupsi kepala daerahGaji dan insentif kepala daerahKedudukan PPPK dan gaji PPPKEfisiensi APBD dan kinerja anggaran KemendagriPengendalian inflasi dan pangan strategisPembatasan biaya pilkada dan keterbukaan donaturPemberdayaan desa dan penanganan urbanisasipembatasan biaya kampanyepencegahan korupsikajian e-votingpeningkatan gaji kepala daerahpenguatan sistem dan integritasinsentif berbasis PADpembayaran PPPKaspirasi PPPKdistribusi ambulanceefisiensi biaya pemiluPencegahan korupsi di daerahIntegritas kepala daerahEfisiensi dan penghentian perumahan PPPKOngkos politik yang mahalPengawasan kepala daerahPenuntasan penyakit kustaBantuan rumah tidak layak huniPerbaikan sistem pencegahan korupsigaji kepala daerahbiaya pilkadakorupsibonus PADstatus PPPKPPPK paruh waktukesetaraan PNSoperasi tangkap tangan KPKretret integritasintrospeksi dirikorupsi daerahpembekalan integritasmawas diriOperasi Tangkap Tangan (OTT)integritasretrest Presiden Prabowokoordinasi rehab-rekonjembatan Enang-Enanganggaran rehab-rekon cairRekrutmen IPDN bersih dan transparanSanksi tegas ASN terlibat judi onlineOptimasi program perumahan rakyat (MBR) dengan keterlibatan swastaStrategi pencegahan korupsi di daerahReformasi birokrasi dan integritas ASNPelaksanaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksiPelanggaran PBG rumah MBR oleh pemdaPenanganan kasus kepala daerah ditangkap KPKKualitas pelayanan publikKerjasama dengan KPKPemetaan titik rawan korupsiOTT kepala daerahBiaya politik tinggipeningkatan kualitas layanan publiktransparansi tender rakyatpembebasan BPHTBupacara prasetya perwirapenguatan integritas kepala daerahpenggerak ekonomi daerahlulusan IPDNBPHTB gratistender rakyatpembinaan aparatursistem pilkada asimetrisregenerasi aparaturpemulihan pascabencana Sumatera dan Acehpencairan anggaran bencana dan rehabilitasi-rekonstruksiDana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD)skema top-up dana bagi daerah kesulitan bayar gaji ASNpembinaan integritas kepala daerahlulusan IPDN dan reformasi birokrasipenindakan calo pada seleksi sekolah kedinasanefisiensi anggaran daerah dan larangan PHK pegawairencana obligasi daerahpercepatan persetujuan anggaran oleh Menkeutransisi Acehobligasi daerahpencairan dana DBHbantuan top-up anggarankualitas layanan publikpolitik anggaranpelantikan pamong praja muda IPDNpenempatan pegawai negeri sipil di daerah 3Topsi pembayaran gaji ASN bagi pemdatransparansi anggaran rehabilitasi rekonstruksi Acehpercepatan pencairan dana bagi hasil (DBH)optimalisasi transfer ke daerahperingatan obligasi Jakarta Rp3,5 triliunrevisi gaji kepala daerahpenguatan kapasitas kepala daerahpelayanan publikefisiensi anggarankorupsi kepala daerahpilkadasekolah partaievaluasi pilkadaPADkinerjahak keuangan kepala daerahProgram Prioritas PresidenSekolah RakyatPendapatan Asli Daerah (PAD)Gaji PPPKPHK PPPKRevisi Aturan Gaji Kepala DaerahIntegrasi E-governmentPenyaluran BansosAnti-korupsiPelatihan IPDNpembangunan infrastruktur pendidikankoordinasi dengan pemerintah daerahkebersihan lingkungankritik politikefisiensi anggaran daerahtransformasi digital pemerintahanintegrasi data dukcapilpenyaluran bansos tepat sasaranperbandingan biaya pendidikan Indonesia-Singapuraprogram sekolah rakyatpenerbitan obligasi daerahtata kelola keuangan daerahakta kelahiran digitalinfrastruktur digital SPBEefektivitas belanja PPPKdigitalisasi bansosbiaya pendidikankunjungan ke Biakakurasi sasarankrisis fiskaltambahan danapenanganan bencana banjirpengangkatan dan mutasi pejabat ASNpeningkatan kinerja aparatur sipil negarapengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH)pencegahan korupsi di pemerintah daerahperlindungan sosial melalui integrasi data kependudukanprogram Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah 3Tkebijakan terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)integritas dan akuntabilitas kepala daerahpengendalian inflasipenanganan gaji PPPKlayanan pertanahan dan BPHTBpenanganan pascabanjirpelantikan pejabat Kemendagrikeaktifan anggota MRP Papua Pegunungandigitalisasi akta kelahirankebijakan guru pppkalokasi dana pembayaran gaji pppkintegrasi data nib dan noppencegahan penyalahgunaan ketamininfrastrukturpemberdayaan UMKMverifikasi BPHTBpemanfaatan data BPSpenanganan backlog perumahanprogram MBGintegrasi data penerima MBG dengan SATUSEHATapresiasi pemda berprestasikolaborasi kementerian dan lembagaoptimasi program MBG untuk stunting dan kemiskinanpenguatan sinergi daerahpenurunan PPPKgempa NTTlayanan administrasi kependudukanbantuan presidenpenggantian dokumen hilangpencetakan KTP dan KKdukungan pemerintahlayanan dukcapilkunjungan ke NTTkunjungan ke Penangpenanganan karhutlapengembalian TKDekonomi kreatifKunjungan diplomatik ke Wali Nanggroe AcehPerbaikan lingkungan dan pelayanan publikPemulihan dokumen dan dana untuk korban gempa NTTKritik terhadap pernyataan Mendagrigotong royong antar daerahpenanganan bencanasolidaritas antardaerahbacklog perumahanpengelolaan sampahpencegahan karhutlapemda berprestasigotong royongpenanggulangan bencanagerakan kebersihanlingkungan bersihpeningkatan PADstabilisasi inflasikebijakan berbasis sainskolaborasi antar daerahpenanganan bencana gempakonsep dan pengetahuan pemimpinbelajar ke luar negeri untuk perluas wawasankeputusan berbasis data dan sainskebijakan berbasis sains dan datapembahasan perbatasan daerahekonomi kreatif dan Pariwisataperlindungan anak di era digitalkeputusan berbasis datapemulihan pascabencana SumateraPercepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascabencanaUpacara Hari Kemerdekaan ke-81 RIJaminan Kepegawaian PPPK dan HonorerKunjungan ke DaerahUpdate BBM, Jalan, dan SPBU PascabanjirFestival Budaya Fulan FehanGerakan Indonesia AsriPenghargaan Pemda BerprestasiRehabilitasi Pascabencana SumateraPengelolaan Sampah dan Lingkungan

