CekPejabat
Pelayan
Direktori pejabat publik
Lembaga
Profil per lembaga
Fraksi
Profil per fraksi politik
Provinsi
Pejabat per provinsi
Entitas
Perusahaan, organisasi, tokoh
Tren
Topik & isu hangat
Relasi
Peta jaringan pejabat
RisetBandingkan
← Direktori
Prof. Dr. Ir. H. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H.

Prof. Dr. Ir. H. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H.

PositifBandingkan
DPR

Anggota No. 134

Bandung, 7 Oktober 1967

Jabatan

Komisi III - Anggota

Fraksi

Gerakan Indonesia Raya

Provinsi / Dapil

Banten

Periode

2024-2029

Artikel Terindeks

1010

FacebookInstagramTwitter / XYouTube

Analisis Sentimen Media

Positif

Berdasarkan 1.010 artikel

43% positif54% netral2% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.

Kategori Pemberitaan

kebijakanpolitiklegislasisosialinfrastrukturkorupsitenaga kerjakeagamaanperbankan

Skor Meritokrasi

65

Meritokratis

Penempatan Prof. Dr. Ir. H. SUFMI DASCO AHMAD sebagai anggota Komisi III DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Meskipun latar belakang pendidikan awalnya di bidang elektro, beliau kemudian mendalami ilmu hukum hingga tingkat doktoral, yang relevan dengan tugas di Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Pengalaman sebagai praktisi hukum juga mendukung kompetensinya.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan awal di bidang elektro kurang relevan, namun gelar sarjana, magister, dan doktor di bidang hukum sangat relevan dengan tugas di Komisi III DPR yang membidangi hukum.

Pengalaman Relevan

Pengalaman sebagai Senior Partner di Vendetta Law Firm, Direktur di Pusat Kajian Sengketa Pemilu, dan berbagai posisi di organisasi yang berkaitan dengan hukum dan keamanan menunjukkan pengalaman yang relevan. Pengalaman di bidang bisnis kurang relevan, namun tidak mengurangi relevansi pengalaman hukumnya.

Faktor Pendukung

  • +Gelar Sarjana, Magister, dan Doktor Hukum
  • +Pengalaman sebagai praktisi hukum (Senior Partner di Law Firm)
  • +Pengalaman di organisasi yang relevan dengan hukum dan keamanan

Faktor Pengurang

  • −Pendidikan S1 Elektro kurang relevan
  • −Pengalaman di bidang bisnis kurang relevan
  • −Tidak ada informasi penghargaan yang mendukung kinerja

Riwayat & Karir (24)

1973
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi

Daftar Lengkap

  • Pendidikan2012–2015Universitas Islam Bandung — Fakultas Hukum
  • Pekerjaan2011–2014Direktur — Pusat Kajian Sengketa Pemilu
  • Organisasi2011–sekarangDPP KNPI — Majelis Pemuda
  • Organisasi2011–sekarangKongres Advokat Indonesia — Dewan Pembina
  • Pekerjaan2010–2014Direktur Utama — PT Pasopati Indorisk
  • Organisasi2010–sekarangSerikat Pengacara Rakyat — Dewan Pembina
  • Organisasi2010–sekarangIkatan Pedagang Pasar Indonesia — Dewan Pembina
  • Pendidikan2009–2012Universitas Islam Jakarta — Fakultas Hukum
  • Organisasi2009–sekarangSatuan Relawan Indonesia Raya — Dewan Pembina
  • Organisasi2009–sekarangIPSI — Pengurus
  • Organisasi2008–sekarangPartai Gerindra — Ketua DPP
  • Pekerjaan2007–sekarangDirektur — PT Omerta Cipta Securita
  • Organisasi2007–sekarangKonas Menwa — Dewan Pembina
  • Pendidikan2005–2009Universitas jakarta — Fakultas Hukum
  • Pekerjaan2005–2013Senior Partner — Vendetta Law Firm
  • Pekerjaan1989–2007Direktur — PT Randika Dwa Perkasa
  • Pendidikan1985–1993Universitas Pancasila — Fakultas Elektro
  • Organisasi1983–sekarangPelajar Islam Indonesia — Pengurus
  • Pendidikan1982–1985SMA Negeri II Manado
  • Pendidikan1979–1982SMP Negeri 43 Jakarta
  • Pendidikan1973–1979SD Negeri 66 Palembang

Tanpa Periode

Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan
Pimpinan
Komisi III

Kontroversi (66)

Dugaan Bisnis Kasino di KambojaSedang

Nama Sufmi Dasco Ahmad dikaitkan dengan dugaan bisnis kasino di Kamboja.

