CekPejabat
Pelayan
Direktori pejabat publik
Lembaga
Profil per lembaga
Fraksi
Profil per fraksi politik
Provinsi
Pejabat per provinsi
Entitas
Perusahaan, organisasi, tokoh
Tren
Topik & isu hangat
Relasi
Peta jaringan pejabat
RisetBandingkan
← Direktori
MARWAN JAFAR, Ph.D.

MARWAN JAFAR, Ph.D.

NetralBandingkan
DPR

Anggota No. 30

Pati, 12 Maret 1971

Jabatan

Komisi XI - Anggota

Fraksi

Kebangkitan Bangsa

Provinsi / Dapil

Jawa Tengah

Periode

2024-2029

Kontak

marwanjafar.id

Artikel Terindeks

165

Analisis Sentimen Media

Netral

Berdasarkan 165 artikel

46% positif48% netral6% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.

Kategori Pemberitaan

kebijakaninfrastrukturpolitikkebijakan publikkeamananhajihukumekonomikorupsi

Skor Meritokrasi

65

Meritokratis

Penempatan Marwan Jafar sebagai anggota Komisi XI DPR RI menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan hukum dan pengalaman di berbagai organisasi serta sektor privat memberikan dasar yang relevan untuk tugas legislatif di bidang keuangan dan perbankan. Namun, pengalaman langsung di bidang ekonomi makro atau keuangan negara masih perlu diperkuat.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan hukum di Universitas Islam Indonesia dan Universitas Malaya memberikan dasar teoritis yang relevan untuk memahami regulasi dan kebijakan publik. Meskipun tidak secara spesifik berfokus pada ekonomi atau keuangan, pemahaman hukum penting dalam perumusan kebijakan di Komisi XI.

Pengalaman Relevan

Pengalaman sebagai direktur di beberapa perusahaan dan senior partner di firma hukum memberikan pemahaman tentang sektor privat dan dinamika bisnis. Keterlibatan dalam berbagai organisasi, terutama di NU, menunjukkan kemampuan dalam membangun jaringan dan memahami isu-isu sosial. Pengalaman sebagai Menteri Desa, PDT & Transmigrasi memberikan wawasan tentang pembangunan daerah, meskipun kurang relevan secara langsung dengan tugas di Komisi XI.

Faktor Pendukung

  • +Pendidikan hukum yang kuat
  • +Pengalaman di sektor privat dan organisasi kemasyarakatan
  • +Pengalaman sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya

Faktor Pengurang

  • −Kurangnya pengalaman langsung di bidang ekonomi makro atau keuangan negara
  • −

Riwayat & Karir (24)

1978
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi

Daftar Lengkap

  • Pekerjaan2019–2024ANGGOTA — DPR RI / MPR RI
  • Pekerjaan2014–2016MENTERI — KEMENTERIAN DESA, PDT & TRANSMIGRASI
  • Organisasi2014–2016MABINNAS PMII — ANGGOTA MAJLIS PEMBINA
  • Pendidikan2012–2014Universitas MALAYA — HUKUM
  • Pekerjaan2009–2014ANGGOTA — DPR RI / MPR RI
  • Organisasi2009–2014LASKAR ASWAJA — KETUA DEWAN PEMBIN
  • Pekerjaan2004–2009ANGGOTA — DPR RI / MPR RI
  • Pekerjaan2003–2007SENIOR PARTNER/DIREKTUR — MARWAN-SIDABUTARY AND PARTNER
  • Pekerjaan2000–2004DIREKTUR — PT MADU BUANA
  • Pekerjaan1999–2000MAGANG — RUSDIONO AND PARTNERS LAW FIRM
  • Pekerjaan1999–2004DIREKTUR — PT. WAHANA SARI JATI
  • Organisasi1999–2004LPNU - PBNU — WASEKJEN
  • Organisasi1999–2004INKOPSYIM - PBNU — WASEKJEN
  • Organisasi1995–1997PMII YOGYAKARTA — KETUA CABANG
  • Organisasi1994–1999LPBH NU YOGYAKARTA — KEPALA BIDANG LITIGASI
  • Organisasi1993–1994PMII UII — KETUA KOMISARIAT
  • Organisasi1993–2003LKiS YOGYAKARTA — WAKIL DIREKTUR
  • Organisasi1992–1993KETUA BIDANG KADERISASI SENAT UII — KETUA KADERISASI
  • Pendidikan1991–1997Universitas ISLAM INDONESIA — HUKUM
  • Pendidikan1987–1990MA MATHALI'UL FALAH / MAN NURUL HUDA
  • Pendidikan1984–1987MTS MATHALI'UL FALAH
  • Pendidikan1978–1984SD DUKUHSETI 01, PATI

