CekPejabat
Pelayan
Direktori pejabat publik
Lembaga
Profil per lembaga
Fraksi
Profil per fraksi politik
Provinsi
Pejabat per provinsi
Entitas
Perusahaan, organisasi, tokoh
Tren
Topik & isu hangat
Relasi
Peta jaringan pejabat
RisetBandingkan
← Direktori
ALEX INDRA LUKMAN, S.Sos., M.A.P.

ALEX INDRA LUKMAN, S.Sos., M.A.P.

PositifBandingkan
DPR

Anggota No. 162

PADANG, 31 Desember 1970

Jabatan

Komisi IV - Wakil Ketua

Fraksi

Demokrasi Indonesia Perjuangan

Provinsi / Dapil

Sumatera Barat

Periode

2024-2029

Artikel Terindeks

295

FacebookInstagramTwitter / XYouTubeWebsite

Analisis Sentimen Media

Positif

Berdasarkan 295 artikel

44% positif53% netral3% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.

Kategori Pemberitaan

kebijakaninfrastrukturpolitikbencanalingkunganbantuanpangankarantinaekonomi

Skor Meritokrasi

55

Kurang Meritokratis

Penilaian menunjukkan bahwa penempatan Alex Indra Lukman sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI kurang meritokratis. Meskipun memiliki pengalaman organisasi yang kuat di PDI Perjuangan, relevansi antara latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya dengan tugas di Komisi IV (yang membidangi pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, kelautan dan perikanan) terbatas.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan administrasi publik dan ilmu komunikasi memiliki relevansi terbatas dengan bidang tugas Komisi IV. Tidak ada indikasi pendidikan formal di bidang pertanian, lingkungan, atau kelautan.

Pengalaman Relevan

Pengalaman sebagai anggota DPR RI dan staff khusus DPR RI memberikan pemahaman tentang proses legislasi, namun tidak secara langsung berkaitan dengan substansi bidang Komisi IV. Pengalaman di berbagai perusahaan swasta juga kurang relevan. Pengalaman organisasi di partai politik menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen, tetapi tidak secara spesifik mendukung keahlian di bidang yang relevan dengan Komisi IV.

Faktor Pendukung

  • +Pengalaman sebagai anggota DPR RI (2014-2019) memberikan pemahaman tentang proses legislasi.
  • +Pengalaman organisasi yang luas di PDI Perjuangan menunjukkan kemampuan kepemimpinan.

Faktor Pengurang

  • −Keterbatasan data mengenai penghargaan yang diterima.
  • −Kurangnya relevansi antara latar belakang pendidikan dengan bidang tugas Komisi IV.
  • −

Riwayat & Karir (18)

1976
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi

Daftar Lengkap

  • Pendidikan2023Univ. Mustopo Jakarta — administrasi Publik
  • Pekerjaan2021–sekarangKomisaris Utama — PT. Panorama Delta Indo
  • Pekerjaan2020–sekarangKomisaris Utama — PT. Mega Asri Energi
  • Pekerjaan2020–sekarangKomisaris — PT.Mega Asri Kontruksi
  • Pekerjaan2019–2024Staff Khusus — DPR RI
  • Pekerjaan2018–sekarangKomisaris — PT.Mega Asri Cemerlang
  • Pekerjaan2014–2019Anggota PDI P — DPR RI
  • Organisasi2014–2019Fraksi PDI Perjuangan — BENDAHARA
  • Organisasi2009–2024DPD PDI PERJUANGAN PROV.SUMBAR — KETUA
  • Organisasi2004–2009DPD PDI PERJUANGAN PROV. SUMBAR — SEKRETARIS
  • Organisasi2002–2004DPD PDI PERJUANGAN PROV. SUMBAR — BENDAHARA
  • Pendidikan1996–2008FH Farank Furt Am Main Jerman — FH Ilmu Komunikasi
  • Pendidikan1986–1989Don Bosco Padang
  • Pendidikan1983–1986Frater Padang
  • Pendidikan1976–1983Agnes Padang

Tanpa Periode

Komisi IV
Badan Urusan Rumah Tangga
Panitia Khusus

Kontroversi (58)

Distribusi Banpang MandekTinggi

Kritik keras terhadap distribusi bantuan pangan yang dianggap tidak merata dan menimbulkan harga pangan melonjak di 60% wilayah Indonesia

Sumber
Keterlambatan Tangani Korban BanjirSedang

Pengingat bahwa pemerintah belum segera menanggapi korban banjir, menimbulkan ketidakpuasan publik

Sumber
Penyaluran Bansos Pangan yang LambatSedang

Realisasi penyaluran bansos pangan baru mencapai 4,54 persen, menunjukkan program yang kurang efektif.

