Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Provinsi
- —
—
Skor Merit
38Tidak Meritokratis
Meskipun memiliki latar belakang akademik hukum yang kuat, Edward Omar Sharif Hiariej tidak memiliki pengalaman manajerial skala besar atau pengalaman birokrasi pemerintahan yang relevan dengan jabatan Wakil Menteri Hukum. Keterbatasan data organisasi dan penghargaan juga menurunkan penilaian meritokrasi.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Netral208 artikel
+53·131−24
—
Liputan & Sumber
164media unik
- detikNews8%
- ANTARA News7%
- Hukumonline7%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
KUHP baruKUHAP barupenangkapan tanpa izin pengadilanrestorative justice dan plea bargainingpasal penghinaan terhadap presidensosialisasi dan implementasi undang-undangkoordinasi imigrasi dengan Polripenetapan tersangka oleh KPKpenerapan hukum adat dalam KUHPpenyesuaian pidanapasal demonstrasi (Pasal 256)pasal penghinaan presidenpenangkapan dan penyadapan tanpa izin pengadilanRUU Penyesuaian Pidanarestorative justicesosialisasi dan implementasi hukumperlindungan HAMstigma terhadap eks napiKUHPpenegakan hukum pidanaperan advokatetik dan reformasi pendidikan advokatsanksi administratif vs hukuman penjaraakses bantuan hukumstatus anak pekerja migransosialisasi hukum dan penggunaan teknologi dalam peradilanhubungan negara dengan masyarakat (polantas/korlantas)pelantikan PERADI profesionalRevisi KUHAPPemberantasan KorupsiIsu RoyaltiHak KasasiPelantikan Wakil MenteriDugaan GratifikasiPraperadilanStatus Tersangka KPKkemajuan ilmu pengetahuan dan teknologibatas wewenang aparatpenangkapan tanpa izinPenunjukan komisaris BUMNRangkap jabatan pejabat publikreformasi hukumhukuman kerja sosial sebagai pengganti penjaraPenegakan HukumSanksi AdministrasiPenyadapanTindak Pidana KorupsiPencegahan KejahatanDemo dan Pasal PidanaSinkronisasi Hukum PidanaDugaan suap dan gratifikasiGugatan praperadilanPemberhentian jabatan WamenkumhamLaporan harta kekayaan (LHKPN)Revisi KUHAP dan hukum pidanaSinergi antar kementerianPeningkatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHPPelantikan Menteri dan Wakil Menteri HukumParadigma baru KUHP NasionalPemberlakuan KUHP Nasional pada 2 Januari 2026Rapat Kerja Nasional IKADIN 2025Penerapan KUHP BaruPenggantian hukuman penjara dengan kerja sosialRevisi Undang-Undang BUMNUrgensi pembentukan BPI DanantaraPerlindungan masyarakat dari kesewenangan aparat penegak hukum melalui KUHAPHak warga mengajukan praperadilan jika laporan diabaikan oleh polisiAlasan pengaturan penangkapan tanpa izin pengadilan dalam KUHAPKlarifikasi Pasal 256 KUHP bahwa demonstrasi tidak dilarang namun wajib laporTarget penyelesaian tiga aturan turunan KUHAP pada akhir tahunPasal 218 KUHPkebebasan kritiksuappemeriksaan KPKRUU KUHAPmanajemen PGNpengangkatan sebagai Wamen Hukumidentifikasi masalah dan solusi di Kemenkumhampenerapan Sunrise Principle dalam pemeriksaan bukti permulaanprofil dan harta Wamen Hukumperan sebagai ahli di Mahkamah Konstitusipenyidikan KPKkasus Eddy Hiariejsaksi dalam penyidikanpemeriksaan Wamenkumhamgugatan UU Polriizin Ketua Mahkamah Agung untuk penangkapan hakimpembaruan hukum nasionalhak prerogatif Presiden untuk pensiun Kapolripolisi mengurus gizi nasional dan panganrevisi UU Polriupaya paksa dan izin pengadilanperpanjangan pensiun Kapolrihak prerogatif PresidenPanglima Tertinggipemerintahan Kabupaten Slemanpembangunan daerahkerugian negarabuktiperkara korupsiKUHP NasionalBalas DendamTobatHukum Pidanakunjungan kerjamasyarakat sebagai kunci putus rantai residivismehukum dan hak asasi manusiaimpunitas absolutputusan praperadilaneks Wamenkumham Hukum dan Hak Asasi Manusiakorupsibukti kerugian negarapenyidikan korupsipemberhentian penyidikanpejabat publikkekuasaan KPKPenghentian penyidikan korupsiSP3 KPKKasus korupsiPenyalahgunaan wewenangkewarganegaraan WNI di luar negeripenegasan kewarganegaraanMalaysiaPenghinaan PresidenKebebasan bicarapraperadilan dan pembatalan status tersangkaharta kekayaan pejabat publikpermintaan mundur dari jabatan Wamenkumhampemeriksaan asisten pribadi dan pengacarakasus baru yang ditangani BareskrimKepercayaan publik terhadap PolriKenaikan batas usia pensiun PolriRUU Pidana Matipembentukan UU Polribantuan hukumteknologiRUU Kewarganegaraan Ganda Terbataskinerja DJKIPNBP
—
Kategori Pemberitaan
kebijakanhukumpolitikkorupsiadministrasihak asasi manusiakontroversiinstitusikebijakan publikekonomitenaga kerjapemerintahankeamananpembangunankeadilanhubungan luar negerikonsulerkepegawaianpengadilanlegislasianggaran
—
Kontroversi & Entitas
58
Kontroversi
103
Entitas
High 17Med 26Low 8
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 1
- Organisasi
- 0
- Pendidikan
- 3
- Rentang Karir
- 12 tahun
- Aktif Sejak
- 1998
—