Tanpa Periode

Komisi XI
Panitia Khusus

Kontroversi (56)

Dugaan keterlibatan dalam proyek Kementerian Perhubungan.Sedang

Marwan Jafar disebut menerima 'fee' dari proyek di Kementerian Perhubungan.

Sumber
Kasus Dugaan Asusila di Ponpes Ndholo Kusumo PatiTinggi

Marwan Jafar mengutuk keras kasus dugaan asusila di Ponpes Ndholo Kusumo Pati dan mendesak agar pelaku segera ditangkap dan izin pesantren dicabut.

Sumber
Kritik terhadap Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri AgamaSedang

Marwan Jafar memberikan rapor merah kepada Yaqut Cholil Qoumas dan menyatakan bahwa ia tidak layak menjadi Menteri Agama.

Sumber
Penagihan pajak door to door yang dianggap intimidatifSedang

Marwan Jafar mengingatkan pemerintah untuk menghindari kesan intimidatif dalam penagihan pajak door to door.

Sumber
Potensi konflik antara masyarakat dan pemerintah terkait penagihan pajakRendah

Marwan Jafar mengingatkan agar penagihan pajak door to door tidak menjadi ajang konflik baru antara masyarakat dan pemerintah.

Sumber
Kekerasan seksual di Pondok Pesantren PatiTinggi

Marwan Jafar mendesak Mabes Polri untuk menangani tuntas kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Pati dan memberikan hukuman berat kepada pelaku.

Sumber
Praktik Dukun Berkedok Kiai di PatiSedang

Marwan Jafar mendesak Mabes Polri untuk mengambil alih penanganan praktik dukun berkedok kiai di Pati.

Sumber
Dugaan Pelanggaran UU dalam Penyelenggaraan HajiTinggi

Pansus Haji DPR menemukan indikasi pelanggaran undang-undang oleh Menag Yaqut terkait penyelenggaraan haji.

Sumber
Mangkir dari Panggilan Rapat Pansus HajiSedang

Menag Yaqut beberapa kali mangkir dari panggilan rapat Pansus Haji DPR, yang memicu kritik dan ancaman jemput paksa.

Sumber
Kinerja Menag Dinilai Tidak LayakSedang

Anggota Komisi VIII DPR menilai kinerja Menag Yaqut tidak pantas dan memberikan rapor merah.

Sumber

Jaringan & Asosiasi (94)

Marwan Jafar· Anggota DPR RIMabes Polri· Institusi Penegak HukumBank Indonesia· Bank SentralPati· KabupatenSri Mulyani· Menteri KeuanganErick· Tidak DiketahuiPertamina· PerusahaanJokowi· PresidenJK· Wakil PresidenPalestina· NegaraISIS· Organisasi TerorisYaqut Cholil Qoumas· Menteri AgamaDPR· Pansus HajiKemenag· Institusi PemerintahPonpes Pati· Tempat kejadian kasus kekerasan seksualOJK· Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas keuanganKementerian Perhubungan· Kementerian pemerintah IndonesiaBanten· Provinsi tempat penagihan pajakPKB· Partai politik yang menjadi fraksi Marwan JafarPondok Pesantren Pati· Institusi PendidikanKomisi XI· Komisi DPRKomisi I· Komisi DPRPrabowo· Tidak DisebutkanBI· Bank IndonesiaDanantara· Tidak DiketahuiMenag Yaqut· Menteri AgamaPonpes Pati· Tempat kejadian kekerasan seksualBumDes· Peraturan perundang-undanganSuriah· NegaraPartai Kebangkitan Bangsa (PKB)· Partai politik

Tahukah Kamu?

