Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Provinsi
- Nusa Tenggara Barat
- Usia
- 50 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
45Kurang Meritokratis
Penempatan Bambang Firdaus sebagai Bupati Dompu kurang meritokratis. Latar belakang pendidikannya kurang relevan dengan jabatan pemerintahan. Pengalaman organisasi lebih menonjol di bidang non-pemerintahan, meskipun ada keterlibatan di DEKOPINDA dan KONI.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Netral141 artikel
+55·72−14
—
Liputan & Sumber
22media unik
- RRI.co.id16%
- dompukab.go.id15%
- ANTARA News Mataram14%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
Pelayanan kesehatanKebijakan pemerintah daerahSeleksi PaskibrakaLKKSSentra ternak nasionalProgram prioritas presidenPerbaikan rumah dan jembatanPawai budayaMutasi pejabatHarga jagungPPPK paruh waktuUPT PeternakanBPTU-HPTPinjaman daerahTenaga honorerPembangunan dermagaDisiplin ASNKemitraan dengan HimpaudiPilkada DompuRekam jejakGagasan untuk DompuPerbaikan ekonomiPersatuan elemen masyarakatHarta kekayaanSafari RamadhanKebersihan lingkunganBPJS pekerja rentanPerampingan OPDFestival LakeyPengaturan proyek tenderAlih lokasi Batalyon Teritorial TNISurat pemberhentian honorerMutasi pejabat eselon IITouring budayaTata wilayahpertambanganpeternakaninfrastruktur pelabuhandigitalisasi keuangan daerahpenyaluran honorerkesehatan rujukanpendidikaninvestasipembangunan desapenguatan peternakanpengembangan pertanian daerahpemberdayaan ekonomi lokalLKPDpengajuan laporan keuanganBPKpembangunan puskesmaspelayanan publikpeserta BPJSpenghargaan UHC PratamaPengukuhan 42 kepala sekolahPenguatan pendidikan karakter di DompuRencana mutasi besar-besaran pejabat daerahUji kompetensi 26 pejabat eselon IIPembukaan resmi Musrenbang RPJMD 2025-2029Optimisme meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPKPelantikan di Istana NegaraPetunjuk PemerintahPemeriksaan keuangan daerahInstruksi kooperatif kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)Transparansi dan akuntabilitas pemerintahankunjungan desahonorer non-databasepengakomodiran honorerpembangunan daerahkesejahteraan masyarakatgebrakan pemerintahanProgram Jumat Bersih SemestaPeningkatan kesadaran masyarakatPencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12Komitmen akuntabilitas pemerintah daerahTransparansi keuangan daerahprestasi administrasiair bersihWTPpenghargaanpenyalahgunaan wewenangpengangkatan PPPKlaporan ke Kejatiopini WTPpengelolaan keuangan daerahakuntabilitaspemerintahan daerahpemeriksaan BPKkerjasama OPDpuskesmasinfrastruktur kesehatanproyek pembangunanrealisasi APBD 2025kebijakan WFHgaji PPPK paruh waktupembangunan pabrik pakanprogram Sekolah Rakyatwisata dan budayapertanian teknologi moderntransformasi digitalkebersihan dan tata wilayahdialog dengan mahasiswaMutasi jabatan pejabatBonus atlet PorprovPelantikan ASN PPPKPredikat WTProtasi mutasi pejabat eselon IIpenerapan SP2D onlinepemangkasan TKDperketatan belanjarekrutmen CPNS dan PPPK Formasi 2024kebijakan WFH ASNkebersihan lingkungan dan kesehatanprestasi siswapaskibrakapemberdayaan pemudakarier politikdugaan skandal amoralpelatihan karaktercalon pejabat eselon IIpembangunan sumber daya manusiamenang 44 emas di Porprov NTBapresiasi kontingen Dompubakat dan latihanskandalprotest mahasiswapengucapan dari parti Gerindrahubungan pribadipembebasan PBBlayanan kesehatan gratis untuk veterandugaan korupsi proyeklaporan ke KPKterlibatnya keluarga dan KONIskandal moralpengurangan TKDpotensi tambangpakaian termahalpidato perdanaanggaran bupatipersatuan bangsaDompu miniatur Indonesiapengingatan kepada OPDkoordinasi dengan camat dan kadeslongsorkerusakan rumahrespons bupatiprogram pemberdayaan desaperluasan program pemberdayaanPT STM81 desaRamadhan 1446 HijriahInstruksi BupatiApel PagiArahan BupatiSekretariat Daerahpengalihan kartu BPJSperlindungan pekerja rentanprogram kesejahteraan sosialupacara hari kemerdekaanpemberian arahan
—
Kategori Pemberitaan
kesehatankebijakanpendidikanekonomipolitikpemerintahaninfrastrukturpertanianpeternakankeuangansosiallingkunganwisatahukumkorupsiekonomi daerahpemerintahan daerahprestasiadministrasiakuntansiteknologikeolahragaansumber daya manusiapemudaolahragabencanakebijakan daerahpemberdayaan masyarakatpembangunan desaagamaadministrasi pemerintahankepegawaiankebijakan sosial
—
Kontroversi & Entitas
23
Kontroversi
74
Entitas
High 8Med 12Low 3
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 1
- Organisasi
- 4
- Pendidikan
- 4
- Rentang Karir
- 42 tahun
- Aktif Sejak
- 1982
—