Jabatan
Komisi IX - Anggota
Fraksi
NasDem
Provinsi / Dapil
Jawa Tengah
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
489
Analisis Sentimen Media
Skor Meritokrasi
30
Tidak Meritokratis
Penilaian meritokrasi Nafa Urbach sebagai anggota Komisi IX DPR RI menunjukkan skor yang rendah karena kurangnya informasi mengenai riwayat pekerjaan dan organisasi. Latar belakang pendidikan yang tersedia tidak secara langsung relevan dengan tugas dan fungsi Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan. Keterbatasan data ini menyulitkan evaluasi yang komprehensif.
Kesesuaian Pendidikan
Riwayat pendidikan yang tercatat (SD, SMP, SMU) tidak menunjukkan adanya spesialisasi atau keahlian yang relevan dengan bidang kesehatan dan ketenagakerjaan yang menjadi fokus Komisi IX. Tidak adanya pendidikan tinggi yang relevan menjadi perhatian utama.
Pengalaman Relevan
Tidak tersedianya data mengenai riwayat pekerjaan dan organisasi merupakan kekurangan signifikan dalam penilaian. Tanpa informasi ini, sulit untuk menilai apakah terdapat pengalaman praktis atau keterlibatan yang relevan dengan bidang tugas di Komisi IX.
Faktor Pengurang
- −Tidak ada riwayat pekerjaan yang tersedia
- −Tidak ada riwayat organisasi yang tersedia
- −Riwayat pendidikan tidak relevan dengan bidang Komisi IX
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (6)
1986
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Daftar Lengkap
- Pendidikan1995–1998SMU PGRI 6
- Pendidikan1992–1995SMP KANISIUS PANDOWO
- Pendidikan1986–1992SD SUMBER REJO MAGELANG
Tanpa Periode
Panitia Khusus
Komisi IX
Badan Musyawarah
Kontroversi (82)
Sidang Etik Ahmad Sahroni dan Nafa Urbachsedang
Proses pengadilan etik terhadap anggota DPR Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach
Menyakiti hati masyarakatSedang
Nafa Urbach menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media sosial karena merasa telah mengecewakan atau menyakiti hati masyarakat dalam kapasitasnya sebagai figur publik/pejabat.
SumberInformasi keliru penjarahan rumahRendah
Adanya laporan awal mengenai penjarahan rumah milik Nafa Urbach di Bintaro yang ternyata setelah diklarifikasi bukan merupakan miliknya.
SumberKekayaan Nafa UrbachTinggi
Kekayaan Nafa Urbach disorot publik, menimbulkan kontroversi terkait pengelolaan kekayaan dan janji gaji guru hingga 2029.
SumberTuntutan gaji dan tunjangan Sahroni dan Nafa UrbachTinggi
NasDem meminta gaji serta tunjangan Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR disetop, menimbulkan kontroversi kebijakan keuangan DPR.
SumberNonaktifkan Nafa UrbachTinggi
NasDem nonaktifkan Nafa Urbach dari DPR RI karena dianggap mencederai perasaan rakyat.
SumberPernyataan kontroversialTinggi
Ahmad Sahroni dinonaktifkan dari DPR RI karena pernyataan kontroversial yang dianggap menyimpang dari perjuangan partai NasDem.
SumberPelanggaran Etik dan Gaya Hidup HedonTinggi
Nafa Urbach dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI karena terbukti melanggar etik dan dituduh memiliki gaya hidup hedon serta tamak. Akibatnya, ia dinonaktifkan sebagai anggota DPR dan gaji serta tunjangannya dihentikan.
SumberPelanggaran kode etik DPRTinggi
Ahmad Sahroni dinyatakan melanggar kode etik DPR sehingga dijatuhi sanksi skorsing dan dinonaktifkan selama 3-6 bulan.
SumberPenghentian gaji dan tunjanganSedang
Partai NasDem meminta DPR menghentikan total gaji dan tunjangan Ahmad Sahroni serta Nafa Urbach selama masa skorsing.
SumberJaringan & Asosiasi (56)
Surya Paloh· pemimpin partai NasDemAhmad Sahroni· anggota DPRNafa Urbach· anggota DPRNasDem· partai politikMKD DPR· lembaga pengadilan etikInstagram· Platform media sosial untuk klarifikasiBintaro· Lokasi kejadian penjarahan yang dilaporkanMasyarakat Indonesia· Pihak yang menerima permintaan maafDPR RI· Lembaga legislatifGuru· PendidikMKD DPR RI· Lembaga yang memutuskan pelanggaran etik dan menonaktifkanEko Patrio· Anggota DPR lain yang juga dinonaktifkanUya Kuya· Anggota DPR lain yang juga dinonaktifkanPurworejo· Lokasi sosialisasiDesa Wadas· Desa tujuan sosialisasiTemanggung· KabupatenMajelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR· badan disiplin DPRMajelis Kehormatan DPR (MKD)· Lembaga yang memutuskan pelanggaran kode etikJoko Widodo· Presiden Republik IndonesiaMajelis Kehormatan Dewan (MKD)· badan pengawas etik DPRSahroni· anggota DPRDPR· lembaga legislatifAdriyan Maulana· responden positifAdies Kadir· politikus / disebut dalam keputusan MKDNafa Urbach· Anggota DPR RI yang menjadi sorotan utama dan dinonaktifkanAhmad Sahroni· Anggota DPR RI dari Partai NasDem yang juga dinonaktifkanEko Patrio· Anggota DPR RI yang turut disebutkan dalam putusan penonaktifanMKD· Mahkamah Kehormatan Dewan yang memutuskan status non-aktif anggota DPRNasDem· Partai politik yang menaungi dan menonaktifkan Nafa Urbach serta Ahmad SahroniDPR RI· Lembaga legislatif negara tempat para pejabat tersebut bernaung
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 106% lebih banyak dari rata-rata anggota DPR.
Di Bawah Rata-rata
Skor Merit Rendah
Peringkat #569 dari 577 anggota DPR (skor 15).
Di Bawah Rata-rata
Pemberitaan Bernada Negatif
60% dari 232 artikel teranalisis bernada negatif.
Catatan
Anggota Fraksi NasDem
Salah satu dari 68 anggota fraksi NasDem di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Tengah
234 pejabat publik dari Provinsi Jawa Tengah terindeks di platform.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
666
artikel total · 32 bulan tercatat
28 positif 148 netral 313 negatif
Keberagaman Sumber Berita
234
media unik · dari 666 artikel
Liputan beragam · top 8%
Top 5 Media
- Kompas.com54 · 8%
- Suara.com30 · 5%
- detikNews24 · 4%
- CNN Indonesia23 · 3%
- detikcom22 · 3%
Berita Terkait (489)
Nafa Urbach Soroti Anjloknya Peserta Magang Reguler, Lulusan SMA/SMK Jangan Jadi Korban
lampuhijau.co.id · 9 Juli 2026
PositifKata "Soroti anjloknya peserta magang" dan "jangan jadi korban" bernuansa membela peserta magang.
Nafa Urbach Soroti Anjloknya Peserta Magang Reguler, Desak...
Telusur.co.id · 7 Juli 2026
PositifUngkapan "Soroti anjloknya peserta magang reguler" dan "desak" memberi kesan aksi advokatif.
Nafa Urbach Minta Kemenaker Permudah Akses Magang Lulusan SMA/SMK
Partai NasDem · 6 Juli 2026
PositifFrasa "minta Kemenaker permudah akses magang" menunjukkan dorongan kebijakan yang pro-pencari kerja.
MKD Perpanjang Sanksi Nonaktif Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach dari DPR RI
