CekPejabat
Pelayan
Direktori pejabat publik
Lembaga
Profil per lembaga
Fraksi
Profil per fraksi politik
Provinsi
Pejabat per provinsi
Entitas
Perusahaan, organisasi, tokoh
Tren
Topik & isu hangat
Relasi
Peta jaringan pejabat
RisetBandingkan
← Direktori
BAHTRA, S.PWK

BAHTRA, S.PWK

PositifBandingkan
DPR

Anggota No. 151

Doping, , 8 September 1983

Jabatan

Komisi II - Wakil Ketua

Fraksi

Gerakan Indonesia Raya

Provinsi / Dapil

Sulawesi Tenggara

Periode

2024-2029

Artikel Terindeks

200

Analisis Sentimen Media

Positif

Berdasarkan 200 artikel

52% positif44% netral4% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.

Kategori Pemberitaan

kebijakananggaranpertanahanekonomiinfrastrukturpangankesehatankorupsipolitikkeuangan

Skor Meritokrasi

55

Kurang Meritokratis

Penilaian menunjukkan bahwa penempatan BAHTRA, S.PWK sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR kurang meritokratis. Latar belakang pendidikannya di bidang perencanaan wilayah kota (S.PWK) memiliki relevansi terbatas dengan tugas di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, dan pertanahan. Pengalaman organisasi yang ekstensif, terutama di HMI, menunjukkan kemampuan kepemimpinan, namun kurang spesifik terkait isu-isu yang ditangani Komisi II.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan S.PWK memiliki relevansi terbatas dengan bidang tugas Komisi II DPR. Meskipun perencanaan wilayah dapat bersinggungan dengan isu pertanahan, fokus utama komisi ini adalah pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, yang kurang tercakup dalam kurikulum perencanaan wilayah.

Pengalaman Relevan

Pengalaman sebagai Direktur di PT. Bumi Anoa Mandiri tidak memberikan informasi yang cukup untuk menilai relevansinya. Pengalaman organisasi yang luas menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan jaringan, namun kurang spesifik terkait isu-isu pemerintahan dan otonomi daerah yang menjadi fokus Komisi II.

Faktor Pendukung

  • +Pengalaman organisasi yang luas menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan jaringan.

Faktor Pengurang

  • −Relevansi pendidikan terbatas dengan bidang tugas Komisi II.
  • −Informasi terbatas mengenai PT. Bumi Anoa Mandiri sehingga sulit menilai relevansi pengalaman kerja.
  • −Pengalaman organisasi kurang spesifik terkait isu pemerintahan dan otonomi daerah.

Dianalisis 11 Mei 2026

Riwayat & Karir (13)

1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Organisasi

Daftar Lengkap

  • Organisasi2014–sekarangPB HMI — Ketua
  • Organisasi2007–2009PB IKAMI Sulsel — Ketua
  • Organisasi2006–2008Badko HMI Jawa Barat — Ketua
  • Organisasi2004–sekarangLPL HMI Cabang Bandung — Ketua
  • Organisasi2004–2005Koordinator Komisariat Unisba — Ketua Umum
  • Pendidikan2002–2009Univ. Islam Bandung
  • Organisasi2002–2003Komisaris Teknil Unisba — Ketua
  • Pendidikan1999–2002SMK N 3 Makasar
  • Pendidikan1996–1999SMP N 1 Atapange
  • Pendidikan1990–1996SDN 230 Doping

Tanpa Periode

Direktur· PT. Bumi Anoa Mandiri
Mahkamah Kehormatan Dewan
Komisi II

Kontroversi (14)

Dugaan Korupsi Dana CSR BI-OJKTinggi

Bahtra Banong diduga terlibat dalam kasus korupsi dana CSR BI-OJK dan mengalokasikan dana ke yayasan fiktif. Harta kekayaannya juga dilaporkan meningkat secara signifikan.

Sumber
Penerimaan Dana CSR BI-OJKSedang

Bahtra Banong disebut menerima dana CSR BI-OJK.

Sumber
Pemda menghabiskan Rp1 Miliar untuk makan dan minumRendah

Komisi II DPR mengkritik pemerintah daerah yang menghabiskan Rp1 Miliar untuk makan dan minum, dianggap tidak masuk akal.

Sumber
korupsi dana CSR BI‑OJKTinggi

Bahtra Banong diduga menerima dana CSR BI‑OJK dan mengalokasikannya ke yayasan fiktif di Kolaka Timur, serta terlibat dalam kasus korupsi dana CSR.

