Jabatan
Komisi XI - Kapoksi
Fraksi
Keadilan Sejahtera
Provinsi / Dapil
Jawa Timur
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
63
Analisis Sentimen Media
Netral
Berdasarkan 63 artikel
30% positif68% netral2% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Skor Meritokrasi
70
Meritokratis
Penempatan Bapak AMIN sebagai anggota Komisi XI DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya relevan dengan tugas pengawasan dan legislasi di bidang keuangan dan perbankan. Meskipun demikian, ada beberapa kesenjangan yang perlu diperhatikan.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Bapak AMIN di bidang Manajemen dan STAN (D3 dan D4) memberikan dasar yang kuat untuk memahami isu-isu ekonomi dan keuangan. Pendidikan ini relevan dengan tugasnya di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan, dan perbankan.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai auditor di BPKP dan posisi di sektor keuangan (PT. BBJ, PT. LBS, PT. SIER) memberikan pemahaman praktis tentang pengelolaan keuangan dan audit. Pengalaman ini mendukung kemampuannya dalam mengawasi dan membuat kebijakan di Komisi XI. Keterlibatan dalam organisasi KEMA STAN menunjukkan kemampuan berorganisasi dan kepemimpinan di masa lalu.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan di bidang Manajemen dan Keuangan
- +Pengalaman sebagai auditor di BPKP
- +Pengalaman di sektor keuangan (PT. BBJ, PT. LBS, PT. SIER)
Faktor Pengurang
- −Tidak ada informasi penghargaan yang dapat memperkuat penilaian
- −Perlu informasi lebih lanjut mengenai detail tugas dan tanggung jawab di setiap posisi pekerjaan untuk menilai relevansi secara lebih mendalam
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (15)
1971
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Pekerjaan2016–2018komite audit — pt. sier surabaya
- Pekerjaan2014–2019direktur utama — pt. lbs surabaya
- Pekerjaan2011–2013dirut keuangan — Pt. BBJ bekasi
- Pendidikan2002UNIVERSITAS NEGERI JEMBER — MANAJEMEN
- Pekerjaan1995–2007auditor ahli — Bpkp surabaya
- Pendidikan1992–1995D4 STAN
- Pekerjaan1988–1992anggota tim — bpkp bengkulu
- Organisasi1987–1988KEMA I STAN
- Organisasi1986–1987KEMA II STAN
- Pendidikan1985–1988D3 STAN
- Pendidikan1982–1985SMAN I puwerjo
- Pendidikan1979–1982MTSn TRIWARNO
- Pendidikan1971–1979SDN ABEN I
Tanpa Periode
Komisi XI
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
Kontroversi (18)
Pembubaran Tujuh BUMNSedang
Amin Ak menyatakan bahwa pembubaran BUMN disebabkan oleh prinsip 'Good Corporate Governance' yang tidak diterapkan oleh pemerintah.
SumberHarga Minyakita di atas HETSedang
Amin Ak memberikan peringatan kepada Kemendag terkait harga Minyakita yang terus berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
SumberKritik ketidaksiapan Pertaminarendah
Amin Ak mengkritik ketidaksiapan Pertamina dalam menghadapi krisis BBM, menilai perusahaan belum mempersiapkan strategi mitigasi yang memadai.
SumberBI‑FAST FraudTinggi
Kebocoran dana sebesar Rp200 miliar melalui sistem BI‑FAST menimbulkan tuduhan penyalahgunaan dana publik.
SumberUtang WhooshSedang
Kekhawatiran bahwa restrukturisasi utang Whoosh dapat menjadi beban fiskal jangka panjang.