Sumber
Pemanfaatan Kayu Gelondongan oleh WargaSedang

Adanya aturan yang tidak jelas terkait pemanfaatan kayu gelondongan oleh warga setelah banjir.

Sumber
Debat Purbaya Vs TrenggonoRendah

Komisi IV DPR meminta komunikasi kabinet dibenahi terkait debat antara Purbaya dan Trenggono.

Sumber
Kritik terhadap BulogSedang

Alex menuduh Bulog gagal menyalurkan bantuan pangan tepat waktu dan menuntut evaluasi kinerja Bulog.

Sumber
Penyaluran BapangSedang

Alex menuntut penyaluran bantuan pangan Bapang tidak ditunda dan menyoroti keterlambatan distribusi.

Sumber
Standar Keselamatan KarhutlaRendah

Alex menuntut standar keselamatan dan asuransi bagi petugas pemadam karhutla diperketat setelah terjadi gugurnya petugas di Riau.

Sumber
Investigasi FAD pada CengkehSedang

Terdapat temuan FAD (Faktor Anomali Data) pada penyaluran cengkeh yang menimbulkan dugaan penyimpangan dana.

Sumber
Realisasi bantuan pangan sangat rendahTinggi

Bantuan pangan yang disalurkan Bulog tidak mencapai target, menimbulkan ketidakpuasan publik dan kritik dari DPR.

Sumber

Jaringan & Asosiasi (102)

Alex Indra Lukman· Anggota DPR RIBulog· Pihak yang mengelola distribusi bantuan panganKemenhut· Pemerintah yang dipanggil untuk membahas bencana banjirKementan RI· Pemerintah yang memberikan bantuan pertanianBPNT· Pemerintah yang ditugaskan menangani bencanaDPR· Lembaga LegislatifSumatra· Wilayah geografisKKP· Kementerian Kelautan dan PerikananPDI Perjuangan· Partai PolitikMuhammadiyah· Organisasi IslamBapanas· Badan Pangan NasionalDPR Komisi IV· Lembaga legislatifPDIP Sumbar· Partai politik daerahBanjir· Fenomena bencanaGPM· Gubernur ProvinsiRiau· ProvinsiSumatera Barat· ProvinsiPapua· ProvinsiKomisi IV DPR RI· Komisi legislatifSumatera· Wilayah yang terkena dampak bencanaPDIP· partai politikBapang· badan penyalur bantuan panganPeta Jalan Ekspor Beras· inisiatif kebijakanBadan Khusus Tangani Dampak Bencana· usulan kebijakanKarhutla· pemerintah daerahBanpang· Badan Penyalur PanganTambang Ilegal· Sumber BanjirHutan Jawa· Sumber BencanaAceh· Sumber BanjirJawa· Sumber Hutan

Tahukah Kamu?

Catatan

Skor Merit Sedang

Peringkat #360 dari 577 anggota DPR (skor 55).

Di Bawah Rata-rata

Banyak Kontroversi

23 kontroversi tercatat — rata-rata di DPR adalah 10.2.

Di Atas Rata-rata

Pemberitaan Bernada Positif

35% dari 159 artikel teranalisis bernada positif.

Catatan

Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan

Salah satu dari 110 anggota fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.

Catatan

Anggota DPR

Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.

Catatan

Mewakili Sumatera Barat

122 pejabat publik dari Provinsi Sumatera Barat terindeks di platform.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

574

artikel total · 35 bulan tercatat

129 positif 157 netral 9 negatif

Keberagaman Sumber Berita

145

media unik · dari 574 artikel

Liputan beragam · top 19%

Top 5 Media

  • gesuri.id107 · 19%
  • SinPo.id44 · 8%
  • detikNews36 · 6%
  • ANTARA News Sumbar16 · 3%
  • jurnas.com16 · 3%

Berita Terkait (249)

Alex Indra Lukman Semprot Pemerintah: Urus Hutan Rusak Tak Cukup Pakai Doa!