Catatan

Skor Merit Sedang

Peringkat #307 dari 577 anggota DPR (skor 70).

Di Bawah Rata-rata

Banyak Kontroversi

25 kontroversi tercatat — rata-rata di DPR adalah 10.2.

Di Atas Rata-rata

Pemberitaan Bernada Positif

45% dari 76 artikel teranalisis bernada positif.

Catatan

Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa

Salah satu dari 68 anggota fraksi Kebangkitan Bangsa di seluruh lembaga publik.

Catatan

Anggota DPR

Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.

Catatan

Mewakili Jawa Tengah

234 pejabat publik dari Provinsi Jawa Tengah terindeks di platform.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

465

artikel total · 208 bulan tercatat

75 positif 79 netral 10 negatif

Keberagaman Sumber Berita

152

media unik · dari 465 artikel

Liputan beragam · top 10%

Top 5 Media

  • FPKB DPR RI45 · 10%
  • detikNews30 · 6%
  • Pikiran Rakyat Subang24 · 5%
  • Liputan6.com21 · 5%
  • ANTARA News15 · 3%

Berita Terkait (159)

Kuasa Hukum Korban Kekerasan Siswa SMK di Bekasi Desak Percepatan Proses Hukum Tersangka - Pikiran Rakyat Subang

Pikiran Rakyat Subang · 27 April 2026

Netral

Teks membahas kuasa hukum korban kekerasan siswa SMK, bukan Marwan Jafar.

Komisi XI DPR: Langkah Tagih Pajak Door to Door Jangan Jadi Ajang Konflik Baru Masyarakat dan Pemerintah!

Suara Investor · 27 April 2026

Netral

Teks membahas Komisi XI DPR, bukan Marwan Jafar

Anggota DPR Soroti Penagihan Pajak Door to Door di Banten, Minta Dilakukan Humanis

Nusantaraterkini.co · 27 April 2026

Positif

Anggota DPR (secara implisit Marwan Jafar) menyoroti penagihan pajak dan meminta dilakukan secara humanis, menunjukkan sikap pro-rakyat.

CekPejabat

Platform pemantauan rekam jejak pelayan publik Indonesia berbasis agregasi media real-time.

sosial
kesehatan
kebijakan sosial
kebijakan hukum
bencana
agama
kebijakan pasar modal
kriminal
pemilu
pajak
industri
keuangan
kebijakan ekonomi
pasar modal
employment
BUMN
pedesaan
kontroversi
perbankan
pemerintahan
hubungan luar negeri
tenaga kerja

