Jabatan
Komisi II - Anggota
Fraksi
Keadilan Sejahtera
Provinsi / Dapil
Jawa Barat
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
254
Analisis Sentimen Media
Positif
Berdasarkan 254 artikel
52% positif46% netral2% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Kategori Pemberitaan
Skor Meritokrasi
75
Meritokratis
Penempatan Dr. H. AHMAD HERYAWAN sebagai anggota Komisi II DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman beliau sebagai Gubernur Jawa Barat dan latar belakang pendidikan yang relevan memberikan dasar yang kuat untuk berkontribusi dalam bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Meskipun demikian, ada beberapa aspek yang bisa lebih ditingkatkan untuk mencapai tingkat meritokrasi yang lebih tinggi.
Kesesuaian Pendidikan
Latar belakang pendidikan Dr. Heryawan cukup relevan dengan tugas di Komisi II DPR. Gelar Magister di Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan serta Doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis memberikan pemahaman yang baik tentang isu-isu yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, sumber daya alam, dan kebijakan publik. Gelar Sarjana Syariah mungkin kurang relevan secara langsung, namun memberikan wawasan tambahan dalam aspek etika dan nilai-nilai.
Pengalaman Relevan
Pengalaman Dr. Heryawan sebagai Gubernur Jawa Barat selama dua periode sangat relevan dengan tugas di Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan daerah, otonomi daerah, dan pertanahan. Pengalaman sebagai pimpinan DPRD DKI Jakarta juga memberikan pemahaman tentang proses legislasi dan kebijakan publik. Keterlibatan dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan menunjukkan kemampuan membangun hubungan dan memahami aspirasi masyarakat.
Faktor Pendukung
- +Pengalaman sebagai Gubernur Jawa Barat selama 10 tahun
- +Pendidikan S2 dan S3 yang relevan dengan bidang pemerintahan dan kebijakan publik
- +Pengalaman sebagai pimpinan DPRD DKI Jakarta
Faktor Pengurang
Riwayat & Karir (23)
1974
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2021–2025Majelis Ulama Indonesia — Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat
- Pendidikan2014–2018Doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis, Universitas Padjadjaran — DOKTOR
- Organisasi2014–2019Persatuan Umat Islam — Ketua Umum Pengurus Pusat
- Pendidikan2012–2014Pasca Sarjana di Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor — MAGISTER
- Organisasi2009–2024Persatuan Umat Islam — Ketua Majelis Syuro (PUI)
- Pekerjaan2008–2018Gubernur Pemerintah Provinsi Jawa Barat — Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
- Organisasi2008–2018Partai Keadilan Sejahtera — Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta
- Organisasi2008–2018Institut Pertanian Bogor — Anggota Majelis Wali Amanat (IPB) 2008-2018
- Organisasi2008–2018Institut Teknologi Bandung — Anggota Majelis Wali Amanat (ITB)
- Organisasi2008–2018Universitas Pendidikan Indonesia — Anggota Majelis Wali Amanat (UPI)
- Pekerjaan2004–2008Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta
- Pekerjaan1999–2004Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta —
- Organisasi1999–2005Partai Keadilan Sejahtera — Wakil Ketua Majelis Syuro DPTP 2014-2019
- Pekerjaan1996–1999Pengajar Pusat Studi Al Manar Jakarta — Pusat Studi Al Manar Jakarta
- Pekerjaan1994–1996Dosen Univesitas Ibnu Khaldun — Univesitas Ibnu Khaldun
- Pekerjaan1992–1994Dosen Lembaga Dakwah Islam Al-Hikmah — Lembaga Dakwah Islam Al-Hikmah
- Pendidikan1988–1992Fakultas Syariah Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA), Jakarta — SARJANA
- Pendidikan1983–1986SMA Negeri 3 Sukabumi
- Pendidikan1980–1983SMP Negeri Sukaraja, Sukabumi
- Pendidikan1974–1980SD Negeri Selaawi 1, Sukabumi
Tanpa Periode
Komisi II
Badan Aspirasi Masyarakat
Panitia Khusus
Penghargaan
2014Satyalancana Wirakarya Pembangunan Pertanian
2014Penghargaan Anubhawa Sasana
2014Doktor Honoris Causa Bidang Ketatanegaraan Islam
2015Anugerah Bintang Jasa Utama
2015Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama
2016Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha
2016Penghargaan Nirwasita Tantra
2017Innovative Government Award
2018Parasamya Purnakarya Nugraha
2018Bintang Astha Brata Utama Pamong Praja
Kontroversi (23)
Konflik agraria di SubulussalamSedang
Laporan konflik agraria di kota Subulussalam yang melibatkan warga dan pihak pemerintah, di mana BAM DPR RI menyoroti perlunya penyelesaian dan peta tunggal.
SumberPenyelesaian kisruh royalti musikRendah
Penyelesaian hak pencipta lagu dan royalti musik yang masih menjadi perdebatan di kalangan musisi dan industri rekaman.
SumberPotongan layanan aplikasi pengemudi onlineRendah
Tuntutan pengemudi online untuk menurunkan potongan layanan aplikasi yang dianggap merugikan pendapatan pengemudi.