Sumber
Polemik Tunjangan Perumahan DPRRendah

Sufmi Dasco meluruskan polemik terkait tunjangan perumahan DPR yang dianggap rutin tiap bulan, padahal merupakan kontrak 5 tahun.

Sumber
Potongan Komisi OjolSedang

Sufmi Dasco mengungkapkan bahwa Danantara membeli saham aplikator ojol dengan tujuan menurunkan komisi menjadi 8 persen. Hal ini menuai berbagai reaksi dari pihak terkait.

Sumber
Status OjolSedang

Terdapat perdebatan mengenai status pengemudi ojol, apakah sebagai pekerja atau mitra. Buruh mengusulkan agar status ojol diubah menjadi pekerja.

Sumber
Kepemilikan Saham Aplikator OjolSedang

Dasco mengungkapkan bahwa pemerintah dan Danantara telah membeli saham di perusahaan aplikator ojol, yang menimbulkan kekhawatiran tentang potensi konflik kepentingan dan pengaruh politik dalam sektor transportasi online.

Sumber
Penurunan Komisi AplikatorRendah

Pengumuman penurunan komisi aplikator menjadi 8 persen dapat memicu ketidakpuasan dari pengemudi dan pihak terkait, serta menimbulkan pertanyaan tentang dampak finansial bagi perusahaan ojol.

Sumber
Kenaikan dana reses DPRSedang

Dasco menjelaskan kenaikan dana reses DPR menjadi Rp702 juta, menimbulkan kritik publik terkait penggunaan anggaran legislatif.

Sumber
Kasus keracunan MBGTinggi

Dasco mendorong aparat investigasi untuk menelusuri penyebab keracunan MBG yang menimpa warga, menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan keamanan pangan.

Sumber
Sistem e‑votingRendah

Dasco menyatakan bahwa sistem e‑voting membutuhkan kajian mendalam, memicu perdebatan tentang keamanan dan transparansi pemilihan elektronik.

Sumber
Masalah upah dan outsourcingTinggi

Buruh diminta melaporkan permasalahan upah hingga praktik outsourcing kepada Satgas PHK, menimbulkan kekhawatiran tentang perlindungan hak pekerja.

Sumber

Jaringan & Asosiasi (266)

Sufmi Dasco Ahmad· Wakil Ketua DPRDPR· Lembaga LegislatifPrabowo Subianto· PresidenMPR· Lembaga NegaraKapolri· Kepala Kepolisian Republik IndonesiaIsrael· NegaraLebanon· NegaraAceh· ProvinsiKamboja· NegaraMK· Mahkamah KonstitusiTNI· Tentara Nasional IndonesiaRusia· NegaraPrancis· NegaraSumatra· PulauBanda Aceh· KotaTangerang Selatan· KotaGMNI· Organisasi KemahasiswaanESDM· KementerianGerindra· Partai PolitikAde Jona· Penerima SK DPD Gerindra SumutGus Irawan· PolitisiUKRI· Institusi PendidikanLis· PolitisiPrasetyo Hadi· PolitisiKSPSI· Serikat PekerjaRika Herustika· PolitisiSayuti Abubakar· Ketua KAUPMualem· Politisi AcehDanantara· Tidak DiketahuiPrabowo· Presiden

Tahukah Kamu?

Di Atas Rata-rata

Sorotan Media Tinggi

Diliput 75% lebih banyak dari rata-rata anggota DPR.

Peringkat

Skor Merit Top 1%

Peringkat #8 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 92).

Di Atas Rata-rata

Pemberitaan Bernada Positif

33% dari 140 artikel teranalisis bernada positif.

Catatan

Anggota Fraksi Gerakan Indonesia Raya

Salah satu dari 86 anggota fraksi Gerakan Indonesia Raya di seluruh lembaga publik.

Catatan

Anggota DPR

Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.

