Jabatan
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Fraksi
Provinsi / Dapil
—
Periode
—
Artikel Terindeks
296
Analisis Sentimen Media
Negatif
Berdasarkan 296 artikel
34% positif55% netral10% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada negatif. AI mengidentifikasi 94 isu atau kontroversi yang menjadi dasar penilaian ini.
Kategori Pemberitaan
Topik Utama
Hukum Konstitusi dan PeradilanPolitik dan PemiluIntegritas Lembaga NegaraSengketa Lahan dan InvestasiOrganisasi Masyarakat dan KeagamaanKebijakan PublikEkonomi dan Koperasieksekusi Hotel Sultankasus Pertamina BBM oplosandukungan PPP pemilu 2029peran BAZNASstrategi Palestinakoperasi pelabuhanpenegakan hukum
Isu Teridentifikasi
SedangPernyataan MK Rusak
SedangDenda Rp11,4 Triliun oleh Mahkamah Konstitusi
TinggiEksekusi Hotel Sultan
SedangPeran sebagai kuasa hukum anak Riza Chalid dalam kasus korupsi
TinggiProyek MRT Bali Subway mangkrak
SedangSeleksi hakim Mahkamah Konstitusi
SedangPosisi MK soal pasal sistem pemilu
TinggiRencana eksekusi Hotel Sultan
SedangRegulasi koperasi pelabuhan bermasalah
SedangPutusan MKMK
TinggiGugatan KLB Ilegal
RendahKPK
RendahAnies
SedangKritik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
TinggiKritik terhadap Putusan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) serta posisi Ketua MK
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Skor Meritokrasi
75
Meritokratis
Penempatan Hamdan Zoelva sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi cukup meritokratis. Latar belakang pendidikannya di bidang hukum, khususnya hukum tata negara, sangat relevan dengan jabatan tersebut. Pengalaman organisasi di HMI juga menunjukkan kemampuan kepemimpinan.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan hukum yang ditempuh, mulai dari S1 hingga S3 dengan fokus pada hukum tata negara, sangat relevan dengan tugas dan fungsi Ketua Mahkamah Konstitusi. Pendidikan ini memberikan landasan teoritis dan pemahaman mendalam mengenai konstitusi dan sistem hukum.
Pengalaman Relevan
Riwayat pekerjaan tidak tersedia, yang menjadi keterbatasan dalam penilaian. Namun, pengalaman organisasi sebagai Ketua Badan Koordinasi HMI Indonesia Timur menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan koordinasi, yang relevan meskipun tidak secara langsung terkait dengan bidang hukum tata negara. Ketiadaan data riwayat pekerjaan menjadi kekurangan.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan hukum yang mendalam hingga S3 Hukum Tata Negara
- +Pengalaman organisasi yang menunjukkan kemampuan kepemimpinan
Faktor Pengurang
- −Tidak ada data riwayat pekerjaan yang tersedia
- −Kurangnya informasi mengenai pengalaman praktis di bidang hukum sebelum menjabat
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (6)
1981
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Daftar Lengkap
- Pendidikan2010Universitas Padjajaran — Doktor S3 Ilmu Hukum Tata Negara
- Pendidikan2004Universitas Padjajaran — Magister Hukum
- Pendidikan1998–2001Universitas Pelita Harapan — Fakultas Hukum
- Pendidikan1981–1984IAIN Alauddin, Ujungpandang — Fakultas Syari'ah
Tanpa Periode
Universitas Hasanuddin· Hukum Internasional
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)· Ketua Badan Koordinasi HMI Indonesia Timur
Kontroversi (94)
Pernyataan MK RusakSedang
Hamdan Zoelva menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) mengalami kerusakan.
SumberDenda Rp11,4 Triliun oleh Mahkamah KonstitusiSedang
Mantan Ketua MK menyatakan bahwa denda sebesar Rp11,4 triliun akan bermanfaat bagi rakyat dan negara, menimbulkan perdebatan tentang keadilan dan efektivitas denda tersebut.
SumberEksekusi Hotel SultanTinggi
Hamdan Zoelva menolak eksekusi Hotel Sultan yang berada di kawasan GBK, menekankan perlunya pertimbangan hak pekerja, tenant, serta ganti rugi, sehingga menimbulkan sengketa hukum dengan pemerintah dan PT Indobuildco.
SumberPeran sebagai kuasa hukum anak Riza Chalid dalam kasus korupsiSedang
Hamdan Zoelva menjadi sorotan publik karena menjadi kuasa hukum Riza Chalid, menimbulkan pertanyaan tentang independensi dan potensi konflik kepentingan.
