Jabatan
Komisi IX - Anggota
Fraksi
Keadilan Sejahtera
Provinsi / Dapil
Jawa Barat
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
134
Analisis Sentimen Media
Positif
Berdasarkan 134 artikel
51% positif48% netral1% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Penempatan drh. H. ACHMAD RU'YAT, M.Si. sebagai anggota Komisi IX DPR RI menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan dan pengalaman, terutama di bidang agribisnis dan pemerintahan daerah, memberikan relevansi terhadap tugas-tugas di komisi yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan. Meskipun demikian, ada beberapa kesenjangan yang perlu diperhatikan.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan sebagai Dokter Hewan dari IPB dan Kebijakan Publik dari UI memberikan dasar yang relevan. Keahlian di bidang kesehatan hewan dapat mendukung pemahaman isu kesehatan di Komisi IX, sementara pemahaman kebijakan publik membantu dalam perumusan kebijakan.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai konsultan di bidang peternakan, kepala divisi agrowisata, anggota DPRD, wakil walikota, dan komisaris menunjukkan pengalaman yang luas dalam berbagai sektor. Pengalaman di DPRD, khususnya terkait kebijakan publik dan anggaran, relevan dengan tugas di DPR RI. Pengalaman organisasi di PKS juga memberikan pemahaman tentang dinamika politik dan sosial.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan di bidang kesehatan hewan dan kebijakan publik
- +Pengalaman di pemerintahan daerah (DPRD, Wakil Walikota)
- +Pengalaman di sektor agribisnis
Faktor Pengurang
- −Kesenjangan antara latar belakang pendidikan dan pengalaman dengan fokus utama Komisi IX (kesehatan dan ketenagakerjaan)
- −Kurangnya informasi detail mengenai kontribusi spesifik dalam beberapa jabatan
Riwayat & Karir (24)
1974
1980
1990
2000
2010
2020
2029
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Pekerjaan2024–2029Anggota DPR RI — DPR RI
- Organisasi2020–2023BPW BANJABAR DPP PKS — Ketua
- Pekerjaan2019–2024Wakil Ketua DPRD — DPRD Provinsi Jawa Barat
- Organisasi2015Wilda BANJABAR DPP PKS — Plt Ketua
- Organisasi2015–2020Majelis Syuro PKS — Wakil Ketua
- Pekerjaan2014–2019Ketua — Kepala Staff Tenaga Ahli Fraksi DPR RI
- Pekerjaan2014–2017Komisaris — Komisaris PT. Jasa Medivest
- Organisasi2010–2015Wilda BANJABAR DPP PKS — Wakil Ketua
- Pekerjaan2009–2014Wakil Walikota — Pemerintah Kota Bogor
- Organisasi2005–2009MPW Partai Keadilan Sejahtera — Ketua
- Organisasi2005–2010Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera — Anggota
- Pekerjaan2004–2009Wakil Ketua DPRD — DPRD Provinsi Jawa Barat
- Organisasi2002–2003DPW Partai Keadilan Sejahtera — Ketua Daerah Dakwah
- Pendidikan2000–2004Intitut Pertanian Bogor — Co-Asisten Profesi Dokter Hewan
- Pekerjaan1999–2004Anggota DPRD — DPRD Kota Bogor
- Organisasi1998–1999DPD Partai Keadilan Sejahtera — Ketua DPD
- Pekerjaan1991–1996Konsultan — Konsultan Fattening Cattle Project PT. Freeport / PT. Inagro
- Pendidikan1986–1992Institut Pertanian Bogor — Dokter Hewan
- Pendidikan1984–1986SMA Negeri 01 Kota Serang
- Pendidikan1981–1983SMP Negeri 02 Kota Serang
- Pendidikan1974–1980SD Negeri 05 Kota Serang
Tanpa Periode
Universitas Indonesia· FISIP – Kebijakan Publik
Komisi IX
Badan Anggaran
Penghargaan
1996PT. INAGRO
1998MMA IPB
1999DPRD Kota Bogor
2001Badan Kehormatan DPRD Jawa Barat
2004Pengembangan Infrastruktur Kota Bogor Sebesar 54 miliar
2013Pemulihan Aset Daerah
2013Pengembangan Infrastruktur Kota Bogor Sebesar 54 miliar
Kontroversi (20)
Kritik terhadap skema reaktivasi BPJS PBISedang
Achmad Ru'yat mengkritik skema reaktivasi BPJS PBI.
SumberSorotan terhadap higienitas program MBGSedang
Achmad Ru'yat menyoroti masalah higienitas terkait program MBG, khususnya kasus keracunan.
SumberKlarifikasi pernyataan soal vaksin TBCRendah
Achmad Ru'yat mengklarifikasi pernyataannya mengenai vaksin TBC, menyatakan bahwa ia meminta penjelasan dan mempertanyakan, bukan mendorong uji coba.
