CekPejabat
Pelayan
Direktori pejabat publik
Lembaga
Profil per lembaga
Fraksi
Profil per fraksi politik
Provinsi
Pejabat per provinsi
Entitas
Perusahaan, organisasi, tokoh
Tren
Topik & isu hangat
Relasi
Peta jaringan pejabat
RisetBandingkan
← Direktori
ALEX INDRA LUKMAN, S.Sos., M.A.P.

ALEX INDRA LUKMAN, S.Sos., M.A.P.

PositifBandingkan
DPR

Anggota No. 162

PADANG, 31 Desember 1970

Jabatan

Komisi IV - Wakil Ketua

Fraksi

Demokrasi Indonesia Perjuangan

Provinsi / Dapil

Sumatera Barat

Periode

2024-2029

Artikel Terindeks

295

FacebookInstagramTwitter / XYouTubeWebsite

Analisis Sentimen Media

Positif

Berdasarkan 295 artikel

44% positif53% netral3% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.

Kategori Pemberitaan

kebijakaninfrastrukturpolitikbencanalingkunganbantuanpangankarantinaekonomi

Skor Meritokrasi

55

Kurang Meritokratis

Penilaian menunjukkan bahwa penempatan Alex Indra Lukman sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI kurang meritokratis. Meskipun memiliki pengalaman organisasi yang kuat di PDI Perjuangan, relevansi antara latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya dengan tugas di Komisi IV (yang membidangi pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, kelautan dan perikanan) terbatas.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan administrasi publik dan ilmu komunikasi memiliki relevansi terbatas dengan bidang tugas Komisi IV. Tidak ada indikasi pendidikan formal di bidang pertanian, lingkungan, atau kelautan.

Pengalaman Relevan

Pengalaman sebagai anggota DPR RI dan staff khusus DPR RI memberikan pemahaman tentang proses legislasi, namun tidak secara langsung berkaitan dengan substansi bidang Komisi IV. Pengalaman di berbagai perusahaan swasta juga kurang relevan. Pengalaman organisasi di partai politik menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen, tetapi tidak secara spesifik mendukung keahlian di bidang yang relevan dengan Komisi IV.

Faktor Pendukung

  • +Pengalaman sebagai anggota DPR RI (2014-2019) memberikan pemahaman tentang proses legislasi.
  • +Pengalaman organisasi yang luas di PDI Perjuangan menunjukkan kemampuan kepemimpinan.

Faktor Pengurang

  • −Keterbatasan data mengenai penghargaan yang diterima.
  • −Kurangnya relevansi antara latar belakang pendidikan dengan bidang tugas Komisi IV.
  • −

Riwayat & Karir (18)

1976
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi

Daftar Lengkap

  • Pendidikan2023Univ. Mustopo Jakarta — administrasi Publik
  • Pekerjaan2021–sekarangKomisaris Utama — PT. Panorama Delta Indo
  • Pekerjaan2020–sekarangKomisaris Utama — PT. Mega Asri Energi
  • Pekerjaan2020–sekarangKomisaris — PT.Mega Asri Kontruksi
  • Pekerjaan2019–2024Staff Khusus — DPR RI
  • Pekerjaan2018–sekarangKomisaris — PT.Mega Asri Cemerlang
  • Pekerjaan2014–2019Anggota PDI P — DPR RI
  • Organisasi2014–2019Fraksi PDI Perjuangan — BENDAHARA
  • Organisasi2009–2024DPD PDI PERJUANGAN PROV.SUMBAR — KETUA
  • Organisasi2004–2009DPD PDI PERJUANGAN PROV. SUMBAR — SEKRETARIS
  • Organisasi2002–2004DPD PDI PERJUANGAN PROV. SUMBAR — BENDAHARA
  • Pendidikan1996–2008FH Farank Furt Am Main Jerman — FH Ilmu Komunikasi
  • Pendidikan1986–1989Don Bosco Padang
  • Pendidikan1983–1986Frater Padang
  • Pendidikan1976–1983Agnes Padang

Tanpa Periode

Komisi IV
Badan Urusan Rumah Tangga
Panitia Khusus

Kontroversi (58)

Distribusi Banpang MandekTinggi

Kritik keras terhadap distribusi bantuan pangan yang dianggap tidak merata dan menimbulkan harga pangan melonjak di 60% wilayah Indonesia

Sumber
Keterlambatan Tangani Korban BanjirSedang

Pengingat bahwa pemerintah belum segera menanggapi korban banjir, menimbulkan ketidakpuasan publik

Sumber
Penyaluran Bansos Pangan yang LambatSedang

Realisasi penyaluran bansos pangan baru mencapai 4,54 persen, menunjukkan program yang kurang efektif.

Sumber
Pemanfaatan Kayu Gelondongan oleh WargaSedang

Adanya aturan yang tidak jelas terkait pemanfaatan kayu gelondongan oleh warga setelah banjir.

