CekPejabat
Pelayan
Direktori pejabat publik
Lembaga
Profil per lembaga
Fraksi
Profil per fraksi politik
Provinsi
Pejabat per provinsi
Entitas
Perusahaan, organisasi, tokoh
Tren
Topik & isu hangat
Relasi
Peta jaringan pejabat
RisetBandingkan
← Direktori
BANYU BIRU DJAROT

BANYU BIRU DJAROT

PositifBandingkan
DPR

Anggota No. 226

Jakarta Selatan, 19 Maret 1979

Jabatan

Komisi VII - Anggota

Fraksi

Demokrasi Indonesia Perjuangan

Provinsi / Dapil

Jawa Timur

Periode

2024-2029

Kontak

banyubiru.dprri@gmail.com

Artikel Terindeks

64

Instagram

Analisis Sentimen Media

Positif

Berdasarkan 64 artikel

56% positif44% netral

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.

Kategori Pemberitaan

kebijakanpolitikinfrastrukturkorupsikeamanan dataindustrikebudayaanekonomiteknologihukum

Skor Meritokrasi

55

Kurang Meritokratis

Penempatan Banyu Biru Djarot sebagai anggota Komisi VII DPR menunjukkan meritokrasi yang terbatas. Latar belakang pendidikannya di bidang keuangan dan investasi memiliki relevansi yang tidak langsung dengan isu energi dan sumber daya mineral yang menjadi fokus Komisi VII. Pengalaman bisnisnya di sektor energi memberikan nilai tambah, namun kurangnya pengalaman di bidang kebijakan publik dan pemerintahan menjadi kekurangan.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan Banyu Biru Djarot di bidang International Securities, Investment & Banking memberikan dasar pemahaman tentang keuangan dan investasi, yang relevan secara tidak langsung dengan pengelolaan anggaran dan investasi di sektor energi dan sumber daya mineral. Namun, tidak ada pendidikan formal yang secara spesifik berfokus pada energi, pertambangan, atau kebijakan publik.

Pengalaman Relevan

Pengalaman Banyu Biru Djarot sebagai CEO dan komisioner di perusahaan energi (PT TERRA PATRIA GROUP dan PT GENCO ENERGY NUSANTARA) memberikan pemahaman praktis tentang industri energi. Keterlibatannya di HIPMI Jaya juga menunjukkan pemahaman tentang dinamika bisnis. Namun, pengalaman di organisasi kepemudaan seperti Banteng Muda Indonesia kurang relevan dengan tugas legislatif di Komisi VII.

Faktor Pendukung

  • +Pengalaman bisnis di sektor energi
  • +Pemahaman tentang keuangan dan investasi

Faktor Pengurang

  • −Kurangnya pengalaman di bidang kebijakan publik dan pemerintahan
  • −Relevansi pendidikan yang tidak langsung dengan fokus Komisi VII

Riwayat & Karir (16)

1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan

Daftar Lengkap

  • Pekerjaan2023–sekarangKomisioner — BROOM.ID
  • Pekerjaan2020–2024Vice Chairman — RENAISSANCE BY MARRIOTT
  • Pekerjaan2017–2024Founder & Commissioner — PT GENCO ENERGY NUSANTARA
  • Pekerjaan2014–2024Founder and CEO — PT TERRA PATRIA GROUP (TPG)
  • Pekerjaan2007–2010Director of Business Development & Vice President — PT ANTAREJA RESOURCES HOLDING & PT DEKA PETRINDO
  • Pendidikan1998–2000READING, UK READING UNIVERSITY — B.Sc in International Securities, Investment & Banking
  • Pendidikan1993–1996ORA ET LABORA
  • Pendidikan1990iSKANDARIA
  • Pendidikan1990–1993AL AZHAR

Tanpa Periode

GEN A
BANTENG MUDA INDONESIA
KOMUSITAS BANTENG MUDA
HIPMI Jaya
Komisi VII
Badan Legislasi
Panitia Khusus

Kontroversi (13)

Penunjukan keanggotaan BINTinggi

Penunjukan Banyu Biru sebagai anggota BIN menuai kritik karena dianggap tidak sesuai kualifikasi dan menimbulkan kontroversi publik.

Sumber
Resignasi dari BINSedang

Banyu Biru mundur dari keanggotaan BIN setelah mendapat tekanan publik dan kritik dari pejabat tinggi.

Sumber
Kritik publik terhadap SK BINSedang

SK pengangkatan Banyu Biru diunggah ke media sosial menimbulkan kontroversi dan kritik dari netizen serta pejabat tinggi.

