CekPejabat
Pelayan
Direktori pejabat publik
Lembaga
Profil per lembaga
Fraksi
Profil per fraksi politik
Provinsi
Pejabat per provinsi
Entitas
Perusahaan, organisasi, tokoh
Tren
Topik & isu hangat
Relasi
Peta jaringan pejabat
RisetBandingkan
← Direktori
Dr. H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.

Dr. H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.

NetralBandingkan
DPR

Anggota No. 319

Brebes, 12 Oktober 1963

Jabatan

Komisi X - Anggota

Fraksi

Golongan Karya

Provinsi / Dapil

Jawa Tengah

Periode

2024-2029

Artikel Terindeks

75

FacebookInstagramYouTube

Analisis Sentimen Media

Netral

Berdasarkan 75 artikel

41% positif55% netral4% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.

Kategori Pemberitaan

kebijakanpendidikaninfrastrukturkebijakan protokolkorupsipenegakan hukumetikalegislasihukum

Skor Meritokrasi

65

Meritokratis

Penempatan Dr. H. AGUNG WIDYANTORO sebagai anggota Komisi X DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman beliau di pemerintahan daerah dan keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan memberikan dasar yang relevan, meskipun tidak sepenuhnya selaras dengan fokus Komisi X di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga. Perlu dicatat bahwa data penghargaan tidak tersedia, yang dapat mempengaruhi penilaian secara keseluruhan.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan Ilmu Hukum dan Ilmu Administrasi Publik memberikan landasan yang relevan untuk tugas legislatif dan administrasi pemerintahan. Namun, tidak ada pendidikan formal yang secara langsung terkait dengan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, atau olahraga yang menjadi fokus Komisi X.

Pengalaman Relevan

Pengalaman sebagai Sekretaris Komisi A di DPRD, Wakil Bupati, dan Bupati memberikan pengalaman yang relevan dalam proses pengambilan kebijakan dan pengelolaan pemerintahan. Keterlibatan dalam organisasi seperti Ikatan Advokat Indonesia dan Partai Golkar menunjukkan pemahaman tentang dinamika sosial dan politik.

Faktor Pendukung

  • +Pengalaman di pemerintahan daerah (Wakil Bupati, Bupati)
  • +Pengalaman legislatif di DPRD
  • +Pendidikan di bidang hukum dan administrasi publik

Faktor Pengurang

  • −Kurangnya pengalaman atau pendidikan yang secara spesifik terkait dengan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga
  • −

Riwayat & Karir (19)

1970
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi

Daftar Lengkap

  • Pendidikan2023–2025UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG — Ilmu Hukum
  • Pekerjaan2011–2012Bupati — Pemerintah Kab. Brebes
  • Pekerjaan2010–2011Direktur Utama — PT.Setia Kawan Gas
  • Organisasi2010–2015DPD Partai Golkar — Ketua
  • Pekerjaan2007–2012Wakil Bupati — Pemerintah Kab. Brebes
  • Pekerjaan2004–2007Anggota — DPRD Kab.Brebes
  • Organisasi2004–2007Persatuan Advokat Indonesia — Ketua Cabang Brebes
  • Organisasi2004–2007DPD Partai Golkar — Wakil Sekretaris
  • Pendidikan2003–2005UNSOED — Ilmu Administrasi Publik
  • Pekerjaan2003–2011Direktur Utama — PT. Sidorejo
  • Pekerjaan1999–2004Sekretaris Komisi A — DPRD Kab.Brebes
  • Organisasi1999–2003Ikatan Advokat Indonesia — Ketua Cabang
  • Organisasi1999–2004DPD Partai Golkar — Wkl. Bag. Pemuda
  • Pendidikan1982–1989UNSOED — Ilmu Hukum
  • Pendidikan1979–1982Negeri 1 Brebes
  • Pendidikan1976–1979Negeri 1 Brebes
  • Pendidikan1970–1976Negeri VI Brebes

Tanpa Periode

Komisi X
Mahkamah Kehormatan Dewan

Kontroversi (31)

penyalahgunaan narkobaTinggi

Kabar bahwa anggota DPR, termasuk Agung Widyantoro, ditangkap terkait narkoba, namun pihak kepolisian membantah tuduhan tersebut.

Sumber
pelat nomor DPR palsuSedang

Terdapat laporan bahwa pelat nomor anggota DPR sering dipalsukan dan digunakan secara tidak sah.

