Jabatan
Anggota DPD RI
Fraksi
Provinsi / Dapil
Maluku Utara
Periode
2024-2029
Kontak
sultanhidayat@dpd.go.id
Artikel Terindeks
30
Analisis Sentimen Media
Positif
Berdasarkan 30 artikel
40% positif50% netral10% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Kategori Pemberitaan
Topik Utama
Skor Meritokrasi
45
Kurang Meritokratis
Penilaian meritokrasi SULTAN HIDAYATULLAH SJAH II sebagai Anggota DPD RI dari Maluku Utara menunjukkan relevansi terbatas. Gelar S.IP., M.AP. menunjukkan pemahaman tentang ilmu pemerintahan dan administrasi publik, namun kurangnya data riwayat pendidikan, pekerjaan, dan organisasi menyulitkan penilaian komprehensif.
Kesesuaian Pendidikan
Gelar S.IP. (Sarjana Ilmu Politik) dan M.AP. (Magister Administrasi Publik) memberikan dasar pengetahuan yang relevan untuk peran di DPD, khususnya dalam memahami dinamika politik daerah dan administrasi pemerintahan. Namun, tanpa detail kurikulum atau fokus studi, sulit menilai kedalaman relevansi pendidikan.
Pengalaman Relevan
Tidak tersedianya data riwayat pekerjaan dan organisasi merupakan kekurangan signifikan dalam penilaian. Pengalaman praktis di bidang pemerintahan, legislasi, atau organisasi kemasyarakatan akan sangat relevan untuk peran di DPD. Ketiadaan informasi ini menghambat penentuan seberapa jauh pengalaman mendukung kompetensi pejabat.
Faktor Pendukung
- +Gelar S.IP. dan M.AP. menunjukkan pemahaman teoritis tentang pemerintahan dan administrasi publik.
Faktor Pengurang
- −Tidak ada data riwayat pendidikan yang lebih detail.
- −Tidak ada data riwayat pekerjaan.
- −Tidak ada data riwayat organisasi.
- −Kurangnya data menghambat penilaian komprehensif meritokrasi.
Dianalisis 11 Mei 2026
Kontroversi (9)
Legitimasi Pengukuhan Sultan TernateSedang
Pengukuhan Hidayatullah Sjah sebagai Sultan Ternate ke-49 ditentang oleh Dewan Fala Raha dan beberapa anggota keluarga, yang meminta pembatalan. Meskipun demikian, ia mendapatkan legitimasi dari perangkat adat.
SumberKlaim Tanah Negara vs Tanah AdatTinggi
Sultan Ternate mengkritik klaim negara atas tanah adat, menyatakan bahwa wilayah kesultanan berintegrasi dengan RI, bukan diinvasi, dan memperingatkan potensi konflik di masa depan terkait isu ini.
SumberHarta Kekayaan yang MencurigakanSedang
Laporan harta kekayaan sebagai anggota DPD RI menunjukkan jumlah kas yang sangat kecil (Rp180.000), menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi atau keakuratan data.
Sumberkonflik dengan DPD RISedang
Sultan Ternate menyatakan kesiapan untuk menantang atau bersaing dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam urusan politik dan kebijakan, menimbulkan ketegangan antara otoritas tradisional dan lembaga legislatif nasional.
SumberPencalonan sebagai calon DPDRendah
Sultan Ternate Hidayatullah Sjah mengunjungi KPU Maluku Utara untuk mendaftar sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, menimbulkan perdebatan mengenai latar belakang politiknya.
SumberUsulan perubahan nama daerah menjadi Provinsi Moloku Kie RahaSedang
Hidayatullah Sjah menerima masukan untuk mengganti nama daerah menjadi Provinsi Moloku Kie Raha, yang memicu perdebatan publik tentang identitas regional.
SumberKlaim negara atas tanah adatSedang
Kritik terhadap klaim negara atas tanah adat yang dapat memicu konflik.
SumberPenolakan keluarga saat pengukuhanRendah
Adanya dinamika penolakan dari keluarga saat pengukuhan sebagai Sultan Ternate.
SumberPembatalan pengukuhan Sultan Ternate ke-49Sedang
Dewan Fala Raha meminta pembatalan pengukuhan Sultan Ternate ke-49.
SumberJaringan & Asosiasi (26)
Hidayatullah Sjah· Anggota DPD RI, Sultan TernateSurya Paloh· Ketua Umum Partai NasDemMasyarakat Adat Indonesia (MAI)· Organisasi PendukungDPD RI· Lembaga LegislatifKPU Maluku Utara· Penyelenggara PemiluKesultanan Ternate· Lembaga AdatDewan Fala Raha· Penentang Pengukuhan SultanKepulauan Sula· Lokasi ResesSofifi· Daerah yang Diperjuangkan PemekaranTidore· Daerah yang Diusulkan Menjadi Daerah KhususMangoli· Daerah dengan Potensi BencanaMaluku Utara· Daerah Pemilihan DPD RINasDem Tower· Lokasi PertemuanBacan· Lokasi KunjunganKerukunan Keluarga Kawanua· Organisasi MasyarakatSultan Ternate· pemimpin tradisionalTernate· kota asal masyarakat adatSultan Ternate Hidayatullah Sjah· calon anggota DPDProvinsi Moloku Kie Raha· nama daerah yang diusulkanTribunnews Ternate· media pemberi laporanKPU Malut· Tempat pendaftaran calon DPDKeluarga Kawanua· Organisasi KerukunanMAI· Pendukung Hidayatullah Sjah IIHidayat M Sjah· Sultan Ternate dan kandidat DPD RI yang memperoleh suara terbanyakBRN Daulat· lembaga yang mengangkat Hidayat M Sjah sebagai penasehatDPD-RI· lembaga perwakilan daerah
Tahukah Kamu?
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
3 kontroversi tercatat — rata-rata di DPD adalah 1.1.
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
32% dari 19 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota DPD
Salah satu dari 150 anggota DPD yang terindeks.
Catatan
Mewakili Maluku Utara
79 pejabat publik dari Provinsi Maluku Utara terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
ANTARA News memuat 6 artikel — paling banyak dari 8 media yang pernah meliput.
Catatan
Lahir di Dki Jakarta
13 pejabat publik lain juga lahir di Dki Jakarta.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
61
artikel total · 57 bulan tercatat
12 positif 15 netral 3 negatif
Keberagaman Sumber Berita
27
media unik · dari 61 artikel
Liputan beragam · top 28%
Top 5 Media
- ANTARA News17 · 28%
- Tribunternate.com11 · 18%
- cermat.co.id4 · 7%
- TitaStory3 · 5%
- HalmaheraPost.com2 · 3%
Berita Terkait (30)
BRN Daulat Sultan Ternate Hidayatullah Sjah II sebagai Penasehat Organisasi
Opsi.id · 10 Juli 2026
PositifPenyebutan "Daulat" dan peran "sebagai Penasehat Organisasi" memberi kesan penghormatan dan posisi yang positif.
Pengurus Kerukunan Keluarga Kawanua Silaturahmi ke Sultan Ternate: Jaga Kebersamaan dan Toleransi
Tribunternate.com · 4 Mei 2026
PositifTeks melaporkan silaturahmi yang membawa pesan positif untuk menjaga kebersamaan dan toleransi.
MAI Dukung Hidayatullah Sjah II: Keseimbangan Negara dan Hukum Adat Jadi Kunci Keadilan Agraria
Metropolitan Post - · 18 April 2026
PositifTeks menyatakan dukungan terhadap Hidayatullah Sjah II terkait isu keadilan agraria.
