
Jabatan
Komisi X - Anggota
Fraksi
Amanat Nasional
Provinsi / Dapil
Jawa Barat
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
20
Berdasarkan 20 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Kategori Pemberitaan
Topik Utama
Meritokratis
Penempatan Muhammad Hoerudin Amin sebagai anggota Komisi X DPR RI menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi memiliki relevansi dengan tugas di komisi yang membidangi pendidikan, kebudayaan, riset, teknologi, dan olahraga, meskipun ada beberapa kesenjangan. Pengalaman sebagai anggota DPR RI selama beberapa periode menjadi nilai tambah.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S.Ag. (Ilmu Dakwah) dan M.H. (Ilmu Hukum) memberikan dasar pengetahuan yang relevan, terutama dalam aspek kebijakan dan regulasi di bidang yang menjadi fokus Komisi X. Meskipun demikian, tidak ada pendidikan formal yang secara spesifik terkait dengan pendidikan, kebudayaan, riset, teknologi, atau olahraga.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai anggota DPR RI selama beberapa periode memberikan pemahaman mendalam tentang proses legislasi dan kebijakan publik. Keterlibatan dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, terutama yang berfokus pada pemuda dan pendidikan, juga relevan. Pengalaman sebagai dosen menambah perspektif dalam bidang pendidikan.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Diduga memotong dana hibah pertanian di Garut dan Tasikmalaya, laporan ke KPK
SumberKritik terhadap pemecatan STY dan permintaan publik agar tidak terjebak polemik
SumberBuka suara mengenai tidak dapat menghapus honor guru dan ancaman kekosongan guru jika pemerintah nekat
SumberHoerudin Amin diduga memotong dana hibah pertanian di Garut dan Tasikmalaya, yang kemudian dilaporkan ke KPK.
SumberHoerudin Amin menyatakan serangan Israel ke Palestina sebagai kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat, menimbulkan kontroversi di kalangan publik.
SumberPenutupan 122 program studi di perguruan tinggi yang menuai polemik, dengan pernyataan Muhammad Hoerudin bahwa jika dipaksakan akan menjadi beban administrasi.
SumberDi Bawah Rata-rata
Liputan Terbatas
Diliput 82% lebih sedikit dari rata-rata anggota DPR.
Catatan
Skor Merit Sedang
Peringkat #235 dari 577 anggota DPR (skor 75).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
56% dari 16 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Amanat Nasional
Salah satu dari 48 anggota fraksi Amanat Nasional di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Barat
260 pejabat publik dari Provinsi Jawa Barat terindeks di platform.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
57
artikel total · 67 bulan tercatat
33
media unik · dari 57 artikel
Liputan beragam · top 14%
Top 5 Media
Soroti Data Desil, Hoerudin Amin: Beasiswa Jangan Dikategorikan sebagai Bansos
visi.news · 31 Agustus 2026
PositifTeks menyoroti pernyataan Hoerudin Amin yang memperjuangkan kebijakan agar beasiswa tidak disamakan dengan bansos, menunjukkan perhatian terhadap kinerja legislasi di bidang pendidikan.
Dihadapan Warga Ciawi, Hoerudin Amin Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan
bidiknasional.com · 17 Juni 2026
PositifFrasa "sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan" ke warga menunjukkan aktivitas positif dan keterlibatan dengan masyarakat.
Muhammad Hoerudin: Jika Dipaksakan, Jadi Beban Administrasi
RM.ID · 6 Juni 2026
NegatifFrasa "jadi beban administrasi" bernada kritik dan menunjukkan penilaian negatif terhadap usul atau kebijakannya.
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Dianalisis 11 Mei 2026
Anggota DPR RI Komisi X M.Hoerudin Amin: Pendidikan dan Perbaikan Infrastruktur Sekolah Menjadi Prioritas Pembangunan Garut
Warta Bela Negara · 30 Mei 2026
PositifTeks menyoroti pernyataan M.Hoerudin Amin tentang prioritas pendidikan dan infrastruktur, menunjukkan kebijakan politik yang konstruktif.