Sumber
Keanggotaan BINSedang

Banyu Biru Djarot dipertanyakan keanggotaan BIN dan pamer SK yang dianggap tidak sah, menimbulkan tuduhan pelanggaran hukum.

Sumber
Pamer SK BINSedang

Pamerkan SK BIN di media sosial menimbulkan risiko pidana karena dokumen dianggap tidak sah.

Sumber
RUU PPRTRendah

Perdebatan mengenai RUU PPRT dan peran Banyu Biru dalam mempromosikannya, termasuk kritik dari beberapa anggota DPR.

Sumber
Negosiasi ART Indonesia‑ASTinggi

Kritik terhadap posisi Eros Djarot dalam negosiasi ART menyoroti potensi kerugian bagi UMKM dan kedaulatan digital Indonesia.

Sumber
UU PPRTSedang

Penetapan UU PPRT dianggap kontroversial karena mengakhiri ketidakpastian perlindungan pekerja rumah tangga, namun masih menimbulkan perdebatan tentang implementasinya.

Sumber
Kebijakan pariwisata NganjukRendah

Dukungan penuh terhadap pariwisata Nganjuk menimbulkan kritik karena dianggap tidak cukup konkret dan belum menunjukkan hasil nyata.

Sumber
Rekrutmen BINSedang

BIN menilai Banyu Biru memiliki dua kesalahan dalam proses rekrutmen, menimbulkan pertanyaan tentang kredibilitasnya.

Sumber

Jaringan & Asosiasi (45)

Banyu Biru· Anggota DPR RI, Tokoh MudaEros Djarot· Nama asli Banyu BiruBIN· Instansi PenunjukanSutiyoso· Gubernur DKI Jakarta, Penilai PenunjukanPDIP· Partai politik yang mewakili Banyu BiruDPR RI· Legislatur tempat Banyu Biru aktifBanyu Biru Djarot· Anggota DPR RI dan tokoh publikAnastasia Adamova· Pasangan Banyu Biru DjarotRUU PPRT· Rencana Undang‑Undang Perlindungan Pekerja Rumah TanggaKomisi VII DPR RI· Komisi legislatif yang menangani isu PPRTKementerian Perindustrian· Pemerintah yang mendukung industri semikonduktor dan AIPPRT· UU Perlindungan Pekerja Rumah TanggaKemenperin· Kementerian PerindustrianPIK 2· Program Industri Kreatif 2Pindad· Perusahaan Pertahanan IndonesiaAI· Kecerdasan Buatan (inovasi teknologi)ART Indonesia‑AS· Perjanjian perdaganganUU PPRT· Undang‑Undang Perlindungan Pekerja Rumah TanggaNganjuk· Kota tujuan pariwisataKomisi VII DPR· Komisi DPR yang menangani industri kreatif dan pariwisataParlemen Republik Indonesia· organisasi legislatifIndustri Nasional· sektor industriMojokerto· Lokasi pelaksanaan program pemberdayaanKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif· Mitra kerja pemerintah dalam pengembangan wisataPelaku Wisata Mojokerto· Target penerima manfaat edukasi teknologiBasuki Tjahaja Purnama· Gubernur DKI JakartaPT Pindad (Persero)· Perusahaan pertahanan nasionalMadiun· Kota tempat acaraIndonesia· Negara tempat UU PPRT diterapkan dan dilaksanakanNing Ema· Calon Legislatif dari PPP yang gagal ke Senayan

Tahukah Kamu?

Catatan

Skor Merit Sedang

Peringkat #197 dari 577 anggota DPR (skor 78).

Di Atas Rata-rata

Pemberitaan Bernada Positif

50% dari 32 artikel teranalisis bernada positif.

Catatan

Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan

Salah satu dari 110 anggota fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.

Catatan

Anggota DPR

Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.

Catatan

Mewakili Jawa Timur

255 pejabat publik dari Provinsi Jawa Timur terindeks di platform.