Catatan

Mewakili Banten

76 pejabat publik dari Provinsi Banten terindeks di platform.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

2.155

artikel total · 66 bulan tercatat

439 positif 549 netral 22 negatif

Keberagaman Sumber Berita

438

media unik · dari 2.155 artikel

Liputan beragam · top 5%

Top 5 Media

  • detikNews112 · 5%
  • ANTARA News95 · 4%
  • MetroTVNews.com75 · 3%
  • Kumparan.com64 · 3%
  • Suara.com61 · 3%

Berita Terkait (1010)

RUU Perampasan Aset Bakal Sasar Harta Koruptor, DPR Targetkan Rampung 15 Desember

VOI.ID · 1 September 2026

Positif

Target legislasi anti-korupsi ditampilkan positif meskipun fokus pada DPR secara umum

Delapan WNI Jadi Tentara Rusia Awalnya Daftar Lowongan Satpam

Validnews · 1 September 2026

Netral

Dasco mengungkap fakta rekrutmen tentara Rusia melalui lowongan satpam

8 WNI Jadi Tentara Rusia Direkrut Pihak Ketiga, Dasco: Diiming-imingi Gaji Besar | SAPA MALAM

Kompas.tv · 1 September 2026

Netral

Teks melaporkan santai fakta tentang perekrutan WNI dan komitmen Dasco terhadap pemberantasan korupsi.

8 WNI Diduga Jadi Tentara Rusia, Pimpinan DPR Ungkap Modus Perekrutannya

CekPejabat

Platform pemantauan rekam jejak pelayan publik Indonesia berbasis agregasi media real-time.

agraria
pendidikan
agama
ekonomi
kesejahteraan
ketenagakerjaan
hukum
perlindungan hukum
perumahan
pasar modal
kontroversi
bencana alam
gender
keuangan
pemilu
hubungan institusi
komunikasi
fiskal
hubungan masyarakat
mediasi
hubungan industrial
pemerintahan
layanan publik
digital
pembangunan daerah
keamanan
kebijakan sosial
hubungan luar negeri
anti-korupsi