Prokabar · 21 Mei 2026

Netral

Teks mengutip pernyataan Alex Indra Lukman tentang penanganan hutan yang tidak cukup hanya dengan doa, bukan penilaian terhadapnya

Alex Indra Lukman Soroti Fenomena Kelangkaan BBM Bersubsidi Solar di Berbagai Daerah

gesuri.id · 13 Mei 2026

Netral

Kalimat hanya melaporkan fenomena kelangkaan BBM bersubsidi tanpa ekspresi penilaian

Alex Indra Lukman Minta Prioritas Distribusi Pupuk akibat Kelangkaan Solar

Babel Insight · 12 Mei 2026

Netral

Teks hanya menyatakan permintaan kebijakan distribusi pupuk secara faktual tanpa menilai kinerja atau etikanya.

Waka Komisi IV DPR Soroti Kelangkaan BBM yang Buat Angkutan Distribusi Pupuk Subsidi Terhambat

CekPejabat

Platform pemantauan rekam jejak pelayan publik Indonesia berbasis agregasi media real-time.

pertanian
sosial
energi
kerakyatan
kehutanan
bantuan sosial
keagamaan
kesejahteraan masyarakat
kebijakan energi
kesejahteraan sosial
pengawasan pemerintah
peternakan
lingkungan hidup
bencana alam
inflastruktur
kesehatan
korupsi
keuangan
pemerintahan
ketahanan pangan
perdagangan
perikanan dan kelautan
parlemen

