Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- }}
- Provinsi
- —
- Usia
- 60 tahun
- Gender
- Perempuan
—
Skor Merit
30Tidak Meritokratis
Penilaian meritokrasi Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan. Latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi tidak secara langsung relevan dengan tugas dan tanggung jawab jabatan tersebut. Keterbatasan data riwayat pekerjaan juga menyulitkan penilaian yang komprehensif.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif693 artikel
+162·467−64
—
Liputan & Sumber
241media unik
- gesuri.id6%
- Kompas.com5%
- detikNews4%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
Kasus korupsiProses hukumPraperadilanAmnesti presidenAmbang batas parlemenReformasi hukumPolitik kebudayaanHubungan internasionalLingkungan hidupDemokrasiIsu buruhKoalisi politikPilkadaKonsolidasi partaiIsu kerakyatanKebijakan pemiluDemokrasi dan kebebasan berpendapatAnti-korupsiNepotismeEkonomi dan kesejahteraan buruhReforma agraria dan kedaulatan panganPolitik luar negeriHukum dan amnestiKarier politikkorupsijudicial reviewparliamentary thresholdRUU Pemiluhak buruhkebijakan partaiamnesty dan abolisiamnesti korupsipasal rintangi penyidikanuji pasal 21 UU Tipikorrevisi UU Pemilukritik pemerintahhubungan dengan Rusiapenunjukan anak menjadi Kadispolitik PDIPSoekarno Run 2026status bencana nasionalvonis penjara tipikorsidang nobarpemangkasan hukumvonis hukuman penjarapengampunan hukumkebijakan partai politikperan seorang sekretaris jenderalpemberian pengampunanpertimbangan hukumkasus Tom Lembongkasus Hasto Kristiyantotransparansi kebijakanpenentuan ambang batas parlemenamnestiisue pahlawan nasional Soehartodeal politikdukungan politik untuk Prabowosumpah pemuda baruhoax beritaKasus suap PAW Harun MasikuPerintangan penyidikan oleh KPKVonis penjara 3,5 tahunPemberian amnesti oleh Presiden PrabowoPelantikan kembali sebagai Sekjen PDIP 2025-2030Kritik terhadap kemunduran demokrasi dan politisasi hukumSolidaritas buruh pada May Daypembebasan dari penjaraperayaan hari buruhziarah ke makam pahlawanvisi samudrakesabaran revolusioneruji materi di Mahkamah Konstitusipenunjukan kembali sebagai Sekjen PDIPKasus suap Harun MasikuSidang tuntutan dan vonis hukuman penjaraBantahan aliran dana korupsi DJKAuji materipenanaman pohonkuliah umumkonferensi daerahkasus KPKPerintangan penyidikan (obstruction of justice)Vonis 3,5 tahun penjaraTuntutan 7 tahun penjaraSidang putusan selaKunjungan ke SukabumiSemangat Soekarno di FilipinaKritik dibalas laporan polisiAbolisi dan amnesti bermuatan politisPenunjukan sebagai Sekjen PDIP kembaliuji materi pasal perintangan penyidikanpenolakan Mahkamah Konstitusihoaks pencalonan presidensuapsolidaritas buruhpendapatan asli daerahbencana alamobstruksi keadilanpembangunankebijakan luar negeriVonis hukuman 3,5 tahun penjaraPemberian amnesti oleh Presiden dan persetujuan DPRPenunjukan kembali sebagai Sekretaris Jenderal PDIP oleh MegawatiSidang pengadilan di PN Jakarta PusatPemeriksaan KPK terkait kasus suapTuntutan hukuman 7 tahun penjaraPertemuan geopolitik dan solusi krisisPenolakan Pilkada melalui DPRDPenguatan kelembagaan KPKSistem dan disiplin mutu partai politikPembebasan oleh PrabowoResepsi pernikahan putra Hasto KristiyantoKehadiran Megawati Soekarnoputri dan Sri Sultan HB X di acara pernikahanAjakan meneladani