Jabatan
Komisi III - Anggota
Fraksi
Keadilan Sejahtera
Provinsi / Dapil
Jawa Barat
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
26
Analisis Sentimen Media
Negatif
Berdasarkan 26 artikel
46% positif46% netral8% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada negatif. AI mengidentifikasi 13 isu atau kontroversi yang menjadi dasar penilaian ini.
Topik Utama
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Berdasarkan data yang tersedia, H. Ecky Awal Mucharam menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik untuk posisinya di Komisi III DPR. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya di bidang keuangan dan pengawasan memberikan relevansi terhadap tugas-tugas pengawasan dan legislasi di komisi tersebut. Namun, kurangnya informasi detail mengenai pendidikan dan penghargaan membatasi penilaian yang lebih komprehensif.
Kesesuaian Pendidikan
Latar belakang pendidikan di bidang Akuntansi relevan dengan tugas Komisi III yang membidangi keuangan negara dan perbankan. Pemahaman akuntansi penting untuk menganalisis laporan keuangan dan kebijakan anggaran.
Pengalaman Relevan
Pengalaman di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kantor Akuntansi Publik memberikan pengalaman praktis dalam pengawasan keuangan dan audit. Pengalaman di PKPU dan EQ Consultants mungkin memberikan perspektif tambahan, meskipun relevansinya tidak sekuat pengalaman di bidang keuangan dan pengawasan. Pengalaman organisasi menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan kerjasama.
Faktor Pendukung
- +Pengalaman di BPKP
- +Pengalaman di Kantor Akuntansi Publik
- +Latar belakang pendidikan Akuntansi
Faktor Pengurang
- −Kurangnya detail informasi mengenai pendidikan (nama universitas, tahun lulus)
- −Tidak ada informasi mengenai penghargaan
- −
Riwayat & Karir (8)
Tanpa Periode
OSIS SMP
OSIS SMA
KOMISARIAT MAHASISWA STAN
YAYASAN ALFIDA
Panitia Khusus
Badan Anggaran
Komisi III
Panitia Khusus
Kontroversi (13)
Penolakan Perppu Nomor 1/2020Sedang
Ecky Awal Mucharam bersama fraksi PKS menolak Perppu Nomor 1/2020 karena dianggap melanggar konstitusi dan menimbulkan risiko fiskal.
SumberKasus Dana CSR BI-OJKTinggi
KPK meneliti anggota DPR, termasuk Ecky Awal, terkait penyalahgunaan dana CSR di Bank Indonesia dan OJK.
SumberKenaikan PPN dan Bea MateraiSedang
Ecky Awal mengkritik rencana kenaikan tarif PPN 12% dan bea materai yang dianggap kontraproduktif bagi perekonomian.
SumberProyek Kereta CepatSedang
Ecky Awal menuduh proyek kereta cepat mengambil alih dana rakyat dan menambah beban APBN.
SumberKorupsi Dana CSR BI dan OJKTinggi
Beberapa anggota DPR diduga terlibat dalam kasus korupsi dana CSR dari Bank Indonesia dan OJK.
SumberPenolakan Perppu No 1 Tahun 2020Sedang
Fraksi PKS di DPR menolak penetapan Perppu No 1 Tahun 2020 menjadi UU.
SumberDugaan Keterlibatan dalam Kasus Korupsi Dana CSR BITinggi
Ecky Awal Mucharam diduga menerima aliran dana terkait kasus korupsi dana CSR BI. KPK melakukan penyelidikan terhadap kasus ini.
SumberKritik terhadap UU CoronaSedang
Ecky Awal Mucharam mengkritik UU Corona karena dianggap lebih menjamin perbankan daripada rakyat.
SumberDugaan Korupsi Dana CSR BI dan OJKTinggi
Beberapa anggota DPR diduga menerima dana CSR dari BI dan OJK yang berpotensi menjadi tindakan korupsi.
SumberPenolakan Perppu No. 1 Tahun 2020Sedang
Fraksi PKS di DPR menolak penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020 menjadi UU.
SumberJaringan & Asosiasi (28)
Ecky Awal Mucharam· Anggota Komisi XI DPR RI, Ketua Bidang Seni dan Budaya PKSPartai Keadilan Sejahtera (PKS)· Fraksi DPR yang menolak Perppu Nomor 1/2020Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)· Legislatur tempat Ecky Awal berfungsiKementerian Keuangan· Penyusun kebijakan fiskal dan pajak yang menjadi sasaran kritikBank Indonesia (BI)· Bank sentral yang terlibat dalam kasus CSROtoritas Jasa Keuangan (OJK)· Regulator jasa keuangan yang terlibat dalam kasus CSRKementerian Perhubungan· Penyusun proyek kereta cepat yang menjadi kontroversiKomisi XI DPR· lembaga legislatifKPK· lembaga anti korupsiBI· Bank SentralOJK· Otoritas Jasa KeuanganPKS· Fraksi di DPRDPR RI· Lembaga LegislatifFilianingsih· Deputi Gubernur BIDPR· Lembaga legislatif yang memberikan pengawasan terhadap kebijakan harga panganPemerintah· Pihak eksekutif yang diminta melakukan antisipasi kenaikan hargaIndonesia· Negara tempat terjadinya kenaikan harga komoditasH. Ecky Awal Mucharam· anggota DPR RIAparat Gorontalo· Pihak penegak hukum yang dinilai kesiapannyaGorontalo· Wilayah tempat aparat penegak hukum bertugasEcky· Wakil Ketua OJKKEM-PPKF 2027· Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijaksanaan FiskalCianjur· lokasi sosialisasiPosyandu· kaderEcky Awal Muharram· Anggota DPRFilianingsih Hendarta· Deputi Gubernur Bank IndonesiaDolfie Othniel Frederic Palit· Tersangka/KlienBank Indonesia· Lembaga pemerintah
Tahukah Kamu?
Catatan
Skor Merit Sedang
Peringkat #235 dari 577 anggota DPR (skor 75).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
44% dari 18 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera
Salah satu dari 53 anggota fraksi Keadilan Sejahtera di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Barat
260 pejabat publik dari Provinsi Jawa Barat terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memuat 17 artikel — paling banyak dari 43 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
199
artikel total · 166 bulan tercatat
12 positif 12 netral 2 negatif
Keberagaman Sumber Berita
98
media unik · dari 199 artikel
Liputan beragam · top 10%
Top 5 Media
- Fraksi PKS19 · 10%
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS)18 · 9%
- TEROPONGSENAYAN.com12 · 6%
- ANTARA News10 · 5%
- JPNN.com7 · 4%
Berita Terkait (26)
OJK Dinilai Tak Profesional, Ecky: Silakan Lapor ke DPR
JPNN.com · 3 Oktober 2018
PositifEcky mengajak melaporkan OJK, menunjukkan sikap proaktif
DPR Desak Pemerintah Jamin Ketersediaan Elpiji 3 Kg
Republika Online · 13 Desember 2017
NetralTeks membahas desakan 'DPR' secara umum, bukan Ecky Awal Mucharam secara spesifik.
F-PKS Sesalkan Pemerintah Naikan PNBP Biaya STNK dan BPKB Berlipat-lipat
Aktual.com · 6 Januari 2017
PositifF-PKS menunjukkan kepedulian masyarakat dengan 'Sesalkan Pemerintah Naikan PNBP Biaya STNK dan BPKB Berlipat-lipat'.
Anggota DPR: RUU Pengampunan Pajak Tidak Mendesak
ANTARA News · 29 April 2016
