Bandingkan Pejabat

Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.

Profil

Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M.

Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M.

Komisi I - Anggota

DPR
Fraksi
Demokrasi Indonesia Perjuangan
Provinsi
Jawa Barat
Usia
74 tahun
Gender
Laki-laki
—

Skor Merit

70Meritokratis

Penempatan Dr. H. Hasanuddin sebagai anggota Komisi I DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman panjang di bidang militer, khususnya yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, relevan dengan tugas Komisi I yang membidangi pertahanan, intelijen, dan hubungan luar negeri. Pendidikan yang relevan di bidang manajemen juga mendukung kapasitasnya dalam menjalankan tugas legislatif.

Belum dianalisis.

Sentimen Media

Netral202 artikel
+58·137−7
—

Liputan & Sumber

172media unik
  • TEROPONGSENAYAN.com10%
  • gesuri.id4%
  • Indonesiadefense.com4%
Tidak ada artikel.

Topik Utama

Dewan Perdamaian gagasan TrumpPenarikan Indonesia dari dewanBandara MorowaliWartawanDemokrasiRUU Perlindungan SiberStatus Siaga 1 TNIPengunduran Diri KabaisKasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraSStruktur Organisasi TNIPusat Data Nasional (PDN)Mobil Maung PindadPajak dan ZakatGaji dan Tunjangan Anggota DPRPembekalan LPDP oleh TNIKapal IndukPrajurit TNI Tewas di LebanonKasus Andrie YunusProses Hukum Oknum TNISistem PilkadaKonflik AS-IranBoard of PeaceSelat MalakaIzin Bebas Terbang Militer ASKasus VenezuelaSerangan Israel ke LebanonBendera GAMKesiapan pasukan TNIDewan PerdamaianMediator AS-IranSikap KBAISPenyiraman air kerasPrajurit TNI di LebanonBoard of Peace (BoP)Perang Rusia-UkrainaIndustri Pertahanan Dalam NegeriSerangan Israel-AS ke IranAkses Udara Militer ASTarif Selat MalakaResesReformasi Peradilan MiliterStatus Siaga TNIPengiriman Pasukan ke GazaKetegangan GlobalDiplomasi Aktif IndonesiaKasus Aktivis KontraSEvaluasi Misi UNIFILKehadiran Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri di DPRPajak Selat MalakaHibah Kapal Induk ItaliaPelibatan TNI dalam LPDPAkses diskusi di Komisi I DPRFatwa MUIProduk HalalAudit LPPOM MUISertifikasi HalalPeraturan Presiden tentang Ekstremismeperlindungan demokrasihak asasi manusiakeamanan nasionalPerpres Nomor 8 Tahun 2026EkstremismeTimwas Intelijen DPRKasus Penyiraman Andrie Yunusserap aspirasipembagian sembakoakses militer AS di wilayah udara Indonesiaevaluasi keterlibatan TNI di LebanonOverflight clearance Amerika SerikatKedaulatan udara IndonesiaHubungan internasionalNavigasi udaraakses udara militer Amerika Serikatkedaulatan wilayah Indonesiapersaingan kekuatan besarpengiriman prajurit TNI di bawah kendali BoPancaman krisis energi globalkonflik geopolitik AS‑Israel‑Iranperintah prajurit siram air kerasDiskusi Komisi I DPRKehadiran Menteri PertahananKehadiran Menteri Luar Negeripotensi multitafsir regulasikebebasan berpendapatekonomi masyarakatbantuan sosialisu Palestinakebijakan luar negeriPelibatan TNIPembekalan LPDPTupoksiRencana kerja sama MRO pesawat C-130 Amerika Serikat di Bandara KertajatiKecaman terhadap Israel atas penangkapan WNI di GazaTinjauan pelibatan TNI dalam program LPDPRisiko hukum internasional terkait tarif Selat MalakaApresiasi atas pengunduran diri Kabais TNIKritik terhadap miskomunikasi internal TNI mengenai status Siaga 1Peringatan kepada Prabowo Subianto terkait izin DPR untuk pengiriman pasukan ke GazaTanggapan bijak terhadap gejala sosial pengibaran bendera GAM di AcehTransparansi rincian gaji dan tunjangan anggota DPRevakuasi WNI dari Gazatekanan pada pemerintah untuk bertindak cepatmisi kemanusiaan Gazaperjanjian keamanan RI-Australiakonsultasi keamanan dengan Australiapenunjukan wakil panglima TNIperan DPR dalam penunjukan militerkunjungan ke PAC PDI Perjuanganreses legislatifketerlibatan politikkamtibmaspembagian tugas TNI dan Polritanggung jawab Panglima TNIkritik terhadap Panglima TNIkewarganegaraan WNI yang bergabung dengan militer asingpatuhan UU PDP dalam perdagangan RI-ASpenggantian pejabat dalam MKD DPRrekrutmen WNI menjadi tentara asingtugas utama Polrihubungan TNI-Polri
—

Kategori Pemberitaan

kebijakanmiliterkeamananpolitikinfrastrukturhukumekonomisosialpertahananhubungan internasionalkesehatanagamainternasionaldiplomasienergikontroversipemerintahankebijakan luar negeritransparansipolitik luar negerikebijakan pertahanan
—

Kontroversi & Entitas

67

Kontroversi

90

Entitas

High 14Med 44Low 5
—

Rekam Jejak

Pekerjaan
17
Organisasi
10
Pendidikan
7
Rentang Karir
49 tahun
Aktif Sejak
1970
—