Sumber
Debat Purbaya Vs TrenggonoRendah

Komisi IV DPR meminta komunikasi kabinet dibenahi terkait debat antara Purbaya dan Trenggono.

Sumber
Kritik terhadap BulogSedang

Alex menuduh Bulog gagal menyalurkan bantuan pangan tepat waktu dan menuntut evaluasi kinerja Bulog.

Sumber
Penyaluran BapangSedang

Alex menuntut penyaluran bantuan pangan Bapang tidak ditunda dan menyoroti keterlambatan distribusi.

Sumber
Standar Keselamatan KarhutlaRendah

Alex menuntut standar keselamatan dan asuransi bagi petugas pemadam karhutla diperketat setelah terjadi gugurnya petugas di Riau.

Sumber
Investigasi FAD pada CengkehSedang

Terdapat temuan FAD (Faktor Anomali Data) pada penyaluran cengkeh yang menimbulkan dugaan penyimpangan dana.

Sumber
Realisasi bantuan pangan sangat rendahTinggi

Bantuan pangan yang disalurkan Bulog tidak mencapai target, menimbulkan ketidakpuasan publik dan kritik dari DPR.

Sumber

Jaringan & Asosiasi (102)

Alex Indra Lukman· Anggota DPR RIBulog· Pihak yang mengelola distribusi bantuan panganKemenhut· Pemerintah yang dipanggil untuk membahas bencana banjirKementan RI· Pemerintah yang memberikan bantuan pertanianBPNT· Pemerintah yang ditugaskan menangani bencanaDPR· Lembaga LegislatifSumatra· Wilayah geografisKKP· Kementerian Kelautan dan PerikananPDI Perjuangan· Partai PolitikMuhammadiyah· Organisasi IslamBapanas· Badan Pangan NasionalDPR Komisi IV· Lembaga legislatifPDIP Sumbar· Partai politik daerahBanjir· Fenomena bencanaGPM· Gubernur ProvinsiRiau· ProvinsiSumatera Barat· ProvinsiPapua· ProvinsiKomisi IV DPR RI· Komisi legislatifSumatera· Wilayah yang terkena dampak bencanaPDIP· partai politikBapang· badan penyalur bantuan panganPeta Jalan Ekspor Beras· inisiatif kebijakanBadan Khusus Tangani Dampak Bencana· usulan kebijakanKarhutla· pemerintah daerahBanpang· Badan Penyalur PanganTambang Ilegal· Sumber BanjirHutan Jawa· Sumber BencanaAceh· Sumber BanjirJawa· Sumber Hutan

Tahukah Kamu?

Catatan

Skor Merit Sedang

Peringkat #360 dari 577 anggota DPR (skor 55).

Di Bawah Rata-rata

Banyak Kontroversi

23 kontroversi tercatat — rata-rata di DPR adalah 10.2.

Di Atas Rata-rata

Pemberitaan Bernada Positif

35% dari 159 artikel teranalisis bernada positif.

Catatan

Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan

Salah satu dari 110 anggota fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.

Catatan

Anggota DPR

Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.

Catatan

Mewakili Sumatera Barat

122 pejabat publik dari Provinsi Sumatera Barat terindeks di platform.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

574

artikel total · 35 bulan tercatat

129 positif 157 netral 9 negatif

Keberagaman Sumber Berita

145

media unik · dari 574 artikel

Liputan beragam · top 19%

Top 5 Media

  • gesuri.id107 · 19%
  • SinPo.id44 · 8%
  • detikNews36 · 6%
  • ANTARA News Sumbar16 · 3%
  • jurnas.com16 · 3%

Berita Terkait (197)

Alex Indra DPR Usulkan Pembentukan Badan Khusus untuk Tangani Dampak Bencana Sumatra, Begini Alasannya

JPNN.com · 3 Januari 2026

Netral

DPR Sarankan Pemerintah Bikin Badan Khusus Tangani Dampak Bencana Sumatera

RM.ID · 3 Januari 2026

Netral

DPR Dorong Pembentukan Badan Khusus Tangani Bencana Hidrometeorologi Sumatera

Aktual.com · 3 Januari 2026

Netral

Alex Indra Usul Bentuk Badan Khusus Tangani Dampak Bencana Sumatra

SinPo.id · 3 Januari 2026

Netral
CekPejabat

Platform pemantauan rekam jejak pelayan publik Indonesia berbasis agregasi media real-time.

pertanian
sosial
energi
kerakyatan
kehutanan
bantuan sosial
keagamaan
kesejahteraan masyarakat
kebijakan energi
kesejahteraan sosial
pengawasan pemerintah
peternakan
lingkungan hidup
bencana alam
inflastruktur
kesehatan
korupsi
keuangan
pemerintahan
ketahanan pangan
perdagangan
perikanan dan kelautan
parlemen

