Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Pol. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D.
Menteri Dalam Negeri
Kementerian- Fraksi
- Provinsi
- —
- Usia
- 61 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
75Meritokratis
Penempatan Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Pol. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri cukup meritokratis. Pengalaman luas di bidang keamanan dan pemerintahan, serta pendidikan yang relevan, mendukung kapasitasnya dalam jabatan tersebut. Namun, latar belakang kepolisian mungkin kurang ideal untuk semua aspek tata kelola pemerintahan sipil.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif1.468 artikel
+659·711−88
—
Liputan & Sumber
488media unik
- Kompas.com10%
- detikNews6%
- CNN Indonesia4%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
insentif fiskalkebijakan pengendalian inflasiinovasi daerahpemulihan bencanapengawasan dan penegakan hukumPerumahan rakyatKoperasi desaPembangunan PSELPenguatan organisasiImunisasiPengawasan PemdaPembinaan PemdaInflasiKemiskinanPengangguranPemulihan pascabencanaProgram BSPSOtonomi daerahDana OtsusProgram PKKPilkada asimetrisNetralitas PerpukadesiPAD (Pendapatan Asli Daerah)Program Perumahan RakyatBPHTB dan kebebasan pajakPerpukadesi dan netralitasInsentif fiskal dan carrotInovasi Wako dan PADHak angket DPRD KaltimPeningkatan imunisasi anakPengelolaan inflasi dan pengangguraninsentif fiskal bagi pemda berprestasipajak kendaraan listrikprogram 3 juta rumahtangani inflasi dan penganggurankompetisi kinerja enam regionalPembinaan Pemerintah DaerahKesejahteraan ASN dan PPPKKebebasan PersKebijakan Pajak Kendaraan ListrikAnggaran Belanja Pegawai APBDBantuan KesehatanNasib PPPKInovasi Pemko PekanbaruBantuan Tepat SasaranBantuan Stimulan Perumahan SwadayaKeberlanjutan Program DaerahKerja Sama DanantaraInovasi Wali KotaKursus Pemantapan Kepemimpinan DPRDkompetisi kinerja daerahperpukadesi (perkumpulan purnabakti kepala daerah)program BSPS (Bantuan Sosial Pemerintah)inovasi untuk mengendalikan inflasipembebasan pajak kendaraan listrikpembangunan Papuakeamanan dan penanggulangan terorismeProgram perumahanPercepatan perizinanMal Pelayanan PublikKunjungan kerjaKehadiran rapat DPRPenegakan hukumPembebasan pajakstabilitas Kaltimsinergi Forkopimdabantuan bencana di Pidie Jayakeamanan dan penembakanprogram rumah layak huni di Papuakepedulian terhadap rakyat kecilrumusan program 2027–2029halalbihalalprogram tiga juta rumahpenembakan terhadap Tito Karnaviannormalisasi sungai di Hutanabolonpengamanan acara ground breaking hunian tetappermintaan maaf ke DPRkebijakan kerja dari rumah (WFH) setiap JumatKURMA Kepri Ramadhan Fair 2026Huntara di Agampercepatan bantuanvalidasi data korban bencanaperan TNIkeamananpenembakan rombongan 2012perbaikan rumah layak huni di perbatasanpenembakan terhadap pejabatbuka puasa bersama APPSIoperasi tangkap OTT KPKpemulihan pascabencana Tapanuli Tengahpembersihan lumpur di Aceh TamiangPemiluPutusan MKDana Otsus AcehPembangunan wilayah perbatasanPenyambutan di AcehPembentukan Koperasi DesaPendidikan AntikorupsiInovasi Pemerintah DaerahPeningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)Penghargaan Kinerja Kepala DaerahPenanganan Bantuan PascabencanaPendorong Pertumbuhan Ekonomi DaerahPengendalian Inflasi dan Harga PanganPemanfaatan Transfer Keuangan Daerah (TKD)Pemilihan Anggota KabinetOptimalisasi Hibah AntardaerahHubungan dengan Lembaga LegislatifPerencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang)Profil dan Riwayat JabatanPenanganan Keamanan (KKB)Penunjukan Ketua Satuan TugasTransformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN)apresiasi daerah berprestasipengawasan dan insentifaudiensi dengan pemerintah daerahpenyerahan bantuan pemulihan pasca-bencanamotivasi mahasiswa vokasikebijakan kerja dari rumah (WFH) ASNrehabilitasi dan rekonstruksi pascabencanapenangkapan KKB penembaksaluran bantuan terpadupembangunan infrastrukturpengelolaan bantuan sosialkebijakan pemerintahanperan perempuan dalam ketahanan panganpenguatan