SumberPenyalahgunaan Dana BUMNSedang
Tantangan terkait tantian dan insentif bagi komisaris BUMN yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Sumbermisinvoicing batubaraTinggi
Dugaan misinvoicing batubara senilai Rp340 triliun yang dianggap ancaman serius bagi penerimaan negara
Sumberkebocoran ekspor batubaraTinggi
Isu kebocoran ekspor batubara disorot karena praktik yang merugikan negara
Sumberkejahatan scamSedang
Pernyataan bahwa negara harus bergerak lebih cepat melindungi rakyat dari kejahatan scam
Sumberrestrukturisasi utang dan pengambilalihan WhooshSedang
DPR mengingatkan pemerintah soal rencana restrukturisasi utang dan pengambilalihan perusahaan Whoosh yang dapat menimbulkan risiko fiskal.
SumberJaringan & Asosiasi (70)
Amin Ak· Anggota DPRDPR· Lembaga LegislatifKemendag· Kementerian PerdaganganPKS· Partai PolitikPertamina· Perusahaan milik negara, sektor energiOJK· Otoritas Jasa Keuangan, regulator pasar modalBAKN· Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, lembaga pengawasan keuangan negaraBUMN· Perusahaan BUMN, sektor ekonomi negaraBank Indonesia· Bank sentral, regulator perbankanImron Amin· Anggota DPR RI, Ketua Komisi XIMa'ruf Amin· Presiden Republik IndonesiaKementerian Agama (Kemenag)· Instansi pemerintahDPR RI· Lembaga legislatifPolrestabes· Instansi kepolisian daerahPolri· Instansi kepolisian nasionalKPK· Lembaga penegak hukumPTKIN· Pusat Terkelola Investasi NasionalAPBN· Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraIndonesia–AS· Perjanjian dagangBulog· Lembaga penyedia panganPapua Barat· Provinsi IndonesiaBI‑FAST· Sistem pembayaran digitalWhoosh· Perusahaan utangPT INKA· Perusahaan kereta apiPT KAI· Perusahaan kereta apiPT Danantara· Perusahaan kereta apiDSN‑MUI· Dana SyariahKementerian Keuangan· Kementerian fiskalKomisi XI· Komisi DPR yang menangani ekonomi, keuangan, dan perpajakanPurbaya· Kementerian Keuangan (Menkeu) yang dipimpin oleh Purbaya
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 68% lebih banyak dari rata-rata anggota DPR.
Peringkat
Skor Merit Top 1%
Peringkat #8 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 92).
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (85%) dari 34 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera
Salah satu dari 53 anggota fraksi Keadilan Sejahtera di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Timur
255 pejabat publik dari Provinsi Jawa Timur terindeks di platform.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
465
artikel total · 162 bulan tercatat
19 positif 43 netral 1 negatif
Keberagaman Sumber Berita
165
media unik · dari 465 artikel
Liputan beragam · top 15%
Top 5 Media
- Fraksi PKS70 · 15%
- indoposco.id15 · 3%
- Bela Rakyat14 · 3%
- fraksi gerindra dpr-ri14 · 3%
- Gerindra14 · 3%
Berita Terkait (63)
Dorong Penguatan Kebijakan, Amin Ak Soroti Kesenjangan Potensi dan Realisasi Ekonomi Syariah
Fraksi PKS · 3 September 2026
NetralTeks membahas sorotan Amin Ak terhadap kesenjangan ekonomi syariah, merupakan kebijakan publik yang bersifat netral
Amin Ak Dorong Calon Pimpinan Baru BI Perkuat UMKM dan Ekonomi Syariah Indonesia
Fraksi PKS · 28 Agustus 2026
PositifAmin Ak mendorong penguatan UMKM dan ekonomi syariah melalui dukungan terhadap calon pimpinan BI baru
Soal Fit and Proper Test Pimpinan BI, Amin Ak Dorong Kebijakan yang Pro UMKM dan Ekonomi Syariah
Beritakota · 27 Agustus 2026
PositifTeks menyoroti peran Amin Ak dalam mendorong kebijakan pro UMKM dan ekonomi syariah pada fit and proper test Pimpinan BI, mencerminkan sikap politik yang konstruktif dan berpihak kepada konstituen.
