CekPejabat
Pelayan
Direktori pejabat publik
Lembaga
Profil per lembaga
Fraksi
Profil per fraksi politik
Provinsi
Pejabat per provinsi
Entitas
Perusahaan, organisasi, tokoh
Tren
Topik & isu hangat
Relasi
Peta jaringan pejabat
RisetBandingkan
← Direktori
MARWAN JAFAR, Ph.D.

MARWAN JAFAR, Ph.D.

NetralBandingkan
DPR

Anggota No. 30

Pati, 12 Maret 1971

Jabatan

Komisi XI - Anggota

Fraksi

Kebangkitan Bangsa

Provinsi / Dapil

Jawa Tengah

Periode

2024-2029

Kontak

marwanjafar.id

Artikel Terindeks

165

Analisis Sentimen Media

Netral

Berdasarkan 165 artikel

46% positif48% netral6% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.

Kategori Pemberitaan

kebijakaninfrastrukturpolitikkebijakan publikkeamananhajihukumekonomikorupsi

Skor Meritokrasi

65

Meritokratis

Penempatan Marwan Jafar sebagai anggota Komisi XI DPR RI menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan hukum dan pengalaman di berbagai organisasi serta sektor privat memberikan dasar yang relevan untuk tugas legislatif di bidang keuangan dan perbankan. Namun, pengalaman langsung di bidang ekonomi makro atau keuangan negara masih perlu diperkuat.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan hukum di Universitas Islam Indonesia dan Universitas Malaya memberikan dasar teoritis yang relevan untuk memahami regulasi dan kebijakan publik. Meskipun tidak secara spesifik berfokus pada ekonomi atau keuangan, pemahaman hukum penting dalam perumusan kebijakan di Komisi XI.

Pengalaman Relevan

Pengalaman sebagai direktur di beberapa perusahaan dan senior partner di firma hukum memberikan pemahaman tentang sektor privat dan dinamika bisnis. Keterlibatan dalam berbagai organisasi, terutama di NU, menunjukkan kemampuan dalam membangun jaringan dan memahami isu-isu sosial. Pengalaman sebagai Menteri Desa, PDT & Transmigrasi memberikan wawasan tentang pembangunan daerah, meskipun kurang relevan secara langsung dengan tugas di Komisi XI.

Faktor Pendukung

  • +Pendidikan hukum yang kuat
  • +Pengalaman di sektor privat dan organisasi kemasyarakatan
  • +Pengalaman sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya

Faktor Pengurang

  • −Kurangnya pengalaman langsung di bidang ekonomi makro atau keuangan negara
  • −

Riwayat & Karir (24)

1978
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi

Daftar Lengkap

  • Pekerjaan2019–2024ANGGOTA — DPR RI / MPR RI
  • Pekerjaan2014–2016MENTERI — KEMENTERIAN DESA, PDT & TRANSMIGRASI
  • Organisasi2014–2016MABINNAS PMII — ANGGOTA MAJLIS PEMBINA
  • Pendidikan2012–2014Universitas MALAYA — HUKUM
  • Pekerjaan2009–2014ANGGOTA — DPR RI / MPR RI
  • Organisasi2009–2014LASKAR ASWAJA — KETUA DEWAN PEMBIN
  • Pekerjaan2004–2009ANGGOTA — DPR RI / MPR RI
  • Pekerjaan2003–2007SENIOR PARTNER/DIREKTUR — MARWAN-SIDABUTARY AND PARTNER
  • Pekerjaan2000–2004DIREKTUR — PT MADU BUANA
  • Pekerjaan1999–2000MAGANG — RUSDIONO AND PARTNERS LAW FIRM
  • Pekerjaan1999–2004DIREKTUR — PT. WAHANA SARI JATI
  • Organisasi1999–2004LPNU - PBNU — WASEKJEN
  • Organisasi1999–2004INKOPSYIM - PBNU — WASEKJEN
  • Organisasi1995–1997PMII YOGYAKARTA — KETUA CABANG
  • Organisasi1994–1999LPBH NU YOGYAKARTA — KEPALA BIDANG LITIGASI
  • Organisasi1993–1994PMII UII — KETUA KOMISARIAT
  • Organisasi1993–2003LKiS YOGYAKARTA — WAKIL DIREKTUR
  • Organisasi1992–1993KETUA BIDANG KADERISASI SENAT UII — KETUA KADERISASI
  • Pendidikan1991–1997Universitas ISLAM INDONESIA — HUKUM
  • Pendidikan1987–1990MA MATHALI'UL FALAH / MAN NURUL HUDA
  • Pendidikan1984–1987MTS MATHALI'UL FALAH
  • Pendidikan1978–1984SD DUKUHSETI 01, PATI