peran PKK dan posyandukebijakan WFH untuk ASN dan swastapenanggulangan inflasistabilitas nasionalpengurangan pengungsipembangunan sumber daya manusiaprogram prioritas nasionalsinergitas mediaprogram bedah rumah Papuakeamanan dan ketertibanskandal kerabatduka citapenguatan layanan darurat terintegrasi NTPD 112pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisialprogram strategis daerah Sumatera Bagian Selatanpenanganan lubang raksasa di Aceh Tengahpenangkapan DPO penembakan rombonganpenguatan Forkopimdainovasitransparansisindiranpembangunan hunian sementarakemandirian daerahkualitas sumber daya manusiapendidikan keluargadampak geopolitikpelemahan rupiahsoft approachpencegahan terorismepengembangan produk kerajinankoperasi merah putihlayanan darurat 112stabilitas politik dan keamananpenguatan forum daerahprogram bedah rumahharga pangankonflik sosialpencegahan radikalismebantuan rumahpengawasan harga dan jasa daerahiklim kompetitif antarpemdapenghargaan daerah berprestasiBPHTB nol persenantisipasi konflik sosialstabilitas daerahprogram bedah rumah BSPSdinamika sosial wargaRealisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk penanganan pascabencana SumateraPercepatan rehabilitasi dan pemulihan wilayah terdampak bencana di SumateraProgram Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan target bedah 400 ribu rumah pada tahun 2026Dukungan kebijakan BPHTB dan PBG nol persen untuk percepatan pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)Pemberian insentif fiskal bagi Pemerintah Daerah berprestasi di wilayah Maluku-NusraPenguatan stabilitas politik dan keamanan di daerahPencegahan ekstremisme dan terorisme melalui pendekatan lunak (soft approach)Pemberdayaan UMKM Wastra dan Tenun AlorEdukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pencegahan stunting oleh TP PKKPenganugerahan gelar kehormatan adat Petua Panglima Hukom Nanggroe dari Wali Nanggroe AcehRapat percepatan rehabilitasi bencana di Sumatera dan dorongan realisasi TKDKunjungan kerja ke Provinsi AcehApresiasi terhadap sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di Makassar sebagai percontohanArahan kepada kepala daerah untuk menggunakan kewenangan demi kepentingan rakyatPenyerahan bantuan kapal layanan kesehatan untuk warga perbatasan di Talaud dan SangihePenguatan sinergi antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) RIPenyerahan bantuan rumah gratis untuk keluarga korban demonstrasi bersama Munafri dan Marwara SiraitPenyampaian tiga langkah penting penguatan kapasitas fiskal daerah di hadapan Presiden PrabowoPemulihan dan rehabilitasi pascabencana di Sumatera dan AcehPersetujuan anggaran pemulihan permanen sebesar Rp 100 TriliunPengembalian Transfer ke Daerah (TKD) terbesar untuk Sumatera Utara mencapai Rp 6 TriliunNormalisasi infrastruktur, listrik, fasilitas kesehatan, dan pendidikan pascabencanaPeringatan kepada pemerintah daerah untuk mewaspadai inflasi nasionalPemberian penghargaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)Penangkapan pelaku penembakan terhadap Tito Karnavian saat menjabat Kapolda PapuaPenyaluran bantuan terpadu untuk percepatan pemulihan di Aceh TamiangPenyerahan hewan kurban oleh Kemendagri dan BNPPPenjelasan mengenai pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) terbesar untuk Sumatera UtaraPeninjauan dan penanganan darurat pengungsi di Aceh Utarapengembalian dana daerah (TKD)kewenangan anggaranfiskal daerahpenanganan pascabencanarehabilitasi bencanapembangunan hunian tetapoperasionalisasi lembagapemulihan daerahpenunjukan jabatanprofesionalisme ASNketahanan negarakepala daerah kreatifpenilaian pemda berprestasiinsentif pemda berprestasikoperasi desa merah putihBSPSpengendalian inflasi daerahpeninjauan huntarabantuan bencanapertumbuhan ekonomipenangkapan KKBreboisasiketahanan panganpenghargaansinergi Pemda se-Sulawesipencegahan konflik sosialstabilitas ekonomipenghargaan kemendagri regionalpokir dan dana hibah dinas vertikalapresiasi pemda dibuat regionaltekan pengangguranIPDN pilar penguatan profesionalisme ASN dan ketahanan