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

  • −Kurangnya pengalaman langsung di bidang pemerintahan sipil sebelum menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri

    • Dianalisis 11 Mei 2026

    Kumparan.com · 14 Juli 2026

    Netral

    Teks berisi permintaan Pemda memperkuat pasokan dan distribusi demi jaga inflasi.

    Jaga Inflasi Terkendali, Mendagri Tito Minta Pemda Perkuat Pasokan dan Distribusi

    JPNN.com · 14 Juli 2026

    Netral

    Teks berisi arahan Tito soal inflasi, sifatnya informatif tanpa nada pujian atau kritik.

    Mendagri Ingatkan Kepala Desa Perkuat Integritas dan Kemampuan Manajerial

    Liputan6.com · 14 Juli 2026

    Positif

    Imbauan untuk "perkuat integritas dan kemampuan manajerial" menunjukkan arahan yang konstruktif.

    KORPRI Serahkan 5 Ambulans ke Mendagri untuk Bantu Pemulihan Sumatera

    Kompas.com · 13 Juli 2026

    Netral

    Teks membahas serah terima 5 ambulans untuk pemulihan Sumatera, berupa informasi faktual.

    Mendagri Minta Pemda Perkuat Pengendalian Inflasi agar Tetap di Bawah Target Pemerintah

    mmckalteng · 13 Juli 2026

    Netral

    Ini berupa imbauan teknis agar pemda mengendalikan inflasi, bukan pujian atau kritik.