Sumber
penggunaan TNKB khususRendah

Perdebatan mengenai hak protokoler anggota DPR dalam penggunaan TNKB khusus dan apakah sudah sesuai regulasi.

Sumber
Pemalsuan TNKBTinggi

Agung Widyantoro mengaku banyak penyalagunaan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) anggota DPR RI, yang menimbulkan tuduhan pemalsuan dan penyalahgunaan fasilitas khusus.

Sumber
Tuduhan narkobaSedang

Agung Widyantoro dituduh ditangkap karena narkoba, namun ia menolak tuduhan tersebut dan menyatakan tidak pernah terlibat.

Sumber
Penggunaan pelat nomor khususRendah

Penggunaan pelat nomor khusus DPR menimbulkan kritik terkait hak imunitas dan potensi penyalahgunaan fasilitas.

Sumber
Penggunaan TNKB khusus anggota DPRSedang

Terdapat perdebatan mengenai hak anggota DPR menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor khusus, yang dianggap sebagai bagian dari hak protokoler namun menimbulkan kritik terkait penyalahgunaan.

Sumber
Pelat nomor khusus DPR yang dipalsukanTinggi

Berita tentang pelat nomor anggota DPR yang banyak dipalsukan menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan hak protokoler dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Sumber
Rumor penangkapan anggota DPR terkait narkobaSedang

Berita kabar anggota DPR ditangkap terkait narkoba muncul namun kemudian dibantah oleh polisi, menimbulkan spekulasi negatif terhadap reputasi anggota DPR.

Sumber
Penyalagunaan TNKBTinggi

Agung Widyantoro mengaku telah banyak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) anggota DPR secara tidak sah, yang menimbulkan dugaan pelanggaran kode etik dan potensi korupsi.

Sumber

Jaringan & Asosiasi (55)

Agung Widyantoro· Anggota DPR RIPartai Golkar· Partai politik yang menjadi basis partai Agung WidyantoroKomisi Mahkamah Dasar (MKD)· Pengawas pelat nomor dan protokol anggota DPRBPS· Badan Pusat Statistik, terkait data sensus ekonomiPolrestabes Medan· Instansi penegak hukum yang disosialisasikan tugas pelat nomor khususMKD· Komite Mahkamah KonstitusiPolri· Kepolisian Republik IndonesiaGolkar· Partai GolkarPolres Brebes· Polisi Resor BrebesPolisi· Penegak hukumDPR RI· Legislatur IndonesiaPIP· Program Pemberdayaan Inovasi PendidikanKomisi II DPR· Komisi legislatifKomisi X DPR· Komisi legislatifSistem PIP· Program bantuan pendidikan yang didukung oleh Agung WidyantoroRUU Sisdiknas· Rancangan Undang‑Undang yang diusulkan untuk anti-perundunganPTSL· Program Pendaftaran Tanah Sistematis LengkapKementerian ATR/BPN· Instansi pelaksana sertifikasi tanahMahkamah Kehormatan Dewan· Lembaga penegak etika anggota parlemenMajelis Kehormatan Dewan (MKD)· badan pengawas internal DPRMoh Muslim· Anggota DPR RI yang mengadakan resesWidyantoro· anggota DPRUndang-Undang ASN· peraturan perundang-undanganKomisi ASN· badan pengawas ASNKIP· program beasiswa Kartu Indonesia PintarBRIN· Lembaga negara yang menerima usulan tambahan anggaranBrebes· Daerah penyelenggaraan PilkadaH. Agung Widyantoro· pejabat publikG-news.id· media penyiar beritaPemerintah· Pihak yang didesak untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah

Tahukah Kamu?

Catatan

Skor Merit Sedang

Peringkat #235 dari 577 anggota DPR (skor 75).

Catatan

Pemberitaan Netral

Mayoritas (94%) dari 18 artikel bernada netral.

Catatan

Anggota Fraksi Golongan Karya

Salah satu dari 101 anggota fraksi Golongan Karya di seluruh lembaga publik.

Catatan

Anggota DPR

Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.

Catatan

Mewakili Jawa Tengah

234 pejabat publik dari Provinsi Jawa Tengah terindeks di platform.

