Jabatan
Komisi VII - Anggota
Fraksi
Kebangkitan Bangsa
Provinsi / Dapil
Jawa Tengah
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
175
Analisis Sentimen Media
Positif
Berdasarkan 175 artikel
51% positif49% netral
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Penempatan Siti Mukaromah sebagai anggota Komisi VII DPR RI menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi relevan dengan tugas legislatif, meskipun pengalaman kerja langsung di bidang energi atau sumber daya mineral (fokus Komisi VII) terbatas. Pengalaman sebagai staf ahli di DPR RI menjadi nilai tambah.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S1 Pendidikan Agama Islam kurang relevan secara langsung dengan tugas di Komisi VII. Namun, gelar S2 Kebijakan Publik memberikan dasar yang relevan untuk memahami dan merumuskan kebijakan publik, termasuk yang berkaitan dengan bidang Komisi VII.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai staf ahli FPKB di DPR RI sangat relevan karena memberikan pemahaman tentang proses legislasi dan isu-isu yang dihadapi DPR. Pengalaman organisasi, terutama di Fatayat NU dan Perempuan Bangsa, menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan advokasi yang berguna dalam peran sebagai anggota DPR. Pengalaman di sektor keuangan mikro (BMT) dan konsultan investasi kurang relevan secara langsung.
Faktor Pendukung
- +Gelar S2 Kebijakan Publik
- +Pengalaman sebagai Staf Ahli di DPR RI
- +Pengalaman organisasi yang luas, menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan advokasi
- +Pengalaman sebagai anggota DPR RI selama dua periode
Faktor Pengurang
- −Pendidikan S1 kurang relevan dengan bidang Komisi VII
Riwayat & Karir (33)
1979
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Pekerjaan2019–2024Anggota — DPR RI
- Organisasi2019–2024Perempuan Bangsa — Ketua Umum DPP
- Organisasi2016–2020PC Muslimah NU — Anggota Bidang Kaderisasi Organisasi Muslmat NU, Banyuwangi
- Organisasi2015–2020PP Fatayat NU — Ketua Bidang Advokasi politik, hukum dan Ham
- Organisasi2015–sekarangKPPRI (Kaukus Perempuan Parlemen) — Div. pengembangan Kaderisasi Politik
- Pekerjaan2014–2019Anggota — DPR RI
- Organisasi2013–2015BMOIWI (Badan Musyawarah Org. Islam Wanita indonesia) — Div. Pengembangan Politik
- Pendidikan2012–2016Unas Jakarta — Kebijakan Publik
- Organisasi2010–2015Fatayat NU — Ketua PP Fatayat NU
- Pekerjaan2009–2014Staf Ahli FPKB — DPR RI Jakarta
- Pekerjaan2006–2009Investment Consultan — PT. WTI Jakarta
- Pekerjaan2006–sekarangKetua — Yayasan KMPM, Jakarta
- Pekerjaan2005–2007Div. Pelatihan — Yayasan IRCOS Jakarta
- Pekerjaan2005–2006Investment Consultan — PT. Goldex Jakarta
- Pekerjaan2002–2004Pembina dan Pendamping — KUPP Kalisari
- Organisasi2002–2005Presidium Nasional Anak Bangsa Indonesia — Wakil Bendahara I
- Organisasi2001–2006DPP HKPI — Ketua III DPP HKPI
- Organisasi2000–2003IPPNU — Ketua V Pimpinan Pusat
- Pekerjaan1997–1999Teller — BMT Tijarah Al Hidayah
- Organisasi1996–1998BPMF STAIN Purwokerto — Ketua Bid. Pendidikan Kader
- Organisasi1996–1998PPI (Persatuan Pemuda Indonesia) — Bendahara
- Organisasi1995–1997PMII — Ketua Kopri Cab. Purwokerto
- Pendidikan1993–1999STAIN Purwokerto — Pendidikan Agama Islam
- Pekerjaan1991–1992Adm Quality Control — PT. Selaras Kausa Busana
- Pendidikan1988–1991SMA Diponegoro 3 Karanglewas — IPS
- Pendidikan1985–1988MTs Negeri Purwokerto
- Pendidikan1979–1985MI Ma'arif Dawuhan Kulon
Tanpa Periode
Komisi VII
Badan Aspirasi Masyarakat
Panitia Khusus
Panitia Khusus
Panitia Khusus
Panitia Khusus
Kontroversi (8)
Permintaan Pengkajian Ulang Permen LHK No. 39/2017Sedang
Siti Mukaromah meminta pemerintah untuk mengkaji ulang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2017 terkait perhutanan sosial.
SumberTarget Keterwakilan Perempuan 30 PersenRendah
Diskusi mengenai sulitnya memenuhi target 30 persen kursi perempuan di DPR RI meskipun terjadi peningkatan signifikan pada periode 2024-2029.