Tanpa Periode

Komisi XI
Panitia Khusus

Kontroversi (56)

Dugaan keterlibatan dalam proyek Kementerian Perhubungan.Sedang

Marwan Jafar disebut menerima 'fee' dari proyek di Kementerian Perhubungan.

Sumber
Kasus Dugaan Asusila di Ponpes Ndholo Kusumo PatiTinggi

Marwan Jafar mengutuk keras kasus dugaan asusila di Ponpes Ndholo Kusumo Pati dan mendesak agar pelaku segera ditangkap dan izin pesantren dicabut.

Sumber
Kritik terhadap Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri AgamaSedang

Marwan Jafar memberikan rapor merah kepada Yaqut Cholil Qoumas dan menyatakan bahwa ia tidak layak menjadi Menteri Agama.

Sumber
Penagihan pajak door to door yang dianggap intimidatifSedang

Marwan Jafar mengingatkan pemerintah untuk menghindari kesan intimidatif dalam penagihan pajak door to door.

Sumber
Potensi konflik antara masyarakat dan pemerintah terkait penagihan pajakRendah

Marwan Jafar mengingatkan agar penagihan pajak door to door tidak menjadi ajang konflik baru antara masyarakat dan pemerintah.

Sumber
Kekerasan seksual di Pondok Pesantren PatiTinggi

Marwan Jafar mendesak Mabes Polri untuk menangani tuntas kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Pati dan memberikan hukuman berat kepada pelaku.

Sumber
Praktik Dukun Berkedok Kiai di PatiSedang

Marwan Jafar mendesak Mabes Polri untuk mengambil alih penanganan praktik dukun berkedok kiai di Pati.

Sumber
Dugaan Pelanggaran UU dalam Penyelenggaraan HajiTinggi

Pansus Haji DPR menemukan indikasi pelanggaran undang-undang oleh Menag Yaqut terkait penyelenggaraan haji.

Sumber
Mangkir dari Panggilan Rapat Pansus HajiSedang

Menag Yaqut beberapa kali mangkir dari panggilan rapat Pansus Haji DPR, yang memicu kritik dan ancaman jemput paksa.

Sumber
Kinerja Menag Dinilai Tidak LayakSedang

Anggota Komisi VIII DPR menilai kinerja Menag Yaqut tidak pantas dan memberikan rapor merah.

Sumber

Jaringan & Asosiasi (94)

Marwan Jafar· Anggota DPR RIMabes Polri· Institusi Penegak HukumBank Indonesia· Bank SentralPati· KabupatenSri Mulyani· Menteri KeuanganErick· Tidak DiketahuiPertamina· PerusahaanJokowi· PresidenJK· Wakil PresidenPalestina· NegaraISIS· Organisasi TerorisYaqut Cholil Qoumas· Menteri AgamaDPR· Pansus HajiKemenag· Institusi PemerintahPonpes Pati· Tempat kejadian kasus kekerasan seksualOJK· Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas keuanganKementerian Perhubungan· Kementerian pemerintah IndonesiaBanten· Provinsi tempat penagihan pajakPKB· Partai politik yang menjadi fraksi Marwan JafarPondok Pesantren Pati· Institusi PendidikanKomisi XI· Komisi DPRKomisi I· Komisi DPRPrabowo· Tidak DisebutkanBI· Bank IndonesiaDanantara· Tidak DiketahuiMenag Yaqut· Menteri AgamaPonpes Pati· Tempat kejadian kekerasan seksualBumDes· Peraturan perundang-undanganSuriah· NegaraPartai Kebangkitan Bangsa (PKB)· Partai politik

Tahukah Kamu?

Catatan

Skor Merit Sedang

Peringkat #307 dari 577 anggota DPR (skor 70).

