
Jabatan
Calon Walikota Sorong (Pilkada 2024)
Fraksi
Provinsi / Dapil
Papua Barat Daya
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
29
Berdasarkan 29 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Kategori Pemberitaan
Topik Utama
Meritokratis
Septinus Lobat memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan jabatan kepala daerah, terutama gelar MPA dari UGM. Pengalaman sebagai pensiunan PNS menunjukkan pemahaman tentang birokrasi pemerintahan, meskipun detail spesifik jabatan terakhir tidak tersedia. Ketiadaan informasi mengenai riwayat organisasi menjadi kekurangan dalam penilaian meritokrasi.
Kesesuaian Pendidikan
Gelar MPA dari UGM sangat relevan untuk jabatan kepala daerah karena memberikan pemahaman tentang administrasi publik dan kebijakan. Gelar SH juga relevan dalam konteks hukum dan pemerintahan daerah.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai pensiunan PNS menunjukkan pemahaman tentang sistem pemerintahan, namun tanpa detail jabatan terakhir sulit untuk menilai relevansi secara spesifik. Ketiadaan informasi mengenai riwayat organisasi merupakan kekurangan karena partisipasi dalam organisasi dapat menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan kerjasama.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Dianalisis 11 Mei 2026
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Komunitas Baku Tumbu menyatakan sikap mundur sebagai tim simpatisan Septinus Lobat.
SumberSeptinus Lobat memberikan klarifikasi terkait pernyataan kontroversial mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
SumberAdanya penilaian dari akademisi mengenai dugaan intimidasi yang dapat berdampak pada karier politiknya di Partai Golkar.
SumberWali Kota Sorong dituduh menerima fee sebesar Rp1,5 miliar yang menimbulkan gugatan hukum.
SumberSeptinus Lobat harus meluruskan pernyataan yang dianggap menyinggung terkait Program MBG di sekolah.
SumberAkademisi menilai adanya dugaan intimidasi yang dapat memengaruhi karier politik Septinus Lobat di Partai Golkar.
SumberSeptinus Lobat mengumumkan rencana mengundurkan diri dari posisi Pj Walikota pada Juli, menimbulkan spekulasi politik.
SumberSeptinus Lobat dan Anshar Karim digugat honorarium kuasa hukum sebesar Rp1,5 miliar dalam proses hukum yang berlangsung satu tahun pemerintahan LOSARI.
SumberKomunitas Baku Tumbu menyatakan sikap mundur sebagai tim simpatisan Septinus Lobat, menimbulkan pertanyaan tentang dukungan politiknya.
SumberPeringkat
Skor Merit Top 4%
Peringkat #119 dari 2607 anggota Kepala Daerah yang sudah dianalisis (skor 65).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
57% dari 14 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Kepala Daerah
Salah satu dari 2607 anggota Kepala Daerah yang terindeks.
Catatan
Mewakili Papua Barat Daya
65 pejabat publik dari Provinsi Papua Barat Daya terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Sorong News memuat 10 artikel — paling banyak dari 14 media yang pernah meliput.
Di Atas Rata-rata
Jaringan Luas
Terhubung dengan 41 pejabat lain dalam jaringan kolega.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
100
artikel total · 54 bulan tercatat
19
media unik · dari 100 artikel
Liputan beragam · top 28%
Top 5 Media
BPHTB dan PBG Gratis Mandek, Wali Kota Septinus Lobat Disemprot Keras Menteri PKP
Sorong News · 28 April 2026
NegatifFrasa "BPHTB dan PBG Gratis Mandek" serta "Disemprot Keras Menteri PKP" jelas bernada kritik terhadap kinerja Septinus Lobat.
Akademisi Nilai Dugaan Intimidasi Bisa Berdampak pada Karier Politik Septinus Lobat di Partai Golkar
Teropong News · 11 April 2026
NegatifDugaan intimidasi dinilai bisa berdampak negatif pada karier politik Septinus Lobat.
Hak Koreksi Penggugat Perdata Lawan Septinus Lobat - Anshar Karim : Bukan Aib, Melainkan Fakta Persidangan
Sorong News · 8 April 2026
NetralTeks בעיקר membahas "Hak Koreksi Penggugat Perdata" dan "fakta persidangan", sehingga nadanya lebih informatif daripada menilai Septinus Lobat.
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
4 Kali Mediasi Gagal, Septinus Lobat Tolak Berdamai, Hadi Tuasikal Cs Siap Bongkar Fakta di Pengadilan
Sorong News · 1 April 2026
NegatifPenolakan berdamai dan ancaman hukum memberi kesan negatif