Topik Utama

bantuan panganpenanganan bencana banjirkebijakan hutaninfrastruktur pertanianpenanganan karhutlapenyediaan medispembangunan hutankebijakan ekonomi hijaupanganbencana hidrometeorologirehabilitasi hutankebijakan sosialpenyaluran bantuankebijakan lingkunganekspor beraspenyaluran bantuan panganmanfaat kayu banjirpemeriksaan kebijakan UU Kehutananpeta jalan ekspor berasrehabilitasi sawahpembangunan energi terbarukanpenyaluran bulogharga panganinvestigasi FADkebijakan pemerintahKetahanan PanganDistribusi PanganHarga SembakoBanpangTambang IlegalHutan JawaBadan KhususBanjir Tanah Longsoralokasi dana rehabilitasi hutanpengelolaan hutanlingkungan hidupbantuan VMS untuk nelayan kecilhadiah lebaranrealisasi bantuan pangananggaran kebijakan karantinaUsaha ternak ayam petelurBantuan ekonomiPengembangan kelompok usahabantuan pertanianpenanganan daruratkebutuhan korbanrehabilitasi sawah rusak di Acehantrean solar untuk petanidistribusi pupuk di tengah kelangkaan solarkekosongan BBMantrian solarrehabilitasi sawah pascabencanaketimpangan titik GPMkarhutladistribusi pupuk subsidikelangkaan BBMpenanganan bencana hidrometeorologihilirisasi tanaman endemikbantuan alat pertanian dan bibit produktifpenyaluran pupuk bersubsidistok BBM untuk kapal pengawasan lautKetahanan pangan dan penyerahan bibit alpukatKritik terhadap SK Menteri Kehutanan 2014Solusi menekan biaya produksi petaniSwasembada beras dan kebijakan imporPenanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)Pembagian Mushaf AlquranKegiatan SosialKerja Sama dengan Tim Dokter Diasporadistribusi pupukkrisis solarreformulasi penyelesaian kawasan hutanbantuan kelompok tanidana pokok pikiran (pokir)banjir Demakancaman produksi pangankelangkaan BBM bersubsididistribusi solar bersubsidimasalah energi di daerahRealisasi anggaran kehutanan sebesar Rp8,4 triliunPemulihan hutan pascabencanaKeterlambatan distribusi bantuan beras dan minyak gorengPembentukan Pansus Konflik Agraria untuk melindungi hak petaniKritik terhadap intervensi pemerintah pada harga berasPemulihan bencana alamPenggunaan dana PNBP KehutananProyek APBN di Kota PadangPerlindungan terhadap pedagang berasKoordinasi penyaluran bantuan pangan antara Bapanas dan BulogUsulan pemasangan microchip untuk mendeteksi satwa langkaTindak lanjut kasus kematian massal sapi di Mentawaimanajemen dana stimulus KBRtransparansi dan akuntansiproduksi panganBantuan pompa airSinkronisasi anggaran penanganan banjirPemberian kendaraan Hiacepenanganan pascabencana banjir Sumatraorkestrasi kementerian keuangankerusakan hutan Sumatratanggung jawab pemerintahLarangan pendakian Gunung MerapiBantuan alsintan untuk kelompok tani di DharmasrayaPembunuhan tapir di Jalinsum Mesuji LampungKebakaran TPA JatiwaringinAsuransi kesehatan anggota DPR dengan layanan bedah robotikHarga TBS Sawit untuk petaniPenanganan pascabencana banjir SumateraKeselamatan petugas pemadam kebakaran hutan Manggala AgniPercepatan pendataan bencanaProyek reklamasi di kawasan pulau wisataMenu ikan dalam program Makan Bergizi GratisProgram One Village One Product di DharmasrayaKasus pagar lautswasembada berasswasembada pangan nasionalkebijakan panganpertaniantata kelola hutankeberlanjutan proyekhutan gundulproyek KNMPpemberdayaan perempuanperan iburekomendasi politik untuk DPR RIpenjualan Pulau di situs daringkepercayaan masyarakat Sumatera Baratpemetaan risiko El Ninomitigasi bencanapengaturan lalu lintas truk pupukkesetaraan truk pupuk dan truk BBMharga beraskebijakan pertanianregulasi hargaEl Ninoanticipasi bencanaBNPBkebijakan penanggulangan bencanadana bencanaserapan danapenanganan pascabencanakoordinasi pejabat daerahperubahan iklimantisipasi perubahan iklimpelaporan LHKPNpenanganan kebakaran hutan dan lahanperbaikan SOPpemenuhan daging ternak ruminansiadesain ulang skema pemenuhan dagingserapan dana bencanaeksekusi anggaranpembiayaan pasca bencanaaudit korporasiaktor intelektualkedewasaan politikBulan Bung Hattakerja sama politikkebakaran hutan dan lahan (karhutla)koalisi partai politikperbedaan pilihan politiksilaturahmi antar partai politikkontestasi politikkebangsaan Minangkabaukajian sejarah Bung Hattapenanganan bencanaprioritas daerah bencanaRamadhan 2026sosialisasi empat pilar MPR RIpenyerapan gabah dan kualitas oleh Bulogprogram bansos panganproyek KNMP untuk kesejahteraan nelayanpenguatan karantina untuk dorong eksportata niaga gula dan swasembada pangan 2025penyaluran hewan kurban Idul Adhapenyelesaian kasus pagar lautperingatan Bulan Bung Hatta dan perjalanan kebangsaan Minangkabauperlindungan satwa saat karhutlapembuatan SOP oleh Kemenhut

