Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Golongan Karya
- Provinsi
- Jawa Timur
- Usia
- 56 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
70Meritokratis
Penempatan Dr. Mukhamad Misbakhun sebagai Ketua Komisi XI DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya, terutama di bidang ekonomi dan perpajakan, relevan dengan tugas pengawasan keuangan dan perbankan yang menjadi fokus Komisi XI. Pengalaman organisasi di partai politik juga memberikan pemahaman tentang dinamika kebijakan publik.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Netral393 artikel
+127·253−13
—
Liputan & Sumber
189media unik
- CNBC Indonesia8%
- ANTARA News5%
- SinPo.id3%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
BBM dan subsidikebijakan fiskal dan moneterpengawasan OJKkebijakan BIPPN dan tarif pajakreformasi bea cukaipendanaan desapendapatan driver ojek onlinependanaan PMNpendidikan dan alokasi anggarankebijakan fiskalgeopolitik Timur Tengahinvestasi strategistransparansi dana desakenaikan BBMcoretaxkebijakan pajakketahanan pangankebijakan BBM subsidipenggunaan QRIS untuk UMKpengelolaan dana desahilirisasi industripeningkatan tax ratiopertumbuhan ekonomiUji Kelayakan dan KepatutanCalon Anggota BPK RIPinjaman daringPerekonomian nasionalpenghargaan atas dedikasikebijakan BPKpenghormatan atas jasa publikpenerimaan pajakPDBevaluasi kinerja penerimaan negarakebijakan bea keluar emasperkuat industri nasionalperan BIkunjungan kerja ke Australiademonstrasi publikjabatan Ketua OJKpimpinan Komisi XI DPRporsi kredit UMKMideal kreditpembiayaan usaha mikrobatas belanja pegawaibeban gaji PPPKkeuangan daerahTata kelola pembayaran subsidipertemuan dengan IMF-World Bankpeningkatan kualitas sumber daya manusiapertumbuhan ekonomi Indonesiaperan Komisi XI DPRRUU PPSKkunjungan ke Australiaperan strategis Komisi XI dalam perekonomiankandidasi sebagai Ketua DK OJKperbandingan ekonomi Indonesia dengan Thailand dan FilipinaKinerja EkonomiPerjalanan Dinas DPRKebijakan Bantuan BencanaAudit Laporan KeuanganInvestasi Danantararebalancing MSCIpenguatan bursapertumbuhan ekonomi 5,61 persenketangguhan Republik Indonesiarumor pengangkatan sebagai Ketua OJKkebijakan pasar modalstabilitas ekonomipemilihan pimpinan OJKsubsidi BBMvaliditas datapernyataan dolarkader partainilai tukar rupiahpendapatan Bank Indonesiainflasi impormitigasi ekonomidolar Amerika Serikatstabilitas rupiahnilai tukar dolar ASpernyataan presidenkebijakan ekonomidampak ke rakyat kecilTradisi baru penyampaian KEM-PPKF oleh PresidenAPBN 2027Batas defisit APBN 3%Ketidakpastian ekonomi globalStabilisasi nilai tukar rupiahPenyesuaian tugas Dewan Komisioner LPSKerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar ASTarget pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja 2027Revisi aturan bursa karbon oleh OJKKepastian status tanah warga Kavling Pangkalan JatiPenahanan tarif cukai rokok pada tahun 2027Mitigasi inflasi imporPembentukan DSIPengawasan ekspor nasionalMenjaga iklim investasi dan kepercayaan investorPeluncuran buku branchless bankingStabilitas nilai tukar RupiahPembahasan KEM-PPKF bersama Presiden PrabowoKekuatan sumber daya alam dan fundamental ekonomi IndonesiaKetahanan APBN yang mustahil bangkrutPelemahan nilai tukar Rupiah yang tidak seburuk krisis 1998Bantahan rumor penunjukan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJKPelemahan nilai tukar RupiahPerbandingan kondisi ekonomi saat ini dengan krisis moneter 1998Rancangan omnibus law bidang keuangan negaraTarget pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 8 persenDefisit APBN periode AprilKredit dan konsumsi sebagai kunci pertumbuhan ekonomiPenyampaian KEM-PPKF oleh Prabowo sebagai tradisi baruUsulan agar penerima beasiswa LPDP jurusan tertentu tidak diwajibkan kembali ke IndonesiaEvaluasi terhadap mandat dan protokol Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)Usulan pengelolaan aset negara oleh pihak swastaPenjelasan mengenai penyebab berkurangnya transfer dana ke daerah di tengah kenaikan belanja negaraKebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2027Optimisme EkonomiKehati-hatian Fiskalpertumbuhan ekonomi 5,61%ketangguhan RIpelemahan rupiahkrisis 1998ekonomidisiplin fiskalrating S&Pprogram MBGevaluasi Bank Indonesiarevisi UU P2SKharga Pertamaxpenguatan devisaangka TKD 2027IHSGDanantaraBPJSroadmap Danantaraformulasi TKDstabilitas politikreformasi fiskalRating Indonesia BBBpajaksurat utangpencucian uangbursa mineralpansel DK OJKdemutualisasi BEIPFIIpajak 0% hingga 50 tahunstruktur PFIIBursa Mineral OJKevaluasi InpresPembentukan Pansel DK OJK Bursa MineralKebijakan Transfer ke DaerahKinerja IHSGAPBNfiskal daerahtransfer ke daerahkeuangan negaraRUU PFIIUU Cipta KerjaPatriot Bondpemimpin PFIIinsentif pajak investasiPPh 0 persenaspirasi publikpenarikan investorKesepakatan GMTPajak Minimum GlobalRAPBN 2027Global Minimum Tax (GMT)insentif pajakinvestasi asingUU PFIIinisiatif transformasipendanaan globalperingkat utangfundamental ekonomistabilitas keuanganDewan Pertimbangan PFIILembaga keuanganKepengurusan pemerintahpilihan gubernur BIdukungan DPR RIinjeksi dana SALHimbarapenggunaan anggaranakuntabilitas keuanganmitra sppgkonsolidasi golkarkonsumsi dan kreditMakanan Bergizi Gratis (MBG)Proses PerbaikanPeran BPK dalam Pemerintahanpenundaan rekening dana demonstrasipemilihan ketua dewan komisaris OJKdasar hukum penundaan rekeningdigitalisasi ekonomitarget pertumbuhan 8%perpindahan partaipembenahan DTSENperbaikan parameter desilsasaran bantuan sosialsinergi kebijakan ekonomipenunjukan gubernur Bank Indonesiaujikelayakan dan kepatutanpersetujuan DPRkepemimpinan Bank Indonesiaperkuatan bank sentralperluasan lapangan kerjapimpinan baru Bank Indonesiapenetapan gubernur bank indonesiaasumsi dasar ekonomi makrotarget pertumbuhan ekonomi 6%nilai tukar rupiah rp17.500penggunaan dana salpajak pedagang online 0,5%target kemiskinan ekstrempembenahan MBGprogram SPPGkepercayaan mitra
—
Kategori Pemberitaan
kebijakanpolitikekonomikeuanganauditkebijakan publikinfrastrukturkorupsiparlemenmoneteranggaraninvestasipendidikanpemerintahanfiskalpasar modalkebijakan moneterregulasipajakhukumkeuangan negaradigitalsosial
—
Kontroversi & Entitas
48
Kontroversi
98
Entitas
High 3Med 26Low 14
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 3
- Organisasi
- 5
- Pendidikan
- 5
- Rentang Karir
- 43 tahun
- Aktif Sejak
- 1977
—