negarapacu kompetisi kemendagri beri penghargaan pemda berprestasibelasungkawa atas kematian Ryamizard Ryacuduajakan PIKI untuk peran strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045/2026distribusi sapi kurban untuk masyarakat Aceh Utara dan Aceh Tamiangapresiasi program rumah di Kendaribantuan DTH dan logistik untuk korban bencana Tapanuli Selatandorongan stabilitas dan pemerataan ekonomi di Sulawesipeningkatan sinergitas antara pemerintah daerahkunjungan takziah kepada almarhum Ryamizardajakan memperkuat peran strategis PIKI dalam wujudkan Indonesia Emas 2045kenangan Ryamizard sebagai senior dan sesama putra Sumaterapenembakan terhadap Jenderal Tito Karnavian saat menjabat Kapolda Papuapenangkapan dan hukuman pelaku penembakan rombongan Tito Karnavianintegritas kepala desamanajemen pemerintahannaik kelas kepala desadesa mandiripengurangan urbanisasipenanganan jembatan Enang-Enanglayanan kesehatan ambulanskebijakan tepat sasaranDTSEN versi 3kontrol inflasipasokan dan distribusiinsentif bagi daerahpenanggulangan kustaefisiensi anggaran PPPKkerajinan lokalRUU Satu Data Indonesiaclarifikasi desa Kalimantan Utara masuk Malaysiapakaian sutra GowaSKB (Surat Keputusan Bersama)Dukungan Pemerintah DaerahKoordinasi Kebijakan Antar Kementerianoptimalisasi program BSPSpengelolaan dana desainfrastruktur jembatansanksi untuk bupatiPencegahan korupsi kepala daerahGaji dan insentif kepala daerahKedudukan PPPK dan gaji PPPKEfisiensi APBD dan kinerja anggaran KemendagriPengendalian inflasi dan pangan strategisPembatasan biaya pilkada dan keterbukaan donaturPemberdayaan desa dan penanganan urbanisasipembatasan biaya kampanyepencegahan korupsikajian e-votingpeningkatan gaji kepala daerahpenguatan sistem dan integritasinsentif berbasis PADpembayaran PPPKaspirasi PPPKdistribusi ambulanceefisiensi biaya pemiluPencegahan korupsi di daerahIntegritas kepala daerahEfisiensi dan penghentian perumahan PPPKOngkos politik yang mahalPengawasan kepala daerahPenuntasan penyakit kustaBantuan rumah tidak layak huniPerbaikan sistem pencegahan korupsigaji kepala daerahbiaya pilkadakorupsibonus PADstatus PPPKPPPK paruh waktukesetaraan PNSoperasi tangkap tangan KPKretret integritasintrospeksi dirikorupsi daerahpembekalan integritasmawas diriOperasi Tangkap Tangan (OTT)integritasretrest Presiden Prabowokoordinasi rehab-rekonjembatan Enang-Enanganggaran rehab-rekon cairRekrutmen IPDN bersih dan transparanSanksi tegas ASN terlibat judi onlineOptimasi program perumahan rakyat (MBR) dengan keterlibatan swastaStrategi pencegahan korupsi di daerahReformasi birokrasi dan integritas ASNPelaksanaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksiPelanggaran PBG rumah MBR oleh pemdaPenanganan kasus kepala daerah ditangkap KPKKualitas pelayanan publikKerjasama dengan KPKPemetaan titik rawan korupsiOTT kepala daerahBiaya politik tinggipeningkatan kualitas layanan publiktransparansi tender rakyatpembebasan BPHTBupacara prasetya perwirapenguatan integritas kepala daerahpenggerak ekonomi daerahlulusan IPDNBPHTB gratistender rakyatpembinaan aparatursistem pilkada asimetrisregenerasi aparaturpemulihan pascabencana Sumatera dan Acehpencairan anggaran bencana dan rehabilitasi-rekonstruksiDana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD)skema top-up dana bagi daerah kesulitan bayar gaji ASNpembinaan integritas kepala daerahlulusan IPDN dan reformasi birokrasipenindakan calo pada seleksi sekolah kedinasanefisiensi anggaran daerah dan larangan PHK pegawairencana obligasi daerahpercepatan persetujuan anggaran oleh Menkeutransisi Acehobligasi daerahpencairan dana DBHbantuan top-up anggarankualitas layanan publikpolitik anggaranpelantikan pamong praja muda IPDNpenempatan pegawai negeri sipil di daerah 3Topsi pembayaran gaji ASN bagi pemdatransparansi anggaran rehabilitasi rekonstruksi Acehpercepatan pencairan dana bagi hasil (DBH)optimalisasi transfer ke daerahperingatan obligasi Jakarta Rp3,5 triliunrevisi gaji kepala daerahpenguatan kapasitas kepala daerahpelayanan publikefisiensi anggarankorupsi kepala