Jabatan
Gubernur Kalimantan Selatan
Fraksi
Provinsi / Dapil
Kalimantan Selatan
Periode
2025-2030
Artikel Terindeks
331
Analisis Sentimen Media
Positif
Berdasarkan 331 artikel
68% positif31% netral1% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Kategori Pemberitaan
Topik Utama
Pembangunan dan proyek strategisManajemen anggaran dan fiskalKinerja pemerintahan dan integritas pejabatPelayanan publik dan digitalisasiPenanggulangan bencana (banjir, karhutla)Pengembangan sumber daya manusia (ASN, pegawai)Ekonomi daerah dan pembinaan BUMDKolaborasi antarlembaga dan sinergi daerahKesejahteraan masyarakat dan buruhPenegakan hukum dan keamananInfrastrukturPengendalian inflasi
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Skor Meritokrasi
45
Kurang Meritokratis
Penilaian menunjukkan bahwa penempatan H. Muhidin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan kurang meritokratis. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang tersedia kurang relevan dengan tugas dan tanggung jawab jabatan gubernur. Pengalaman organisasi di partai politik memberikan beberapa poin, namun tidak cukup untuk menutupi kekurangan lainnya.
Kesesuaian Pendidikan
Riwayat pendidikan H. Muhidin, yang meliputi Sekolah Guru Olahraga, SMP, dan SD, tidak secara langsung relevan dengan kompleksitas tugas seorang gubernur. Pendidikan formal yang lebih tinggi di bidang pemerintahan, hukum, ekonomi, atau administrasi publik akan lebih mendukung kompetensi dalam jabatan tersebut.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai wiraswastawan, meskipun menunjukkan kemampuan dalam berbisnis, tidak secara langsung berkontribusi pada keterampilan yang dibutuhkan untuk memimpin pemerintahan daerah. Pengalaman organisasi di partai politik memberikan pemahaman tentang dinamika politik dan pengambilan keputusan, tetapi tidak cukup untuk menggantikan pengalaman eksekutif di sektor publik.
Faktor Pendukung
- +Pengalaman organisasi di partai politik menunjukkan pemahaman tentang dinamika politik.
Faktor Pengurang
- −Riwayat pendidikan kurang relevan dengan jabatan gubernur.
- −Pengalaman kerja sebagai wiraswastawan kurang relevan dengan tugas pemerintahan.
- −Tidak ada informasi mengenai penghargaan yang diterima.
- −
Riwayat & Karir (7)
1966
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2015–2025PARTAI AMANAT NASIONAL — KETUA DPW
- Organisasi2011–2013PARTAI AMANAT NASIONAL — KETUA DPW
- Organisasi1994–2009PARTAI BINTANG REFORMASI — KETUA DPW
- Pendidikan1976–1980SEKOLAH GURU OLAHRAGA BANJARMASIN — SMA
- Pendidikan1972–1976SMP A. YANI BINUANG — SMP
- Pendidikan1966–1972SDN BINUANG NO 1 TAPIN — SD
Tanpa Periode
Wiraswasta
Kontroversi (19)
Isu Dana Mengendap di Bank KalselRendah
Terdapat isu mengenai dana kas daerah yang mengendap di Bank Kalsel, namun Gubernur H. Muhidin mengklarifikasi bahwa dana tersebut adalah kas daerah yang dialokasikan untuk pembangunan.
SumberKomunikasi PublikSedang
Kritik mengenai komunikasi publik yang dinilai kurang baik selama satu tahun kepemimpinan Muhidin-Hasnur.
SumberKekosongan Jabatan Eselon IIRendah
Adanya tiga jabatan eselon II yang masih lowong setelah proses perombakan pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel.
SumberSorotan terhadap Kinerja Dokter dan Fasilitas RSUD UlinSedang
Gubernur Muhidin menyoroti kinerja dokter dan fasilitas di RSUD Ulin, mengindikasikan adanya kebutuhan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
SumberKebijakan Work From Home (WFH) ASNRendah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan awalnya menolak, namun kemudian resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat.
SumberPenolakan Awal Kebijakan WFHrendah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sempat menolak penerapan kebijakan Work From Home (WFH) sebelum akhirnya memutuskan untuk menerapkannya.