Topik Utama

Harga BBMRUU PemiluPemulihan PascabencanaStabilitas EkonomiKesejahteraan PublikLayanan HajiProgram StrategisRevisi UU TNITunjangan Perumahan DPRSerangan Israel di LebanonAmbang Batas ParlemenAspirasi BuruhRUU PPRTPenanganan BencanaPanganGeopolitikSituasi NasionalPersatuan NasionalProgram MBGRUU KetenagakerjaanBBMHubungan dengan buruhKunjungan Prabowo ke CinaGas LPG 3kgRevisi UU DesaPagar LautUU Transportasi OnlinePemulihan Pascabencana AcehData Bansos dan BPJSRUU Satu DataSituasi PolitikSituasi EkonomiDapur MBGPemberdayaan Ekonomi LokalPrestasi UKRIKurbanperlintasan kereta apikesehatan masyarakatUU ketenagakerjaanpembiayaan ojolrehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencanapenanganan BBMpenerapan e‑votingpembiayaan aplikasi ojolpenanganan bencana di SumateraReformasi Ekosistem OjolKebijakan Komisi AplikatorReforma AgrariaProgram Rumah LayakSatgas PHKKeterlibatan BuruhRancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah TanggaEvaluasi kinerja pemerintahanKepemimpinan Badan Legislatif DPRKepuasan publik terhadap pemerintah开放门户活动停止房屋津贴kunjungan korban kecelakaan KAperbaikan perlintasan KAkasus keracunan MBGdana reses DPRsistem e‑votingpertemuan dengan Presiden Praboworetret kabinetpembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan barupelepasan jemaah haji kloter pertama Bantenpengambilan keputusan legislatifregulasi transportasiupah buruhoutsourcingpemutusan hubungan kerjarevisi UU BUMNputusan Mahkamah Konstitusiaspirasi publikpemblokiran rekeningperlindungan nasabahAudiensi dengan berbagai organisasiReses Anggota DPRGaji dan Tunjangan Anggota DPRRehabilitasi Guruundang-undang ketenagakerjaanpenyelenggaraan hajipemulihan bencanaratifikasi konvensi ILObantuan gerejaStabilitas politikStrategi ekonomi politikIsu buruhpertemuan dengan presidenpembelian saham aplikasi ojek onlineefisiensi anggaran DPRundang-undang pekerja rumah tangga dan tenaga kerja informaljaminan sosial dan pensiun PRTjaminan sosial pekerja rumah tanggaPeraturan PemerintahRUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga)hak ciptapenyusunan dan penjadwalan legislasiUU PPRTperbaikan perlintasan kereta apikunjungan presidenkorban kecelakaan kereta apikemauan politik DPRPengesahan UU PPRT sebagai kado Hari Kartini dan May DayPenanganan dan evakuasi korban kecelakaan kereta apiPermintaan kepada partai politik untuk melakukan simulasi sistem Pemilu 2029perlindungan hukum bagi guruprogram 3 juta rumahakses khusus buruh dan petanistatus driver ojek onlineUU Perlindungan Pekerja Rumah Tanggaaudiensi buruh May Daygeopolitik dan undangan mantan presidenHarga Bahan Bakar Minyak (BBM)Imbauan larangan penimbunan BBMRapat Mahkamah Partai GerindraEvaluasi internal kader partaipartai politiklaporan presidenpenyampaian KEM-PPKF oleh Presiden di DPRkunjungan mendadak ke BEIpenguatan pasar modalkepercayaan investorregulasi pasar modalsidak ke Bank Indonesiakebocoran mikrofonsidang paripurna DPRucapan kontroversialinspeksi ruang sidangInsiden mikrofon bocor di Rapat Paripurna DPR RIPernyataan kontroversial mengenai Joko WidodoKunjungan Wakil Ketua DPR ke Bursa Efek Indonesia (BEI)Dampak pidato Presiden Prabowo terhadap penguatan nilai tukar RupiahPenyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) oleh PresidenHubungan politik dan pujian Prabowo Subianto kepada PDIPPembatalan inspeksi mendadak ke Bank IndonesiaKunjungan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai sinyal pasarPemulihan dan rehabilitasi pascabencana di Sumatera dan AcehPersetujuan anggaran rekonstruksi pascabencana sebesar Rp100,1 TriliunPembangunan 39 ribu hunian tetap (huntap) untuk korban bencanaKlarifikasi insiden dugaan mikrofon bocor saat sidang paripurna DPRKunjungan ke Bursa Efek Indonesia bersama pimpinan DanantaraBantahan video hoaks penyesalan menjadi relawan Prabowoketerwakilan perempuanrevisi undang-undang pemiluusia pensiun polrikesetaraan penegak hukumkuota perempuan dalam pemilusanksi untuk partai politikrevisi undang-undang polriusia pensiun polisibantahan perpanjangan masa jabatandistribusi hewan kurbankebersamaan DPR dengan masyarakatkemitraan dengan organisasi kepemudaanhewan kurbanKOHATI PB HMIkematian Rachmat Gobelisu PHK massal di TikTok Tokopediakoordinasi rutin dengan pemerintah (Mensesneg, Wamenkeu, Bank Indonesia)aspirasi mahasiswa mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan harga BBMrevisi Undang-Undang untuk menyelesaikan persoalan guru