SumberProyek MRT Bali Subway mangkrakTinggi
Proyek MRT Bali Subway terhenti karena masalah pendanaan dan koordinasi antar lembaga, menimbulkan kritik publik terhadap pengelolaan proyek.
SumberSeleksi hakim Mahkamah KonstitusiSedang
Hamdan Zoelva pernah dibela oleh Yusril Ihza Mahendra terkait dugaan keberpihakan dalam proses seleksi hakim MK, menimbulkan perdebatan di PD PKS.
SumberPosisi MK soal pasal sistem pemiluSedang
Hamdan Zoelva menjelaskan posisi Mahkamah Konstitusi terkait pasal sistem pemilu, yang menuai sorotan karena dianggap politis.
SumberRencana eksekusi Hotel SultanTinggi
Pemerintah berencana mengeksekusi Hotel Sultan, menimbulkan kekhawatiran investor. Hamdan Zoelva menuntut kepastian hukum dan ganti rugi untuk menjaga iklim investasi.
SumberRegulasi koperasi pelabuhan bermasalahSedang
Dalam Rakornas INKOP TKBM, ketua soroti regulasi yang dianggap bermasalah dan memperingatkan bahaya pemecahan koperasi pelabuhan.
SumberJaringan & Asosiasi (117)
Syarikat Islam· partai politik yang dipimpin Hamdan ZoelvaPKS· Partai Keadilan Sejahtera, tempat Hamdan Zoelva aktifTimnas AMIN· tim nasional ahli hukum yang dipimpin Hamdan ZoelvaAbraham Samad· mantan Ketua KPK, bergabung dengan Dewan Pakar Pemenangan Anies-Muhaimin bersama Hamdan ZoelvaHotel Sultan· Properti yang akan dieksekusiKPK· Komisi Pemberantasan KorupsiINKOP TKBM· Ikatan Koperasi dan Usaha Kecil MenengahHotel Borobudur· Tempat penyelenggaraan RakornasHamdan Zoelva· Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Kuasa Hukum, Tokoh PolitikMahkamah Konstitusi· Lembaga yudikatif yang menjatuhkan dendaPT Indobuildco· Pemilik atau pengelola Hotel Sultan, pihak yang menolak eksekusiHotel Sultan· Properti yang menjadi sengketa eksekusiPemerintah Indonesia· Pihak yang mengajukan eksekusi Hotel SultanRiza Chalid· Terdakwa kasus korupsi, klien Hamdan ZoelvaPN Jakpus· Kepala PN Jakarta PusatPT DKI· Perusahaan DKIAnies· Gubernur DKI JakartaJokowi· Presiden Republik IndonesiaPrabowo· PolitikusMA· Mahkamah AgungMK· Mahkamah KonstitusiKLB· Kementerian Luar NegeriPTUN· Pengadilan Tata Usaha NegaraDeli Serdang· KabupatenJakarta Pusat· KecamatanDKI Jakarta· ProvinsiJoko Widodo· Presiden IndonesiaPrabowo Subianto· Politikus, Calon PresidenAnies Baswedan· Politikus, Calon Presiden, Anggota Tim PemenanganMuhaimin Iskandar· Politikus, Calon Wakil Presiden, Anggota Tim Pemenangan
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
56% dari 109 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
DATA TEMPO memuat 12 artikel — paling banyak dari 52 media yang pernah meliput.
Di Atas Rata-rata
Jaringan Luas
Terhubung dengan 62 pejabat lain dalam jaringan kolega.
Dianalisis 11 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
411
artikel total · 200 bulan tercatat
101 positif 164 netral 31 negatif
Keberagaman Sumber Berita
118
media unik · dari 411 artikel
Liputan beragam · top 11%
Top 5 Media
- detikNews47 · 11%
- DATA TEMPO21 · 5%
- CNN Indonesia15 · 4%
- Hukumonline14 · 3%
- Kompas.com14 · 3%
Berita Terkait (296)
Hamdan Zoelva minta pemerintah harus jamin independensi penjabat kepala daerah
ANTARA News Makassar · 8 Februari 2022
NetralTeks berisi pernyataan "minta pemerintah harus jamin independensi" yang bersifat sikap, bukan pujian atau kritik langsung.
Amir Syamsuddin, Hamdan Zoelva hingga Mantan Hakim Agung Dukung Pembebasan OC Kaligis
INAnews · 13 Januari 2022
PositifMendukung pembebasan OC Kaligis
Hamdan Zoelva Kembali Pimpin Syarikat Islam
Gatra.com · 6 Desember 2021
PositifHamdan Zoelva kembali dipercaya untuk memimpin organisasi Syarikat Islam, menunjukkan kepercayaan kepadanya.
Tanggapan Eks Ketua MK Hamdan Zoelva soal Putusan untuk UU Ciptaker
