Jabatan
Calon Walikota Pekanbaru (Pilkada 2024)
Fraksi
Provinsi / Dapil
Riau
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
81
Analisis Sentimen Media
Netral
Berdasarkan 81 artikel
22% positif59% netral19% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Kategori Pemberitaan
Topik Utama
Skor Meritokrasi
55
Kurang Meritokratis
Penilaian meritokrasi MUFLIHUN, S.STP., M.AP. sebagai Calon Walikota Pekanbaru menunjukkan relevansi terbatas. Pendidikan di STPDN dan gelar M.AP relevan dengan pemerintahan, namun kurangnya data riwayat pekerjaan menjadi kendala signifikan dalam penilaian yang komprehensif.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S.STP dari STPDN dan M.AP dari Universitas Wijaya Putra memberikan dasar pengetahuan yang relevan untuk jabatan kepala daerah. Gelar M.AP menunjukkan pemahaman tentang administrasi publik yang mendukung kapasitasnya dalam mengelola pemerintahan daerah.
Pengalaman Relevan
Riwayat pekerjaan yang tidak tersedia menjadi kelemahan utama dalam menilai pengalaman praktis yang relevan. Pengalaman organisasi sebagai Ketua IKATAN KELUARGA ALUMNI PENDIDIKAN TINGGI KEPAMONGPRAJAAN dan Ketua DEWAN KOPERASI INDONESIA DAERAH KOTA PEKANBARU menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan jaringan, namun tidak cukup untuk menggantikan pengalaman kerja di pemerintahan.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan di STPDN
- +Gelar M.AP
Faktor Pengurang
- −Riwayat pekerjaan tidak tersedia
- −Kurangnya informasi tentang prestasi atau penghargaan
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (4)
1997
2000
2010
2020
2028
Pendidikan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2023–2028IKATAN KELUARGA ALUMNI PENDIDIKAN TINGGI KEPAMONGPRAJAAN KOTA PEKANBARU — KETUA
- Organisasi2023–2028DEWAN KOPERASI INDONESIA DAERAH KOTA PEKANBARU — KETUA
- Pendidikan2016–2018UNNIVERSITAS WIJAYA PUTRA — M.AP
- Pendidikan1997–2000STPDN — S.STP
Kontroversi (17)
Penggunaan hukum sebagai alat politikSedang
Rumah Muflihun dikembalikan oleh Polda Riau, namun kuasa hukumnya menyatakan hukum tidak boleh dipergunakan sebagai alat politik, mengindikasikan adanya motif politik di balik kasus tersebut.
SumberTidak diusulkan kembali sebagai Pj Walikota oleh Gubernur RiauSedang
Gubernur Riau tidak mengusulkan Muflihun untuk melanjutkan jabatan Pj Walikota Pekanbaru, yang dinilai pengamat sarat kepentingan politik 2024.
SumberEvaluasi pejabat di Pemprov RiauRendah
Muflihun masuk daftar evaluasi di Pemprov Riau, yang menimbulkan pertanyaan tentang status penjabat kepala daerahnya.
SumberGugatan sistem perparkiran PekanbaruRendah
Sistem perparkiran di Pekanbaru digugat, menunjukkan adanya masalah dalam kebijakan publik di bawah administrasinya.
SumberOTT KPK terhadap adik MuflihunTinggi
Adik pejabat tersebut terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menimbulkan sorotan publik terhadap integritas keluarga Muflihun.
SumberDugaan SPPD fiktifSedang
Rumah mantan sekwan DPRD Riau disegel terkait dugaan penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang melibatkan pejabat daerah.
SumberGugatan terhadap Kapolri dan Kapolda RiauTinggi
Muflihun mengajukan gugatan ganti rugi sebesar Rp15 miliar terhadap Kapolri dan Kapolda Riau terkait tindakan kepolisian yang dianggap merugikan.
SumberSistem perparkiran digugatRendah
Muflihun menanggapi gugatan terhadap sistem perparkiran di Pekanbaru, menyatakan keberatan atas prosedur dan menegaskan akan memperbaiki kebijakan.