Catatan

Media Paling Sering Meliput

RRI.co.id memuat 22 artikel — paling banyak dari 49 media yang pernah meliput.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

228

artikel total · 176 bulan tercatat

36 positif 28 netral 0 negatif

Keberagaman Sumber Berita

67

media unik · dari 228 artikel

Liputan beragam · top 17%

Top 5 Media

  • gesuri.id38 · 17%
  • RRI.co.id33 · 14%
  • DPD PDI Perjuangan Jawa Timur18 · 8%
  • ANTARA News16 · 7%
  • Antara News jatim13 · 6%

Berita Terkait (58)

Anggota DPR: RUU PPRT jadi tonggak perlindungan dan martabat PRT

ANTARA News · 22 April 2026

Netral

Teks membahas anggota DPR secara umum, bukan BANYU BIRU DJAROT

Komisi VII DPR RI Sebut UU PPRT Wujud Kewajiban Negara Lindungi Pekerja

RRI.co.id · 22 April 2026

Netral

Teks membahas Komisi VII DPR RI secara umum, bukan BANYU BIRU DJAROT

Disahkan! Banyu Biru: UU PPRT Akhiri 22 Tahun Ketidakpastian Perlindungan PRT

RRI.co.id · 22 April 2026

Positif

Banyu Biru menyampaikan bahwa UU PPRT 'akhiri 22 tahun ketidakpastian perlindungan PRT', menunjukkan dampak positif legislasi.

Komisi VII DPR RI Sebut UU PPRT Wujud Kewajiban Negara Lindungi Pekerja

CekPejabat

Platform pemantauan rekam jejak pelayan publik Indonesia berbasis agregasi media real-time.

pariwisata
industri pertahanan
pemerintahan
sosial
ek
lingkungan
kreatif
pertanian
pemberdayaan petani

Topik Utama

keanggotaan BINnegosiasi ART Indonesia‑ASUU PPRTpariwisata Nganjukkebijakan publikhubungan internasionalkebijakan ekonomikebijakan sosialkebijakan PPRTpengembangan industripariwisata digitalkecerdasan buatanpengelolaan limbah industripemberdayaan UMKMakses KURpromosi seni dan budayapenanggulangan bencanaperlindungan pekerja rumah tanggaindustri film Indonesiaperlindungan hak ciptapengembangan UMKMkreativitas dan nilai tambah produkindustri semikonduktor dan AIpariwisata berkelanjutangreen jobsperlindungan pekerja rumah tangga (PPRT)penguatan industri nasionaltantangan globalkebijakan industridigitalisasi pariwisatapemberdayaan pelaku wisatapemanfaatan teknologi digitalpengembangan ekonomi kreatifEkosistem Digitalinovasi industri pertahananperan Pindad sebagai motor inovasipengembangan teknologi militerpemasaran pariwisatabimtek strategipengembangan wisatahak pekerja rumah tanggaPenyerapan aspirasi masyarakatKunjungan kerja ke daerahPenguatan jenama dan produk UMKMApresiasi peresmian Galeri Soekarno Kecil di MojokertoDukungan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)Pemilihan UmumPergantian Anggota DPR RIHasil Pemilu LegislatifRUU Kawasan Industriregulasi dan energiaturan karbon Uni EropaRUU Kawasan Industri Hijauvaluasi hak kekayaan intelektualpembiayaan industri animasimitigasi iklim sektor pariwisatahak cipta UMKM dan startuplipstick effectancaman produk imporfenomena kafe tetap ramaiketimpangan hulu-hilir industri filmRUU PPRTperlindungan pekerjaakhiri eksploitasi pekerjaperlindungan hak cipta motif tradisionalnegoiasi ART Indonesia-USkedaulatan bangsapariwisatapotensi pariwisataketidakpastian pekerja domestikperlindungan kekayaan intelektualhak ciptainovasiaspirasi warga Mojokertodukungan RUU PPRTkedaulatan panganpetani jagungaspirasi petanipertanianresesdesa randubangobanyu birupilkada tidak langsungdemokrasimaju vs munduraspirasi masyarakatprogram Banyu Biruinteraksi dengan warga

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

  • −Kurangnya informasi tentang penghargaan atau pengakuan profesional
  • Dianalisis 11 Mei 2026

    RRI.co.id · 22 April 2026

    Netral

    Teks membahas Komisi VII DPR RI secara umum, bukan BANYU BIRU DJAROT

    RUU PPRT Jadi Titik Balik, DPR Tegaskan Perlindungan dan Martabat Pekerja Rumah Tangga Harus Diutamakan - Ringtimes

    Ringtimes · 22 April 2026

    Netral

    Teks membahas DPR secara umum, bukan BANYU BIRU DJAROT

    | UU PPRT Langkah Maju Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

    jurnas.com · 22 April 2026

    Netral

    Teks membahas UU PPRT secara umum, bukan BANYU BIRU DJAROT

    Komisi VII DPR RI Banyu Biru: UU PPRT Wujud Keberpihakan Negara Lindungi PRT

    RRI.co.id · 22 April 2026

    Positif

    Banyu Biru menyampaikan bahwa UU PPRT adalah 'wujud keberpihakan negara lindungi PRT', menunjukkan dampak positif legislasi.

