Jabatan
Badan Legislasi - Anggota
Fraksi
Demokrasi Indonesia Perjuangan
Provinsi / Dapil
Nusa Tenggara Timur
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
123
Analisis Sentimen Media
Netral
Berdasarkan 123 artikel
22% positif77% netral1% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Skor Meritokrasi
75
Meritokratis
Penempatan Dr. Andreas Hugo Pareira sebagai anggota Badan Legislasi DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan dan pengalamannya, terutama di bidang hubungan internasional dan ilmu politik, relevan dengan tugas legislasi. Pengalaman di bidang akademis dan organisasi juga mendukung kapasitasnya dalam perumusan kebijakan.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Dr. Pareira di bidang Hubungan Internasional dan Ilmu Politik, baik di tingkat sarjana maupun doktoral, sangat relevan dengan tugas legislasi, terutama yang berkaitan dengan isu-isu internasional dan kebijakan publik. Studi kawasan Asia Tenggara juga memberikan pemahaman kontekstual yang berguna.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai dosen dan peneliti di bidang ilmu sosial dan politik, serta keterlibatannya dalam berbagai organisasi, memberikan Dr. Pareira pemahaman mendalam tentang isu-isu sosial, politik, dan kebijakan. Pengalaman sebagai anggota Komisi I DPR RI sebelumnya juga relevan dengan tugas legislasi.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan tinggi yang relevan (Hubungan Internasional, Ilmu Politik)
- +Pengalaman sebagai dosen dan peneliti
- +Pengalaman sebagai anggota Komisi I DPR RI
- +Keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan dan partai politik
Faktor Pengurang
- −Tidak ada informasi spesifik mengenai penghargaan yang diterima
Riwayat & Karir (25)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Pekerjaan2019–sekarangAnggota — Anggota DPR RI
- Organisasi2015–2020DPP PDI Perjuangan.Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan — Ketua Bidang
- Pekerjaan2014–2019Aangota — Anggota Komisi I DPR RI
- Organisasi2011–2016DPP GMNI.Bid Hubungan Luar Negri — Ketua Bidang
- Organisasi2010–2015DPP PDI Perjuangan. Bid Hubungan Internasional, Pertahanan, dan Keamanan — Ketua Bidang
- Pekerjaan2005–2009Dosen non aktif — Dosen non Aktif ( cuti diluar Tanggungan ) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung
- Pekerjaan2005–2009Anggota — Anggota Komisi I DPR RI
- Pekerjaan2004–sekarangDosen — Dosen S2 pada Program Master Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ( FISIP ) Universitas Padjadjaran Bandung
- Pekerjaan2003–sekarangDosen — Dosen S2 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik ( PISIP ), Universitas Padjajaran ( UNPAR ) Bandung
- Organisasi2001–2006Pengurus Alumni GMNI Jawa Barat. — Wakil Ketua
- Pendidikan2000–2003Universitas Giessen RF Jerman — Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Justus-Liebig
- Organisasi2000–2010DPD PDI Perjuangan. Bid Intelektual dan Kerja Sama Antar Lembaga — Wakil Ketua
- Pekerjaan1998–2000Wakil Dekan — Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik ( FISIP) Universitas Katolik Parahyangan Bandung
- Organisasi1998–2000balitbangda PDI Perjuangan — Sekretaris
- Pekerjaan1996–sekarangPeneliti — Peneliti pada Parahyangan Centre for Internasional Studies ( PACIS ) Unpar Bandung
- Pendidikan1992–1996Universitas Passau RF Jerman — Program Studi Kawasan Asia Tenggara
- Pekerjaan1988–2005Dosen — Univ. Katholik Parahyangan
- Organisasi1984–1985Senat Mahasiswa Fisip unpar — wakil ketua
- Pendidikan1982–1986Universitas Parahyangan Bandung — Hubungan Internasional, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Pendidikan1979–1982SMA ST. Aisisi Jakarta
- Pendidikan1976–1979SMP Seminari Yoanes XXIII Lele Kab. Sikka Flores NTT
- Pendidikan1970–1976Katolik I di Maumere Flores NTT
Tanpa Periode
Komisi XIII
Badan Legislasi
Panitia Khusus
Penghargaan
Piagam Penghargaan Dilingkungan
Kontroversi (43)
Dugaan Keterlibatan Petugas Lapas dalam Kasus Ammar ZoniSedang
Legislator PDIP mendesak agar dugaan keterlibatan petugas lapas dalam kasus Ammar Zoni diusut.
SumberPelanggaran HAM Orde BaruTinggi
DPR menyinggung pelanggaran HAM pada masa Orde Baru terkait pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.