SumberRumah Muflihun dijadikan alat politikSedang
Polda Riau mengembalikan rumah Muflihun dengan pernyataan bahwa hukum tidak boleh dipergunakan sebagai alat politik, menimbulkan spekulasi tentang keterlibatan politik dalam kasus tersebut.
SumberJaringan & Asosiasi (65)
Muflihun· Penjabat Walikota Pekanbaru, Calon PilkadaPolda Riau· Lembaga Penegak HukumTempo· MediaFirdaus· Penjabat Bupati KamparAde Hartati· Pasangan Pilkada MuflihunGubernur Riau· Pejabat Pemerintah ProvinsiMasrul Kasmy· Pejabat Pemerintah Provinsi, Calon PilkadaHerman· Pejabat Pemerintah Provinsi, Calon PilkadaSF Hariyanto· Pejabat Pemerintah Provinsi, Calon PilkadaKamsol· Penjabat Bupati Kampar sebelumnyaRisnandar Mahiwa· Pengganti Penjabat Walikota PekanbaruPemerintah Provinsi Riau· Pemerintah DaerahDPRD· Dewan Perwakilan Rakyat DaerahSyamsuar· Mantan Gubernur RiauMenteri Dalam Negeri· Pejabat Pemerintah PusatOrganisasi Perangkat Daerah (OPD)· Unit Kerja Pemerintah DaerahIndra Pomi Nasution· Sekretaris Daerah Kota PekanbaruPemerintah Kota Pekanbaru· Pemerintah DaerahKomisi Informasi Riau (KI Riau)· Pemberi PenghargaanHerman Hambali· Penjabat Bupati/WalikotaPekanbaru· KotaKampar· KabupatenRiau· ProvinsiAde· Pasangan Calon PilkadaKepala BPBD· Pejabat yang bertemu MuflihunKepala OPD· Pejabat yang akan dipanggil MuflihunAxispol· Lembaga surveiBPBD· Badan Penanggulangan Bencana DaerahOPD· Organisasi Perangkat DaerahKota Pekanbaru· Lokasi Pilkada dan wilayah pemerintahan
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 200% lebih banyak dari rata-rata anggota Kepala Daerah.
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
5 kontroversi tercatat — rata-rata di Kepala Daerah adalah 0.5.
Catatan
Anggota Kepala Daerah
Salah satu dari 2607 anggota Kepala Daerah yang terindeks.
Catatan
Mewakili Riau
97 pejabat publik dari Provinsi Riau terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
CAKAPLAH.com memuat 15 artikel — paling banyak dari 18 media yang pernah meliput.
Catatan
Lahir di Pekanbaru
16 pejabat publik lain juga lahir di Pekanbaru.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
105
artikel total · 72 bulan tercatat
18 positif 48 netral 15 negatif
Keberagaman Sumber Berita
40
media unik · dari 105 artikel
Liputan beragam · top 19%
Top 5 Media
- CAKAPLAH.com20 · 19%
- Riau Online11 · 10%
- INIRIAU.COM10 · 10%
- Riau Pos9 · 9%
- HALLORIAU.COM5 · 5%
Berita Terkait (81)
Muflihun: Keterbukaan Informasi Bagian Pengambilan Kebijakan
Riau Pos · 15 Mei 2026
NetralKalimat hanya menyebut keterbukaan informasi tanpa penilaian
Belasan Kepala OPD Belum Temui Pj Wako Pekanbaru Muflihun
Riau Pos · 14 Mei 2026
Negatif'Belasan Kepala OPD Belum Temui' menyoroti kurangnya pertemuan dengan Muflihun
Asetnya Disita, Muflihun Ajukan Gugatan Perdata Rp15 Miliar
Riau Pos · 22 Januari 2026
NegatifFrasa "Asetnya Disita" dan gugatan perdata Rp15 miliar menandakan masalah hukum.
Muflihun Gugat Kapolri dan Kapolda Riau, Tuntut Ganti Rugi Rp15 Miliar