keberanian pahlawan nasional Fatmawati SoekarnoTuntutan hukuman 7 tahun penjara dan pembacaan nota pembelaanPernikahan putra Hasto Kristiyanto, Ignatius Windu Hastomo dengan Lim Xin RuiKajian PDI-P terhadap usulan kepala daerah dipilih oleh DPRDPernyataan Hasto Kristiyanto mengenai Fatmawati Trophy sebagai arsip peradabanAmnesti untuk Hasto Kristiyanto sebagai momentum penegakan hukum tanpa intervensi politikPemeriksaan dan tuntutan oleh KPKSidang praperadilan melawan KPKKritik terhadap pemerintahIsu pergantian Sekretaris Jenderal PDIPSilsilah keluarga dan menantupolitikpenunjukan sekjen PDIPrivalitas politikvonis penjaraabolisisidang hukumpolitik kemanusiaanproses pembebasan oleh KPKpenemuan kembali sejarah sendirigeopolitik Indonesiarelawan kesehatan desakemanusiaanpolitik elektoralpernikahanrespons tokoh nasionalkasus hukumdukungan politikbanding KPKKritikan terhadap kebijakan Presiden Jokowi yang dianggap membuat negara otoriter populisPertanggungjawaban politik dan blusukan presidenPelaksanaan upacara Hari Lahir PancasilaIsu beban fiskal dan kebijakan lamaPangkalan militer asing dan sejarah pembentukan RIKekayaan alam Indonesia untuk kemakmuran rakyatPasal 33 UUD 1945 dan marginalisasi rakyat bawahLagu Bung Karno Bapak Marhaenisme sebagai upaya pelulisan sejarahKorupsi program Makan Bergizi GratisKasus PAW Harun MasikuKaderisasi dan pelatihan kader perempuanDemokrasi dan perjuangan Bung KarnoGeopolitik dan politik internasionalPancasila dan kritik sosialObstruction of justiceRupiah melamah dan ekonomiOTT KPKPenguatan UU KPKPartai Solidaritas IndonesiaHastoTersangka KPKPenyidikan Kasus KorupsiPemanggilan KPKPerjuangan BuruhNarasi Pembebasanpenyidikan KPKkasus Harun Masikupanggilan saksipelemahan rupiahIPK Indonesia merosotpenegak hukum sebagai teladanpenyidikan Sekjen PDIPMBGcapresPDIPkader kebanggaanpemilu tanpa intervensikebebasan berpendapatpenegakan hukum bebas dari penyalahgunaan kekuasaandiskriminasi hukumkasus Raja Juli dan Febrieprogram Makan Bergizi Gratis (MBG)kritik terhadap intervensi kekuasaankasus Nepalkaitan kasus Febrie dengan PrabowoKudatuliPesan MegawatiKritik PemerintahanPelibatan Babinsa dalam PajakProgram Makan Bergizi GratisUMKM dan Warung LokalPemilu Bebas IntervensiKasus Febrie Adriansyah dan Raja JuliPenegakan HukumPolitik dan FitnahDemonstrasi dan Akusasi PDIPPelibatan Babinsa dalam pengawasan pajakKritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)Kebebasan pers dan hukumKebebasan pemilu dari intervensi kekuasaanPagaran Mal di Surabayapolitik peradabanrefleksi Kudatuli 30 tahunkeutuhan NUpolitik praktismuktamar NU ke-35kooptasi NUpemilu 2024sejarah perjuangan bangsaprofil pejabatkarir sebagai pengacarapenanganan kasus sambopenanganan kasus hasto kristiyantopenanganan Febrie Adriansyahkasus Kudatulidemokrasi dan hak asasi manusiacheck and balancespotensi kudeta militerperlakuan berbeda dalam penahanankriminalisasiPancasila dan sejarahperbedaan perlakuan hukumkasus mantan Jampidsuskasus pencuri ayam di BaliMonumen Kudatulikritik terhadap pernyataan Prabowodukungan terhadap tegasan MegawatiURI tidak boleh tumpang tindih dengan Lemhannas dan PTNRencana Kaesang maju pileg di Dapil PuanKonsep Mustika Rasa sebagai solusi MBG tanpa mengurangi dana pendidikanRespons terhadap mundurnya Perry Warjiyo dari Gubernur BIKepuasan publik terhadap