Catatan

Media Paling Sering Meliput

Pantura Post memuat 12 artikel — paling banyak dari 56 media yang pernah meliput.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

326

artikel total · 152 bulan tercatat

30 positif 40 netral 3 negatif

Keberagaman Sumber Berita

154

media unik · dari 326 artikel

Liputan beragam · top 7%

Top 5 Media

  • Pantura Post23 · 7%
  • Golkarpedia15 · 5%
  • Fraksi Golkar13 · 4%
  • detikNews10 · 3%
  • Bela Rakyat9 · 3%

Berita Terkait (41)

H. Agung Widyantoro : Kibarkan Bendera Merah Putih, Tetap Bersatu Lawan Covid-19 - G-news.id

G-news.id · 1 Agustus 2021

Positif

Mengingatkan untuk mengibarkan bendera Merah Putih dan tetap bersatu dalam melawan Covid-19 menunjukkan dukungan positif terhadap upaya nasional.

←←Sebelumnya3 / 3Berikutnya→→
CekPejabat

Platform pemantauan rekam jejak pelayan publik Indonesia berbasis agregasi media real-time.

pertanahan
politik
sosial
kesehatan
pemilu
pemerintahan
pertanian
media
keamanan
kolaborasi
kepolisian
parlemen
kebijakan legislatif
teknologi
budaya
ekonomi

Topik Utama

protokol dan hak protokolerpenggunaan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB)pelat nomor khusus DPRpencegahan narkobapendidikan dan beasiswabudaya dan tradisisensus ekonomipengawasan eksploitas alampendidikanPIPTNKBanti-perundungankebijakanetikainfrastrukturpemerataan pendidikanProgram Pendaftaran Tanah Sistematis LengkapPerlindungan hukum bagi pelaksana programPencegahan kriminalisasiSertifikasi tanahPenggunaan TNKB khusus anggota DPRPenertiban plat nomor kendaraan dinasEtika pejabat publikPenegakan hukum lalu lintaspengawasanpenyalahgunaan atribut DPR RIpenegakan hukumsosialisasi 4 pilarProgram Indonesia Pintar (PIP)reses konstituenUndang-Undang ASNpenghapusan Komisi ASNreformasi birokrasibeasiswa KIPbeasiswa PIPakses pendidikan tinggi bagi anak miskinpemberdayaan sosialpembangunan nasionalperjuangan melawan Covid-19persatuan bangsaUndang-Undang Aparatur Sipil NegaraPeraturan PemerintahDesakan penerbitan aturan turunansilaturahmisaling memaafkanhak imunitas DPRKlarifikasi rumor penangkapanBerita hoaksBantahan penangkapan kasus narkobaPeringatan kepada penyelenggara PilkadaPengawasan pemilihan kepala daerahPersetujuan tambahan anggaranAnggaran BRIN tahun 2026Pendanaan riset dan inovasiSosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP)Pencegahan anak putus sekolah di BrebesPenyaluran bantuan pendidikan untuk siswa SMKWacana pemekaran daerahPeran strategis persKetahanan pangan nasionalkegiatan sosialsantunan anak yatimbantuan sosial anak yatimpenyaluran santunankepedulian sosialsekolah rusakrevitalisasi sekolahpenganiayaan perempuankekerasan polisikeadilanetika media sosialpilar kebangsaanpemberdayaan perempuansinergi MKD dan Polrikebijakan keamananpernyataan Komnas Perempuanfokus pada korbanperdebatan istilahsinergi Polri-Kejaksaanpenyalahgunaan otoritassinergi kejaksaan dan kepolisianintegritaskedekatan antar-institusiberita bohongnarkobapenangkapanpelayanan publikkepedulian terhadap masyarakatkomunikasi baikprogram bansoskomoditas politikindikasipelanggaran anggota dewankerjasama MKD dan Polrikolaborasi MKD dengan PolriMarwah DPRperilaku anggota dewanintegritas parlemenkomisi x dprpenggantian ketuaprofil resmianggaran cagar budayamotif politikkebijakan budayapergantian ketua komisiketua komisi X DPR RIpenggantian Hetifah Sjaifudianperombakan pimpinan AKD DPRpenunjukan Ketua Komisi Xpolitik Golkarolahraga masyarakatolahraga tradisionalprogram olahragaliterasi di era digitalpengaruh teknologi terhadap daya analisis generasi mudabelanja kebudayaanhasil ekonomihasil sosialhasil budaya

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

Data penghargaan tidak tersedia

Dianalisis 11 Mei 2026

Navigasi

BerandaDirektori PejabatTentang Kami

Legal

Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanKontak

© 2026 CekPejabat. Seluruh hak cipta dilindungi.

Didukung olehOmnidata