Di Bawah Rata-rata

Banyak Kontroversi

25 kontroversi tercatat — rata-rata di DPR adalah 10.2.

Di Atas Rata-rata

Pemberitaan Bernada Positif

45% dari 76 artikel teranalisis bernada positif.

Catatan

Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa

Salah satu dari 68 anggota fraksi Kebangkitan Bangsa di seluruh lembaga publik.

Catatan

Anggota DPR

Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.

Catatan

Mewakili Jawa Tengah

234 pejabat publik dari Provinsi Jawa Tengah terindeks di platform.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

465

artikel total · 208 bulan tercatat

75 positif 79 netral 10 negatif

Keberagaman Sumber Berita

152

media unik · dari 465 artikel

Liputan beragam · top 10%

Top 5 Media

  • FPKB DPR RI45 · 10%
  • detikNews30 · 6%
  • Pikiran Rakyat Subang24 · 5%
  • Liputan6.com21 · 5%
  • ANTARA News15 · 3%

Berita Terkait (165)

Profil Marwan Jafar, Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pertanahan DPP PKB 2019-2024

Tribunnews.com · 2 November 2022

Netral

Teks ini membahas profil jabatan Marwan Jafar sebagai ketua bidang, bukan penilaian sentimen.

MARWAN JAFAR: BPH MIGAS HARUS PUNYA TARING DAYA EKSEKUSI DALAM PENGAWASAN

Bloranews.com · 10 Agustus 2022

Netral

Teks hanya memuat pernyataan sikap Marwan Jafar bahwa "BPH Migas harus punya daya eksekusi dalam pengawasan", tanpa pujian atau kritik langsung.

Marwan Jafar meminta Pertamina amankan BBM dan LPG selama puasa dan Lebaran

Alinea.ID · 6 April 2022

Netral

Teks melaporkan aksi Marwan Jafar meminta Pertamina secara objektif tanpa sentimen.

CekPejabat

Platform pemantauan rekam jejak pelayan publik Indonesia berbasis agregasi media real-time.

sosial
kesehatan
kebijakan sosial
kebijakan hukum
bencana
agama
kebijakan pasar modal
kriminal
pemilu
pajak
industri
keuangan
kebijakan ekonomi
pasar modal
employment
BUMN
pedesaan
kontroversi
perbankan
pemerintahan
hubungan luar negeri
tenaga kerja

