Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Golongan Karya
- Provinsi
- Jawa Tengah
- Usia
- 73 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
65Meritokratis
Penempatan Firman Soebagyo sebagai anggota Komisi IV DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman beliau di bidang legislatif dan organisasi, meskipun tidak sepenuhnya linier dengan fokus Komisi IV (pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan), memberikan dasar yang relevan. Namun, kurangnya detail spesifik terkait pengalaman di sektor-sektor tersebut menjadi catatan.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif390 artikel
+240·129−21
—
Liputan & Sumber
158media unik
- Golkarpedia10%
- Lingkar TV6%
- RRI.co.id5%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
RUU Satu Data IndonesiaUU Lex Specialis SawitNasib Guru HonorerPensiun PejabatRehabilitasi Hutan dan LahanKomoditas StrategisPajak GandaPerlindungan Jemaah HajiKedaulatan EkonomiPengelolaan Stok Pangan NasionalHak Veto PBBKriminalisasi GuruIsu MakarImporKritik terhadap Syaiful MujaniRefleksi RamadhanDemokrasi dan konstitusiData nasionalSawit IndonesiaTerminal 3 SoettaDana pensiunKUHP dan KUHAPPemakzulan PrabowoKeresahan generasi mudaKPUOtsus AcehPerlindungan guruKemandirian pangan nasionalNasi GandulReshuffle menteriJenderal DudungStabilitas harga BBMGuru HonorerGaram ImporPelecehan seksual di Ponpes PatiBuruh IndonesiaProgram Makan Bergizi GratisPemberantasan Narkotikasawitkebijakan lingkungangaramketahanan panganhilirisasikebijakan fiskalteknologikebijakan publikkebijakan energikebijakan sosialKetahanan pangan nasionalRancangan Undang-Undang Satu Data IndonesiaKomoditas strategis kelapa sawitReformasi sistem perpajakanPembangunan kepemimpinan IKKPpembentukan UU khusus kelapa sawitkasus pencabulan di Ponpes Patipengawasan buzzer dan provokasi masyarakatpenghapusan pensiun seumur hiduppeta jalan pendidikan jangka panjangpemberian alat produksi kepada petani garampersatuankontribusi nyata bagi masyarakatperan IKKPstok berasRamadananomali cuacadistribusi panganpenghargaan KWP 2026kritik politikpernyataan pengamatpotensi kegaduhankemarau panjang 2026Tata kelola data nasionalEgo sektoral antar kementeriannilai positif masyarakathalal bi halalusulan undang‑undang khusus sawitharga listrik tenaga surya non‑subsidipeluncuran buku puisi dan pentingnya nuranipromosi kuliner lokalalokasi anggaran pertanianpenumpukan stok berasrisiko kerusakan berasancaman kerugian negarapotensi kenaikan harga berastata kelola kelapa sawitpembentukan undang-undang khusus sawitstok beras Bulognasib guru non-ASNharga solar nelayannasi gandul Patiapresiasi karya sastraApresiasi kebangkitan program P2KB SOKSIDesakan audit investigatif terhadap Bapanas terkait stok berasPenguatan regulasi industri kelapa sawit melalui Undang-Undangpemberantasan korupsiPPPKRUU komoditas strategisberas oplosanrayonisasi harga beraspeningkatan status Bulogkarhutlapenegakan hukumanggarankepastian hukumtata tertib DPRinternal DPRKetergantungan impor dan dampak geopolitik terhadap ekonomiGagasan ekspor satu pintu dan peran BUMNKepastian hukum dalam pemberantasan korupsiDampak penumpukan beras terhadap kenaikan hargaPraktik Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan rekayasa kasusNasi Gandul sebagai warisan budayaperlindungan petanikesejahteraan petanirehabilitasi hutanrehabilitasi lahankelestarian lingkunganRisiko pelarian modal (capital flight)Kebijakan ekonomi yang tidak matangRancangan Undang-Undang (RUU) Satu DataPerlindungan dan keamanan data pertahanan negaraPengelolaan stok beras nasionalRisiko kerugian negara akibat kerusakan berasPemberantasan narkobaGerakan nasional anti-narkoba