Sumber
penjualan pulauSedang

Klaim bahwa anggota DPR, termasuk Bahtra Banong, terlibat penjualan lima pulau RI secara online yang dianggap ilegal dan melanggar hukum.

Sumber
penipuan travel umrohSedang

Bahtra Banong dihadapkan pada kasus penipuan travel umroh yang meniput korban, dan DPR menugaskan beliau untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Sumber
keterbatasan anggaran makan DPRRendah

Kritik publik terhadap pengeluaran DPR sebesar Rp1 miliar per hari untuk makan, yang dianggap tidak masuk akal.

Sumber
Pemda menghabiskan Rp1 Miliar per hari untuk makan dan minumRendah

Komisi II DPR menganggap tidak masuk akal jika pemerintah daerah menghabiskan Rp1 miliar per hari untuk makan dan minum.

Sumber
Keterkaitan dengan KPK sebagai penerima CSR BI-OJKTinggi

Bahtra, politisi Gerindra yang duduk di DPR Dapil Sulawesi Tenggara, dikaitkan oleh KPK sebagai penerima dana CSR dari Bank Indonesia dan OJK, menimbulkan dugaan penyalahgunaan dana publik.

Sumber
serobot lahan wargaTinggi

perusahaan tambang diduga serobot lahan warga di Konawe Selatan

Sumber

Jaringan & Asosiasi (84)

Bahtra Banong· Anggota DPR RIKPK· Lembaga Anti KorupsiDPR RI· Lembaga LegislatifBI· Bank IndonesiaOJK· Otoritas Jasa KeuanganGerindra· Partai PolitikSumatera Utara· ProvinsiKolaka Timur· KabupatenSultra· ProvinsiPalu· KotaRiau· ProvinsiAceh Selatan· KabupatenAceh· ProvinsiSumut· ProvinsiDasco Ahmad· Pimpinan DPRSudewo· Pejabat PublikMaidi· Pejabat PublikKomisi II DPR· Lembaga LegislatifGAM Sultra· Organisasi MasyarakatBank Sumut· Bank DaerahKementerian ATR/BPN· KementerianPurwakarta· KotaAsahan· KabupatenJakarta Selatan· KotaPontianak· KotaSumatera Barat· ProvinsiNusron Wahid· MenteriKomisi II DPR RI· Wakil KetuaBI‑OJK· Lembaga yang menyalurkan dana CSRPulau· Objek penjualan ilegal

Tahukah Kamu?

Catatan

Skor Merit Sedang

Peringkat #309 dari 577 anggota DPR (skor 68).

Di Atas Rata-rata

Pemberitaan Bernada Positif

45% dari 130 artikel teranalisis bernada positif.

Catatan

Anggota Fraksi Gerakan Indonesia Raya

Salah satu dari 86 anggota fraksi Gerakan Indonesia Raya di seluruh lembaga publik.

Catatan

Anggota DPR

Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.

Catatan

Mewakili Sulawesi Tenggara

132 pejabat publik dari Provinsi Sulawesi Tenggara terindeks di platform.

Catatan

Media Paling Sering Meliput

Gerindra memuat 26 artikel — paling banyak dari 54 media yang pernah meliput.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

550

artikel total · 52 bulan tercatat

104 positif 88 netral 8 negatif

Keberagaman Sumber Berita

153

media unik · dari 550 artikel

Liputan beragam · top 11%

Top 5 Media

  • Gerindra59 · 11%
  • fraksi gerindra dpr-ri51 · 9%
  • detikNews27 · 5%
  • SinPo.id20 · 4%
  • Kompas.com17 · 3%

Berita Terkait (135)

Komisi II Paparkan Capaian Setahun, Fokus Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan Daerah

fraksi gerindra dpr-ri · 9 Desember 2025

Netral

Teks membahas capaian Komisi II secara umum, bukan Bahtra DPR secara spesifik.

Satu Tahun Kinerja Komisi II DPR RI, Perkuat Tata Kelola Pemerintah Daerah

Harian Bhirawa · 8 Desember 2025

Netral

Teks membahas kinerja Komisi II DPR secara umum, bukan Bahtra DPR.