Topik Utama

Kekerasan seksualPondok pesantrenHukumEkonomiUMKMRUU BUMDesKebijakan PerbankanDukun berkedok kiaiPembenahan PertaminaPenyelenggaraan HajiKuota HajiPelanggaran Undang-Undangruralisasiperekonomiankesehatan masyarakatpenegakan hukumkasus kekerasan seksualpenanganan dana syariahkebijakan fiskalpenagihan pajakkebijakan energikebijakan transportasikebijakan pertahanankebijakan luar negeripenagihan pajak door to doorpembiayaan UMKMpenciptaan lapangan kerjapemberantasan narkobakebijakan fiskal daerahkeamanan nasionalVaksin gratisIndustri nasionalpendidikan agamadukungan korbankebijakan pemerintahhakim konstitusipansus hajibencana alamrestrukturisasi kementerian BUMNkebijakan BUMNefisiensi sektor usaha negaraPenegakan hukum terhadap predator seksual di pesantrenTindak tegas terhadap dukun berkedok kiaiKebijakan keamanan pesantrenpasar modalindeks MSCIsahamBEIekosistem pasar modalkasus dukun berkedok kiaiPolriambil alihPenyelidikan penyelenggaraan ibadah hajiLaporan Panitia Khusus Haji DPR RIPengawalan masa transisi pemerintahanPenyelesaian kasus gagal bayar JiwasrayaUsulan skema Penyertaan Modal Negara (PMN)perbaikan BEIkejahatan seksual di pondok pesantrenkonspirasi pemberangkatan jamaah hajiinfrastrukturjembatanKonsolidasi dan peran di Daerah Pemilihan Jateng IIIKecaman dan desakan penegakan hukum terhadap penggeruduk rumah ibunda Mahfud MDPenegasan independensi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari pengaruh figur JokowiKedekatan karakter Jokowi dengan warga Nahdlatul Ulama (NU)Pencoretan 18 saham Republik Indonesia dari indeks MSCIPermintaan pembenahan pasar modal kepada Bursa Efek Indonesia (BEI)Dugaan konspirasi pemberangkatan jamaah hajiKebijakan penagihan pajak dari rumah ke rumah (door to door)Potensi konflik antara masyarakat dan pemerintah terkait pajakrevisi undang-undangklaster Kementerian Koperasipembangunan industri nasionalpenggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN)penyelesaian masalah Jiwasrayaketahanan BBMketersediaan LPGpuasa dan Lebaranpelecehan santriwatihukuman beratlaporan pansus hajiresesi ekonomisolusi alternatifpanggilan paksa Menag Yaqutsidang paripurna DPRakses permodalan untuk UMKM dan KURreformasi pasar saham dan evaluasi MSCIpansus haji dan penghalangan oleh Kemenagdugaan korupsi Jiwasraya dan pencarian pansus DPRpembenahan koperasiintegritas dan tidak mudah curigaexpansi lapangan kerja melalui BPI Danantarakolaborasi kampus-industri melalui penemuan APD kampusperilaku Ahok dalam konteks BUMNprofil dan jabatan Marwan JafarBUMN sebagai lokomotif ekonomi futuristikrevitalisasi ekonomi pedesaan Indonesiaangket hajipemeriksaan pansustuduhan penghalanganKementerian Agamapembuatan bilik disinfektan anti-coronadugaan penerimaan fee proyek Kemenhubdukungan BUMN terhadap UMKMpendamping desa untuk pusat informasi Covid-19Relawan vaksin Covid-19Peran figur publik dalam kesehatankonflik di Suriahevakuasisinergi kebijakan ekonomi nasionalpertumbuhan ekonomikredit sektor produktifBank IndonesiapemerintahKSSKsinergi kebijakan moneter dan fiskalkoordinasi Bank Indonesia dan pemerintahKomite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)korupsiaparat penegak hukumpupuk langkasatgassinergi Bank Indonesia dengan pemerintah dan KSSKtarget pertumbuhan ekonomi nasionalIndependeni Bank SentralPengangkatan Gubernur BIPemberdayaan UMKMData TerpaduEksekusi KebijakanIndependensi Bank IndonesiaPenggantian Gubernur BIIntervensi PolitikKebijakan Moneterkeindependenan Bank Indonesiakredibilitas Bank Indonesiapenggantian kepala Bank Indonesiapengawasan migasdaya eksekusikekuatan pengawasanmundurnya gubernur BIsinergi BI pemerintah KSSKpenggantian gubernur Bank Indonesiakeindépendenan Bank Indonesiaperan DPR dalam pengawasan BImanajemen hajikesimpulan dan rekomendasi pansuspajak marketplacepenundaan pajakregulasi mentahkebijakan keuanganhajikonspirasipansuskeluhan ekonomihasil tabulasi internal PKBpelanggaran kuota haji 2024mangkir pansus hajikeamanan warga negara Indonesia di Suriahkestabilan Suriahtanggapan DPRperlindungan tenaga kerja Indonesiakinerja fraksi PKBkepercayaan publikpemantauan publikrapat pansus hajitransparansi

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

Pengalaman sebagai Menteri Desa kurang relevan dengan tugas di Komisi XI

Dianalisis 11 Mei 2026

Marwan Jafar Dorong BUMN Tingkatkan Dukungan terhadap UMKM

BeritaSatu.com · 19 September 2021

Positif

Frasa "Dorong BUMN Tingkatkan Dukungan terhadap UMKM" mencerminkan kebijakan yang mendukung ekonomi kecil.

Marwan Jafar: Ruralisasi, Program Konkret Perbaiki Perekonomian Akibat Pandemi

SINDOnews Nasional · 18 Maret 2021

Positif

Marwan Jafar mengusulkan 'Program Konkret Perbaiki Perekonomian' yang menunjukkan solusi positif.

Marwan Jafar: Mendesak, Revitalisasi Ekonomi Pedesaan Indonesia

Tribunnews.com · 12 Maret 2021

Positif

Seruan "mendesak revitalisasi ekonomi pedesaan" menunjukkan dorongan kebijakan yang positif dan proaktif.