honorerpengawasan DPR atas reformasi bursa efek dan penguatan pengawasan pasar modalsafari DPR ke partai non-parlemen terkait RUU Pemiludialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan buruh terkait PHKKoordinasi pemerintah dan legislatifMitigasi dan stabilitasPenurunan harga gas industriAspirasi mahasiswaPemadaman listrik bergilirtuntutan mahasiswaforum PPPKpertemuan dengan Menteri Sekretariat Negararencana pertemuan dengan demonstran mahasiswarapat koordinasi dengan Mensesneg dan bos buruhpotensi PHKrevisi UU Pemilutekanan ekonomi akibat konflik globaldemonstrasi mahasiswaucapan hari ulang tahun ke Jaksa Agungucapan selamat ulang tahunfasilitasi dialog antara kementerian ketenagakerjaan dan TikTok-Tokopediamenanggapi aspirasi mahasiswaSenayanarsitekpengendaliHubungan Dasco-Sjafrie di bawah PrabowoManuver Sjafrie-Dasco dalam kasus Febrie AdriansyahAncaman gelombang PHK dan krisis gas industriIsu PHK TokopediaPertumbuhan ekonomiRUU Pemilu dan safari politik ke partai nonparlemenKlarifikasi ucapan ulang tahun Nadiem MakarimPerpres transportasi onlineDialog dengan mahasiswa di DPRUcapan selamat ulang tahun ke Purbaya-HastoIsu ekonomi Indonesia yang digoreng pihak tertentuAnggaran kapal perintisSubsidi kapal perintis untuk wilayah 3TSafari politik Partai UmmatMitigasi PHKKlaim PHK massal TokopediaRUU Perampasan AsetPenunjukan JampidsusPencegahan KorupsiSosialisasi RUU Pemilukonflik polisi-jaksapengisian posisi Jampidsussafari politikPerpres OjolPerlindungan pengemudi ojek onlineFinalisasi perpresSerapan aspirasistreamlining Telkomefisiensi anggaranpembangunan daerahregulasi ojoldialog dengan APKASIkoordinasi dengan menterikemandirian fiskal kabupatenkebijakan efisiensi anggaransinergi pusat dan daerahaspirasi APKASIfiskal kabupatenmediasipersatuanpencabutan laporan polisipertemuan damaipolitikfasilitasi mediasiaspirasi pekerjabonus dan renumerasipenarikan laporan hukumpertemuan dengan Hotman Parispenyelesaian tuntutan karyawantata kelola pengangkatan PPPKsurvei kepuasan publikgaji kepala daerahdana transferrenumerasi DBHmediasi PT SGNaspirasi guru TKstatus honorer gurupembahasan PAD dan ASNtata kelola PPPKpengangkatan PPPKsurvei SMRCpertemuan dengan Hotman Paris dan PWIintervensi hukumfasilitasi aspirasi pekerja SGNevaluasi pemerintahaspirasi masyarakatpersatuan persdana bagi hasillayanan publikdiskusi Komisi III DPRekosistem digital sehatekosistem media sosial sehatelektabilitas presidenjejaring politikdialog antar lembagakolaborasi pemerintah dan swastaevaluasi kinerja presidenkebijakan ekonomigaji ASNstrategi penguatan rupiahpolitik nasionalefisiensi Telkomtidak ada PHKperjanjian tripartitpemantauan DascoPenggalangan dana untuk korban kekerasan seksual dan TPKSPembangunan dan peningkatan kualitas layanan Kampung Haji di Arab SaudiKeamanan nasional dan pertemuan dengan TNI-PolriUsulan calon gubernur Bank IndonesiaDiskusi AI dan keamanan siberPenanganan hoaks 17 AgustusRapat tertutup mengenai Perpres OjolAspirasi anak muda mengenai teknologi dan keamanan siberkonflik agrariakeamanan dan politik dalam negeribantuan korban TPKSperpendek masa tunggu jemaah hajidemo Agustusisu strategis keamanansidang tahunan MPRkonflik lahanKUR perumahanrumah subsidisidang bersamakasus MKD Deddy Sitorus vs KWPmediator PWI vs Hotman Parisdialog dengan serikat buruhmediasi konflik PWI vs Hotman Parisdukungan program 3 juta rumah dan BSPSmakan bakso bersama Puan dan SultanPPN 12%daftar barang mewahbarang mewahkomitmen penyelesaian RUUdialog dengan publikjanji mundur jika tidak disahkanapresiasi dari berbagai pihakaspirasi demonstrasikeberanian kepemimpinandukungan massaUU Perampasan Asetkomisi III DPRAMPBkorupsiAPBN 2025demonstrasikomitmen legislatiftanggung jawab anggota DPRdugaan WNI menjadi tentara Rusiamodus rekrutasi melalui lowongan kerjajanji gaji besarpenegakan hukum terhadap koruptorpenangkapan koruptorrekrutmen WNI menjadi tentara Rusiapenawaran gaji besarmodus penipuanaspirasi Acehaspirasi mahasiswa Papua biaya studipedagang kaki limaprogram unggulan Praboworekrutmen WNI ke Tentara Rusiapertemuan ulama Aceh dan Sufmi Dascostatus kepegawaian PPPKdukungan kepada APKLImasa depan Acehpertemuan Waled Nu dan Dascoaspirasi PPPKUUPA dan Blang Padangdugaan keterlibatan WNI sebagai tentara bayaran Rusiaaspirasi ulama Aceh sebagai masukan DPRpenjaminan aspirasi Aceh di DPR RIkunjungan tokoh ulama Aceh Nuruzzahri Yahyarespons DPR terhadap tuntutan PPPKpencairan logo APKLI merah putih