Gerindra Nilai Bupati Aceh Selatan Salah Langkah karena Umrah

BeritaSatu.com · 8 Desember 2025

Netral

Wacana PPPK Jadi PNS Tanpa Tes, Begini Penjelasan DPR

Prokalteng · 5 November 2025

CekPejabat

Platform pemantauan rekam jejak pelayan publik Indonesia berbasis agregasi media real-time.

reformasi birokrasi
pertanian
agraria
kinerja
pemerintahan
sosial
pendidikan
diplomasi
layanan publik
kebijakan sosial

Topik Utama

penyaluran BLTharga BBMkorupsi dana CSR BI‑OJKpenjualan pulaupenipuan travel umrohketerbatasan anggaran makan DPRkebijakan pemilupembangunan IKNpenegakan disiplin belanja daerahMoratorium Pembangunan IKNRevisi UU PemiluKorupsi Dana CSRWork From Anywhere bagi ASNSertifikasi Tanah WakafBatas Wilayah Kabupaten/KotaPemulihan Pascabencana Banjir BandangMasalah PertanahanPerubahan Sistem PilkadaBank SumutTata Kelola Pemerintah DaerahPeningkatan PADPengangkatan PPPK Menjadi PNSPolemik Lahan Milik NegaraPerekonomian DaerahDiskusi Publik Terkait RUU PemiluOtonomi DaerahPenataan Pertanahan dan Tata RuangPemulihan PascabencanaInovasi Layanan Drive Thru di BPNAnggaran DaerahPelayanan di Kantor ATR/BPNPertanahanCadangan panganGudang BulogSulawesi Tenggaracadangan berasBuloggudangKolakakebijakan panganprogram MBG di Koltimpemantauan DPR RIpenyediaan menu makanan lebih variatifkarir politikkekayaan pribadihubungan dengan KPKpenerimaan CSR BI-OJKefisiensi anggaranpemangkasan kegiatan seremonialpelantikan kepala daerah 2024kesepakatan pelantikankomisi ii dprrevisi UU ASNmerit system untuk karier ASNpembayaran gaji honorer CPNS dan CPPPKpercepatan penataan CPNS dan PPPK formasi 2024netralitas hakim MK dalam sengketa Pilkadapenghentian alih fungsi lahan pertanianketahanan panganwacana kepala daerah dipilih DPRDoptimisme ekonomi nasionalPenyelesaian konflik agrariaHak Guna Usaha (HGU)Opsi perubahan sistem PilkadaKomitmen Presiden Prabowo terhadap demokrasi dan oposisiKunjungan kerja ke mitra Komisi XI DPR RIKinerja awal setelah pelantikan sebagai anggota DPR RIpenyaluran hewan kurbankegiatan sosialserobot lahan wargapelantikan anggota DPR RIpenolakan PPN 12 persenkorupsiCSRpendidikanbantuan sosialOJKBank IndonesiaAmbang batas parlemenSertifikat PTSLLayanan pertanahanKepastian hukum tanahInovasi daerahRegulasiRUU PemiluDemokrasiPLBNKedaulatan negaraPertumbuhan ekonomi perbatasanGaji PPPKProgram Makan Bergizi GratisRelaksasi belanja pegawai daerahdiplomasi langsung antar pemimpinkepastian waktu layanan pertanahantransparansi tarif layanan pertanahanwaktu dan tarif layanan pertanahankepastian layanan pertanahantransparansi layanan pertanahanrenovasi rumah wargabeasiswa luar negeripidato presidenmasa resesaspirasi wargakenaikan remunerasi kepala daerah berbasis kinerjadistribusi sembakokepedulian sosialsembakokemanusiaanrelawanaspirasi masyarakatkonflik agrariapengawasan legislatifserapan aspirasi masyarakatrevisi remunerasi kepala daerahtolok ukur kinerjasertifikat tanahdesabantuan beraspendidikan quranipesantren tahfizRUU Perampasan Asetkomitmen Dascoapresiasikomitmen pemerintah bersihapresiasi terhadap komitmen legislatifdukungan terhadap reformasi hukumKolaka Timur

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

Netral

Teks membahas penjelasan DPR mengenai wacana PPPK secara umum, bukan Bahtra DPR.

Soal P3K Jadi PNS, DPR: Utamakan Pengangkatan Honorer Dulu

Herald ID · 4 November 2025

Netral

Teks membahas pernyataan DPR mengenai P3K secara umum, bukan Bahtra DPR.

