Jabatan
Hakim Konstitusi Republik Indonesia
Fraksi
Provinsi / Dapil
—
Periode
—
Artikel Terindeks
89
Analisis Sentimen Media
Netral
Berdasarkan 89 artikel
36% positif55% netral9% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Kategori Pemberitaan
Skor Meritokrasi
75
Meritokratis
Penempatan Wahiduddin Adams sebagai Hakim Konstitusi cukup meritokratis. Latar belakang pendidikan hukum Islam dan hukum umum, serta pengalaman organisasi yang relevan mendukung kompetensinya dalam bidang hukum ketatanegaraan. Meskipun demikian, pengalaman praktis di bidang peradilan sebelum menjadi hakim konstitusi kurang tergali.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Wahiduddin Adams sangat relevan dengan jabatan Hakim Konstitusi. Gelar Sarjana, Magister, dan Doktor Hukum Islam, serta Sarjana Hukum memberikan landasan teoritis yang kuat dalam memahami hukum positif dan hukum Islam, yang penting dalam penafsiran konstitusi.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai dosen tamu ilmu perundang-undangan di dua universitas menunjukkan pemahaman teoritis dan kemampuan analisis hukum. Pengalaman organisasi di NU dan MUI, khususnya terkait hukum dan perundang-undangan, memberikan wawasan tentang dinamika sosial dan politik yang relevan dengan tugas Hakim Konstitusi.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan tinggi hukum yang komprehensif (Hukum Islam dan Hukum Umum)
- +Pengalaman sebagai dosen ilmu perundang-undangan
- +Keterlibatan dalam organisasi keagamaan besar dengan fokus pada hukum
Faktor Pengurang
- −Kurangnya informasi mengenai pengalaman praktis di bidang peradilan sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi
- −Tidak ada informasi mengenai penghargaan yang diterima
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (12)
1979
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Pendidikan2005Universitas Muhammadiyah Jakarta — Sarjana Hukum
- Organisasi2004–2009Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama — Ketua
- Organisasi2004–2009Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia — Wakil Ketua
- Pendidikan2002IAIN Syarif Hidayatullah — Doktor Hukum Islam
- Pekerjaan2002–sekarangDosen Tamu Ilmu Perundang-undangan — UIN Syarif Hidayatullah
- Pekerjaan2002–sekarangDosen Tamu Ilmu Perundang-undangan — Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Pendidikan1991IAIN Syarif Hidayatullah — Magister Hukum Islam
- Pendidikan1987Universitas Leiden — Posdoktoral Ilmu Perundang-undangan
- Organisasi1981–1984Komite Nasional Pemuda Indonesia — Ketua Dewan Pengurus Pusat
- Pendidikan1979IAIN Syarif Hidayatullah — Sarjana Peradilan Islam
Tanpa Periode
Madrasah Tsanawiyah Sakatiga
Madrasah Aliyah Sakatiga
Kontroversi (14)
Pemeriksaan khusus oleh MKMKSedang
MKMK melakukan pemeriksaan khusus terhadap Wahiduddin Adams terkait dugaan pelanggaran kode etik, meskipun hasilnya menunjukkan ia paling bebas dari tuduhan.
SumberUsulan penggantian oleh Arsul SaniRendah
Setelah pensiun, Arsul Sani diusulkan menggantikan Wahiduddin Adams sebagai hakim MK, menimbulkan spekulasi tentang dinamika internal Mahkamah Konstitusi.
SumberDilaporkan ke MKMK karena menjadi anggota MKMK Ad Hoc setelah tidak lagi menjadi hakim.Sedang
Wahiduddin Adams dilaporkan ke MKMK terkait posisinya sebagai anggota MKMK Ad Hoc setelah masa jabatannya sebagai hakim berakhir.
SumberLaporan warga ke MKMK mengenai jabatan anggota MKMK ad‑hocSedang
Warga melaporkan bahwa Wahiduddin Adams dijadikan anggota MKMK ad‑hoc setelah tidak lagi menjabat sebagai hakim, menimbulkan pertanyaan tentang prosedur dan transparansi penunjukan.
SumberDissenting opinion terhadap UU KPKTinggi
Wahiduddin Adams menjadi satu‑satunya hakim MK yang menilai UU KPK baru layak dibatalkan, menyatakan bahwa proses revisi tidak sesuai dengan prinsip common sense dan mengubah postur lembaga KPK secara fundamental.
SumberLaporan ke MKMK meski tidak lagi menjadi hakimSedang
Wahiduddin Adams dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) meskipun sudah tidak menjabat sebagai hakim, menimbulkan spekulasi tentang potensi pelanggaran kode etik.
SumberPermintaan Mundur dari DPR dan Pimpinan PartaiSedang
Setelah diangkat menjadi Hakim MK, Arsul Sani diminta untuk segera mundur dari jabatannya di DPR dan pimpinan partai politik untuk menjaga independensi.