SumberKonflik agrariaSedang
Terdapat ketegangan antara pemilik lahan dan masyarakat setempat terkait kepemilikan lahan di beberapa daerah, yang menimbulkan potensi konflik agraria.
SumberGencatan senjata dan PalestinaSedang
Aher mengkritik ketidakefektifan gencatan senjata dalam menghentikan genosida, menuntut tindakan lebih tegas terhadap Palestina.
SumberPenyediaan lahan hunian bagi korban bencanaRendah
Terdapat kritik atas lambatnya penyediaan lahan hunian tetap bagi korban bencana di Pulau Sumatera.
Sumberkebun sawit KamparSedang
Kebun sawit 13 ribu hektare di Kampar terancam, menimbulkan konflik kepemilikan lahan dan dampak sosial ekonomi.
Sumbersengketa lahan pertanian di CengkarengSedang
Sengketa lahan pertanian menimbulkan ketegangan antara petani dan pemerintah daerah.
SumberPencopotan dari jabatan Ketua BAM DPRSedang
Netty Prasetiyani dicopot dari posisi Ketua Badan Anggaran dan Keuangan (BAM) DPR dan digantikan oleh suaminya, Ahmad Heryawan, menimbulkan spekulasi tentang intervensi politik dan nepotisme.
SumberStatus administratif ibu kota SofifiRendah
Ahmad Heryawan menyoroti ketidakwajaran status Sofifi sebagai ibu kota provinsi yang secara administratif masih menginduk kepada Kota Tidore.
SumberJaringan & Asosiasi (96)
Aher· pejabatRPP Manajemen ASN 2026· dokumen kebijakanBadan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI· Lembaga aspirasi masyarakat DPR RIKomisi II DPR RI· Komisi legislatif DPR RIPKS (Partai Keadilan Sejahtera)· Partai politik yang menjadi fraksi AherKementerian ATR/BPN· Kementerian yang mengatur hak atas tanah warisanTNI· Tingkat pertahanan nasionalOjek Online (OJOL)· Sektor transportasi onlinePLBN Papua· Program pembangunan ekonomi PapuaBadan Pengelola Hutan (DBH)· Lembaga pengelola hutanWagub Sarbin· Wakil Gubernur AcehAhmad Heryawan· Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RIPartai Keadilan Sejahtera (PKS)· Partai politik yang mempekerjakan Ahmad HeryawanDewan Perwakilan Rakyat (DPR RI)· Kongres legislatif IndonesiaSubulussalam· Kota yang menjadi fokus konflik agrariaTesso Nilo· Kawasan hutan yang menjadi isu hak wargaBadan Aspirasi Masyarakat (BAM)· Unit kerja di DPR RI yang dipimpin Ahmad HeryawanPT Laot Bangko· Perusahaan propertiBAPEP· Badan Penyelidik Penyelesaian Konflik AgrariaCilacap· Kota pembangunan infrastrukturSumatera· Wilayah bencanaBAM DPR RI· Badan Agenda Masyarakat DPR RIBPN· Badan Pertanahan NasionalPemprov DKI Jakarta· Pemerintah Provinsi DKI JakartaCengkareng· KecamatanKampar· KabupatenPemerintahan Pusat· PemerintahPemerintahan Daerah· PemerintahASN· Aparatur Sipil Negaratanah terlantar· objek kebijakan
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 51% lebih banyak dari rata-rata anggota DPR.
Peringkat
Skor Merit Top 1%
Peringkat #8 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 92).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
50% dari 154 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera
Salah satu dari 53 anggota fraksi Keadilan Sejahtera di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Barat
260 pejabat publik dari Provinsi Jawa Barat terindeks di platform.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
482
artikel total · 123 bulan tercatat
132 positif 117 netral 5 negatif
Keberagaman Sumber Berita
153
media unik · dari 482 artikel
Liputan beragam · top 27%
Top 5 Media
- Fraksi PKS129 · 27%
- indoposco.id46 · 10%
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS)13 · 3%
- SinPo.id12 · 2%
- ANTARA News11 · 2%
Berita Terkait (254)
Komisi II Dorong Kemendagri Percepat Pembangunan PSEL untuk Atasi Darurat Sampah Nasional
indoposco.id · 26 Agustus 2026
NetralTeks membahas Komisi II mendorong Kemendagri terkait pembangunan PSEL, tidak secara spesifik menyoroti Ahmad Heryawan sebagai individu.
Ahmad Heryawan Apresiasi Digitalisasi Layanan Publik, Pangkas Regulasi hingga Harga Pupuk Turun
Telusur.co.id · 14 Agustus 2026
PositifTeks menyoroti apresiasi Ahmad Heryawan terhadap digitalisasi layanan publik, pemangkasan regulasi, dan penurunan harga pupuk, menunjukkan sikap positif dan produktif.
Ahmad Heryawan Soroti Ketimpangan Ekonomi dan Kesejahteraan di Jawa Barat
Pikiran Rakyat Koran · 12 Agustus 2026
NetralTeks hanya menyebut Ahmad Heryawan menyoroti "ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan" tanpa penilaian positif atau negatif terhadap dirinya
