
Jabatan
Bupati Dompu
Fraksi
Provinsi / Dapil
Nusa Tenggara Barat
Periode
2025-2030
Artikel Terindeks
141
Berdasarkan 141 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Kurang Meritokratis
Penempatan Bambang Firdaus sebagai Bupati Dompu kurang meritokratis. Latar belakang pendidikannya kurang relevan dengan jabatan pemerintahan. Pengalaman organisasi lebih menonjol di bidang non-pemerintahan, meskipun ada keterlibatan di DEKOPINDA dan KONI.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S.E. dari STIE-BIMA memiliki relevansi terbatas dengan kompleksitas tugas seorang bupati. Pendidikan sebelumnya di tingkat SMA juga tidak memberikan dasar yang kuat untuk memimpin pemerintahan daerah.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai wiraswasta tidak secara langsung mendukung kompetensi dalam tata kelola pemerintahan. Keterlibatan di DEKOPINDA dan KONI memberikan sedikit pengalaman terkait pembangunan daerah dan olahraga, namun peran sebagai Ketua DPC Gerindra lebih mengindikasikan faktor politis dalam penunjukan jabatan.
Faktor Pengurang
Dianalisis 11 Mei 2026
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Bupati Dompu dilaporkan ke Kejari NTB setelah sebelumnya dilaporkan ke KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran dan penunjukan pejabat.
SumberBerita menyebutkan adanya rumor PHK massal terhadap 2.920 honorer non‑database, namun Bupati Dompu membantah pernah mengeluarkan surat pemberhentian.
SumberBupati Dompu dibungkam terkait isu dugaan perselingkuhan dengan istri orang, yang kemudian juga melibatkan seorang polisi aktif.
SumberBupati melakukan mutasi terhadap 15 pejabat eselon II sebagai bagian dari restrukturisasi pemerintahan daerah.
SumberKetidakpastian status bagi tenaga honorer yang tidak masuk dalam pangkalan data (database) BKN.
SumberUpaya pemerintah daerah dalam mencari sumber pembiayaan alternatif melalui pinjaman ke PT SMI yang memerlukan manajemen risiko keuangan.
SumberBupati Dompu dilaporkan ke KPK atas dugaan pengaturan 19 proyek tender TA 2025.
SumberBupati Dompu terseret isu perselingkuhan dengan seorang polisi aktif Polda NTB.
SumberBupati Dompu membantah mengeluarkan surat pemberhentian 2.920 honorer non-database BKN.
SumberPegawai menyebarkan surat PPPK paruh waktu bergaji Rp 139 ribu berujung kena sanksi.
SumberDi Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 144% lebih banyak dari rata-rata anggota Pemerintah Kabupaten.
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
4 kontroversi tercatat — rata-rata di Pemerintah Kabupaten adalah 0.6.
Catatan
Anggota Pemerintah Kabupaten
Salah satu dari 232 anggota Pemerintah Kabupaten yang terindeks.
Catatan
Mewakili Nusa Tenggara Barat
80 pejabat publik dari Provinsi Nusa Tenggara Barat terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
dompukab.go.id memuat 24 artikel — paling banyak dari 15 media yang pernah meliput.
Catatan
Lahir di Dompu
5 pejabat publik lain juga lahir di Dompu.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
229
artikel total · 30 bulan tercatat
22
media unik · dari 229 artikel
Liputan beragam · top 16%
Top 5 Media
Bupati Bambang Firdaus Minta PT STM Perluas Program Pemberdayaan ke 81 Desa
Katada · 1 September 2026
PositifTeks membahas Bupati Bambang Firdaus yang secara proaktif meminta PT STM memperluas program pemberdayaan ke 81 desa, menunjukkan inisiatif positif dalam kebijakan dan hubungan dengan masyarakat.
Bupati Bambang Firdaus Pimpin Upacara HUT ke-81 RI di Dompu
Berita11.com · 18 Agustus 2026
NetralTeks memberitakan kegiatan resmi Rutinitas pemimpin daerah, bukan evaluasi kinerja atau kebijakan spesifik bupati
Bupati Dompu Bebaskan PBB dan Berikan Layanan Kesehatan Gratis bagi Veteran
SUARANTB.com · 11 Agustus 2026
PositifKebijakan "bebaskan PBB" dan "layanan kesehatan gratis" menunjukkan langkah yang menguntungkan masyarakat.
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Bupati Dompu, Istri, Paman Serta Ketua KONI Dilaporkan ke KPK, Desak Usut Dugaan Jual Beli Proyek
Detik NTB · 10 Agustus 2026
NegatifFrasa "dilaporkan ke KPK" dan "dugaan jual beli proyek" mengarah pada tuduhan pelanggaran hukum.