
Jabatan
Komisi IX - Anggota
Fraksi
Keadilan Sejahtera
Provinsi / Dapil
Jawa Barat
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
134
Berdasarkan 134 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Meritokratis
Penempatan drh. H. ACHMAD RU'YAT, M.Si. sebagai anggota Komisi IX DPR RI menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan dan pengalaman, terutama di bidang agribisnis dan pemerintahan daerah, memberikan relevansi terhadap tugas-tugas di komisi yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan. Meskipun demikian, ada beberapa kesenjangan yang perlu diperhatikan.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan sebagai Dokter Hewan dari IPB dan Kebijakan Publik dari UI memberikan dasar yang relevan. Keahlian di bidang kesehatan hewan dapat mendukung pemahaman isu kesehatan di Komisi IX, sementara pemahaman kebijakan publik membantu dalam perumusan kebijakan.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai konsultan di bidang peternakan, kepala divisi agrowisata, anggota DPRD, wakil walikota, dan komisaris menunjukkan pengalaman yang luas dalam berbagai sektor. Pengalaman di DPRD, khususnya terkait kebijakan publik dan anggaran, relevan dengan tugas di DPR RI. Pengalaman organisasi di PKS juga memberikan pemahaman tentang dinamika politik dan sosial.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Achmad Ru'yat mengkritik skema reaktivasi BPJS PBI.
SumberAchmad Ru'yat menyoroti masalah higienitas terkait program MBG, khususnya kasus keracunan.
SumberAchmad Ru'yat mengklarifikasi pernyataannya mengenai vaksin TBC, menyatakan bahwa ia meminta penjelasan dan mempertanyakan, bukan mendorong uji coba.
SumberAchmad Ru'yat menyoroti ketiadaan anggaran untuk kontrasepsi, yang menurutnya ironis karena dapat meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan.
SumberAchmad Ru'yat menyoroti tata kelola alat kesehatan yang bermasalah dan mendesak Kemenkes untuk mengatasi ego sektoral.
SumberAchmad Ruyat menyoroti alat kesehatan yang mangkrak menyebabkan 37 layanan kesehatan tertahan.
SumberAchmad Ru'yat menyayangkan penonaktifan 7,3 juta peserta BPJS Kesehatan PBI.
SumberDPR mempertanyakan detail pelaksanaan dan keberlanjutan program cek kesehatan gratis agar tidak hanya menjadi wacana.
SumberAchmad Ru’yat menilai pemekaran Bogor Barat krusial dan mengharapkan peran aktif UIB, menimbulkan perdebatan tentang pembagian sumber daya daerah.
SumberPejabat mengingatkan dampak buruk fenomena fatherless di Indonesia, memicu diskusi publik tentang kebijakan keluarga dan perlindungan anak.
SumberPeringkat
Skor Merit Top 21%
Peringkat #126 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 85).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
37% dari 73 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera
Salah satu dari 53 anggota fraksi Keadilan Sejahtera di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Barat
260 pejabat publik dari Provinsi Jawa Barat terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Fraksi PKS memuat 22 artikel — paling banyak dari 34 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
239
artikel total · 216 bulan tercatat
81
media unik · dari 239 artikel
Liputan beragam · top 19%
Top 5 Media
Komisi IX DPR minta kerja sama BGN dan BPOM dioptimalkan
ANTARA News · 2 Februari 2026
NetralTeks membahas Komisi IX DPR secara kolektif, bukan Achmad Ru'yat DPR.
PKS Dorong UU Ketenagakerjaan Baru yang Seimbang bagi Pekerja dan Dunia Usaha
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) · 31 Januari 2026
NetralTeks membahas PKS secara kolektif, bukan Achmad Ru'yat DPR.
Komisi IX DPR Soroti Tindak Lanjut Program Cek Kesehatan Gratis
RRI.co.id · 19 Januari 2026
NetralTeks melaporkan Komisi IX melakukan fungsi pengawasan dengan 'menyoroti' tindak lanjut program, yang merupakan bagian dari kinerja legislatif.
Komisi IX DPR Soroti Tindak Lanjut Program Cek Kesehatan Gratis
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Dianalisis 11 Mei 2026
RRI.co.id · 19 Januari 2026
Teks membahas Komisi IX DPR secara kolektif, bukan Achmad Ru'yat DPR.