Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Partai Amanat Nasional (1999—2013)
- Provinsi
- —
- Gender
- Perempuan
—
Skor Merit
65Meritokratis
Penunjukan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikannya di bidang hukum, khususnya hingga jenjang S3, relevan dengan tugas dan fungsi jabatan tersebut. Pengalaman sebagai pengajar hukum juga mendukung, meskipun data riwayat organisasi tidak tersedia sehingga penilaian kurang komprehensif.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Negatif240 artikel
+9·71−160
—
Liputan & Sumber
65media unik
- detikNews41%
- Hukumonline11%
- antikorupsi.org4%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
korupsisuapuji materi undang-undangpenegakan hukumetik hakimpembebasan bersyaratoperasi tangkap tangansistem peradilanhukummahkamah konstitusietika hakimsengketa pemiluuji materidraft putusanintegritaspolitikhakim konstitusipengadilanpeninjauan kembalipengaruh terhadap hakim konstitusipenerimaan uang dan mobilpenangkapan oleh KPKperadilan dan Mahkamah Konstitusiintegritas hakimproses hukum dan penahananpemberhentian sementaraUUD 45nilai kepemimpinan Islamkehidupan berbangsa dan bernegarapenyuapanpencabutan peninjauan kembalipembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusikunjungan atau aktivitas di Departemen Hukum dan HAMhakim Mahkamah Konstitusipartai politikPemilu terpisahPergolakan di partai politikPutusan Mahkamah Konstitusiimpor dagingkasus korupsipembebasan bersyarat narapidana korupsipengunduran diri dari jabatanpemeriksaan oleh KPKpenyelidikan oknum Bea Cukaipandangan tentang hak asasi manusia, agama, dan moralDugaan suapKebocoran draf putusan Mahkamah KonstitusiPenyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Kasus suap terkait gugatan uji materi di Mahkamah KonstitusiSidang pengujian undang-undang mengenai pasal kesusilaanDampak putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu terpisah terhadap partai politikLatar belakang mantan politikus yang diangkat menjadi Hakim Mahkamah Konstitusibebas bersyaratpengganti jabatanmasa jabatan lima tahunproses hukumpersidanganpenggantian hakim konstitusiinvestigasi korupsigratifikasiPemberantasan korupsiHukuman pidanaPengawasan hukumPenunjukan hakimSidang korupsiPernyataan moralispelanggaran etiktindakan KPKpendaftaran ke KPKperkara sengketa pileg di MKperan sebagai kuasa hukumpengangkatan hakim Mahkamah Konstitusikursi pesakitanpenyidikan KPKvonis penyuapprotes terhadap tuntutan jaksavonis 8 tahun penjarakasus hukumrekrutmenkebijakan intelijenkredibilitas hakim konstitusiputusan UU MD3perekrutan hakim MKkasus Patrialis Akbarpenamaan hakim mahkamah konstitusiproses pengambilan keputusan presidenpersetujuan komisi iiipatrialis akbarhak asasi manusiajabatan Menkum HAMpeningkatan integritasetika kehakimananti korupsipencegahan penjualan putusandugaan korupsiaset uang asingintegritas lembagapenegak hukumpenyidikan kasusdukungan MKkasus voucher uangtip uang 500 dolar Amerika Serikatpanggilan KPKkeadilankritik terhadap hakimkepala pengadilanpidanahakimpemberhentianaturan imporpenangkapanpilkada DPRDdewan etikumrahpengadilan tipikorpengaruhi perkarastrategi hukumMundur dari PANOTT KPKTertangkap Basahpenangkapan hakim konstitusiwanita misteriuskasus suappidana korupsireaksi DPRpenyidikan KPK terhadap Patrialis Akbaroperasi OTT KPKdugaan suap dan gratifikasikasus KDRT pernyataan Mahfud MD tentang moralkaitan dengan Anwar Usman dan I Dewa Gede Palguna
—
Kategori Pemberitaan
korupsihukumpolitikperadilankebijakaninfrastrukturetikhak asasi manusiaagamapendidikankepemimpinankehakimankeadilan
—
Kontroversi & Entitas
90
Kontroversi
86
Entitas
High 42Med 30Low 7
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 2
- Organisasi
- 0
- Pendidikan
- 8
- Rentang Karir
- 41 tahun
- Aktif Sejak
- 1971
—