Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Golongan Karya
- Provinsi
- Papua Tengah
- Usia
- 62 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
65Meritokratis
Penempatan Dr. Soedeson Tandra sebagai anggota Komisi III DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan hukum yang kuat dan pengalaman di bidang hukum mendukung posisinya. Namun, pengalaman di bidang perbankan memiliki relevansi yang lebih rendah.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif130 artikel
+52·74−4
—
Liputan & Sumber
135media unik
- Bela Rakyat7%
- Kompas.com7%
- Fraksi Golkar6%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
perampasan asetKUHAPkewenangan Polripenahanan rumahkebijakan pensiunbantuan sosial Papuarestorative justicepenegakan hukumkebijakan korupsireformasi penegakan hukummekanisme pemisahan kekuasaanperaturan perundang-undanganperan MKMKperaturan penempatan polisiperubahan KUHAPtransparansi kelembagaanSengketa Yayasan Darun NujabaKetimpangan Struktur Organisasi Aparat Penegak HukumReformasi PolriRUU Perampasan AsetPengamanan Prajurit TNI di Sidang NadiemPuasa RamadanFatlolonKDRT dan Kekerasan Terhadap AnakPengalihan TahananUU KepailitanPengamanan Arus Mudik dan Balik LebaranRUU Hukum Perdata InternasionalKasus Amsal SitepuPendidikan di Papua TengahRKUHAPPenyadapan PidumKasus FatlolonPeredaran NarkobaPenangguhan Penahanan MahasiswaKunjungan DapilOTT JaksaMasa jabatan KapolriPenguatan kewenangan KompolnasRUU Jabatan HakimDemokrasi IndonesiaKonstitusionalitas undang-undangpemeriksaan KUHP barupasal demoizin demonstrasipemberitahuanpolemikPemilihan UmumPerolehan Suarapembatasan masa jabatan Kapolrikewenangan Presidenindependensi Polritata kelola institusi kepolisiandemonstrasiaspirasi masyarakatkonflik sosialpenanganan keamananpemilihan ketua partaikeanggotaan partaipolitik daerahbantuandanakebutuhaninvestigasi serangan air kerasaktivis KontraShak asasi manusiaDana bencana SumateraUltimatum presidenAnti-korupsiKonsolidasi Partai GolkarPersiapan Pemilu 2029Penguatan mesin partai di daerahdebat publikpemberantasan korupsirevisi UU Polriarah politikreformasi kepolisiankepentingan politikPeningkatan kualitas penegakan hukum dan keadilan restoratif (restorative justice) di Sumatera UtaraPenyerapan masukan dari organisasi advokat oleh Pansus RUU HPI DPR RI untuk kepastian hukum bisnisApresiasi terhadap kinerja KPK dan Kejaksaan Agung dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025Pemberantasan narkobaPenguatan restorative justicePenyaluran kuota Program Indonesia Pintar (PIP)Kritik terhadap rencana penguatan kewenangan Kompolnaskasus Dogiyaiproses pidanapemecatan profesi kedokteranWaisak 2026toleransicinta kasihRUU HPIkepastian hukumglobalisasinilai PancasilaIdul Fitrimaafpersaudaraananti korupsianggaran keamanan Papuaposisi Kompolnasinvestasi SDMusia pensiun anggota Polrikasus korupsi batu barahukuman pembunuh polisipenegakan hukum terhadap mafia narkobaIdul Fitri sebagai momentum persaudaraanberantas korupsikesetaraan di depan hukumancaman bomkeamanan sekolahinvestigasi terorkasus Febrie AdriansyahKPKkejaksaankepolisianpercayaan hukumPengawasan Komisi IIIkasus Febrietransparansiultimatum tim 9 Kejagungusulan pengawas independenkeseimbangan kewenangan negara dan hak wargapersatuan masyarakatpembangunan daerah Papua Tengahkekerasan seksual terhadap anakperlindungan anakadvokasi hukumpemulihan korban kekerasan seksual anakkebijakan perlindungan anakhukuman pelakuketerbatasan anggaran penegak hukuminfrastruktur penegak hukum di Papua Tengahprioritas anggaran nasional untuk sarana penegak hukumpenegakan hukum di Papua Tengahpembentukan Mapolda tipe Apenangkapan jaksa tanpa izin presidenrespons terhadap pernyataan Hotman Parisharmonisasipembahasan substansisistem hukum nasionalpenegakan hukum terhadap mafia narkotikakeamanan polisipenanggulangan narkotikatahun baru islam 1448 hniat tulusmanfaat nyatapengawasan DPRkejanggalan bukti mediskasus kematian di Lombokapresiasi kinerja polisipenanganan kasus pembunuhan anakucapan selamat ulang tahunhubungan politikpenganggaran APBN 2027tambahan anggaran Mahkamah Agungtambahan anggaran Komisi Yudisialketerbatasan dana bantuan daerahtambahan anggaran MA dan KYAPBN 2027kebutuhan programanggaran Mahkamah Agungpengajuan anggaran 2027tambahan anggaran Rp7,92 triliunapresiasi terhadap Kapolripenanganan narkotika di Bantenpenambahan sarpras Poldaaksi penyerangan Oknum TNI ke Polres Tarakan
—
Kategori Pemberitaan
politikhukumkebijakankorupsiinfrastrukturpendidikanPemilihankeamananorganisasikesejahteraan sosialsosialpenegakan hukumpengawasanhak anakkeagamaankesehatananggaran
—
Kontroversi & Entitas
31
Kontroversi
82
Entitas
High 7Med 19Low 2
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 2
- Organisasi
- 3
- Pendidikan
- 6
- Rentang Karir
- 55 tahun
- Aktif Sejak
- 1970
—