    Terima Bantuan Ambulans dari Korpri, Tito: Sangat Berarti bagi Masyarakat Terdampak Bencana Sumatera

    SINDOnews Nasional · 13 Juli 2026

    Positif

    Ucapan 'sangat berarti bagi masyarakat terdampak bencana' menunjukkan apresiasi terhadap bantuan yang diterima Tito.

    Sutra Gowa Curi Perhatian di HUT Dekranas 2026, Wastra Sutra Dipakai Mendagri Tito Karnavian

    Makassar Terkini · 13 Juli 2026

    Netral

    Teks hanya menyebut wastra sutra dipakai Mendagri Tito dalam acara, tanpa evaluasi.

    Ketua KORPRI Prof Zudan serahkan Lima Ambulance Kepada Prof Tito Karnavian Kasatgas Aceh, Sumbar, dan Sumut

    Korpri · 13 Juli 2026

    Positif

    Penyebutan penyerahan "Lima Ambulance" memberi kesan bantuan dan kontribusi yang baik.

    Sistem Rekrutmen dan Gaji Kecil, Mendagri Tito Karnavian Bongkar Akar Masalah Korupsi Kepala Daerah

    GoNews.co · 13 Juli 2026

    Negatif

    Frasa "bongkar akar masalah korupsi kepala daerah" menonjolkan isu korupsi yang negatif.

    Susun Kebijakan Tepat Sasaran, Mendagri Ajak Pemda Maksimalkan DTSEN Versi 3

    BeritaSatu.com · 13 Juli 2026

    Positif

    Ajakan untuk "susun kebijakan tepat sasaran" dan memaksimalkan DTSEN bernada proaktif dan positif.

    Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Dukungan Penuh RUU Satu Data Indonesia

    Suara Pemerintah · 13 Juli 2026

    Positif

    Pernyataan "tegaskan dukungan penuh" pada RUU Satu Data Indonesia bernada mendukung.

    Mendagri Minta Pemda Perkuat Pengendalian Inflasi Agar Tetap di Bawah Target Pemerintah

    BeritaSatu.com · 13 Juli 2026

    Positif

    Kata "minta pemda memperkuat pengendalian inflasi" bernada dukungan terhadap kebijakan yang bermanfaat.

    Tito Karnavian: Jembatan Enang-Enang Bukan Dibangun Masyarakat

    BeritaSatu.com · 13 Juli 2026

    Netral

    Teks bersifat klarifikasi faktual tentang "Jembatan Enang-Enang bukan dibangun masyarakat".

    Bupati Wajo Andi Rosman Promosikan Sutera Wajo di Penutupan HUT ke-46 Dekranas Bersama Mendagri Tito Karnavian

    suaracelebes · 13 Juli 2026

    Netral

    Teks membahas promosi sutera Wajo pada penutupan acara, bukan evaluasi langsung terhadap Tito Karnavian.

    Susun Kebijakan Tepat Sasaran, Mendagri Ajak Pemda Maksimalkan DTSEN Versi 3

    Kompas.com · 13 Juli 2026

    Netral

    Isi berita berupa ajakan menyusun kebijakan tepat sasaran, tanpa sentimen kuat.

    Tito Karnavian Tutup Dekranas 2026, Gubernur Sulsel Terima Apresiasi

    Bonepos.com · 13 Juli 2026

    Positif

    Kata "terima apresiasi" menunjukkan penilaian positif terhadap Tito.

    Susun Kebijakan yang Tepat Sasaran, Mendagri Ajak Pemda Maksimalkan DTSEN Versi 3

    mmckalteng · 13 Juli 2026

    Positif

    Ajakan menyusun kebijakan "yang tepat sasaran" bernada konstruktif dan positif.

    ←←Sebelumnya44 / 74Berikutnya→→

    Navigasi

    BerandaDirektori PejabatTentang Kami

    Legal

    Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanKontak

    © 2026 CekPejabat. Seluruh hak cipta dilindungi.

    Didukung olehOmnidata