
Jabatan
Calon Walikota Palembang (Pilkada 2024)
Fraksi
Provinsi / Dapil
Sumatera Selatan
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
42
Berdasarkan 42 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Kategori Pemberitaan
Topik Utama
Meritokratis
Yudha Pratomo memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang teknik dan pengalaman organisasi yang cukup relevan dengan kepemimpinan daerah. Pengalaman di HIPMI dan Karang Taruna menunjukkan kemampuan manajerial dan pemahaman isu lokal, meskipun pengalaman di pemerintahan formal terbatas. Skor ini mencerminkan potensi yang baik namun perlu diimbangi dengan pemahaman mendalam tentang tata kelola pemerintahan.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S.T., M.Sc., dan Ph.D. memberikan dasar analitis dan pemecahan masalah yang kuat, relevan untuk pengambilan keputusan strategis di pemerintahan. Meskipun bidang teknik elektro tidak langsung terkait dengan tata kelola kota, kemampuan berpikir sistemik yang diperoleh bermanfaat.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Ketua HIPMI Sumatera Selatan menunjukkan pemahaman tentang ekonomi daerah dan jaringan bisnis. Jabatan di Karang Taruna Sumatera Selatan memberikan pengalaman dalam mengelola organisasi kepemudaan dan memahami isu-isu sosial. Pengalaman di partai politik, khususnya sebagai Ketua DPC Demokrat Palembang, memberikan pemahaman tentang dinamika politik lokal.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
MK menolak eksepsi gugatan atas hasil Pilkada Palembang 2024 yang melibatkan Yudha Pratomo Mahyudin dan Ir. Baharudin
SumberMK menolak gugatan paslon 1 dan 3 yang melibatkan Ratu Dewa dan Prima Salem
SumberKPU Palembang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak gugatan yang diajukan oleh pasangan calon Yudha Pratomo-Baharuddin terkait hasil Pilkada 2024. MK kemudian menolak eksepsi pemohon, yang mengukuhkan kemenangan pasangan lain.
SumberYudha Pratomo Mahyuddin memperoleh suara yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) kediamannya sendiri dalam Pilkada Palembang.
SumberTim advokasi hukum bakal calon wali kota Yudha Pratomo Mahyudin meminta netralitas Pemerintah Kota Palembang dalam pelaksanaan Pilkada, mengindikasikan kekhawatiran akan potensi keberpihakan.
SumberCawagub Yudha Pratomo disebut sebagai yang paling kaya dengan harta senilai Rp82,26 miliar.
SumberDi Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 175% lebih banyak dari rata-rata anggota Kepala Daerah.
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (94%) dari 34 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota Kepala Daerah
Salah satu dari 2607 anggota Kepala Daerah yang terindeks.
Catatan
Mewakili Sumatera Selatan
104 pejabat publik dari Provinsi Sumatera Selatan terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Detik Sumsel memuat 9 artikel — paling banyak dari 23 media yang pernah meliput.
Catatan
Lahir di Palembang
28 pejabat publik lain juga lahir di Palembang.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
103
artikel total · 153 bulan tercatat
34
media unik · dari 103 artikel
Liputan beragam · top 29%
Top 5 Media
Daftar Wali Kota dan Bupati di Provinsi Sumatera Selatan yang Dilantik 20 Februari, Ada 17 Pasangan
Pikiran Rakyat · 9 Februari 2025
NetralTeks membahas daftar wali kota dan bupati yang dilantik, bukan Yudha Pratomo secara spesifik.
Ratu Dewa dan Prima Salam Tanda Tangani 9 Poin Fakta Integritas untuk Pilwako Palembang
infoka.id · 5 Februari 2025
NetralTeks membahas penandatanganan fakta integritas oleh kandidat lain, bukan Yudha Pratomo secara spesifik.
MK Tolak Eksepsi Pemohon, Ratu Dewa-Prima Salam Bakal Dilantik Jadi Kepala Daerah Palembang
rmolsumsel · 5 Februari 2025
NetralTeks membahas pelantikan kepala daerah Palembang, bukan Yudha Pratomo secara spesifik.
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Dianalisis 11 Mei 2026
KPU Palembang Minta MK Tolak Gugatan Paslon Yudha Pratomo-Baharuddin Atas Hasil Pilkada 2024
sumsel.tribunnews.com · 17 Januari 2025
NegatifTeks menyebutkan KPU meminta MK menolak gugatan paslon Yudha Pratomo, mengindikasikan penolakan terhadap upaya hukumnya.