
SEMARANG, 17 September 1963
Jabatan
Gubernur Sulawesi Utara
Fraksi
Provinsi / Dapil
Sulawesi Utara
Periode
2025-2030
Artikel Terindeks
259
Berdasarkan 259 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Kurang Meritokratis
Penilaian meritokrasi Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menunjukkan relevansi terbatas. Pengalaman beliau sebagai Asisten Khusus Menhan bidang Keamanan Siber dan Informatika memberikan beberapa kualifikasi terkait tata kelola pemerintahan, namun data riwayat pendidikan dan organisasi tidak tersedia sehingga menyulitkan penilaian komprehensif. Skor ini mencerminkan perlunya informasi lebih lanjut untuk evaluasi yang lebih akurat.
Kesesuaian Pendidikan
Data riwayat pendidikan tidak tersedia, sehingga sulit menilai relevansi pendidikan terhadap jabatan Gubernur.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Asisten Khusus Menhan bidang Keamanan Siber dan Informatika memberikan pengalaman dalam bidang keamanan dan informasi yang relevan dengan tata kelola pemerintahan modern. Namun, relevansi langsung dengan tugas-tugas pemerintahan daerah perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Dianalisis 11 Mei 2026
Tanpa Periode
Gubernur membongkar adanya dugaan penggelembungan harga lahan proyek Ring Road III dari Rp 2 miliar menjadi Rp 9 miliar.
SumberAdanya sorotan mengenai jumlah staf khusus gubernur yang mencapai 36 orang.
SumberKlarifikasi pemerintah provinsi mengenai alasan gubernur batal menghadiri safari natal di Talaud dan Sangihe.
SumberGubernur memberlakukan aturan pembatasan penggunaan telepon seluler bagi siswa di lingkungan sekolah.
SumberDilaporkan adanya ancaman dari ASN di Sulawesi Utara untuk melakukan mogok kerja secara massal terhadap kebijakan pemerintah provinsi.
SumberTerjadi kecelakaan di daerah Munte yang menimbulkan pertanyaan tentang keamanan jalan dan kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur seperti terowongan dan tol.
SumberGubernur Yulius Selvanus pastikan tidak ada intervensi dalam proses hukum pejabat Pemprov Sulut
SumberDi Atas Rata-rata
Bersih Kontroversi
Tidak ada kontroversi tercatat, sementara rata-rata Pemerintah Provinsi adalah 2.3.
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
78% dari 77 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Pemerintah Provinsi
Salah satu dari 70 anggota Pemerintah Provinsi yang terindeks.
Catatan
Mewakili Sulawesi Utara
108 pejabat publik dari Provinsi Sulawesi Utara terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Berita Manado memuat 19 artikel — paling banyak dari 28 media yang pernah meliput.
Catatan
Lahir di Semarang
18 pejabat publik lain juga lahir di Semarang.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
339
artikel total · 56 bulan tercatat
49
media unik · dari 339 artikel
Liputan beragam · top 10%
Top 5 Media
Bahas Perubahan KUA-PPAS 2026 Bersama DPRD, Gubernur Yulius Selvanus Tekankan Efisiensi dan Penurunan Stunting - Sulut Zone
SulutZone.com · 3 September 2026
PositifFokus pada "efisiensi" dan "penurunan stunting" menunjukkan kebijakan positif pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus
KUA-PPAS Perubahan APBD Sulut 2026 Resmi Disepakati, Pendapatan Daerah Naik Jadi Rp3,232 Triliun
petasulut.com · 3 September 2026
PositifKUA-PPAS Perubahan APBD Sulut 2026 resmi disepakati dan pendapatan daerah naik menjadi Rp3,232 Triliun, menunjukkan kinerja positif governurnya
Gubernur Yulius Tegaskan Perubahan KUA-PPAS 2026 Harus Berdampak Langsung bagi Masyarakat
manadozone.com · 2 September 2026
PositifGubernur Yulius menegaskan agar perubahan KUA-PPAS berdampak langsung bagi masyarakat, menunjukkan komitmen positif terhadap kebijakan publik
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Pemprov-DPRD Sulut Sepakati Perubahan KUA-PPAS APBD 2026, Gubernur Yulius Dorong Penggunaan Anggaran Tepat Sasaran
- Redaksisulut.com · 2 September 2026
PositifGubernur Yulius mendorong penggunaan anggaran tepat sasaran, menunjukkan sikap politik yang berpihak pada efisiensi belanja daerah