daerahpilkadasekolah partaievaluasi pilkadaPADkinerjahak keuangan kepala daerahProgram Prioritas PresidenSekolah RakyatPendapatan Asli Daerah (PAD)Gaji PPPKPHK PPPKRevisi Aturan Gaji Kepala DaerahIntegrasi E-governmentPenyaluran BansosAnti-korupsiPelatihan IPDNpembangunan infrastruktur pendidikankoordinasi dengan pemerintah daerahkebersihan lingkungankritik politikefisiensi anggaran daerahtransformasi digital pemerintahanintegrasi data dukcapilpenyaluran bansos tepat sasaranperbandingan biaya pendidikan Indonesia-Singapuraprogram sekolah rakyatpenerbitan obligasi daerahtata kelola keuangan daerahakta kelahiran digitalinfrastruktur digital SPBEefektivitas belanja PPPKdigitalisasi bansosbiaya pendidikankunjungan ke Biakakurasi sasarankrisis fiskaltambahan danapenanganan bencana banjirpengangkatan dan mutasi pejabat ASNpeningkatan kinerja aparatur sipil negarapengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH)pencegahan korupsi di pemerintah daerahperlindungan sosial melalui integrasi data kependudukanprogram Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah 3Tkebijakan terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)integritas dan akuntabilitas kepala daerahpengendalian inflasipenanganan gaji PPPKlayanan pertanahan dan BPHTBpenanganan pascabanjirpelantikan pejabat Kemendagrikeaktifan anggota MRP Papua Pegunungandigitalisasi akta kelahirankebijakan guru pppkalokasi dana pembayaran gaji pppkintegrasi data nib dan noppencegahan penyalahgunaan ketamininfrastrukturpemberdayaan UMKMverifikasi BPHTBpemanfaatan data BPSpenanganan backlog perumahanprogram MBGintegrasi data penerima MBG dengan SATUSEHATapresiasi pemda berprestasikolaborasi kementerian dan lembagaoptimasi program MBG untuk stunting dan kemiskinanpenguatan sinergi daerahpenurunan PPPKgempa NTTlayanan administrasi kependudukanbantuan presidenpenggantian dokumen hilangpencetakan KTP dan KKdukungan pemerintahlayanan dukcapilkunjungan ke NTTkunjungan ke Penangpenanganan karhutlapengembalian TKDekonomi kreatifKunjungan diplomatik ke Wali Nanggroe AcehPerbaikan lingkungan dan pelayanan publikPemulihan dokumen dan dana untuk korban gempa NTTKritik terhadap pernyataan Mendagrigotong royong antar daerahpenanganan bencanasolidaritas antardaerahbacklog perumahanpengelolaan sampahpencegahan karhutlapemda berprestasigotong royongpenanggulangan bencanagerakan kebersihanlingkungan bersihpeningkatan PADstabilisasi inflasikebijakan berbasis sainskolaborasi antar daerahpenanganan bencana gempakonsep dan pengetahuan pemimpinbelajar ke luar negeri untuk perluas wawasankeputusan berbasis data dan sainskebijakan berbasis sains dan datapembahasan perbatasan daerahekonomi kreatif dan Pariwisataperlindungan anak di era digitalkeputusan berbasis datapemulihan pascabencana SumateraPercepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascabencanaUpacara Hari Kemerdekaan ke-81 RIJaminan Kepegawaian PPPK dan HonorerKunjungan ke DaerahUpdate BBM, Jalan, dan SPBU PascabanjirFestival Budaya Fulan FehanGerakan Indonesia AsriPenghargaan Pemda BerprestasiRehabilitasi Pascabencana SumateraPengelolaan Sampah dan Lingkungan
—
Kategori Pemberitaan
pemerintahankebijakanekonomisosialpolitikinfrastrukturkesehatankebijakan fiskalkebijakan sosialkebijakan publikpajakfiskalinovasi daerahpengawasanprogram bantuankeamananPelayanan PublikbantuankebencanaanpertahanankorupsibencanahukumPemerintahan DaerahAntikorupsiPendidikanInovasiKinerja PemerintahanPerumahanBantuan SosialPenanggulangan BencanaKeuangan DaerahBiografiReformasi Birokrasiteknologilingkunganinsentif fiskalstabilitas sosialpenghargaanbencana alamkepegawaianhumanitermasyarakatpemiluintegritasadministrasi_publikadministrasi publikpencegahan korupsipendidikan dan pelatihanmanajemen bencanapembiayaankeuanganlayanan publikaparatur sipil negaraperlindungan sosialpembangunankemasyarakatan
—
Kontroversi & Entitas
87
Kontroversi
288
Entitas
High 21Med 38Low 18
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 8
- Organisasi
- 2
- Pendidikan
- 5
- Rentang Karir
- 39 tahun
- Aktif Sejak
- 1987
—