
Jabatan
Badan Legislasi - Anggota
Fraksi
Demokrasi Indonesia Perjuangan
Provinsi / Dapil
Nusa Tenggara Timur
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
123
Berdasarkan 123 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Meritokratis
Penempatan Dr. Andreas Hugo Pareira sebagai anggota Badan Legislasi DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan dan pengalamannya, terutama di bidang hubungan internasional dan ilmu politik, relevan dengan tugas legislasi. Pengalaman di bidang akademis dan organisasi juga mendukung kapasitasnya dalam perumusan kebijakan.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Dr. Pareira di bidang Hubungan Internasional dan Ilmu Politik, baik di tingkat sarjana maupun doktoral, sangat relevan dengan tugas legislasi, terutama yang berkaitan dengan isu-isu internasional dan kebijakan publik. Studi kawasan Asia Tenggara juga memberikan pemahaman kontekstual yang berguna.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai dosen dan peneliti di bidang ilmu sosial dan politik, serta keterlibatannya dalam berbagai organisasi, memberikan Dr. Pareira pemahaman mendalam tentang isu-isu sosial, politik, dan kebijakan. Pengalaman sebagai anggota Komisi I DPR RI sebelumnya juga relevan dengan tugas legislasi.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Legislator PDIP mendesak agar dugaan keterlibatan petugas lapas dalam kasus Ammar Zoni diusut.
SumberDPR menyinggung pelanggaran HAM pada masa Orde Baru terkait pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.
SumberWaka Komisi XIII DPR curiga ada suap ke Lapas terkait narapidana korupsi yang kedapatan ngopi di kafe.
SumberAndreas Hugo mendesak pemerintah untuk menghentikan PSN Kebun Tebu di Merauke.
SumberPDIP mengkritik wacana kepala daerah dipilih DPRD karena rakyat bisa marah hak demokrasinya diambil.
SumberAndreas Hugo Pareira menyatakan kasus bunuh diri siswa di NTT adalah tamparan keras dan utang moral bangsa.
SumberAndreas Hugo menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, menilai tidak pantas dan menimbulkan kontroversi sejarah
SumberKomisi XIII DPR menuduh petugas lapas dan rutan menerima suap, termasuk kasus napi korupsi ngopi di kafe
SumberTerdapat kritik terkait distribusi beasiswa KIP Kuliah Aspirasi yang dianggap tidak merata dan belum mencakup semua wilayah NTT
SumberUsulan pembentukan desk khusus Papua dan kritik terhadap kebijakan PSN kebun tebu di Merauke menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Papua
SumberPeringkat
Skor Merit Top 1%
Peringkat #8 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 92).
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (78%) dari 80 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
Salah satu dari 110 anggota fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Nusa Tenggara Timur
190 pejabat publik dari Provinsi Nusa Tenggara Timur terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
gesuri.id memuat 27 artikel — paling banyak dari 74 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
534
artikel total · 117 bulan tercatat
152
media unik · dari 534 artikel
Liputan beragam · top 17%
Top 5 Media
Napi Korupsi Terciduk Nongkrong di Kafe, Andreas Hugo Desak Usut Tuntas Keterlibatan Petugas
gesuri.id · 17 April 2026
PositifAndreas Hugo Pareira menunjukkan kepedulian terhadap integritas dan hukum dengan 'mendesak usut tuntas' kasus korupsi.
Viral Napi Koruptor Ngopi di Kafe, Komisi XIII DPR Curigai Ada Suap ke Petugas Lapas
Ipol.id · 17 April 2026
NetralTeks membahas kecurigaan Komisi XIII DPR, bukan Dr. Andreas Hugo Pareira.
Koruptor Bisa Ngopi di Kafe, Komisi XIII DPR Curiga Napi Suap Petugas Lapas
Suara Investor · 17 April 2026
NetralTeks membahas kecurigaan Komisi XIII DPR, bukan Dr. Andreas Hugo Pareira.
DPR: Napi Korupsi Ngopi di Kafe, 'Mustahil Tanpa Kerja Sama Petugas!'
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Dianalisis 11 Mei 2026
Suara.com · 17 April 2026
NetralTeks membahas pernyataan kolektif DPR, bukan Dr. Andreas Hugo Pareira.