SumberNarapidana Korupsi Ngopi di KafeSedang
Waka Komisi XIII DPR curiga ada suap ke Lapas terkait narapidana korupsi yang kedapatan ngopi di kafe.
SumberPSN Kebun Tebu di MeraukeSedang
Andreas Hugo mendesak pemerintah untuk menghentikan PSN Kebun Tebu di Merauke.
SumberWacana Kepala Daerah Dipilih DPRDSedang
PDIP mengkritik wacana kepala daerah dipilih DPRD karena rakyat bisa marah hak demokrasinya diambil.
SumberKasus Bunuh Diri Siswa di NTTTinggi
Andreas Hugo Pareira menyatakan kasus bunuh diri siswa di NTT adalah tamparan keras dan utang moral bangsa.
SumberPemberian Gelar Pahlawan Nasional ke SoehartoSedang
Andreas Hugo menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, menilai tidak pantas dan menimbulkan kontroversi sejarah
SumberKorupsi Lapas dan RutanTinggi
Komisi XIII DPR menuduh petugas lapas dan rutan menerima suap, termasuk kasus napi korupsi ngopi di kafe
SumberKebijakan beasiswaSedang
Terdapat kritik terkait distribusi beasiswa KIP Kuliah Aspirasi yang dianggap tidak merata dan belum mencakup semua wilayah NTT
SumberKebijakan PapuaSedang
Usulan pembentukan desk khusus Papua dan kritik terhadap kebijakan PSN kebun tebu di Merauke menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Papua
SumberJaringan & Asosiasi (60)
Andreas Hugo Pareira· Anggota DPR RIPDIP· Partai PolitikDPR RI· Lembaga LegislatifNTT· Daerah PemilihanKomisi XIII DPR· Komisi di DPRSoeharto· Mantan Presiden IndonesiaAmmar Zoni· ArtisPangdam Siliwangi· Pejabat MiliterNatalius Pigai· Anggota DPR Komisi XIIIKomisi XIII· Lembaga legislatifAndreas Hugo· Anggota DPR, Fraksi PDIPLapas· Lembaga PemasyarakatanRutan· Rumah TahananPresiden· Pemegang Hak PrerogatifKomisi XIII DPR RI· komite legislatifPapua Barat Daya· wilayahKIP Kuliah Aspirasi· program beasiswaDPR· Lokasi DemoRudi Darmoko· KapoldaPrabowo· Menteri PertahananAndrie Yunus· KasusBPIP· Badan Pembinaan Ideologi PancasilaDudung· KSPQodari· Pimpinan BakomKantor Wilayah Kemenkumham Kalbar· Instansi pemerintah daerah yang diawasi kinerjanyaKalimantan Barat· Lokasi peninjauan kinerja imigrasi dan perbatasanLPSK· lembaga pemerintahPDI Perjuangan· Partai politikhttps://www.gesuri.id/pemilu/andreas-hugo-tegaskan-pdi-perjuangan-siap-hadapi-pemilu-2029-b2nzwZbc42· sumber artikelTNI· militer Indonesia
Tahukah Kamu?
Peringkat
Skor Merit Top 1%
Peringkat #8 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 92).
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (78%) dari 80 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
Salah satu dari 110 anggota fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Nusa Tenggara Timur
190 pejabat publik dari Provinsi Nusa Tenggara Timur terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
gesuri.id memuat 27 artikel — paling banyak dari 74 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
534
artikel total · 117 bulan tercatat
27 positif 95 netral 1 negatif
Keberagaman Sumber Berita
152
media unik · dari 534 artikel
Liputan beragam · top 17%
Top 5 Media
- gesuri.id90 · 17%
- ANTARA News26 · 5%
- detikNews25 · 5%
- Kedai Pena19 · 4%
- Kompas.com18 · 3%
Berita Terkait (99)
Isi Kekosongan Hukum, Pansus DPR RI Akselerasi Pembahasan RUU Hukum Perdata Internasional
gesuri.id · 2 April 2026
NetralTeks membahas akselerasi pembahasan RUU oleh Pansus DPR RI, bukan Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA.
Andreas Hugo Pareira, Minta Pemerintah Beri Contoh Jika Wacanakan Pemotongan Gaji Pejabat: Presiden dan Wapres Dulu...
Lintas Parlemen · 17 Maret 2026
PositifAndreas Hugo Pareira menunjukkan sikap berani dan berintegritas dengan meminta pejabat tinggi menjadi contoh dalam pemotongan gaji.
Prabowo Akan Tertibkan Pengamat, PDIP: Ini Risiko Rakyat yang Telah Memilih
Liputan6.com · 17 Maret 2026
NetralTeks membahas pernyataan PDIP secara umum, bukan Andreas Hugo Pareira DPR.
