Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Provinsi
- Sumatera Barat
- Usia
- 55 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
55Kurang Meritokratis
Penilaian menunjukkan bahwa penempatan Alex Indra Lukman sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI kurang meritokratis. Meskipun memiliki pengalaman organisasi yang kuat di PDI Perjuangan, relevansi antara latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya dengan tugas di Komisi IV (yang membidangi pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, kelautan dan perikanan) terbatas.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif295 artikel
+129·157−9
—
Liputan & Sumber
145media unik
- gesuri.id19%
- SinPo.id8%
- detikNews6%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
bantuan panganpenanganan bencana banjirkebijakan hutaninfrastruktur pertanianpenanganan karhutlapenyediaan medispembangunan hutankebijakan ekonomi hijaupanganbencana hidrometeorologirehabilitasi hutankebijakan sosialpenyaluran bantuankebijakan lingkunganekspor beraspenyaluran bantuan panganmanfaat kayu banjirpemeriksaan kebijakan UU Kehutananpeta jalan ekspor berasrehabilitasi sawahpembangunan energi terbarukanpenyaluran bulogharga panganinvestigasi FADkebijakan pemerintahKetahanan PanganDistribusi PanganHarga SembakoBanpangTambang IlegalHutan JawaBadan KhususBanjir Tanah Longsoralokasi dana rehabilitasi hutanpengelolaan hutanlingkungan hidupbantuan VMS untuk nelayan kecilhadiah lebaranrealisasi bantuan pangananggaran kebijakan karantinaUsaha ternak ayam petelurBantuan ekonomiPengembangan kelompok usahabantuan pertanianpenanganan daruratkebutuhan korbanrehabilitasi sawah rusak di Acehantrean solar untuk petanidistribusi pupuk di tengah kelangkaan solarkekosongan BBMantrian solarrehabilitasi sawah pascabencanaketimpangan titik GPMkarhutladistribusi pupuk subsidikelangkaan BBMpenanganan bencana hidrometeorologihilirisasi tanaman endemikbantuan alat pertanian dan bibit produktifpenyaluran pupuk bersubsidistok BBM untuk kapal pengawasan lautKetahanan pangan dan penyerahan bibit alpukatKritik terhadap SK Menteri Kehutanan 2014Solusi menekan biaya produksi petaniSwasembada beras dan kebijakan imporPenanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)Pembagian Mushaf AlquranKegiatan SosialKerja Sama dengan Tim Dokter Diasporadistribusi pupukkrisis solarreformulasi penyelesaian kawasan hutanbantuan kelompok tanidana pokok pikiran (pokir)banjir Demakancaman produksi pangankelangkaan BBM bersubsididistribusi solar bersubsidimasalah energi di daerahRealisasi anggaran kehutanan sebesar Rp8,4 triliunPemulihan hutan pascabencanaKeterlambatan distribusi bantuan beras dan minyak gorengPembentukan Pansus Konflik Agraria untuk melindungi hak petaniKritik terhadap intervensi pemerintah pada harga berasPemulihan bencana alamPenggunaan dana PNBP KehutananProyek APBN di Kota PadangPerlindungan terhadap pedagang berasKoordinasi penyaluran bantuan pangan antara Bapanas dan BulogUsulan pemasangan microchip untuk mendeteksi satwa langkaTindak lanjut kasus kematian massal sapi di Mentawaimanajemen dana stimulus KBRtransparansi dan akuntansiproduksi panganBantuan pompa airSinkronisasi anggaran penanganan banjirPemberian kendaraan Hiacepenanganan pascabencana banjir Sumatraorkestrasi kementerian keuangankerusakan hutan Sumatratanggung jawab pemerintahLarangan pendakian Gunung MerapiBantuan alsintan untuk kelompok tani di DharmasrayaPembunuhan tapir di Jalinsum Mesuji LampungKebakaran TPA JatiwaringinAsuransi kesehatan anggota DPR dengan layanan bedah robotikHarga TBS Sawit untuk petaniPenanganan pascabencana banjir SumateraKeselamatan petugas pemadam kebakaran hutan Manggala AgniPercepatan pendataan bencanaProyek reklamasi di kawasan pulau wisataMenu ikan dalam program Makan Bergizi GratisProgram One Village One Product di DharmasrayaKasus pagar lautswasembada berasswasembada pangan nasionalkebijakan panganpertaniantata kelola hutankeberlanjutan proyekhutan gundulproyek KNMPpemberdayaan perempuanperan iburekomendasi politik untuk DPR RIpenjualan Pulau di situs daringkepercayaan masyarakat Sumatera Baratpemetaan risiko El Ninomitigasi bencanapengaturan lalu lintas truk pupukkesetaraan truk pupuk dan truk BBMharga beraskebijakan pertanianregulasi hargaEl Ninoanticipasi bencanaBNPBkebijakan penanggulangan bencanadana bencanaserapan danapenanganan pascabencanakoordinasi pejabat daerahperubahan iklimantisipasi perubahan iklimpelaporan LHKPNpenanganan kebakaran hutan dan lahanperbaikan SOPpemenuhan daging ternak ruminansiadesain ulang skema pemenuhan dagingserapan dana bencanaeksekusi anggaranpembiayaan pasca bencanaaudit korporasiaktor intelektualkedewasaan politikBulan Bung Hattakerja sama politikkebakaran hutan dan lahan (karhutla)koalisi partai politikperbedaan pilihan politiksilaturahmi antar partai politikkontestasi politikkebangsaan Minangkabaukajian sejarah Bung Hattapenanganan bencanaprioritas daerah bencanaRamadhan 2026sosialisasi empat pilar MPR RIpenyerapan gabah dan kualitas oleh Bulogprogram bansos panganproyek KNMP untuk kesejahteraan nelayanpenguatan karantina untuk dorong eksportata niaga gula dan swasembada pangan 2025penyaluran hewan kurban Idul Adhapenyelesaian kasus pagar lautperingatan Bulan Bung Hatta dan perjalanan kebangsaan Minangkabauperlindungan satwa saat karhutlapembuatan SOP oleh Kemenhut
—
Kategori Pemberitaan
kebijakaninfrastrukturpolitikbencanalingkunganbantuanpangankarantinaekonomipertaniansosialenergikerakyatankehutananbantuan sosialkeagamaankesejahteraan masyarakatkebijakan energikesejahteraan sosialpengawasan pemerintahpeternakanlingkungan hidupbencana alaminflastrukturkesehatankorupsikeuanganpemerintahanketahanan panganperdaganganperikanan dan kelautanparlemen
—
Kontroversi & Entitas
58
Kontroversi
102
Entitas
High 12Med 30Low 5
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 6
- Organisasi
- 4
- Pendidikan
- 5
- Rentang Karir
- 48 tahun
- Aktif Sejak
- 1976
—