hingga tingkat desaRUU Pemerintahan AcehSurpresIndonesia Emas 2045Kualitas GuruPembahasan RUU PADukungan masyarakat Acehperan wakil rakyatRUU Perlindungan Anakkebijakan ekspor sumber daya alamhak gurufungsi pengawasansupervisi DPRkebijakan negarapelaku usahakesejahteraan guruamanat konstitusibantuan alsintanpenyalahgunaan bantuansanksi administratifekspor sawit satu pintuharga TBS petanipengawasan DPRancaman Pancasilaketimpanganpolarisasikrisis keteladanankebijakan satu pintu ekspor SDAUU Kelapa SawitSolar Rp15.000 untuk NelayanProgram Makan Bergizi Gratis (MBG)Ekspor CPO Satu PintuKoperasi Desa Nelayan Merah PutihHarga BBM dan PertamaxPupuk OrganikPerlindungan Kawasan HutanKetahanan Energimafia BBM subsidipenertiban barcode nelayantata kelola industri sawitpensiun seumur hidup pejabatputusan Mahkamah KonstitusiBBM nelayanpengawasan harga BBMsanksi pidanadenda Rp50 miliarmafia BBMsubsidi solar nelayanperlindungan hutan lindungRUU Kehutananadaptasi perubahan iklim El Ninowarisan budaya Nasi Gandulswasembada pangankedaulatan panganpelestarian hutancarbon tradingRUU Panganrekonstruksi hukum pangansosialisasi empat pilar MPRpelatihan biosakaperdagangan karbonhak nelayan Panturaekspor CPOsatu pintu eksporprogram sosialkehadiran negarahak nelayanperhutanan sosialBUMN sebagai pembeli tetaptembakau importata niaga tembakausatu data nasionalkebijakan data terpadukeberlanjutan program sosialtata niaga tembakau imporpemasaran hasil perhutanan sosialpelanggaran karantinapengawasanBandara Kualanamupengampunan koruptorRUU Kejaksaanpenertiban pajak UMKMkompromi koruptorspirit reformasikorupsisupremasi hukumLarangan penggunaan gas 3 kg dan MinyaKita untuk MBGPenertiban Satpol PP ke UMKMPenyalahgunaan LPG 3 Kg untuk MBGSistem uji lab terpusat dan dampaknya pada eksporLangkah BGN dan hak masyarakat miskin terhadap LPG 3 Kg/MinyaKitaPajak UMKM dengan omzet Rp3 jutaPasal pengampunan koruptor dan supremasi hukumHasil perhutanan sosial dan pembeli tetap BUMNsertifikasi mitra maklonpenyalahgunaan LPG 3 kgprogram MBGbersih-bersih mitra maklonmutu beras nasionalpengawasan karantinalayanan eksporPanturapenertiban Satpol PPUMKMdasar hukumkebudayaanpenggunaan barang subsidi oleh SPPGpelanggaran karantina di bandara Kualanamuhukuman bagi koruptordukung bersih bersih Bulog mitra makloncabut pasal pengampunan koruptor di RUU Kejaksaanperlindungan hak nelayanpenangkapan mafia BBMperan nelayan dalam kebijakansertifikasi mitra maklunkualitas berasKoperasi Merah Putih dan PUD/PPTSKomoditas ikan lokal dalam program makan bergizi gratisDialokasian dana pensiun pejabat untuk nakes dan guru honorerEvaluasi ekspor sawit melalui DSIpupuk subsidipencegahan stuntingpendidikan PAUDdigitalisasi RDKKdaya beliPAUDRUU SisdiknasGuru PAUDPatiDukungan terhadap manifesto petani NahdliyyinTuntutan petani kepada pemerintahPengawasan dugaan gratifikasi Menteri Kehutananpetani kedelaiintervensi hargakebijakan pertaniandata strategis TNIperlindungan datapenanganan karhutlapencegahan karhutladeteksi dini apiharga berasstok bulogpenghapusan pensiun seumur hidup anggota DPR
—
Kategori Pemberitaan
kebijakanpolitikinfrastrukturkebijakan ekonomikebijakan sosialkebijakan lingkungansosialhukumketahanan panganlingkungankesejahteraan sosialkorupsienergiperdaganganpertanianekonomiteknologipendidikanpanganpenghargaanpemerintahanbudayakulinerpertahanankeamanankebijakan publiklegislatifkelautanperundang-undanganpengawasanindustriperikananUMKMkesehatankualitas pangan
—
Kontroversi & Entitas
106
Kontroversi
148
Entitas
High 21Med 61Low 11
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 6
- Organisasi
- 4
- Pendidikan
- 3
- Rentang Karir
- 61 tahun
- Aktif Sejak
- 1959
—