Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Keadilan Sejahtera
- Provinsi
- Nusa Tenggara Barat
- Usia
- 56 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
65Meritokratis
Penempatan Abdul Hadi sebagai anggota Komisi V DPR RI menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan di bidang ekonomi dan manajemen, serta pengalaman organisasi dan pekerjaan yang relevan, mendukung kapasitasnya dalam menjalankan tugas di komisi tersebut. Namun, kurangnya informasi detail mengenai beberapa pengalaman kerja dan penghargaan membatasi penilaian yang lebih mendalam.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Netral90 artikel
+51·37−2
—
Liputan & Sumber
116media unik
- RRI.co.id18%
- Fraksi PKS16%
- Kompas.com5%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
Banjir LombokPemekaran desaVenue PON 2028Infrastruktur desaKeselamatan transportasiPembangunan desaTanggul pantaiKesejahteraan petaniPenanganan pasca-banjirDukungan untuk PalestinaInfrastrukturTransportasiKetahanan PanganCuaca EkstremKopi Lokal NTBBUMNBencana EkologisPerlindungan Pengemudi OnlineEdukasi Cuaca untuk Petani dan NelayanHarga Tiket PesawatPembangunan JalanTerminal MandalikaBendungan MujurBypass Lembar-KhayanganPenanganan BanjirEnergi Listrik untuk PertanianJembatanDana DesaEvaluasi Sistem Perlintasan KeretaPembangunan Hub Senggigi dan KutaSLG (Surfing Lombok Girls)Parlemen OKIPON 2028Program P3-TGAIData Berbasis DesaUndang-Undang OjolPerumahanBencana AlamAnggaran PemerintahLayanan PublikBSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)IrigasiPenanganan BencanaMudikEmbungKRLPerlintasan SebidangDriver OnlinePerlindungan Pekerja Transportasi OnlineTragedi RinjaniBasarnasGotong RoyongIndonesia EmasHarga Tiketmudik 2026perbaikan jalanpenataan terminalEvaluasi sistem keselamatan transportasiPemberantasan praktik calo tiketStatus pencalonan legislatifKasus hukum dan status tersangkaPenerimaan tunjangan pejabatDampak kasus hukum terhadap angka golputtren perangkat desa mundurpekerja MBGpendampingan hukum untuk kepala desalumbung pangan nasionaltanggul pantai di Kota Mataramrumah layak huniperjuangan rakyatProgram Rumah Layak HuniPembangunan desa untuk Indonesia EmasPenanganan infrastruktur rusak di Kota MataramGotong royong membangun desapencegahan banjirperbaikan tanggul sungaipemberdayaan ekonomipembentukan desa mandiripenataan aliran sungaipembangunan daerahpertaniankebijakan fiskaldampak ketidakpastian globalAPBN 2025aspirasi daerahpembangunan infrastrukturkeluhan jalan tolaturasi SPMtruk ODOLanggaran desa dan transmigrasireformasi anggaran irigasi nasionalkecelakaan KMPtata kelola penyeberangan lautoptimalisasi bendungan Menintingkebutuhan air bersihPerda KonstruksiKesejahteraan NTBpenurunan harga tiket pesawatdukungan DPR RIkeselamatan penumpangpenanganan korban KMP Putri Yasminevaluasi Basarnasperbaikan ASDPkebakaran KMP Putri Yasminkunjungan korbankebakaran Desa Wisata Sadestandarisasi keamanansinergi pembangunanhidranstandarisasi listrikkawasan adatperbaikan infrastrukturalokasi anggarankesehatan jembatanLombok Tengahraker Komisi V DPR RIMenteri Desakekeringansumur borKuripan Selatan
—
Kategori Pemberitaan
kebijakaninfrastrukturpolitikbencana alamekonomitransportasilingkunganPertanianhukumkorupsisosialpembangunankesejahteraan sosialairkecelakaanpemerintahan daerahpemekaran wilayah
—
Kontroversi & Entitas
14
Kontroversi
62
Entitas
High 2Med 8Low 1
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 5
- Organisasi
- 4
- Pendidikan
- 5
- Rentang Karir
- 43 tahun
- Aktif Sejak
- 1977
—