Jabatan
Calon Wakil Bupati Poso (Pilkada 2024)
Fraksi
Provinsi / Dapil
Sulawesi Tengah
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
70
Analisis Sentimen Media
Netral
Berdasarkan 70 artikel
97% netral3% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Kategori Pemberitaan
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Skor Meritokrasi
45
Kurang Meritokratis
Penilaian menunjukkan kurangnya meritokrasi. Latar belakang pendidikan relevan secara umum, namun pengalaman kerja sebagai wiraswasta kurang relevan dengan jabatan publik. Data riwayat pekerjaan dan penghargaan yang tidak lengkap menjadi keterbatasan.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S.Pd dari Universitas Negeri Makassar relevan secara umum dengan kemampuan kepemimpinan dan komunikasi yang dibutuhkan dalam jabatan publik. Namun, tidak ada spesialisasi yang secara langsung terkait dengan tata kelola pemerintahan atau pembangunan daerah.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai wiraswasta kurang relevan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Wakil Bupati. Pengalaman organisasi di HMI dan BEM menunjukkan kemampuan berorganisasi dan kepemimpinan, namun belum cukup untuk mengkompensasi kurangnya pengalaman di sektor publik atau pemerintahan.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan S1
- +Pengalaman organisasi
Faktor Pengurang
- −Pengalaman kerja kurang relevan
- −Tidak ada informasi penghargaan
- −Data riwayat pekerjaan tidak lengkap
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (7)
1994
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2008–2011HMI — Pengurus
- Organisasi2008–2009BEM UNIVERSITAS — KABID
- Pendidikan2007–2011Universitas Negeri Makassar — S.P.d
- Pendidikan2003–2006M A Poso Pesisir Selatan — SMA
- Pendidikan2000–2003MTS DOLO — SMP
- Pendidikan1994–2000SDN 3 Parigi — SD
Tanpa Periode
WIRASWASTA
Kontroversi (10)
Usulan Pilkada lewat DPRDTinggi
Dede Yusuf mengkritik perubahan sikap Demokrat yang mendukung kepala daerah dipilih oleh DPRD, menilai proses tersebut dapat menurunkan akuntabilitas dan meningkatkan biaya politik.
SumberBiaya Pilkada MahalSedang
Dede Yusuf menyoroti tingginya biaya pilkada, termasuk biaya OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK, yang dianggap memberatkan kepala daerah dan mengundang praktik korupsi.
SumberKepala Daerah Tinggalkan Rakyat Saat BencanaTinggi
Dede Yusuf mengkritik Bupati Aceh Selatan yang dianggap tidak responsif dan meninggalkan warga saat terjadi bencana, menuding kelalaian dalam tugas pemerintahan.
SumberRotasi Kadis Tanpa PersetujuanRendah
Kepala daerah terpilih mengeluhkan rotasi kepala dinas (kadis) yang dilakukan tanpa persetujuan daerah, menimbulkan ketidakstabilan administrasi.
SumberUsulan kepala daerah dipilih DPRDTinggi
Dede Yusuf menyoroti perubahan sikap Demokrat terkait usulan kepala daerah yang dipilih melalui DPRD, menimbulkan perdebatan tentang legitimasi proses pilkada.
SumberLarangan kepala daerah menjadi petugas haji 2026Rendah
Dede Yusuf menanggapi kebijakan Kementerian Haji yang melarang kepala daerah menjadi petugas haji, menimbulkan diskusi tentang pembatasan jabatan publik.
SumberBiaya pilkada yang tinggiSedang
Dede Yusuf mengkritik tingginya biaya pilkada yang membuat banyak kepala daerah terpaksa terlibat dalam praktik uang jerat.
SumberKekayaan pribadi yang sangat tinggiSedang
Andi Muchtar Ali Yusuf tercatat sebagai bupati terkaya di Sulawesi Selatan dengan kekayaan di atas Rp100 miliar, menimbulkan pertanyaan publik tentang sumber dana dan potensi konflik kepentingan.
SumberKenaikan harta secara signifikan dalam waktu singkatSedang
Laporan menunjukkan kenaikan harta Andi Utta (nama lain) sebesar Rp6 miliar dalam satu tahun, menambah kekhawatiran tentang akumulasi aset yang tidak proporsional dengan jabatan.
SumberOTT KPK terhadap kepala daerahTinggi
Dede Yusuf menyoroti banyaknya kepala daerah yang masuk dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, menilai biaya pilkada yang tinggi menjadi faktor risiko korupsi.
SumberJaringan & Asosiasi (12)
Demokrat· Partai politik yang mengubah sikap terkait pilkada via DPRDKomisi II DPR· Badan legislatif yang mempelajari usulan kepala daerah dipilih DPRDKPK· Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan operasi OTT terhadap kepala daerahAceh Selatan· Provinsi tempat terjadi bencana yang ditangani buruk oleh bupatiSulsel· wilayah pemerintahanBupati· jabatanDede Yusuf· Anggota DPR dan tokoh politikPartai Demokrat· Partai politik yang mengusulkan perubahan kebijakan pilkadaKementerian Haji· Instansi pemerintah yang mengeluarkan larangan bagi kepala daerahAndi Muchtar Ali Yusuf· Bupati Sulawesi SelatanTribunnews Makassar· Media yang melaporkan kekayaan pejabatSulawesi Selatan· Provinsi tempat pejabat menjabat
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 467% lebih banyak dari rata-rata anggota Kepala Daerah.
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (97%) dari 70 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota Kepala Daerah
Salah satu dari 2607 anggota Kepala Daerah yang terindeks.
Catatan
Mewakili Sulawesi Tengah
105 pejabat publik dari Provinsi Sulawesi Tengah terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Tempo.co memuat 14 artikel — paling banyak dari 40 media yang pernah meliput.
Di Atas Rata-rata
Jaringan Luas
Terhubung dengan 30 pejabat lain dalam jaringan kolega.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
169
artikel total · 171 bulan tercatat
0 positif 68 netral 2 negatif
Keberagaman Sumber Berita
97
media unik · dari 169 artikel
Liputan beragam · top 12%
Top 5 Media
- Tempo.co20 · 12%
- Tribun-timur.com16 · 9%
- detikNews8 · 5%
- Pasuruankab.go.id7 · 4%
- Kompas.com5 · 3%
Berita Terkait (70)
Amanah Baru di Ujung Tahun, H. A. Yusuf Nahkodai Bappeda Bone untuk Wujudkan Maberre
Zonanusantara.com · 31 Desember 2025
NetralTeks membahas H. A. Yusuf, bukan Yusuf S.Pd.
Banyak Kepala Daerah Kena OTT KPK, Dede Yusuf: Biaya Pilkada Cukup Mahal
SINDOnews Nasional · 20 Desember 2025
NetralTeks membahas 'Dede Yusuf' dan kepala daerah secara umum, bukan YUSUF, S.Pd
Dede Yusuf soal Bupati Aceh Selatan: Tak Baik Tinggalkan Rakyat Saat Bencana
Kompas.com · 6 Desember 2025
NetralTeks membahas 'Dede Yusuf' dan Bupati Aceh Selatan, bukan YUSUF, S.Pd
Lagu Pasuruan Gumuyu Ciptaan Bupati Irsyad Yusuf Dinyatakan Sah dan Dilindungi Undang-Undang
