
Jabatan
Anggota DPD RI
Fraksi
Provinsi / Dapil
Jawa Barat
Periode
2024-2029
Kontak
aanyarinacasmayanti@dpd.go.id
Artikel Terindeks
92
Berdasarkan 92 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Kurang Meritokratis
Penilaian meritokrasi Aanya Rina Casmayanti sebagai Anggota DPD RI dari Jawa Barat menunjukkan relevansi terbatas. Dengan data riwayat pendidikan, pekerjaan, dan organisasi yang tidak tersedia, sulit untuk menilai kesesuaian latar belakangnya secara komprehensif dengan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPD.
Kesesuaian Pendidikan
Karena data riwayat pendidikan tidak tersedia, tidak mungkin untuk menilai relevansi pendidikan formal dengan peran sebagai anggota DPD. Pendidikan yang relevan seperti ilmu politik, hukum, atau kebijakan publik akan meningkatkan penilaian meritokrasi.
Pengalaman Relevan
Tidak tersedianya data riwayat pekerjaan dan organisasi menghambat penilaian pengalaman relevan. Pengalaman dalam pemerintahan daerah, advokasi masyarakat, atau organisasi sosial politik akan menjadi nilai tambah dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi di DPD.
Faktor Pengurang
Dianalisis 11 Mei 2026
Aanya menuntut penegakan hukum terhadap izin serampangan TWA di Tangkuban Perahu
SumberAanya menyoroti peran premanisme dalam menghambat investasi dan menyerukan penegakan hukum tegas
SumberKampanye yang menampilkan topi caping menimbulkan kontroversi di kalangan pemilih
SumberAanya menyoroti perlunya tindakan cepat dalam penanganan banjir di wilayah tersebut
SumberKomeng memprotes keputusan Komite II DPD yang menimbulkan kebingungan di antara senator asal Jawa Barat.
SumberKunker anggota DPD RI termasuk Komeng menyoroti masalah pelayanan publik dan ekonomi yang muncul di Kota Cirebon.
SumberAanya Rina menyoroti adanya praktik premanisme yang mengganggu iklim investasi dan menuntut penegakan hukum yang tegas.
SumberTeh Aanya dari DPD RI menemukan permasalahan serius terkait kinerja dan integritas ASN di Jawa Barat.
SumberMaraknya aksi premanisme dianggap sebagai hambatan utama bagi iklim investasi di Jawa Barat.
SumberTeh Aanya menyoroti krisis gaji PPPK di 39 daerah dan meminta pemerintah pusat segera memberikan solusi.
SumberDi Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 105% lebih banyak dari rata-rata anggota DPD.
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
4 kontroversi tercatat — rata-rata di DPD adalah 1.1.
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
55% dari 56 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota DPD
Salah satu dari 150 anggota DPD yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Barat
260 pejabat publik dari Provinsi Jawa Barat terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
RRI.co.id memuat 8 artikel — paling banyak dari 39 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
219
artikel total · 44 bulan tercatat
92
media unik · dari 219 artikel
Liputan beragam · top 8%
Top 5 Media
Teh Aanya: Bongkar Izin Serampangan TWA Tangkuban Perahu
RRI.co.id · 27 Januari 2026
NetralTeks membahas aksi Aanya soal izin TWA Tangkuban Perahu, bukan menilai kinerja atau integritasnya secara langsung.
Teh Aanya: Bongkar Izin Serampangan TWA Tangkuban Perahu
RRI.co.id · 27 Januari 2026
PositifTeh Aanya menunjukkan sikap tegas dalam menyoroti dan membongkar izin yang serampangan.
Karut Marut Izin TWA Tangkuban Parahu, Teh Aanya Ingatkan Soal Bencana di Cekungan Bandung - Pikiran Rakyat Jabar
Pikiran Rakyat Jabar · 26 Januari 2026
NetralTeks בעיקר membahas "karut marut izin TWA Tangkuban Parahu" dan peringatan bencana, bukan penilaian langsung pada Aanya.
Teh Aanya Apresiasi Terobosan Kanwil Ditjen PAS Jabar Hadapi Overkapasitas Lapas
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
rmoljabar.id · 10 Januari 2026
PositifTeh Aanya menunjukkan sikap positif dengan mengapresiasi terobosan Kanwil Ditjen PAS Jabar.