    Banyu Biru Djarot Tegaskan UU PPRT Langkah Maju Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

    gesuri.id · 22 April 2026

    Positif

    Menyebutkan Banyu Biru Djarot menegaskan UU PPRT sebagai 'Langkah Maju'

    Banyu Biru Djarot: RUU PPRT Akhiri Ketidakpastian Pekerja Domestik

    daerah.tvrinews.com · 22 April 2026

    Positif

    Judul menonjolkan dukungan pada RUU PPRT yang akan 'akhiri ketidakpastian', sehingga bernada positif terhadap sikap dan kebijakannya.

    Baleg DPR dan Pemerintah Sepakat Lanjutkan Pembahasan RUU PPRT, Banyu Biru Djarot: Setelah 22 Tahun Penantian

    Warta Ekonomi · 21 April 2026

    Positif

    Teks menunjukkan Banyu Biru Djarot menyambut baik dilanjutkannya pembahasan RUU PPRT 'Setelah 22 Tahun Penantian', menyiratkan kemajuan yang positif.

    Banyu Biru Djarot: RUU PPRT Adalah Mandat Konstitusi untuk Akhiri Eksploitasi Pekerja - radarlebong.disway.id

    Disway · 21 April 2026

    Positif

    Teks menyoroti dukungan Banyu Biru Djarot pada "RUU PPRT" sebagai "mandat konstitusi" untuk mengakhiri eksploitasi, bernada apresiatif.

    UU PPRT Disahkan, Banyu Biru: Negara Akhirnya Hadir Lindungi Pekerja Rumah Tangga

    JPNN.com · 21 April 2026

    Positif

    Teks mengutip Banyu Biru yang menyatakan pengesahan UU PPRT berarti 'Negara Akhirnya Hadir Lindungi Pekerja Rumah Tangga', menunjukkan pandangan positif.

    Resmi Disahkan! Banyu Biru Djarot: UU PPRT Akhiri 22 Tahun Ketidakpastian Pekerja Rumah Tangga

    ntvnews.id · 21 April 2026

    Positif

    Teks menunjukkan Banyu Biru Djarot menyambut baik pengesahan UU PPRT yang 'Akhiri 22 Tahun Ketidakpastian Pekerja Rumah Tangga'.

    Banyu Biru Djarot: RUU PPRT Adalah Mandat Konstitusi untuk Akhiri Eksploitasi Pekerja - radarlebong.disway.id

    Disway · 21 April 2026

    Positif

    Teks menampilkan Banyu Biru Djarot yang menyatakan RUU PPRT 'Mandat Konstitusi untuk Akhiri Eksploitasi Pekerja', menunjukkan sikap politik yang positif.

    Banyu Biru Djarot Tegaskan Dukungan PDIP untuk RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

    Warta Ekonomi · 13 Maret 2026

    Positif

    Frasa 'Tegaskan Dukungan PDIP untuk RUU' mencerminkan sikap positif dan proaktifnya.

    Banyu Biru Djarot Tekankan Mitigasi Iklim Sektor Pariwisata

    gesuri.id · 28 Januari 2026

    Netral

    Teks hanya memuat pernyataan Banyu Biru tentang mitigasi iklim di sektor pariwisata.

    Banyu Biru Djarot Tekankan Pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual

    gesuri.id · 28 Januari 2026

    Positif

    Frasa 'Tekankan Pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual' menunjukkan dukungan terhadap kebijakan perlindungan KI.

    DPR Dorong Penguatan Industri Nasional di Tengah Tantangan Global

    Liputan6.com · 27 Januari 2026

    Netral

    Teks membahas aktivitas umum DPR, bukan Banyu Biru Djarot DPR.

    Banyu Biru Tegaskan Hak Cipta Kunci Keberpihakan Negara pada UMKM dan Startup - Pojok Malioboro

    Pojok Malioboro · 23 Januari 2026

    Netral

    Teks berisi pernyataan Banyu Biru tentang hak cipta sebagai kunci keberpihakan negara pada UMKM dan startup.

    Banyu Biru Djarot Dorong Penguatan Perlindungan Hak Cipta di Hilir Ekosistem Digital

    gesuri.id · 10 Desember 2025

    Positif

    Banyu Biru Djarot mendorong penguatan hak cipta, menunjukkan kinerja positif.

    ←←Sebelumnya2 / 3Berikutnya→→

    Navigasi

    BerandaDirektori PejabatTentang Kami

    Legal

    Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanKontak

    © 2026 CekPejabat. Seluruh hak cipta dilindungi.

    Didukung olehOmnidata