Topik Utama

bantuan panganpenanganan bencana banjirkebijakan hutaninfrastruktur pertanianpenanganan karhutlapenyediaan medispembangunan hutankebijakan ekonomi hijaupanganbencana hidrometeorologirehabilitasi hutankebijakan sosialpenyaluran bantuankebijakan lingkunganekspor beraspenyaluran bantuan panganmanfaat kayu banjirpemeriksaan kebijakan UU Kehutananpeta jalan ekspor berasrehabilitasi sawahpembangunan energi terbarukanpenyaluran bulogharga panganinvestigasi FADkebijakan pemerintahKetahanan PanganDistribusi PanganHarga SembakoBanpangTambang IlegalHutan JawaBadan KhususBanjir Tanah Longsoralokasi dana rehabilitasi hutanpengelolaan hutanlingkungan hidupbantuan VMS untuk nelayan kecilhadiah lebaranrealisasi bantuan pangananggaran kebijakan karantinaUsaha ternak ayam petelurBantuan ekonomiPengembangan kelompok usahabantuan pertanianpenanganan daruratkebutuhan korbanrehabilitasi sawah rusak di Acehantrean solar untuk petanidistribusi pupuk di tengah kelangkaan solarkekosongan BBMantrian solarrehabilitasi sawah pascabencanaketimpangan titik GPMkarhutladistribusi pupuk subsidikelangkaan BBMpenanganan bencana hidrometeorologihilirisasi tanaman endemikbantuan alat pertanian dan bibit produktifpenyaluran pupuk bersubsidistok BBM untuk kapal pengawasan lautKetahanan pangan dan penyerahan bibit alpukatKritik terhadap SK Menteri Kehutanan 2014Solusi menekan biaya produksi petaniSwasembada beras dan kebijakan imporPenanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)Pembagian Mushaf AlquranKegiatan SosialKerja Sama dengan Tim Dokter Diasporadistribusi pupukkrisis solarreformulasi penyelesaian kawasan hutanbantuan kelompok tanidana pokok pikiran (pokir)banjir Demakancaman produksi pangankelangkaan BBM bersubsididistribusi solar bersubsidimasalah energi di daerahRealisasi anggaran kehutanan sebesar Rp8,4 triliunPemulihan hutan pascabencanaKeterlambatan distribusi bantuan beras dan minyak gorengPembentukan Pansus Konflik Agraria untuk melindungi hak petaniKritik terhadap intervensi pemerintah pada harga berasPemulihan bencana alamPenggunaan dana PNBP KehutananProyek APBN di Kota PadangPerlindungan terhadap pedagang berasKoordinasi penyaluran bantuan pangan antara Bapanas dan BulogUsulan pemasangan microchip untuk mendeteksi satwa langkaTindak lanjut kasus kematian massal sapi di Mentawaimanajemen dana stimulus KBRtransparansi dan akuntansiproduksi panganBantuan pompa airSinkronisasi anggaran penanganan banjirPemberian kendaraan Hiacepenanganan pascabencana banjir Sumatraorkestrasi kementerian keuangankerusakan hutan Sumatratanggung jawab pemerintahLarangan pendakian Gunung MerapiBantuan alsintan untuk kelompok tani di DharmasrayaPembunuhan tapir di Jalinsum Mesuji LampungKebakaran TPA JatiwaringinAsuransi kesehatan anggota DPR dengan layanan bedah robotikHarga TBS Sawit untuk petaniPenanganan pascabencana banjir SumateraKeselamatan petugas pemadam kebakaran hutan Manggala AgniPercepatan pendataan bencanaProyek reklamasi di kawasan pulau wisataMenu ikan dalam program Makan Bergizi GratisProgram One Village One Product di DharmasrayaKasus pagar lautswasembada berasswasembada pangan nasionalkebijakan panganpertaniantata kelola hutankeberlanjutan proyekhutan gundulproyek KNMPpemberdayaan perempuanperan iburekomendasi politik untuk DPR RIpenjualan Pulau di situs daringkepercayaan masyarakat Sumatera Baratpemetaan risiko El Ninomitigasi bencanapengaturan lalu lintas truk pupukkesetaraan truk pupuk dan truk BBMharga beraskebijakan pertanianregulasi hargaEl Ninoanticipasi bencanaBNPBkebijakan penanggulangan bencanadana bencanaserapan danapenanganan pascabencanakoordinasi pejabat daerahperubahan iklimantisipasi perubahan iklimpelaporan LHKPNpenanganan kebakaran hutan dan lahanperbaikan SOPpemenuhan daging ternak ruminansiadesain ulang skema pemenuhan dagingserapan dana bencanaeksekusi anggaranpembiayaan pasca bencanaaudit korporasiaktor intelektualkedewasaan politikBulan Bung Hattakerja sama politikkebakaran hutan dan lahan (karhutla)koalisi partai politikperbedaan pilihan politiksilaturahmi antar partai politikkontestasi politikkebangsaan Minangkabaukajian sejarah Bung Hattapenanganan bencanaprioritas daerah bencanaRamadhan 2026sosialisasi empat pilar MPR RIpenyerapan gabah dan kualitas oleh Bulogprogram bansos panganproyek KNMP untuk kesejahteraan nelayanpenguatan karantina untuk dorong eksportata niaga gula dan swasembada pangan 2025penyaluran hewan kurban Idul Adhapenyelesaian kasus pagar lautperingatan Bulan Bung Hatta dan perjalanan kebangsaan Minangkabauperlindungan satwa saat karhutlapembuatan SOP oleh Kemenhut

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

Pengalaman kerja lebih banyak di sektor swasta yang tidak terkait langsung dengan bidang tugas Komisi IV.

Dianalisis 11 Mei 2026

TEROPONGSENAYAN.com · 12 Mei 2026

Netral

Judul berita ini memuat sorotan legislatif atas kelangkaan BBM tanpa membawa muatan pujian atau kritik personal.

Alex Indra Lukman: Distribusi Pupuk Harus Diprioritaskan di Tengah Krisis Solar

beritabuana.co · 11 Mei 2026

Positif

Menyatakan distribusi pupuk harus diprioritaskan menunjukkan kebijakan pro‑masyarakat

Alex Indra Lukman Desak Prioritas Distribusi Pupuk di Tengah Kelangkaan Solar

Realita Rakyat · 11 Mei 2026

Positif

Alex Indra Lukman mendesak prioritas distribusi pupuk, menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan petani.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Ngamuk! Kritik Kekosongan BBM - Harian Terbit

Harian Terbit · 11 Mei 2026

Negatif

Alex Indra dikritik karena kekosongan BBM, menunjukkan sentimen negatif terhadap kinerjanya.