Anggota DPR Marwan Jafar: Vaksin gratis bukti kehadiran negara

ANTARA News Papua · 18 Desember 2020

Positif

Pernyataan Marwan Jafar mengenai 'Vaksin gratis bukti kehadiran negara' menunjukkan dukungan positif terhadap kebijakan pemerintah.

Marwan Jafar: Tindak tegas penggeruduk rumah ibunda Mahfud MD

Alinea.ID · 3 Desember 2020

Positif

Menyatakan Marwan tegas menindak penggeruduk, menonjolkan sikap positifnya

Marwan Jafar: Perlu Data Terpadu Kuat dan Eksekutor yang Baik buat Membantu UMKM

Tribunjogja.com · 25 November 2020

Netral

Teks membahas usulan Marwan Jafar soal data terpadu dan UMKM, bukan sentimen evaluatif terhadap dirinya.

Marwan Jafar: Indonesia Hadapi Resesi, Perlu Solusi Alternatif

Bisnis.com · 22 September 2020

Netral

Teks mengutip pernyataan Marwan Jafar mengenai resesi ekonomi dan solusi alternatif tanpa nada emosional.

Marwan Jafar Minta Menkeu Sri Mulyani Suport Erick Majukan BUMN

Jawa Pos · 7 September 2020

Netral

Revisi UU, Marwan Jafar Minta Klaster Kementerian Koperasi Dinaikkan

JPNN.com · 4 September 2020

Positif

Marwan Jafar Minta Klaster Kementerian Koperasi Dinaikkan menunjukkan advokasi proaktif dalam legislasi.

Marwan Jafar Sanjung Figur Publik Jadi Relawan Vaksin Covid-19

TIMES Indonesia · 25 Agustus 2020

Positif

Teks memuji melalui frasa "Sanjung Figur Publik", sehingga bernada positif terhadap Marwan Jafar.

Marwan Jafar dukung target 20.000 tes PCR COVID-19 per hari

ANTARA News Jateng · 6 Juni 2020

Positif

Marwan Jafar 'dukung target 20.000 tes PCR COVID-19 per hari' menunjukkan dukungan terhadap kesehatan publik.

Marwan Jafar Dorong Program Ruralisasi Pasca Pandemi Covid-19

Jawa Pos · 22 Mei 2020

Positif

Marwan Jafar 'Dorong Program Ruralisasi' untuk pemulihan pasca pandemi menunjukkan sikap proaktif dan konstruktif.

Marwan Jafar: Penemuan APD Kampus Harus Jadi Mitra Kekuatan Industri Dalam Negeri - Suara Merdeka

Suara Merdeka · 7 April 2020

Positif

Pernyataan bahwa APD kampus harus jadi mitra industri dalam negeri bersifat mendukung dan konstruktif.

Marwan Jafar PKB Dorong BUMN segera Bikin Bilik Disinfektan Anticorona

JPNN.com · 24 Maret 2020

Positif

Frasa "Dorong BUMN segera Bikin Bilik Disinfektan Anticorona" menunjukkan inisiatif positif untuk penanganan corona.

Marwan Jafar Tegaskan Pentingnya Pendamping Desa untuk Pusat Informasi Covid-19

Liputan6.com · 22 Maret 2020

Positif

Frasa "Tegaskan Pentingnya Pendamping Desa" menunjukkan sikap mendukung informasi dan penanganan Covid-19.

Marwan Jafar Serukan Semua Elemen Turun Tangan Peduli Bencana

Liputan6.com · 26 Februari 2020

Positif

Marwan Jafar menyerukan kepedulian terhadap bencana, menunjukkan sikap positif dan kepeduliannya terhadap masyarakat.

Marwan Jafar: Menjadikan BUMN Lokomotif Baru Ekonomi yang Futuristik - Suara Merdeka

Suara Merdeka · 18 Februari 2020

Positif

Ia memposisikan BUMN sebagai "lokomotif baru ekonomi yang futuristik", yang bernada positif.

←←Sebelumnya7 / 9Berikutnya→→

Navigasi

BerandaDirektori PejabatTentang Kami

Legal

Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanKontak

© 2026 CekPejabat. Seluruh hak cipta dilindungi.

Didukung olehOmnidata