SumberEfektivitas UU KepariwisataanSedang
Menyatakan bahwa UU Kepariwisataan yang ada belum efektif dalam mengembangkan industri pariwisata dan mendorong penyusunan aturan turunan.
SumberDualisme Kepemimpinan Keraton SurakartaSedang
Menyoroti konflik internal atau dualisme kepemimpinan di Keraton Surakarta yang dapat berdampak pada stabilitas budaya.
SumberKasus Amsal dan Perlindungan Pekerja KreatifSedang
Siti Mukaromah menyoroti kasus Amsal sebagai momentum untuk mendesak sinergi antarkementerian dalam melindungi hak-hak pekerja kreatif.
SumberDampak Efisiensi Anggaran MICE terhadap PerhotelanRendah
Menyoroti kekhawatiran sektor perhotelan akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang menekan kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition).
SumberListrik padam merugikan UMKMSedang
Pemadaman listrik yang terjadi merugikan pelaku UMKM, Siti Mukaromah mendesak PLN untuk memberikan kompensasi kepada pelaku usaha yang dirugikan.
SumberMahalnya ongkos wisata pulau terluarSedang
Siti Mukaromah menuntut evaluasi tarif transportasi karena biaya wisata ke pulau terluar dianggap terlalu mahal.
SumberJaringan & Asosiasi (67)
Siti Mukaromah· Anggota DPR RIPMII· Organisasi KemahasiswaanPKB· Partai PolitikBUMN· Perusahaan Milik NegaraMuslimat NU· Organisasi Perempuan Nahdlatul UlamaDPR RI· Lembaga LegislatifKemenko PM· Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanNU· Organisasi KeagamaanPCNU Banyumas· Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama BanyumasPrabowo Subianto· PresidenKomisi VII DPR· Komisi di DPRBanyumas· KabupatenCilacap· KabupatenKemenpar· Kementerian PariwisataAhmad Tohari· SastrawanKeraton Surakarta· KeratonSuzuki Indomobil Cikarang· Perusahaan OtomotifRRI· Radio Republik IndonesiaPrabowo· PresidenDPR· Lembaga LegislatifKemenkraf· Kementerian Pariwisata dan Ekonomi KreatifFatayat NU Banyumas· Organisasi PerempuanPMII Purwokerto· Organisasi KemahasiswaanAmsal· Pekerja KreatifPartai Kebangkitan Bangsa (PKB)· Partai politik yang mewakili Siti MukaromahPartai Muslimin Indonesia (PMII)· Organisasi yang didorong Siti MukaromahNahdlatul Ulama (NU)· Organisasi yang didorong Siti MukaromahKomisi VI DPR RI· Komisi yang memimpin minta BUMN kolaborasi SPKLUKomisi VII DPR RI· Komisi yang mendorong pariwisata TangerangParalegal Muslimat NU· Program yang didorong Siti Mukaromah
Tahukah Kamu?
Catatan
Skor Merit Sedang
Peringkat #360 dari 577 anggota DPR (skor 55).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
44% dari 146 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa
Salah satu dari 68 anggota fraksi Kebangkitan Bangsa di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Tengah
234 pejabat publik dari Provinsi Jawa Tengah terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
RRI.co.id memuat 55 artikel — paling banyak dari 46 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
350
artikel total · 137 bulan tercatat
90 positif 85 netral 0 negatif
Keberagaman Sumber Berita
105
media unik · dari 350 artikel
Liputan beragam · top 23%
Top 5 Media
- RRI.co.id80 · 23%
- ANTARA News44 · 13%
- ANTARA News Jateng29 · 8%
- FPKB DPR RI17 · 5%
- Merdeka.com9 · 3%
Berita Terkait (175)
Siti Mukaromah Gelar Nobar Final Piala Dunia di Sembilan Tempat
RRI.co.id · 19 Juli 2026
PositifMenunjukkan kegiatan positif dengan "gelar nobar Final Piala Dunia di sembilan tempat" yang dekat ke masyarakat.
Sentil Mahalnya Ongkos Wisata Pulau Terluar, Siti Mukaromah Desak Evaluasi Tarif Transportasi - daulat.co
daulat.co · 18 Juli 2026
PositifBernada positif karena Siti Mukaromah "desak evaluasi tarif transportasi" untuk menanggapi ongkos wisata yang mahal.
RUU Daerah Kepulauan, Siti Mukaromah Desak Pembangunan Infrastruktur Tak Sekadar Kejar Target
Jakartanews.id · 18 Juli 2026
PositifNada mendukung karena Siti Mukaromah "desak pembangunan infrastruktur" dalam konteks RUU Daerah Kepulauan.