PrabowoPembangunan universitas RI dan perbaikan guruKasus Febrie Adriansyah dan perlakuan yang samaSanksi bagi aparat hukum yang melanggarPeran ide dan imajinasi anak muda dalam perubahan bangsaSeruan nasionalStabilisasi moneter dan anti-intervensiAkar rumput tidak bisa dicabut oleh kekuasaankritik putusan MK 90kritik program MBGtantangan dapil Puan Maharanipolitik dipimpin ideologiuniversitas RI dan DPRPutusan MK Nomor 90Kritik HastoGanjar-MahfudKekuasaanpromosi jabatan sebagai Wakil Kepala Pengadilan Negeri Cilacapdialog dengan media melalui ngopi barengpernataan koalisi permanen pro-pemerintahpembukaan kantor PDIP di Rote Ndao sebagai wujud visi geopolitik Bung Karnodiskusi tentang amnesti, demokrasi, dan isu ekologi di coffee morning Surabayapencegahan stuntingpromosi ASIpersiapan pemilu 2029kerja berbasis akar rumputkritik terhadap bantuan sosialpantun dan budayaelektabilitassurvei IPOprogram wong cilikdemo besarkesakralan bulan kemerdekaanSoekarno Cupgizi ibu anakfilosofi Punokawanpilkada tanpa wakil kepala daerahdemo Agustuskritik positifkebijakan koreksikepuasan Prabowodugaan korupsikaitan dengan Harun Masikupembangunan kantor DPCajakan kegiatan positifsurvei elektabilitaspercepatan pemilu 2029RUU Perampasan Asetkasus intimidasi dokter Ichakepemimpinan DPR kolektif-kolegialrespons terhadap pernyataan Budi ArieKomitmen PDIPSurat KesepakatanPangan LokalPemilu 2029Anti DemokrasiPeran MegawatiKPKPenghargaan Lencana Padma Dharma SandhiFestival Mustika RasaPemerataan Pembangunan BaliUpaya InkonstitusionalKetimpangan pembangunan di BaliPembangunan berkelasan berbasis Tri Hita KaranaKonsepsi 100 Tahun BaliAntisipasi bencana iklimVideo viral dan tuduhan anti-demokrasipertemuan dengan penglingsir puripenerimaan penghargaankebudayaan Balidemokrasi berbasis Pancasilaforum internasionaladvokasi partaipolitik partipembangunan kantor partiinstitusionalisasi partilawan populisme otoriterKunjungan festival kuliner Mustika RasaPenghargaan Lencana Padma Dharma Sandhi dari Puri se-BaliPeringatan 30 tahun Kudatuli dan seruan demokrasiPernyataan tentang peran ibu dalam keberhasilan bangsaPendapat mengenai parliamentary thresholdSinyal dukungan kepada Danny Ridwan untuk ketua PDIP SulselDorongan kader muda masuk struktur partaiAktivitas lari pagi dan promosi kesehatan bagi pemudaArahan menolak pengakuan Soeharto sebagai pahlawanPernyataan Satyam Eva Jayate sebagai benteng moral PDIPPelatihan bimtek nasional untuk anggota DPRDZiarah ke makam Bung Tomo dan W.R Supratman pada Hari Pahlawanpelembagaan partai politikancaman populisme otoriterkemunduran demokrasibudaya sebagai benteng demokrasiforum CALDagenda strategis PDIPgamelan sebagai harmoni demokrasi
—
Kategori Pemberitaan
KorupsiHukumPolitikLingkunganSosialInternasionalKebijakan PublikDemokrasiTata Kelola PemerintahanEkonomiHubungan Internasionalkebijakanluar negeriorganisasikemanusiaankeluargapartai politikkesehatansejarahgeopolitikkeadilanhak asasi manusiakaderisasipendidikankebijakan kesehatandemonstrasisurveiinfrastrukturpartisipasi masyarakatanti-korupsipenghargaanpembangunanpemerintahankebudayaankemasyarakatanpemudaolahragapartai
—
Kontroversi & Entitas
138
Kontroversi
180
Entitas
High 41Med 69Low 21
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 0
- Organisasi
- 1
- Pendidikan
- 7
- Rentang Karir
- 50 tahun
- Aktif Sejak
- 1972
—