
Jabatan
Calon Walikota Probolinggo (Pilkada 2024)
Fraksi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Provinsi / Dapil
Jawa Timur
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
18
Berdasarkan 18 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada negatif. AI mengidentifikasi 7 isu atau kontroversi yang menjadi dasar penilaian ini.
Tidak Meritokratis
Penilaian menunjukkan bahwa penempatan Sri Setyo Pertiwi sebagai Calon Walikota Probolinggo kurang meritokratis. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang terbatas memberikan indikasi kurangnya kesiapan dalam mengemban tugas sebagai kepala daerah. Keterbatasan data riwayat organisasi dan penghargaan juga menyulitkan penilaian yang komprehensif.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan SMA kurang relevan dengan kompleksitas tugas dan tanggung jawab seorang walikota. Pendidikan tinggi di bidang pemerintahan, hukum, atau ekonomi akan lebih mendukung kompetensi dalam mengelola pemerintahan daerah.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai wiraswasta, meskipun memberikan keterampilan manajerial, kurang relevan secara langsung dengan pengelolaan pemerintahan daerah. Pengalaman di sektor publik atau organisasi kemasyarakatan akan lebih mendukung pemahaman tentang dinamika sosial dan kebijakan publik.
Faktor Pengurang
Dianalisis 9 Mei 2026
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Ning Tiwi, mantan calon wali kota Probolinggo, tersandung kasus cek kosong yang dapat berujung pada proses kepolisian.
SumberPartai PKB menolak rekomendasi PDIP untuk Ning Tiwi dalam Pilkada Probolinggo, menimbulkan kontroversi politik.
SumberDilaporkan bahwa Ning Tiwi terlibat dalam dugaan jual beli jabatan perangkat desa di Sidoarjo, menambah tekanan hukum terhadapnya.
SumberNing Tiwi, mantan calon wali kota Probolinggo, diduga tersandung kasus cek bermasalah atau cek kosong dan terancam dipolisikan.
SumberNing Tiwik (Ning Tiwi) disebut menerima aliran dana terkait kasus suap rekrutmen perangkat desa di Tulangan, Sidoarjo, dan diseret ke Pengadilan Tipikor. Tiga kepala desa didakwa dalam kasus ini.
SumberSri Setyo Pertiwi terbukti menerima suap dari calon perangkat desa dan divonis 4 tahun penjara.
SumberTerdakwa Sri Setyo Pertiwi mencatut nama Gubernur Khofifah dan terlihat bepergian ke luar kota tanpa kursi roda, yang diduga untuk mendapatkan simpati.
SumberDi Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
2 kontroversi tercatat — rata-rata di Kepala Daerah adalah 0.5.
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (75%) dari 16 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Salah satu dari 85 anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota Kepala Daerah
Salah satu dari 2607 anggota Kepala Daerah yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Timur
255 pejabat publik dari Provinsi Jawa Timur terindeks di platform.
Di Atas Rata-rata
Jaringan Luas
Terhubung dengan 84 pejabat lain dalam jaringan kolega.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
53
artikel total · 83 bulan tercatat
28
media unik · dari 53 artikel
Liputan beragam · top 30%
Top 5 Media
Sri Setyo Pertiwi Divonis 4 Tahun, Terbukti Terima Suap dari Calon Perangkat Desa
Lintas Perkoro · 13 Juli 2026
NegatifFrasa "Divonis 4 Tahun" dan "terbukti terima suap" menunjukkan kasus hukum yang merugikan.
Catut Gubernur Khofifah, Jaksa Dapati Terdakwa Sri Setyo Pertiwi Pergi Luar Kota Tanpa Kursi Roda
Potretkota.com · 5 Juni 2026
NegatifFrasa "dapati terdakwa" dan konteks pergi tanpa kursi roda menegaskan isu pelanggaran/kasus hukum.
Gagal Jadi Kepala Daerah, Ning Tiwik Diseret ke Pengadilan Tipikor
Potretkota.com · 13 Maret 2026
NegatifMenyebutkan 'Diseret ke Pengadilan Tipikor'.
Isu Teridentifikasi
↓ Lihat detail kontroversi di bawah
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Kasus Suap Rekrutmen Perangkat Desa di Tulangan Sidoarjo : Tiga Kades Didakwa, Empat Lainnya Bakal Bersaksi
suara indonesia · 24 Oktober 2025
NetralTeks membahas kasus suap rekrutmen perangkat desa, bukan Sri Setyo Pertiwi.