Alex Indra Lukman: Rehabilitasi Puluhan Ribu Hektare Sawah Rusak di Aceh-Sumatra Harus Jadi Prioritas

gesuri.id · 11 Mei 2026

Positif

Alex Indra Lukman menyuarakan prioritas untuk rehabilitasi sawah rusak, menunjukkan sikap pro-rakyat.

Antrian Solar Menggila, DPR Peringatkan Target Swasembada Pangan Bisa Hancur - daulat.co

daulat.co · 11 Mei 2026

Negatif

DPR memperingatkan target swasembada pangan bisa hancur, menunjukkan kekhawatiran terhadap kinerja terkait pangan.

Alex Indra Lukman Soroti Antrean Solar: Jangan Sampai Petani Jadi Korban

lampuhijau.co.id · 11 Mei 2026

Positif

Alex Indra Lukman menyoroti antrean solar dan kekhawatiran terhadap petani, menunjukkan kepeduliannya.

DPR Minta Pemerintah Samakan Perlakuan Angkutan Pupuk Subsidi dengan BBM di Wilayah Bencana

Kabarsumbar.com · 10 Mei 2026

Netral

Laporan permintaan kesetaraan perlakuan transportasi pupuk di daerah bencana disampaikan secara objektif.

Waka Komisi IV DPR: Rehabilitasi Sawah Pascabencana Aceh-Sumatera Harus Jadi Strategi Perlindungan Produksi...

MONITOR.CO.ID · 9 Mei 2026

Netral

Teks membahas rehabilitasi sawah pascabencana, bersifat informatif.

Komisi IV DPR Soroti Tersendatnya Realisasi Bantuan Pangan

SinPo.id · 30 April 2026

Netral

Teks membahas sorotan Komisi IV DPR secara umum, bukan Alex Indra Lukman.

Bantuan Pangan Macet, Alex Indra: Bulog Jangan ‘Cuci Tangan’ Salahkan Krisis Global

Realita Rakyat · 29 April 2026

Positif

Alex Indra menunjukkan sikap tegas dengan meminta Bulog untuk tidak 'cuci tangan' terkait masalah bantuan pangan.

| Banpang Tersendat, PDIP Soroti Kinerja Bulog dan Lonjakan Harga Pangan

jurnas.com · 28 April 2026

Netral

Teks membahas sorotan PDIP secara umum, bukan Alex Indra Lukman.

Realisasi Bantuan Pangan Sangat Rendah, Komisi IV: Naiknya Harga Jadi Alarm bagi Pemerintah

Herald ID · 28 April 2026

Netral

Teks membahas pernyataan Komisi IV secara umum, bukan Alex Indra Lukman.

Ketidakmampuan Bulog Tuntaskan Bantuan Pangan Disorot DPR

rmolsumut.id · 28 April 2026

Netral

Teks membahas sorotan DPR secara umum, bukan Alex Indra Lukman.

Penyaluran Banpang Seret, Alex Indra Soroti Bulog di Tengah Kenaikan Harga Pangan

beritabuana.co · 28 April 2026

Positif

Alex Indra menyoroti kinerja Bulog, menunjukkan perannya dalam pengawasan masalah pangan.

Kritik Keras Komisi IV DPR: Distribusi Banpang Mandek, Harga Pangan Melonjak di 60% Wilayah Indonesia

Telusur · 28 April 2026

Netral

Teks membahas kritik Komisi IV DPR secara umum, bukan Alex Indra Lukman.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI: Realisasi Bantuan Pangan periode Februari dan Maret 2026

Medan Pos · 28 April 2026

Netral

Teks secara faktual menyebut realisasi bantuan pangan tanpa menunjukkan sentimen terhadap Alex Indra Lukman.

←←Sebelumnya2 / 13Berikutnya→→

Navigasi

BerandaDirektori PejabatTentang Kami

Legal

Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanKontak

© 2026 CekPejabat. Seluruh hak cipta dilindungi.

Didukung olehOmnidata