SumberPolemik Dana Mengendap di Banksedang
Gubernur Muhidin mengkritik keras pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebut dana Pemprov Kalsel mengendap di bank, dengan mengibaratkan tudingan tersebut seperti 'koboi salah tembak'.
SumberTemuan BPK Kalimantan Selatanrendah
Terdapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan daerah yang diinstruksikan oleh Gubernur Muhidin untuk segera diselesaikan sebelum Desember 2025.
SumberIsu dana mengendap Rp4,7 triliun di Bank KalselRendah
Gubernur meluruskan isu bahwa dana Rp4,7 triliun di Bank Kalsel bukan mengendap melainkan aktif dikelola untuk pembangunan daerah.
SumberTudingan dana mengendap Rp4,7 triliunSedang
Muhidin menjelaskan bahwa dana tersebut bukan mengendap, melainkan dalam proses perencanaan atau pengelolaan yang wajar.
SumberJaringan & Asosiasi (186)
H. Muhidin· Gubernur Kalimantan SelatanHasnuryadi· Wakil Gubernur Kalimantan SelatanPrabowo Subianto· PresidenPemprov Kalsel· Pemerintah Provinsi Kalimantan SelatanDPD RI· Dewan Perwakilan Daerah Republik IndonesiaSKPD Pemprov Kalsel· Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan SelatanKanwil ATR/BPN Kalsel· Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kalimantan SelatanBI· Bank IndonesiaBPS· Badan Pusat StatistikOJK· Otoritas Jasa KeuanganBank Kalsel· Bank Pembangunan Daerah Kalimantan SelatanBUMD· Badan Usaha Milik DaerahKalimantan Selatan· ProvinsiTapin· KabupatenBatola· Kabupaten Barito KualaHSS· Kabupaten Hulu Sungai SelatanBanjarmasin· KotaKabupaten Banjar· KabupatenTanah Laut· KabupatenBupati/Walikota se-Kalsel· Pimpinan DaerahPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan· Lembaga eksekutif daerahKomisi XI DPR RI· Lembaga legislatif pusat yang melakukan kunjungan kerjaForkopimda Kalsel· Forum koordinasi pimpinan daerahHj. Fathul Jannah· Istri Gubernur / PendampingTaman Mini Indonesia Indah· Lokasi peresmian dermaga pasar terapungDPRD Kalsel· Lembaga legislatif daerahMuhidin· Gubernur Kalimantan SelatanKemendagri· Pemberi PenghargaanBaznas· PengurusDana Transfer Pusat· Sumber dana bagi program pembangunan daerah
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
79% dari 58 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Pemerintah Provinsi
Salah satu dari 70 anggota Pemerintah Provinsi yang terindeks.
Catatan
Mewakili Kalimantan Selatan
73 pejabat publik dari Provinsi Kalimantan Selatan terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Warta Wasaka memuat 22 artikel — paling banyak dari 25 media yang pernah meliput.
Di Atas Rata-rata
Jaringan Luas
Terhubung dengan 30 pejabat lain dalam jaringan kolega.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
449
artikel total · 51 bulan tercatat
225 positif 102 netral 4 negatif
Keberagaman Sumber Berita
60
media unik · dari 449 artikel
Liputan beragam · top 14%
Top 5 Media
- Warta Wasaka61 · 14%
- Duta TV50 · 11%
- Radar Banjarmasin34 · 8%
- Media Center Provinsi Kalimantan Selatan30 · 7%
- abdipersadafm.co.id25 · 6%
Berita Terkait (296)
Selaras dengan "Kalsel Bekerja", Gubernur Haji Muhidin Sampaikan Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2026
Newsway · 28 Juli 2026
NetralTeks hanya membahas penyampaian rancangan KUPA dan PPAS APBD, bersifat informatif tanpa penilaian.
Milad MUI ke-51; Gubernur H. Muhidin Apresiasi Sinergi Ulama dan Pemerintah Bagi Pembangunan Umat di Banua
Warta Wasaka · 28 Juli 2026
PositifAda kata "apresiasi sinergi" yang menunjukkan sikap positif terhadap peran Gubernur Muhidin.
Gubernur H. Muhidin Sampaikan Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2026
jejakrekam.com · 28 Juli 2026
NetralTeks hanya menyebut penyampaian rancangan KUPA dan PPAS APBD, tanpa nada pujian atau kritik.