Masyarakat di Dapil Curhat ke Bahtra Banong: Mulai dari Harga Gabah, Akses Komunikasi, hingga Pertanahan

DPR RI · 18 Oktober 2025

Netral

Teks menggambarkan Bahtra Banong mendengarkan keluhan masyarakat di dapilnya, menunjukkan hubungannya dengan konstituen.

Bahtra Banong Dorong Daerah Otonomi Baru Tingkatkan Kemandirian Fiskal

fraksi gerindra dpr-ri · 7 Oktober 2025

Positif

Bahtra Banong mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah otonomi baru, menunjukkan visi kebijakan yang positif.

Bahtra Banong Apresiasi PNBP Riau Lampaui Target, Tegaskan Penertiban Perusahaan Nakal

Gerindra · 2 Oktober 2025

Positif

Bahtra mengapresiasi PNBP dan menegaskan penertiban perusahaan nakal, menunjukkan kinerja positif.

Jenjang Karir Bahtra: Politisi Gerindra Duduk DPR Dapil Sulawesi Tenggara hingga Dikaitkan KPK Penerima CSR BI-OJK

telisik.id · 24 Agustus 2025

Negatif

Teks ini mengaitkan Bahtra dengan KPK sebagai penerima CSR BI-OJK, yang menyiratkan potensi pelanggaran hukum atau masalah integritas.

DPR: Bupati Pati Tidak Bisa Diberhentikan Jika Tak Melanggar UU

Suara Surabaya · 16 Agustus 2025

Netral

Teks membahas pernyataan DPR secara umum, bukan Bahtra DPR.

Bahtra Banong Ingatkan: Pemberhentian Kepala Daerah Harus Sesuai Mekanisme Hukum

Metro Jateng · 15 Agustus 2025

Netral

Bahtra Banong: Saatnya Pati Fokus pada Pembangunan Pro-Rakyat

Gerindra · 15 Agustus 2025

Positif

Bahtra Banong mendorong pembangunan yang pro-rakyat, menunjukkan sikap politik yang positif.

Infografis: Harta Kekayaan Bahtra Naik Tiap Tahun

telisik.id · 14 Agustus 2025

Netral

Teks ini menyajikan fakta bahwa harta kekayaan Bahtra meningkat setiap tahun tanpa memberikan penilaian positif atau negatif secara eksplisit.

Komisi II DPR minta kepala daerah kreatif tingkatkan PAD

ANTARA News Sultra · 14 Agustus 2025

Positif

Komisi II DPR mendorong kreativitas pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Bahtra Banong Minta Kepala Daerah Kreatif Tingkatkan PAD Tanpa Bebani Rakyat

Gerindra · 14 Agustus 2025

Positif

Bahtra meminta kepala daerah untuk meningkatkan PAD tanpa membebani rakyat, menunjukkan kepedulian terhadap konstituen.

Anggota DPR RI Asal Sultra Bahtra Banong Disebut Menerima Dana CSR BI-OJK

Suara Sultra · 13 Agustus 2025

Netral

GAM Sultra Minta KPK Tetapkan Bahtra Banong Tersangka Dugaan Korupsi Dana CSR BI–OJK

Suara Sultra · 13 Agustus 2025

Negatif

Teks menuntut penetapan Bahtra Banong sebagai tersangka dugaan korupsi, yang merupakan isu negatif serius.

Bahtra Diduga Terseret Kasus Korupsi Dana CSR BI-OJK, Begini Sikap Gerindra Sultra

DetikSultra.com · 13 Agustus 2025

Negatif

Bahtra diduga terseret kasus korupsi dana CSR, yang merupakan pelanggaran hukum serius.

Bahtra Diduga Alokasikan Dana CSR BI- OJK ke Yayasan Fiktif di Kolaka Timur

DetikSultra.com · 13 Agustus 2025

Negatif

Bahtra diduga mengalokasikan dana CSR ke yayasan fiktif, yang mengindikasikan pelanggaran hukum serius.

Komisi II DPR Sambut Baik Permintaan Maaf Menteri ATR Akhiri Polemik 'Lahan Milik Negara'

SinPo.id · 13 Agustus 2025

Positif

Komisi II DPR menyambut baik penyelesaian polemik, menunjukkan sikap konstruktif.

←←Sebelumnya5 / 7Berikutnya→→

Navigasi

BerandaDirektori PejabatTentang Kami

Legal

Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanKontak

© 2026 CekPejabat. Seluruh hak cipta dilindungi.

Didukung olehOmnidata