SumberDissenting Opinion terkait Revisi UU KPKSedang
Wahiduddin Adams adalah satu-satunya hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion (pendapat berbeda) terhadap uji formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU KPK. Ia berpendapat bahwa UU tersebut mengubah postur dan fungsi KPK secara fundamental dan layak dibatalkan.
SumberPemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)Rendah
Wahiduddin Adams diperiksa oleh MKMK terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik. Namun, MKMK menyatakan bahwa ia adalah hakim yang paling bebas dari tuduhan pelanggaran kode etik di antara hakim-hakim yang diperiksa.
SumberPelaporan ke MKMK terkait keanggotaan di MKMK Ad HocSedang
Wahiduddin Adams dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) oleh warga terkait keanggotaannya sebagai anggota MKMK Ad Hoc, meskipun ia sudah tidak lagi menjabat sebagai hakim konstitusi.
SumberJaringan & Asosiasi (40)
Wahiduddin Adams· Hakim Mahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi· Lembaga peradilan konstitusiMajelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)· Lembaga pengawas etika hakimJimly Asshiddiqie· Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, tokoh pemikiran hukumJoko Widodo· Presiden Republik IndonesiaArsul Sani· Pengganti Wahiduddin Adams sebagai Hakim KonstitusiAswanto· Hakim Konstitusi terpilihDPR· Lembaga LegislatifPPP· Partai PolitikMahkamah Konstitusi (MK)· Lembaga peradilan tempat Wahiduddin Adams menjabat sebagai hakim konstitusi dan kemudian pensiunKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)· Lembaga yang terkait dengan Undang-Undang yang diuji formil oleh MK, di mana Wahiduddin Adams memberikan dissenting opinionDewan Perwakilan Rakyat (DPR)· Lembaga yang memilih hakim konstitusi dan mengusulkan pengganti Wahiduddin AdamsBintan R. Saragih· Anggota MKMK yang dilantik bersama Wahiduddin AdamsManahan Sitompul· Hakim MK yang pensiun bersama Wahiduddin AdamsSarifuddin Sudding· Tokoh nasional yang menjadi pembicara bersama Wahiduddin Adams dalam seminarUniversitas Islam Negeri (UIN) Jakarta· Institusi pendidikanAnwar Usman· Ketua Mahkamah Konstitusi yang melantik Wahiduddin AdamsJimly· Rekan hakim yang dilantik bersama Wahiduddin AdamsBPHN· Badan Pengembangan Hukum Nasional, tempat Wahiduddin Adams berpartisipasi dalam acara halal bihalalMKMK· Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, lembaga yang memeriksa dan menilai etika hakimUIN Jakarta· Institusi PendidikanUndang‑Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK)· Objek uji formalA Tanribali Lamo· Tokoh yang disebutkan dalam judulDeding Ishak· Tokoh yang disebutkan dalam judulArko H· Tokoh yang disebutkan dalam judulDr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.· Mantan Hakim Konstitusi yang digantikanKompascom· Media pemberitaanPresiden· Kepala NegaraMahkamah Konstitusi Republik Indonesia· lembaga peradilan tinggiIndonesia· negara tempat kejadian
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
48% dari 48 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
detikNews memuat 14 artikel — paling banyak dari 39 media yang pernah meliput.
Di Atas Rata-rata
Jaringan Luas
Terhubung dengan 19 pejabat lain dalam jaringan kolega.
Catatan
Lahir di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
4 pejabat publik lain juga lahir di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.
Dianalisis 11 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
342
artikel total · 159 bulan tercatat
32 positif 49 netral 8 negatif
Keberagaman Sumber Berita
103
media unik · dari 342 artikel
Liputan beragam · top 12%
Top 5 Media
- detikNews40 · 12%
- CNN Indonesia31 · 9%
- Mahkamah Konstitusi RI26 · 8%
- Kompas.com17 · 5%
- Tempo.co17 · 5%
Berita Terkait (89)
Mengintip Dissenting Wahiduddin Adams dalam Putusan Uji Formil UU KPK
Hukumonline · 5 Mei 2021
NetralTeks memberitakan Wahiduddin Adams dalam konteks UU KPK.
Sosok Hakim MK Wahiduddin Adams, Seorang Diri Tolak Revisi UU KPK
detikNews · 5 Mei 2021
PositifWahiduddin Adams secara seorang diri menolak revisi UU KPK, yang sering kali dipandang sebagai tindakan berintegritas.
Wahiduddin, Hakim MK yang Minta Uji Formil UU KPK Dikabulkan
CNN Indonesia · 5 Mei 2021
PositifPermintaan Wahiduddin agar uji formil UU KPK dikabulkan menunjukkan sikap kritis dan keberpihakan pada penegakan hukum yang konstitusional.
Revisi UU KPK: Mengenal Hakim Wahiduddin Adams yang Pilih Dissenting Opinion