Topik Utama

Kekerasan seksualPondok pesantrenHukumEkonomiUMKMRUU BUMDesKebijakan PerbankanDukun berkedok kiaiPembenahan PertaminaPenyelenggaraan HajiKuota HajiPelanggaran Undang-Undangruralisasiperekonomiankesehatan masyarakatpenegakan hukumkasus kekerasan seksualpenanganan dana syariahkebijakan fiskalpenagihan pajakkebijakan energikebijakan transportasikebijakan pertahanankebijakan luar negeripenagihan pajak door to doorpembiayaan UMKMpenciptaan lapangan kerjapemberantasan narkobakebijakan fiskal daerahkeamanan nasionalVaksin gratisIndustri nasionalpendidikan agamadukungan korbankebijakan pemerintahhakim konstitusipansus hajibencana alamrestrukturisasi kementerian BUMNkebijakan BUMNefisiensi sektor usaha negaraPenegakan hukum terhadap predator seksual di pesantrenTindak tegas terhadap dukun berkedok kiaiKebijakan keamanan pesantrenpasar modalindeks MSCIsahamBEIekosistem pasar modalkasus dukun berkedok kiaiPolriambil alihPenyelidikan penyelenggaraan ibadah hajiLaporan Panitia Khusus Haji DPR RIPengawalan masa transisi pemerintahanPenyelesaian kasus gagal bayar JiwasrayaUsulan skema Penyertaan Modal Negara (PMN)perbaikan BEIkejahatan seksual di pondok pesantrenkonspirasi pemberangkatan jamaah hajiinfrastrukturjembatanKonsolidasi dan peran di Daerah Pemilihan Jateng IIIKecaman dan desakan penegakan hukum terhadap penggeruduk rumah ibunda Mahfud MDPenegasan independensi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari pengaruh figur JokowiKedekatan karakter Jokowi dengan warga Nahdlatul Ulama (NU)Pencoretan 18 saham Republik Indonesia dari indeks MSCIPermintaan pembenahan pasar modal kepada Bursa Efek Indonesia (BEI)Dugaan konspirasi pemberangkatan jamaah hajiKebijakan penagihan pajak dari rumah ke rumah (door to door)Potensi konflik antara masyarakat dan pemerintah terkait pajakrevisi undang-undangklaster Kementerian Koperasipembangunan industri nasionalpenggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN)penyelesaian masalah Jiwasrayaketahanan BBMketersediaan LPGpuasa dan Lebaranpelecehan santriwatihukuman beratlaporan pansus hajiresesi ekonomisolusi alternatifpanggilan paksa Menag Yaqutsidang paripurna DPRakses permodalan untuk UMKM dan KURreformasi pasar saham dan evaluasi MSCIpansus haji dan penghalangan oleh Kemenagdugaan korupsi Jiwasraya dan pencarian pansus DPRpembenahan koperasiintegritas dan tidak mudah curigaexpansi lapangan kerja melalui BPI Danantarakolaborasi kampus-industri melalui penemuan APD kampusperilaku Ahok dalam konteks BUMNprofil dan jabatan Marwan JafarBUMN sebagai lokomotif ekonomi futuristikrevitalisasi ekonomi pedesaan Indonesiaangket hajipemeriksaan pansustuduhan penghalanganKementerian Agamapembuatan bilik disinfektan anti-coronadugaan penerimaan fee proyek Kemenhubdukungan BUMN terhadap UMKMpendamping desa untuk pusat informasi Covid-19Relawan vaksin Covid-19Peran figur publik dalam kesehatankonflik di Suriahevakuasisinergi kebijakan ekonomi nasionalpertumbuhan ekonomikredit sektor produktifBank IndonesiapemerintahKSSKsinergi kebijakan moneter dan fiskalkoordinasi Bank Indonesia dan pemerintahKomite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)korupsiaparat penegak hukumpupuk langkasatgassinergi Bank Indonesia dengan pemerintah dan KSSKtarget pertumbuhan ekonomi nasionalIndependeni Bank SentralPengangkatan Gubernur BIPemberdayaan UMKMData TerpaduEksekusi KebijakanIndependensi Bank IndonesiaPenggantian Gubernur BIIntervensi PolitikKebijakan Moneterkeindependenan Bank Indonesiakredibilitas Bank Indonesiapenggantian kepala Bank Indonesiapengawasan migasdaya eksekusikekuatan pengawasanmundurnya gubernur BIsinergi BI pemerintah KSSKpenggantian gubernur Bank Indonesiakeindépendenan Bank Indonesiaperan DPR dalam pengawasan BImanajemen hajikesimpulan dan rekomendasi pansuspajak marketplacepenundaan pajakregulasi mentahkebijakan keuanganhajikonspirasipansuskeluhan ekonomihasil tabulasi internal PKBpelanggaran kuota haji 2024mangkir pansus hajikeamanan warga negara Indonesia di Suriahkestabilan Suriahtanggapan DPRperlindungan tenaga kerja Indonesiakinerja fraksi PKBkepercayaan publikpemantauan publikrapat pansus hajitransparansi

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

Pengalaman sebagai Menteri Desa kurang relevan dengan tugas di Komisi XI

Dianalisis 11 Mei 2026

Soroti Penagihan Pajak Door to Door di Banten, Marwan Jafar Ingatkan Pemerintah Hindari Kesan Intimidatif - Pikiran Rakyat Subang

Pikiran Rakyat Subang · 27 April 2026

Positif

Marwan Jafar mengingatkan pemerintah untuk menghindari kesan intimidatif dalam penagihan pajak, yang merupakan sikap pro-rakyat.

Legislator PKB Minta BI Fokus Prioritaskan Pembiayaan UMKM

SinPo.id · 10 April 2026

Positif

Legislator PKB (Marwan Jafar) meminta BI memprioritaskan pembiayaan UMKM, menunjukkan dukungan terhadap sektor tersebut.

