
Jabatan
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Fraksi
Provinsi / Dapil
—
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
352
Berdasarkan 352 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Tidak Meritokratis
Penilaian menunjukkan bahwa penempatan Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kurang meritokratis. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan informasi mengenai riwayat pendidikan, pekerjaan, dan organisasi yang relevan untuk menilai kesesuaian kompetensi dengan jabatan yang diemban. Tanpa data yang memadai, sulit untuk menentukan apakah penunjukan ini didasarkan pada kualifikasi dan pengalaman yang sesuai.
Kesesuaian Pendidikan
Tidak dapat dinilai karena data riwayat pendidikan tidak tersedia. Pendidikan yang relevan dengan hukum, kebijakan publik, hubungan internasional, atau bidang terkait pekerja migran akan meningkatkan penilaian meritokrasi.
Pengalaman Relevan
Tidak dapat dinilai karena data riwayat pekerjaan dan organisasi tidak tersedia. Pengalaman dalam bidang advokasi pekerja migran, manajemen organisasi nirlaba yang berfokus pada isu pekerja migran, atau pengalaman di pemerintahan yang terkait dengan tenaga kerja akan meningkatkan penilaian meritokrasi.
Faktor Pengurang
Dianalisis 11 Mei 2026
Menteri P2MI mengungkapkan tantangan adanya 50 ribu WNI yang berpotensi dideportasi pada tahun 2026.
SumberEskalasi konflik di Timur Tengah memaksa pemerintah menyiapkan skenario evakuasi dan pengetatan penempatan.
SumberUpaya pencarian tiga WNI yang hilang di wilayah konflik Selat Hormuz.
SumberKementerian P2MI memastikan penanganan barang milik almarhum Reza Valentino Simamora dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menghindari kendala pengiriman.
SumberUpaya membentengi ABK dari eksploitasi global melalui ratifikasi ILO 188 dan Perpres 25/2026.
SumberPemerintah sedang mempertimbangkan opsi moratorium pekerja migran.
SumberMenteri P2MI mengingatkan calon pekerja migran untuk waspada terhadap modus TPPO melalui surat ancaman sandera.
SumberKementerian P2MI menolak 51 calon pekerja migran yang tidak memenuhi prosedur resmi untuk keberangkatan ke Malaysia, menimbulkan kritik terkait proses seleksi dan transparansi.
SumberKementerian P2MI menyelidiki dugaan trafficking persons terhadap pekerja migran asal Cianjur yang bekerja di Libya.
SumberMukhtarudin menyambut Supiat korban TPPO dari Kamboja dan memfasilitasi pemulangan ke Barito Selatan, Kalteng.
SumberDi Bawah Rata-rata
Liputan Terbatas
Diliput 54% lebih sedikit dari rata-rata anggota Kementerian.
Di Atas Rata-rata
Bersih Kontroversi
Tidak ada kontroversi tercatat, sementara rata-rata Kementerian adalah 5.2.
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
92% dari 49 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Kementerian
Salah satu dari 62 anggota Kementerian yang terindeks.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Berita Sampit memuat 30 artikel — paling banyak dari 26 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
644
artikel total · 13 bulan tercatat
129
media unik · dari 644 artikel
Liputan beragam · top 13%
Top 5 Media
Menteri P2MI: 50 Ribu WNI Berpotensi Dideportasi pada 2026, Ini Tantangan Kita
SinPo.id · 18 Februari 2026
NetralMenteri P2MI menyampaikan potensi deportasi sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi.
Menteri Mukhtarudin dan Dubes RI untuk Malaysia Sepakati Langkah Strategis 2026
Berita Nasional - Media Pencerah Bangsa · 18 Februari 2026
PositifKata 'Sepakati Langkah Strategis' menunjukkan tindakan positif Menteri
Menteri Mukhtarudin Terima Audiensi KPU RI, Sinergi Kawal Hak Pilih Pekerja Migran Di Luar Negeri
Berita Sampit · 11 Februari 2026
PositifMenteri Mukhtarudin bersinergi dengan KPU RI untuk mengawal hak pilih pekerja migran, menunjukkan komitmen pada hak sipil.
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Heritage C. Willem Menautkan Menteri Mukhtarudin dan Sejarah Kopasgat
Pinisi.co.id · 11 Februari 2026
NetralTeks hanya menautkan Menteri Mukhtarudin dengan sejarah Kopasgat tanpa indikasi evaluasi.