
Jabatan
Komisi V - Kapoksi
Fraksi
Keadilan Sejahtera
Provinsi / Dapil
Nusa Tenggara Barat
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
90
Berdasarkan 90 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Meritokratis
Penempatan Abdul Hadi sebagai anggota Komisi V DPR RI menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan di bidang ekonomi dan manajemen, serta pengalaman organisasi dan pekerjaan yang relevan, mendukung kapasitasnya dalam menjalankan tugas di komisi tersebut. Namun, kurangnya informasi detail mengenai beberapa pengalaman kerja dan penghargaan membatasi penilaian yang lebih mendalam.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S.E. dan M.M. relevan dengan tugas di Komisi V yang membidangi infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigrasi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Pemahaman ekonomi dan manajemen dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran dan pengawasan proyek.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai manajer dan dosen, serta keterlibatan dalam organisasi seperti PKS, memberikan pengalaman kepemimpinan dan pemahaman tentang isu-isu publik. Pengalaman di bidang ekonomi dan manajemen juga relevan dengan tugas pengawasan dan legislasi di Komisi V. Namun, detail mengenai peran spesifik di CV ADIL UTAMA dan DASI-NTB tidak tersedia, sehingga sulit menilai relevansinya secara mendalam.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Mendesak evaluasi sistem keselamatan transportasi setelah serangkaian kecelakaan bus ALS.
SumberKontroversi terkait tunjangan mewah anggota DPR di tengah kemiskinan rakyat.
SumberAbdul Hadi mendesak investigasi menyeluruh dan evaluasi sistem keselamatan pasca tabrakan kereta api di Bekasi.
SumberKomisi V DPR RI mengingatkan Pemda soal pembebasan lahan terkait pembangunan Bypass Lembar-Kayangan.
SumberAbdul Hadi menyatakan desa kesulitan membangun infrastruktur akibat dana yang minim.
SumberAbdul Hadi meminta evaluasi menyeluruh terkait sistem ATP dan pelintasan sebidang setelah tabrakan KRL.
SumberAbdul Hadi mendorong perbaikan total jalan rusak di Jembatan Tempos–Banyu Urip sebelum masa uji berakhir.
SumberAbdul Hadi diketahui masih menerima tunjangan jabatan meskipun dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam sebuah kasus hukum.
SumberKasus hukum yang menjerat Abdul Hadi dinilai memberikan dampak buruk bagi demokrasi karena memicu peningkatan angka golongan putih (golput) di masyarakat.
SumberDi Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 56% lebih banyak dari rata-rata anggota DPR.
Catatan
Skor Merit Sedang
Peringkat #338 dari 577 anggota DPR (skor 62).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
40% dari 48 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera
Salah satu dari 53 anggota fraksi Keadilan Sejahtera di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Nusa Tenggara Barat
80 pejabat publik dari Provinsi Nusa Tenggara Barat terindeks di platform.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
429
artikel total · 210 bulan tercatat
116
media unik · dari 429 artikel
Liputan beragam · top 18%
Top 5 Media
Legislator PKS Apresiasi Kebijakan Prabowo Terkait Pengemudi Ojol
Kedai Pena · 4 Mei 2026
PositifTeks ini menunjukkan sikap positif 'Legislator PKS' (mengacu pada Abdul Hadi) melalui 'apresiasi kebijakan' terkait ojol.
Kabar Gembira bagi Driver Online, Prabowo Batasi Komisi Aplikator Maksimal 8 Persen
Sukabumi Ku · 3 Mei 2026
NetralTeks membahas kebijakan Prabowo dan dampaknya bagi driver online, bukan Abdul Hadi.
Perpres Ojol Dianggap Terobosan untuk Kesejahteraan Pengemudi
Zonautara.com · 3 Mei 2026
NetralTeks membahas Perpres Ojol secara umum, bukan Abdul Hadi.
Apresiasi Presiden Prabowo, Abdul Hadi Sebut Perpres Perlindungan Pengemudi Online Terobosan Kesejahteraan
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Dianalisis 11 Mei 2026
Fraksi PKS · 2 Mei 2026
PositifAbdul Hadi menunjukkan sikap positif dengan 'apresiasi' dan menyebut Perpres sebagai 'terobosan kesejahteraan'.