Kredit UMKM Menyusut Rp3 Triliun, Marwan Jafar Desak Bank Indonesia Perbaiki Arah Kebijakan Perbankan

Suara Surabaya · 10 April 2026

Positif

Marwan Jafar mendesak Bank Indonesia untuk memperbaiki kebijakan perbankan terkait kredit UMKM, menunjukkan kepeduliannya.

Kredit UMKM turun Rp3 T, Marwan Jafar kritik fokus Bank ke korporasi

Elshinta · 9 April 2026

Positif

Marwan Jafar mengkritik fokus bank yang kurang memperhatikan UMKM, menunjukkan advokasi untuk sektor tersebut.

Skandal Rp2,47 Triliun Dana Syariah Indonesia: Komisi XI DPR Desak DK OJK Baru Lakukan Audit Total

Abadikini.com · 30 Maret 2026

Netral

DPR Desak OJK Usut Tuntas Kasus Dana Syariah Indonesia Rp2,47 Triliun

pantau.com · 29 Maret 2026

Netral

Legislator Marwan Jafar Bagikan Sembako di Pati - Pikiran Rakyat Jateng

Pikiran Rakyat Jateng · 19 Maret 2026

Positif

Tindakan 'Bagikan Sembako' menunjukkan kepedulian legislator terhadap konstituennya.

Anggota DPR Marwan Jafar Bagikan Sembako di Pati Jelang Lebaran

RRI.co.id · 19 Maret 2026

Netral

Soroti Isu Alumni LPDP, Marwan Jafar Minta Evaluasi Tes Nasionalisme - disway.id

Disway · 24 Februari 2026

Positif

Marwan Jafar menunjukkan perhatian terhadap isu publik dengan 'Minta Evaluasi Tes Nasionalisme'.

Marwan Jafar Dorong BPI Danantara jadi Motor Perluasan Lapangan Kerja - Gemapos.id

Gemapos · 19 Februari 2026

Positif

Ia mendorong Danantara menjadi "motor perluasan lapangan kerja", yang bernada optimistis dan pro-pertumbuhan.

Komisi XI Dukung Pelanggaran di Pasar Modal Ditindak Tegas

FPKB DPR RI · 6 Februari 2026

Netral

Teks membahas sikap Komisi XI secara umum, bukan Marwan Jafar DPR secara spesifik.

Anggota Komisi XI DPR Minta LPS Dorong Perbankan Lebih Agresif Salurkan Kredit

Tribunnews.com · 3 Februari 2026

Netral

MARWAN JAFAR DAN HANIF DHAKIRI

DATA TEMPO · 27 Mei 2025

Netral

Teks hanya menyebutkan nama tanpa memberikan opini atau deskripsi apapun.

MARWAN JA'FAR DAN HANIF DHAKIRI

DATA TEMPO · 25 Mei 2025

Netral

Teks hanya berupa judul daftar nama, tidak membahas Marwan Jafar DPR.

Marwan Jafar Kebanjiran Keluhan Ekonomi Sulit

wartaphoto.net · 10 April 2025

Negatif

Kata "Kebanjiran Keluhan Ekonomi Sulit" menunjukkan banyak keluhan yang memberi kesan masalah pada kinerja atau responsnya.

Marwan Jafar Minta 1.162 WNI Segera Dievakuasi jika Konflik di Suriah Semakin Memanas

Tribunnews.com · 11 Desember 2024

Positif

Teks menampilkan sikap proaktif Marwan Jafar yang meminta evakuasi 1.162 WNI, sehingga terkesan peduli dan tanggap.

Pansus Haji DPR Kantongi 2 Alat Bukti, Marwan Jafar: Bolanya Sekarang Ada di Aparat Penegak Hukum

Balipuspanews.com · 26 September 2024

Netral

Teks membahas Marwan Jafar DPR dalam konteks Pansus Haji dan proses hukum, tanpa penilaian jelas positif atau negatif.

←←Sebelumnya5 / 8Berikutnya→→

Navigasi

BerandaDirektori PejabatTentang Kami

Legal

Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanKontak

© 2026 CekPejabat. Seluruh hak cipta dilindungi.

Didukung olehOmnidata