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

Dianalisis 11 Mei 2026

indoposco.id · 1 September 2026

Netral

Dasco mengungkap modus sebagai informasi faktual, bukan penilaian terhadap dirinya

Dasco Pastikan RUU Perampasan Aset Sasar Harta Koruptor

IDN Times · 1 September 2026

Netral

Teks memberitakan tindakan Dasco terkait draft UU secara faktual tanpa оценка позитив atau negatif.

8 WNI Gabung Tentara Rusia, Dasco: Diimingi Gaji Besar dan Dijanjikan Jadi Satpam oleh Negara Pihak Ketiga

RCTI+ · 1 September 2026

Netral

Teks melaporkan pernyataan Dasco tentang iming-iming dan janji kepada WNI, bersifat informatif.

Pimpinan DPR Ungkap WNI Jadi Tentara Rusia karena Tergiur Imbalan Besar

MetroTVNews.com · 1 September 2026

Netral

Dasco mengungkap alasan WNI tertarik menjadi tentara bayaran, bersifat informatif

WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia, Dasco: Diduga Daftar Lowongan Satpam-Tenaga Administrasi

Kompas.tv · 1 September 2026

Netral

Teks melaporkan pernyataan Dasco tentang WNI menjadi tentara bayaran Rusia, bersifat informatif faktual.

Dasco: 8 WNI Jadi Tentara Rusia Mulanya Daftar Lowongan Satpam

viva.co.id · 1 September 2026

Netral

Teks melaporkan pernyataan Dasco tentang lowongan satpam, murni pemberitaan.

Dasco Jamin RUU Perampasan Aset Sasar Koruptor: Pokoknya Itu...

Warta Ekonomi · 1 September 2026

Netral

Teks memberitakan jaminan Dasco bahwa UU Perampasan Aset menyasar koruptor secaraNetral.

Dasco Ungkap Modus Perekrutan WNI Jadi Tentara Rusia

politikindonesia.id · 1 September 2026

Netral

Teks melaporkan Dasco mengungkap modus kasus, bersifat pemberitaan faktual.

Dasco Ungkap Modus 8 WNI Jadi Tentara Rusia: Ditawari Kerja sebagai Satpam

Warta Ekonomi · 1 September 2026

Netral

Teks memberitakan penjelasan Dasco tentang tawaran kerja satpam, tidak evaluatif.

Dasco Jamin RUU Perampasan Aset Sasar Harta Koruptor: Pokoknya Itu...

Warta Ekonomi · 1 September 2026

Netral

Teks melaporkan penjelasan Dasco tentang sasaran kebijakan hukum, bersifat informatif.

Dasco soal WNI Diduga Jadi Tentara Rusia: Ada Info Iming-iming Gaji Besar

viva.co.id · 1 September 2026

Netral

Teks memberitakan pernyataan Dasco soal iming-iming gaji besar kepada WNI, tidak bersifat evaluatif.

Info Dasco soal 8 WNI Direkrut Jadi Militer Negara Asing

JPNN.com · 1 September 2026

Netral

Teks memberitakan informasi dari Dasco tentang perekrutan WNI, tidak ada penilaian.

Idrus Marham Puji Komitmen Dasco soal RUU Perampasan Aset

Elshinta · 1 September 2026

Positif

Idrus Marham memuji komitmen Dasco soal pemberantasan korupsi melalui pujian langsung.

Dasco soal Dugaan WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia: Perekrutan Dilakukan Negara Pihak Ketiga

Kompas.tv · 1 September 2026

Netral

Dasco menyampaikan informasi faktual tentang perekrutan WNI, bukan mengevaluasi kinerja dirinya sendiri

Kepemimpinan Strategis Dasco, Political Will dan RUU Perampasan Aset - kumparan.com

Kumparan.com · 1 September 2026

Positif

Frase 'Kepemimpinan Strategis' dan 'Political Will' menggambarkan Dasco sebagai pemimpin yang gigih dalam legislasi anti-korupsi

Dasco Pastikan RUU Perampasan Aset Sasar Harta Koruptor

Lingkar TV · 1 September 2026

Positif

Penekanan 'Pastikan' dan penargetan 'Harta Koruptor' menunjukkan tekad kuat legislasi anti-korupsi

Info dari Bang Dasco: 8 WNI yang Jadi Tentara Rusia Direkrut Pihak Ketiga

JPNN.com · 1 September 2026

Netral

Dasco menjadi sumber informasi, teks tidak mengevaluasi kinerjanya

←←Sebelumnya3 / 51Berikutnya→→

Navigasi

BerandaDirektori PejabatTentang Kami

Legal

Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanKontak

© 2026 CekPejabat. Seluruh hak cipta dilindungi.

Didukung olehOmnidata