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

Pengalaman kerja lebih banyak di sektor swasta yang tidak terkait langsung dengan bidang tugas Komisi IV.

Dianalisis 11 Mei 2026

Berkaca dari Aceh-Nias, DPR Desak Pemerintah Bentuk Badan Khusus Penanganan Bencana Sumatera

Padangkita.com · 3 Januari 2026

Netral

Legislator PDIP Usul Pembentukan Badan Khusus Tangani Bencana Sumatra

Katakini.com · 3 Januari 2026

Netral

Alex Indra Lukman Lepas Relawan Kesehatan PDIP ke Lokasi Bencana Sumatera Barat

TopSumbar.co.id · 3 Januari 2026

Netral

Alex Indra Lukman Dorong Badan Khusus Bencana Sumatera, Solusi Permanen Banjir Bandang

Tribun Sumbar · 3 Januari 2026

Positif

Alex Indra Lukman menunjukkan kinerja positif dengan "mendorong badan khusus" sebagai solusi bencana.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman sarankan bentuk badan khusus tangani dampak bencana

ANTARA News Sumbar · 3 Januari 2026

Positif

Alex Indra Lukman memberikan saran konstruktif untuk membentuk badan khusus penanganan dampak bencana.

Alex Indra Lukman Usul Badan Khusus Tangani Bencana Hidrometeorologi Sumatera, Ini Alasannya

Suarasumbar.id · 3 Januari 2026

Netral

Alex Indra Lukman Sarankan Pemerintah Bentuk Badan Khusus Penanganan Dampak Bencana Hidrometeorologi Sumatera

KlikPositif.com · 3 Januari 2026

Netral

Saran pembentukan badan khusus bencana disampaikan sebagai bentuk koordinasi teknis tanpa nuansa emosional.

Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Temukan Formula Ideal Wujudkan Ekonomi Hijau

gesuri.id · 31 Desember 2025

Netral

DPR Dorong Pemerintah Temukan Formula Ideal Wujudkan Ekonomi Hijau

SinPo.id · 29 Desember 2025

Netral

Teks membahas dorongan DPR secara umum kepada pemerintah, bukan Alex Indra Lukman secara spesifik.

Alex Indra Lukman: Sampah Kayu yang Hanyut Akibat Banjir Bisa Jadi Energi dan Huntara

gesuri.id · 25 Desember 2025

Positif

Alex Indra Lukman mengusulkan pemanfaatan positif sampah kayu banjir sebagai energi dan hunian sementara.

Konsisten, Alex Indra Lukman Bagikan Bingkisan Natal ke Seluruh Gereja di Kepulauan Mentawai

Minangkabaunews.com · 23 Desember 2025

Netral

Alex Indra Lukman Dorong Pemanfaatan Sampah Kayu Banjir untuk Pemulihan Pascabencana

TopSumbar.co.id · 23 Desember 2025

Netral

Alex Indra Lukman sebut daerah bisa manfaatkan kayu bekas banjir untuk bangun huntara/huntap

ANTARA News Sumbar · 23 Desember 2025

Netral

Alex: Aksi Bersih Gelondongan Kayu Implementasi UU Pengelolaan Sampah

SinPo.id · 23 Desember 2025

Positif

Alex Indra Lukman mengaitkan aksi pembersihan kayu gelondongan dengan implementasi Undang-Undang Pengelolaan Sampah.

Respon Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Terkait KKP Manfaatkan Kayu Sisa Banjir untuk Bahan Bakar PLTU Teluk Sirih

KlikPositif.com · 23 Desember 2025

Netral

Presiden Prabowo Ingin Buka Lahan Sawit di Papua, Alex Indra: Semoga Tak Bawa Malapetaka

gesuri.id · 19 Desember 2025

Netral
←←Sebelumnya7 / 10Berikutnya→→

Navigasi

BerandaDirektori PejabatTentang Kami

Legal

Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanKontak

© 2026 CekPejabat. Seluruh hak cipta dilindungi.

Didukung olehOmnidata