SumberSorotan terhadap ketiadaan anggaran kontrasepsiSedang
Achmad Ru'yat menyoroti ketiadaan anggaran untuk kontrasepsi, yang menurutnya ironis karena dapat meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan.
SumberAnomali Tata Kelola AlkesSedang
Achmad Ru'yat menyoroti tata kelola alat kesehatan yang bermasalah dan mendesak Kemenkes untuk mengatasi ego sektoral.
SumberAlkes MangkrakSedang
Achmad Ruyat menyoroti alat kesehatan yang mangkrak menyebabkan 37 layanan kesehatan tertahan.
SumberPenonaktifan Peserta BPJS Kesehatan PBISedang
Achmad Ru'yat menyayangkan penonaktifan 7,3 juta peserta BPJS Kesehatan PBI.
SumberKetidakjelasan mekanisme programSedang
DPR mempertanyakan detail pelaksanaan dan keberlanjutan program cek kesehatan gratis agar tidak hanya menjadi wacana.
SumberPemekaran Bogor BaratSedang
Achmad Ru’yat menilai pemekaran Bogor Barat krusial dan mengharapkan peran aktif UIB, menimbulkan perdebatan tentang pembagian sumber daya daerah.
SumberFenomena fatherlessSedang
Pejabat mengingatkan dampak buruk fenomena fatherless di Indonesia, memicu diskusi publik tentang kebijakan keluarga dan perlindungan anak.
SumberJaringan & Asosiasi (78)
Achmad Ru'yat· Anggota DPR RIBPOM· Badan Pengawas Obat dan MakananKabupaten Bogor· Wilayah DapilAnies Baswedan· Tokoh PolitikHerindra· Kepala BIN RISri Mulyani· Menteri KeuanganKemenaker· Kementerian KetenagakerjaanBPJS Kesehatan· Badan Penyelenggara Jaminan Sosial KesehatanBPJS Ketenagakerjaan· Badan Penyelenggara Jaminan Sosial KetenagakerjaanKemensos· Kementerian SosialKemenkes· Kementerian KesehatanBGN· Badan Gizi Nasional (assumed)Sekolah Alam Bogor· SekolahDesa Sirnagalih Bogor· Lokasi SosialisasiDesa Pakansari· Lokasi SosialisasiGunung Sindur· Lokasi SosialisasiKomisi IX DPR RI· Lembaga pengawas kebijakan kesehatan dan ketenagakerjaanPemerintah Indonesia· Pelaksana program kesehatanIndonesia· Lokasi pelaksanaan programCitereup· tempatRRI· mediaAchmad Ru’yat· Anggota DPR RI, Komisi IXDPR RI· Lembaga legislatifPKS· Partai Keadilan Sejahtera, fraksi tempat Achmad Ru’yat beradaUIB· Universitas Islam Bandung, diharapkan berperan dalam pemekaran Bogor BaratBogor Barat· Wilayah yang diusulkan untuk dipemekaranCiteureup· Kecamatan tempat program cegah stunting dilaksanakanParungpanjang· Desa tempat kampanye pola hidup sehatAleg PKS Ru’yat· legislator PKSBPJS PBI· Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk Penerima Bantuan Iuran
Tahukah Kamu?
Peringkat
Skor Merit Top 21%
Peringkat #126 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 85).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
37% dari 73 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera
Salah satu dari 53 anggota fraksi Keadilan Sejahtera di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Barat
260 pejabat publik dari Provinsi Jawa Barat terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Fraksi PKS memuat 22 artikel — paling banyak dari 34 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
239
artikel total · 216 bulan tercatat
68 positif 64 netral 2 negatif
Keberagaman Sumber Berita
81
media unik · dari 239 artikel
Liputan beragam · top 19%
Top 5 Media
- Fraksi PKS46 · 19%
- RRI.co.id23 · 10%
- Bogor Online18 · 8%
- Bogor-Kita.com10 · 4%
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS)10 · 4%
Berita Terkait (134)
DPR RI Bahas Revisi UU Perlindungan Pekerja Migran, PKS Usulkan Jaminan Pelaksanaan Ibadah
Fraksi PKS · 7 Maret 2025
NetralTeks membahas usulan PKS dalam pembahasan UU, bukan tindakan Achmad Ru'yat secara spesifik.
DPR RI Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bogor - Pojok Satu
Pojoksatu.id · 27 Februari 2025
NetralTeks membahas sosialisasi program oleh DPR RI, bukan peran Achmad Ru'yat secara spesifik.
Beri Edukasi Santri SMA Quran Eltahfidh Cileungsi, Achmad Ru’yat Ajak Anak Muda Tidak Apolitis
Fraksi PKS · 25 Februari 2025
PositifMenggambarkan Achmad Ru’yat memberi edukasi dan mengajak anak muda aktif, sehingga bernada apresiatif terhadap kegiatannya.
