
Jabatan
Komisi IX - Anggota
Fraksi
Demokrasi Indonesia Perjuangan
Provinsi / Dapil
Jawa Timur
Periode
2024-2029
Kontak
pulung.agustanto@gmail.com
Artikel Terindeks
119
Kurang Meritokratis
Penilaian menunjukkan bahwa penempatan Pulung Agustanto sebagai anggota Komisi IX DPR RI kurang meritokratis. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya memiliki relevansi terbatas dengan tugas dan fungsi komisi yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan. Keterbatasan informasi mengenai detail tugas di organisasi juga menyulitkan penilaian yang lebih mendalam.
Kesesuaian Pendidikan
Latar belakang pendidikan Ilmu Komunikasi dari FISIPOL UGM memiliki relevansi yang terbatas dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI yang fokus pada kesehatan dan ketenagakerjaan. Meskipun keterampilan komunikasi penting bagi seorang anggota legislatif, keahlian spesifik di bidang kesehatan, ekonomi, atau hukum akan lebih relevan.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai direktur di beberapa perusahaan tidak secara langsung relevan dengan isu-isu kesehatan dan ketenagakerjaan yang menjadi fokus Komisi IX. Keanggotaan dalam komite-komite Kafispolgama, Kagama Pusat, dan Kagama DKI juga kurang memberikan gambaran yang jelas tentang pengalaman yang relevan dengan bidang tugas komisi. Detail tugas dan kontribusi dalam organisasi tersebut tidak tersedia, sehingga sulit untuk menilai relevansinya.
Faktor Pengurang
Dianalisis 11 Mei 2026
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Polemik terkait anggaran pengadaan motor listrik oleh BGN yang dianggap bukan prioritas.
SumberDesakan audit investigatif terkait kematian dokter internship di Jambi.
SumberPulung Agustanto menyoroti pengeluaran besar BGN untuk motor listrik yang dianggap tidak prioritas.
SumberPulung Agustanto mendesak audit investigatif atas kematian dokter internship di Jambi.
SumberPulung Agustanto menuntut pengusaha membayar THR sesuai ketentuan.
SumberPulung Agustanto prihatin PHK dan gaji honorer di sektor pemerintahan.
SumberPuluhan kasus keracunan terkait program MBG, DPR meminta tata kelola program dibenahi.
SumberDPR mengingatkan risiko PHK PPPK akibat tekanan fiskal daerah dan batas belanja pegawai.
SumberLegislator menilai ada ketidaksinkronan aturan ketenagakerjaan untuk warga kawin campur.
SumberOknum polisi menewaskan warga sipil di Kalibata, dan Pulung Agustanto menuntut reformasi budaya Polri yang serius.
SumberDi Bawah Rata-rata
Skor Merit Rendah
Peringkat #448 dari 577 anggota DPR (skor 45).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
38% dari 85 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
Salah satu dari 110 anggota fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Timur
255 pejabat publik dari Provinsi Jawa Timur terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
gesuri.id memuat 16 artikel — paling banyak dari 34 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
188
artikel total · 94 bulan tercatat
60
media unik · dari 188 artikel
Liputan beragam · top 17%
Top 5 Media
Pulung Agustanto Soroti Pengangguran Anak Muda, Dorong Evaluasi Kebijakan
RM.ID · 4 September 2026
PositifTeks menyoroti Pulung Agustanto yang aktif mendorong evaluasi kebijakan terkait pengangguran anak muda, menunjukkan kepedulian terhadap isu publik.
Pulung Agustanto: Data Desil Perlu Terus Disempurnakan agar Tepat Sasaran
RM.ID · 2 September 2026
PositifTeks menggambarkan Pulung Agustanto berkomitmen menyempurnakan data desil agar tepat sasaran, mencerminkan perhatian pada kebijakan yang akurat dan berpihak pada masyarakat.
Kasus Keracunan 117 Siswa di Kediri Jadi Sorotan DPR RI, Pulung Agustanto Minta Katering Diaudit
Tribunjatim.com · 28 Juli 2026
NetralTeks membahas Pulung Agustanto DPR dalam konteks sorotan kasus keracunan dan permintaan audit katering, bersifat berita faktual.
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Pulung Agustanto: Revisi UU Ketenagakerjaan Harus Antisipasi Disrupsi AI
RM.ID · 2 Juni 2026
PositifFrasa "harus antisipasi disrupsi AI" menunjukkan sikap proaktif dan perhatian pada kebijakan ketenagakerjaan.