Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Keadilan Sejahtera
- Provinsi
- Jawa Barat
- Usia
- 60 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
75Meritokratis
Penempatan Dr. H. AHMAD HERYAWAN sebagai anggota Komisi II DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman beliau sebagai Gubernur Jawa Barat dan latar belakang pendidikan yang relevan memberikan dasar yang kuat untuk berkontribusi dalam bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Meskipun demikian, ada beberapa aspek yang bisa lebih ditingkatkan untuk mencapai tingkat meritokrasi yang lebih tinggi.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif254 artikel
+132·117−5
—
Liputan & Sumber
153media unik
- Fraksi PKS27%
- indoposco.id10%
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS)3%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
kebijakan agrariaintegritas politikdistribusi pangan nasionaltransaksi elektronik pemerintah daerahpenguatan profesionalisme TNIpenurunan potongan aplikasi ojolpengawasan dana pembangunanpenundaan pengiriman pasukan perdamaiankesejahteraan pengemudi ojolpenanganan sengketa lahanBadan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RIKonflik agraria dan tata ruangPendidikan dasar gratis dan inklusifHak warga di kawasan tesso NiloPenyelesaian kisruh royalti musikPengemudi online dan potongan layanan aplikasiPembangunan perbatasan sebagai pusat ekonomiKeterlibatan dalam forum tanah air (FTA)Kepastian regulasi dan perlindungan hak pegawai PPPK di PTNhak tanahredistribusi tanahpembangunan infrastrukturkebijakan PPPKkesejahteraan masyarakatkebijakan pajak minuman maniskebijakan AIkebijakan digitalkebijakan pangankebijakan keamanan internasionalkebijakan lingkungankonflik agrariasengketa lahan pertaniansistem distribusi pangan nasionalpengelolaan perbatasan negaraharga panganketahanan energikebun sawitkebijakan LANpelatihan ASNNetralitas ASNPolitiktata kelola tanahBPJSKesehatanLayanan Rumah Sakitpencopotan jabatanpenggantian ketuadinamika internal DPRKorupsiPemborosan anggaranKebijakan negaraAspirasi rakyatpembangunan ekonomikebijakan pemerintahProgram ILASPPTata kelola pertanahan nasionalKementerian ATR/BPNbank tanahmasyarakat kecilStatus administratif SofifiPemekaran wilayahInfrastruktur dan tata kelola ibu kota provinsipenguatan peluang karier aparatur sipil negarabidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan risetRevisi UU PenyiaranToleransiGotong Royongpenataan agrariasertifikasi tanahpersoalan pertanahankeadilan agrarialahan sawit Indragiri Hilirkemandirian garam nasionalpengaturan ruang digital multiplatformdukungan untuk kemerdekaan Palestinaaspirasi publik dan respons cepatperlindungan hak buruhpenggantian wakil ketua komisi Idinamika fraksi PKSsertifikasi tanah wargapenyesuaian fiskalPPPKKomitmen Kemendagri terhadap PPPKNasib tenaga non-ASN di daerahAspirasi serikat pekerjaHak pekerja di BUMNHubungan industri yang harmonistransisi PPPK paruh waktu ke penuh waktukebijakan kepegawaianreformasi birokrasipembayaran gaji PPPKtransfer ke daerahkebijakan Kemendagrikandidat DPRPKS Jabarpemiludiplomasi untuk Palestinatransformasi birokrasi KemenPANRBpromosi kopi lokalPHKRUU Daerah Kepulauanindustri kopisolusi komprehensif untuk PPPKkopi sebagai tanaman pangan strategisketahanan pangankonservasiPHK PPPKkebijakan ketenagakerjaanPenguatan kompetensi pejabat fungsional ASNTransformasi digital dan kecerdasan buatanPembentukan Direktorat Jenderal BUMDPenguatan ekonomi daerahpertanahanprioritas pemerintahhak masyarakat atas plasmareses DPRvalidasi kebijakankesiapan kemendagrirevisi UU Pemilupartisipasi publikreses dewan perwakilan rakyatpenyerap aspirasi masyarakatvaliditas dataperbedaan datasistem kepemilikan tanah tunggalkebijakan perencanaan spasial tunggalkonflik tata ruangtransformasi digitalpenguatan tata kelola BUMDpeningkatan kontribusi PADinsentif fiskaldana insentif daerahprestasi daerahpenguatan tata kelolapeningkatan daya saing pemerintah daerahe-votingpemilu 2029kajian komprehensifkeamanan sistemreses DPR RIaspirasi masyarakatpendidikaninfrastrukture-voting luar negeripembelajaran daring ASN berintegritasbudaya antikorupsiprofesionalisme aparatur negaraintegrasi lahan pertanian berkelanjutantata ruang daerahsinergi Kemendagri dan ATR/BPNketimpangan ekonomikesejahteraanJawa Baratpembangunan PSELdarurat sampah nasionalpercepat pembangunanpemilihan ketua BAMDPRpemerintahanpolitik uangdaftar hitam pelaku politik uangrehabilitasi hutan IKNekosistemkeamanan lautregulasi kelautangencatan senjata Hamas-Israelrelasi keluarga di DPRefisiensi anggaran KemKomdigipemberantasan judi onlinepertahanan negaraketerbukaan informasi publikpilkadaUU ITEmedia sosial untuk anakpemekaran Kodam Sumatera Selatanformasi Fraksi PKS di DPRretret kabinet Prabowosinergi antar menteriizin Metakonten Palestinaanggaran BSSNanggaran Bakamlarapat dengan Panglima TNIsinkronisasi pusat-daerahevaluasi program desaefektivitas pembangunan
—
Kategori Pemberitaan
kebijakaninfrastrukturpolitikkesehataninternal DPRekonomipemerintahansosialiptekpertaniankomunikasihubungan internasionalketenagakerjaanagrariafiskalreformasi birokrasikepegawaiankeuangan daerahtenaga kependidikanpemilupembangunankonservasidigitalisasiekonomi daerahpertanahanteknologipendidikantata ruanglingkunganhukumpertahanankomunikasi dan informatikaanggaran
—
Kontroversi & Entitas
23
Kontroversi
96
Entitas
High 1Med 16Low 6
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 6
- Organisasi
- 8
- Pendidikan
- 6
- Rentang Karir
- 51 tahun
- Aktif Sejak
- 1974
—